<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/IMG-20230403-WA0014-437255571.jpg" alt="Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas." width="100%">
<figcaption>Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam rangka menjalankan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, Bea Cukai Batam melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara (BMMN) berupa pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, barang-barang tersebut berasal dari hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode tahun 2018 sampai dengan 2022 yang sudah ditetapkan peruntukannya untuk dimusnahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total keseluruhan barang yang dimusnahkan mencapai 5.853 koli dengan berat mencapai 122,06 ton. Sementara perkiraan total nilai barang mencapai Rp 17,4 miliar," ujar Askolani dalam keterangan tertulis, Senin (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Askolani menjelaskan, pemusnahan akan dilakukan dengan cara dibakar di dalam incinerator atau alat yang menggunakan teknologi pengolahan sampah dengan melibatkan pembakaran bahan organik. Kemudian, kata dia, pakaian hingga tas bekas itu akan dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun lokasinya, dilaksanakan di PT Desa Air Cargo, sebuah perusahaan pengelolaan limbah, yang berlokasi di Jalan Raya Kabil TDLI B3 Kabil, Kec. Nongsa, Batam, dalam kurun waktu dua pekan. "Pemusnahan merupakan salah satu cara pengelolaan BMMN dengan tujuan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang," jelas Askolani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 178/PMK.04/2019 yang menyebutkan bahwa pemusnahan dapat dilakukan apabila BMMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, tidak dapat dihibahkan, tidak mempunyai nilai ekonomis, dilarang diekspor atau diimpor, dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Sementara, pakaian bekas, sepatu bekas, dan tas bekas merupakan barang larangan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, kata dia, importasi barang bekas dapat memengaruhi kondisi industri tekstil dalam negeri dan dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pemusnahan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo terkait penanganan peredaran pakaian bekas ilegal impor yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan sebagai implementasi pengelolaan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap dengan dilakukannya pemusnahan ini dapat mencegah efek negatif yang ditimbulkan oleh barang bekas asal impor,&rdquo; tutup Askolani.</div>

Keseluruhan barang yang dimusnahkan mencapai 5.853 koli dengan berat mencapai 122,06 ton. Perkiraan nilai barang mencapai Rp 17,4 miliar.

Bea Cukai Batam Musnahkan Pakaian hingga Tas Bekas Impor senilai Rp 17,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pemusnahan-Dan-Penyitaan-Pakaian-Bekas-Impor-Ilegal-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana melakukan penertiban terhadap sepatu bekas impor ilegal. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT), Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan, sejatinya penindakan terhadap pasar sepatu bekas impor ilegal merupakan satu kesatuan dengan baju bekas impor ilegal sebagaimana aturan di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).  "Kalau kita lihat, itu satu paket dalam ketentuan larangan impor barang bekas dalam Permendag," katanya dalam konferensi pers terkait Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2023 di Jakarta, Jumat (31/3).  Artinya, lanjut dia, kalau melihat dari lapangan yang sekarang fokus ke pakaian bekas, untuk penindakannya. "Saya yakin di sepatu bekas juga akan di-treatment (diperlakukan) sama," ucapnya.  Warsito meyakini penegakan soal thrifting akan dapat memberi dampak positif terhadap industri di dalam negeri. Ia juga melihat peluang dari penertiban pakaian bekas impor ilegal telah banyak dimanfaatkan kaum muda di dalam negeri dengan produk lokal yang tidak kalah desain dan kualitasnya.  "Walaupun di sisi pricing (harga) kita upayakan bisa affordable (terjangkau) dengan yang thrifting ini," katanya.  Warsito menambahkan pasar sepatu dalam negeri juga telah tumbuh cukup kuat. Di sisi lain, Indonesia juga menempati posisi keempat dunia untuk industri alas kaki.  Dampak adanya sepatu bekas ini tidak signifikan di dalam negeri karena orientasinya (industrinya) banyak ekspor. "Di dalam negeri kita juga ada segmen sendiri yang tidak bisa diintervensi sepatu bekas tadi. IKM juga sudah banyak memproduksi (sepatu) yang enak dipakai," katanya.  Warsito memastikan, Kemenperin akan terus mendorong program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk menggalakkan semangat cinta produk dalam negeri untuk bisa menekan pasar sepatu bekas impor.

Tak Hanya Pakaian, Sepatu Bekas Impor Ilegal juga Bakal Ditertibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/barang-sitaan-pakaian-bekas-impor-bea-cukai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebut volume pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia sepanjang 2022 mencapai 25.808 ton per tahun. Angka ini setara 350 ribu potong pakaian bekas impor per hari.  "Ditotalkan dari 7 negara itu 25.808 ton. Kalau dikonversikan 1 kilogram itu bisa 5 potong baju. Kalau kita bagi itu jatuhnya 70 ton per hari dikalikan 5 pieces per hari 350 ribu potong baju per hari, bisa menggerakkan berapa banyak tenaga kerja," kata Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/3).  Volume pada 2022 tersebut didominasi oleh Malaysia dengan jumlah mencapai 24.544 ton. Sisanya oleh Korea Selatan dan Tiongkok yang masing-masing sebanyak 588 ribu ton dan 358 ribu ton.  Lalu ada Taiwan dengan jumlah 188 ribu ton, Jepang 92 ribu ton, dan Thailand 38 ribu ton. Pada 2021, volume pakaian bekas impor yang masuk lebih banyak, yakni mencapai 27 ribu ton dan pada 2020 berjumlah 24 ribu ton.  Khusus untuk volume pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari Malaysia, disebut Jemmy, terdapat selisih yang sangat besar antara data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statisik (BPS) dengan data yang dimiliki oleh lembaga serupa di Malaysia, yakni Trademaps.  BPS mencatat volume impor pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia hanya 1,65 ton pada 2022. Sedangkan data Trademaps mencatat ekspor Malaysia ke Indonesia mencapai 24.544 ton.  Sehingga terdapat selisih 24.542 ton. Begitu juga dengan data di 2021 dan 2020 yang selisihnya secara berturut-turut mencapai 25.322 ton dan 22.840 ton  "Makanya kenapa disebut ilegal karena di Indonesia tidak terdata, penyelundupan," Jemmy.  Banyaknya jumlah pakaian ilegal yang masuk. membuat API mendukung penuh langkah pemerintah yang melarang impor pakaian bekas.  "Domino efeknya sangat besar. Bilamana pakaian bekas ini bisa distop dan disubstitusi dengan teman-teman UMKM, berapa juta lapangan pekerjaan yang bisa dihasilkan dari penggantian pakaian bekas ilegal," ucapnya.  API juga meminta pemerintah untuk terus menerus melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum atas peraturan impor ilegal. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri terutama UKM untuk berkontribusi menyempurnakan regulasi di sektor TPT.  API juga memastikan bahwa pihaknya siap melakukan substitusi produk yang sebelumnya dijual oleh pedagang pakaian bekas. Termasuk juga membuka kesempatan bekerjasama dengan industri TPT level IKM dan besar untuk memaksimalkan pasar domestik produk-produk garmen.  "Para pedagang UMKM yang sebelumnya bisnis jual beli baju bekas impor, akan difasiltasi dan dibina untuk bekerjasama dengan produsen IKM tekstil dan garmen dalam negeri," tutupnya.

API: Pakaian Bekas yang Masuk ke RI Capai 350 Ribu Potong per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/tenaga-kerja-indonesia-didominasi-masyarakat-berpendidikan-rendah_m_210574-560x352-1.jpeg" alt="Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja disebuah pabrik garmen. Ilustrasi pengusaha minta Kemnaker terbitkan aturan no work no pay. (JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Restrukturisasi mesin menjadi andalan pemerintah untuk mendorong kinerja industri tekstil dan pengolahan tekstil (TPT). Sebab, program itu bisa meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan daya saing.  Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito mengatakan, program restrukturisasi kembali dilaksanakan setelah sebelumnya dimanfaatkan oleh 23 perusahaan pada 2021 dan 2022.  "Program itu terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk," ujarnya Rabu (29/3).  Kinerja industri TPT pada tahun lalu masih menunjukkan hasil yang baik di tengah tekanan krisis global. Nilai ekspor mencapai USD 13,83 miliar dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,65 juta orang.  "Dari sisi PDB, industri TPT mengalami pertumbuhan 9,34 persen dan berkontribusi sebesar 1,03 persen terhadap PDB nasional," tambahnya.  Program restrukturisasi mesin atau peralatan 2023 fokus pada industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain. Target keikutsertaan mencapai 13 perusahaan dengan total anggaran sebesar Rp 4,7 miliar.  Dengan anggaran tersebut, akan dilakukan penggantian (reimburse) potongan harga senilai 10 persen dari total investasi mesin/peralatan yang berasal dari impor, atau 25 persen untuk mesin atau peralatan produksi dalam negeri. Perusahaan dapat mengajukan permohonan mulai 24 Maret sampai 30 Juni 2023.  "Perusahaan industri TPT diharapkan dapat memanfaatkan program secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk dalam rangka kemajuan perusahaan dan industri tekstil pada umumnya," ucap Warsito.  Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meyakini bahwa industri TPT nasional masih mempunyai masa depan yang cerah. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyatakan, infrastruktur mesin dan aksesori industri memungkinkan perusahaan untuk melakukan transisi lebih cepat ke industri 4.0 tanpa banyak kerumitan.  "Indonesia saat ini harus mengadopsi dan mempelajari teknik teknologi baru di semua jenis tekstil. Termasuk penggunaan material dan peralatan yang dapat memacu produktivitas tekstil," tuturnya.  Meski menjadi salah satu produsen pakaian jadi yang unggul di dunia, hingga 2021 Indonesia masih belum dapat masuk dalam ranking sepuluh besar produsen TPT dunia. Sebelumnya, pada 2017–2020, Indonesia sempat termasuk negara eksportir pakaian jadi terbesar di dunia.  "Saat ini negara yang paling unggul dalam ekspor TPT, termasuk ekspor produk mesin, didominasi oleh negara-negara Asia. Yakni Tiongkok, Jerman, Bangladesh, Vietnam, dan India," tambahnya.  Dalam konteks Asia maupun dunia, sambung Jemmy, Indonesia dinilai masih harus berjuang mendorong peningkatan daya saing untuk dapat bersaing lebih baik lagi dengan negara-negara pesaing tersebut. "Peningkatan daya saing tersebut dilakukan melalui dorongan perbaikan regulasi serta pembenahan industri," pungkasnya.  TREN PERTUMBUHAN INDUSTRI TPT  Tahun | Pertumbuhan  2018 | 8,73 persen  2019 | 15,35 persen  2020 | -8,88 persen  2021 | 6,08 persen  2022 | 8,08 persen  Diolah dari berbagai sumber

Pemerintah Sediakan Rp 4,7 Miliar untuk Program Restrukturisasi Mesin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pemusnahan-pakaian-bekas-impor.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop UKM Teten Masduki, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memusnahkan sebanyak 7.363 bal pakaian bekas impor di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop UKM Teten Masduki, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memusnahkan sebanyak 7.363 bal pakaian bekas impor di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkop-UKM Teten Masduki, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memusnahkan sebanyak 7.363 bal pakaian bekas impor di Cikarang. Adapun barang yang dimusnahkan tercatat senilai lebih dari Rp 80 miliar.  Pemerintah mengklaim, pemusnahan ini dilakukan guna melindungi para UMKM dan konsumen dari dampak pakaian bekas impor.  "Apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pemerintah untuk melindungi produsen UMKM di sektor pakaian termasuk penjual pakaian dan alas kakai domestik. Saya kita ini harus menjadi bagian ekosistem bagaimana pemerintah melindungi bisnis yang lebih baik," kata Teten Masduki dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3).  Senada dengan Teten, Dirjen Bea dan Cukai Askolani juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan upaya bersama untuk melindungi ekonomi domestik serta konsumen.  "Ini tentunya adalah langkah bersama untuk melindungi ekonomi domestik kita dan juga dari sisi kesehatan. Kita tahu barang-barang ini banyak mengandung kuman penyakit yang tentunya kita juga melindungi konsumen selain kita melindungi UMKM," ujarnya.  Askolani juga menjelaskan, melalui tindakan tegas yang dilakukan ini nantinya bisa mendorong kebijakan pemerintah. Salah satunya, terkait perdagangan yang menggunakan barang UMKM dan bukan hasil impor ilegal.  Ia memastikan, secara konsisten bea cukai dan beberapa aparat penegak hukum terkait akan terus melakukan tegahan di laut, di perbatasan dan di pelabuhan.  "Tentunya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melindungi ekonomi dalam negeri, melindungi kesehatan masyarakat. Tetapi kemudian pedagang bisa juga melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan barang-barang UMKM yang kita nilai juga sangat murah dan bisa membantu ekonomi domestik kita," jelasnya.  "Tentunya konsistensinya satu paket langkah yang dibuat oleh Pak Mendag, dukungan dari Pak Menkop dan kami dari bea cukai dan Bareskrim yang melakukan penindakan di lapangan," tutupnya.  &nbsp;

Lindungi UMKM dan Konsumen, Pemerintah Musnahkan Pakaian Bekas Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/barang-sitaan-pakaian-bekas-impor-bea-cukai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyita 7.363 bal pakaian bekas impor di wilayah Jabodetabek. Barang tersebut diperkirakan bernilai Rp 80 miliar.  Penindakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan peredaran pakaian bekas impor ilegal yang mengganggu industri tekstil dalam negeri.  "Penindakan baju bekas ilegal ini dilakukan operasi bersama kami mensupport Bareskirm Maret-awal April ini bisa melakukan tegahan mencapai 7.363 bal yang bisa mencapai Rp 80 miliar," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/3).  Ia menjelaskan, penyitaan yang dilakukan ini merupakan bagian dari komitmen Bea Cukai untuk melindungi para pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu juga melindungi para konsumen dari sisi kesehatan.  "Untuk melindungi ekonomi domestik kita dan sisi kesehatan, karena barang ini banyak mengandung kuman penyakit. Kita melindungi konsumen selain UMKM," jelasnya.  Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan ribuan bal yang diperoleh ini berasal dari sejumlah akses masuk pelabuhan dan gudang. Adapun penyitaannya dilakukan oleh tim gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri pada tanggal 20-25 Maret 2023.  "Operasi dilakukan di beberapa lokasi strategis, seperti akses masuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta beberapa gudang yang terindikasi sebagai lokasi penimbunan balepress atau pakaian bekas impor,” ujar Nirwala Dwi Heryanto.  Sebagai informasi, larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri. Larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.  Nirwala menegaskan, Bea Cukai berkomitmen mendukung upaya pemberantasan impor pakaian bekas. Tercatat dalam periode empat tahun terakhir terdapat 642 kali penindakan dengan total barang bukti sebanyak 19 ribu bal pakaian bekas senilai Rp 54 miliar.  Dengan dilakukannya penindakan ini, masyarakat diharapkan mampu memahami ketentuan larangan impor pakaian bekas dan dampak negatif penggunaannya.  "Apabila menemukan indikasi adanya penimbunan dan peredaran pakaian bekas ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penindakan,” tutup Nirwala.

Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita 7.363 Bal Pakaian Bekas Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pmj-sita-pakaian-bekas-impor-sabik-JPC.jpg" alt="Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan penyitaan barang bekas impor. Kali ini sebanyak 535 karung atau bal pakaian bekas (ballpress) disita dari gudang dan mobil-mobil pada saat didistribusikan. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan penyitaan barang bekas impor. Kali ini sebanyak 535 karung atau bal pakaian bekas (ballpress) disita dari gudang dan mobil-mobil pada saat didistribusikan. Foto: Sabik Aji Taufan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri terus berupaya memberantah peredaran baju bekas impor atau thrifting masuk ke Indonesia. Kegiatan pengamanan di pintu masuk Indonesia akan dimaksimalkan oleh petugas.  "Pertama mengoptimalisasi pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, terkait pengamanan wilayah perairan dan pelabuhan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (27/3).  Polri juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait. Sehingga upaya penegakan hukum bisa lebih maksimal.  "Kemudian memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat agar menghindari pembelian pakaian bekas dari luar negeri, karena selain berpotensi menyebarkan penyakit, juga dapat mengganggu keberlangsungan industri sandang dalam negeri," pungkasnya.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa aktivitas impor pakaian bekas sangat mengganggu perkembangan industri dalam negeri. "Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari-dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri," kata Presiden Joko Widodo seusai menghadiri peresmian pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/3).  Pakaian bekas sendiri merupakan barang yang dilarang diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  "Sangat mengganggu, yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita," tambah Presiden Jokowi.  Pemerintah menyebutkan pakaian bekas dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM, dan buruk juga untuk kesehatan penggunanya. Untuk mencegah impor barang, termasuk pakaian bekas, Presiden Jokowi pun meminta ada penyesuaian indikator tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD.

Cegah Baju Bekas Impor, Polri Perketat Pengawasan di Pintu Masuk RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-12-at-12.58.21.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai fenomena masuknya pakaian bekas impor menjadikan Indonesia sebagai negara penampung sampah baju bekas. Pelarangan impor baju bekas merupakan langkah pemerintah yang salah satunya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.  Pakaian bekas yang masuk ke Indonesia merupakan pakaian bekas yang dikumpulkan, kemudian dijual kembali di Indonesia. Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.  "Ini Indonesia dijadikan sampah luar negeri pakaian, dan di sini (pakaian bekas impor) dijual. Jadi, kita sekarang kasarnya dikesankan pemerintah ini tidak mampu mencukupi sandang rakyatnya yang 270 juta (penduduk)," kata Aria Bima kepada wartawan, Jumat (24/3).  Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, industri tekstil di Indonesia sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga yang murah. "Padahal di sini banyak sandang yang murah, mau dari alas kaki, mau dari pakaian luar, baik itu wanita, baik itu lak-laki, baik itu pakaian olahraga, pakaian sekolah. Kita ini mampu mencukupi dengan harga yang terjangkau. Intinya kita tidak kekurangan sandang," jelasnya.  Oleh karena itu, Aria menekankan agar pemerintah dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan hingga ke tingkat daerah. "Pak Presiden bilang lakukan pengawasan, (pengawasan) ini harus terkoordinasi, tidak bisa hanya di (Kementerian) Perdagangan saja, tetapi juga harus di Bea Cukainya, harus di Kepolisiannya, harus di dinas-dinas kabupaten/kota, harus secara masif ya," pungkasnya.

Soal Thrifting, Kesannya Pemerintah Tak Mampu Cukupi Sandang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/01/dulu-artis-ibu-kota-buru-pakaian-bekas-bermerek_c_0_180983.jpeg" alt="Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli" width="100%">
<figcaption>Kondisi Pasar Senen yang menjual pakaian bekas mulai ditinggalkan pembeli</figcaption>
</figure>

Dulu Artis Ibu Kota Buru Pakaian Bekas Bermerek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pasar-senen-primadona-pakaian-bekas-yang-kini-mulai-ditinggalkan_m_180930.jpeg" alt="Kondisi luar pasar senen" width="100%">
<figcaption>Kondisi luar pasar senen</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Siapa yang tak mengenal pasar Senen, pasar legendaris ini adalah pasar tertua di Ibu Kota DKI Jakarta.&nbsp;Sejak dicanangkannya pembangunan Pasar Senen oleh mantan Gubernur Ali Sadikin, tempat ini menjadi salah satu pusat perekonomian. Pasar Senen, selain mempunyai historis panjang, kios-kios dagangan bekasnya menjadi primadona masyarakat menengah bawah. Pasar Senen menjadi salah satu pasar terbesar sebagai pusat busana bekas di Indonesia. Di pasar ini, berbagai macam busana ditawarkan seperti baju, sendal, sepatu bahkan tas, topi&nbsp;dan masih banyak lagi barang yang ditawarkan. Seorang pedagang tas dan sepatu bekas, Emen (39) mengatakan, dagangannya sudah tak seramai dahulu kala paska kebakaran tahun 2014. Pasalnya, kios yang dihuni pedagang kini dinilai terlalu kecil, dan tidak dapat menampung banyak barang. Sehingga pedagang tidak bisa menjual seluruh&nbsp; dagangannya, terlebih lagi mahalnya ongkos kirim barang yang di impor langsung dari Singapore. "Kalau dibandingkan dulu jauh beda, ramaian dulu. Sekarang kios kecil, jadi kita enggak bisa ngambil barang banyak, secukupnya aja. Tambah lagi harga ongkos kirim jadi mahal, kan kita semua barang impor ambil dari Singapora," kata Emen saat ditemui di Pasar Senen, Jumat (12/1). Padahal kata Emen, dulunya kios pakaian bekas di Pasar Senen selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Tak hanya kalangan kelas menengah ke bawah, tetapi kalangan menengah atas setaraf artis ibu kota juga sering kali berburu pakaian-pakaian bekas. "Jangan salah, biar kita jual barang bekas yang beli bukan cuma orang-orang enggak mampu. Dulu waktu masih digedung lama banyak artis-artis yang datang seperti Kang Ovi, Eli Gigi terus baru-baru ini juga si Mongol stand up komedi," ungkapnya. Emen menerangkan, barang yang dijualnya berkisar dari seratus ribu rupiah sampai jutaan. Harganya yang terbilang cukup mahal itu untuk pakaian bekas kata dia jauh lebih murah dibandingkan membeli barang baru. Brand-brand ternama pun dijualnya seperti Rubi, Keds, Vans dan masih banyak lagi lainnya. "Memang kalau buat barang bekas harga segitu terbilang mahal, tapi kalau buat orang-orang yang ngerti brand ini jauh 80 persen lebih murah. Makanya banyak artis-artis yang datang kesini," ujar Emen. Senada dengan pedagang pakaian bekas, Dedi, 28 mengaku, kerap kali melihat penampakan artis tanah air ibu kota. Menurutnya, kondisi barang yang masih layak pakai dengan merek dan harga murah menjadi buruan pembeli. Tak kira-kira, Artis Vino G Bastian bahkan pernah berbelanja di pusat pakaian bekas ini. "Banyak mbak, artis yang paling terkenal Vino G Bastian aja dulu pernah belanja jeans sama jaket jeans yang belel-belel gitu. Kan dulu musim celana sobek-sobek gitu, sampai heboh satu pasar," kata Dedi di lokasi yang sama. Setelah pernah menjadi primadona, kini kata Dedi, sudah jarang sosok artis yang terlihat. Menurutnya, hal itu dikarenakan naiknya harga impor barang sehingga para pedagang juga harus menaikkan harga pasaran. "Sekarang boro-boro artis, orang biasa aja sudah jarang yang beli. Soalnya, harga kita naik karena mengikuti harga ongkos kirim, bayangin aja dalam sebulan bisa naik lima ratus ribu rupiah, mau engga mau harga kita naikan juga, kalau engga gitu kita engga dapat untung," terangnya. Padahal dulu dikatakan Dedi, saat Pasar Senen masih di gedung lama, masih banyak para pedagang yang hanya menjual dagangannya seharga Rp 1.000, namun saat ini harga yang paling murah dibandrol Rp 5.000. "Kalau dulu sudah sore harga Rp. 1.000 - 2.000 aja ada, sekarang coba mutar-mutar, paling murah kaos itu Rp. 5.000," tandasnya. Sementara salah satu pembeli, Lena, 24, mengaku sering berbelanja pakaian bekas di Pasar Senen. Sebab, di pasar ini banyak sekali pedagang yang menjual barang-barang vintage dengan harga murah. "Saya itu suka belanja kesini soalnya banyak baju-baju vintage, harganya jauh lebih murah dibandingkan toko. Kalau sudah dicuci rapi engga ada yang tau kalau ini pakaian bekas," kata Lena. Untuk diketahui,&nbsp;kobaran api menghanguskan Pasar Senen Blok III pada 19 Januari 2017. Sebanyak 500 kios terbakar hangus, dampaknya kios-kios pakaian bekas yang menjadi andalan kelas menengah kebawah habis dilahap si jago merah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono pun menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi korban kebakaran di Blok V berukuran 2x2. Kios tersebut hanya ditempati sementara sembari menunggu pembangunan gedung baru.

Pasar Senen, Primadona Pakaian Bekas yang Kini Mulai Ditinggalkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakaian bekas impor

Berita Terkini