<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/IMG_7947-1-2906226042.jpeg" alt="Ilustrasi menunjukkan poster kampanye untuk pajak warisan 50 persen bagi individu super kaya, di Jenewa (Dok. Bloomberg)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menunjukkan poster kampanye untuk pajak warisan 50 persen bagi individu super kaya, di Jenewa (Dok. Bloomberg)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemilih Swiss menolak secara telak rencana pengenaan pajak warisan dan pajak atas pemberian sebesar 50 persen bagi warga ultrasuper kaya dalam referendum nasional, Minggu (30/11/2025).&nbsp; Hasil ini bukan sekadar penolakan kebijakan fiskal, melainkan sinyal kuat bahwa publik memilih mempertahankan reputasi Swiss sebagai salah satu yurisdiksi paling ramah bagi pemilik modal besar, di tengah persaingan global menarik miliarder dan aset mereka. Penolakan ini mencapai 78&ndash;79 persen suara, mencerminkan kekhawatiran nyata bahwa pungutan ekstrem terhadap kekayaan pribadi akan mendorong perpindahan modal dan investor kelas atas ke negara lain dengan kebijakan pajak lebih lunak. Tingkat partisipasi mencapai 43 persen, namun tidak ada satu kanton pun yang memberikan suara mayoritas mendukung. Proposal pajak ini diajukan oleh kelompok sosial demokrat muda, Young Socialists (JUSO), sebagai skema untuk mendanai program mitigasi perubahan iklim. Pajak akan dikenakan pada aset di atas CHF 50 juta, setara sekitar USD 62 juta atau lebih dari Rp 1,03 triliun, dengan kurs Rp 16.650 per dolar AS. Tujuannya, menurut JUSO, adalah menciptakan redistribusi kekayaan dan meningkatkan kontribusi warga kaya terhadap kepentingan publik. Dilansir dari Bloomberg, Senin (1/12/2025), rencana tersebut dinilai berisiko mengganggu keseimbangan sistem perpajakan nasional dan melemahkan daya saing Swiss sebagai magnet kekayaan global. Menteri Keuangan Swiss, Karin Keller-Sutter, menegaskan keberatan pemerintah.&nbsp; Dia menyatakan, "Pemilih telah menolak sebuah eksperimen kebijakan fiskal yang berisiko besar. Kebijakan ini berpotensi merusak sistem pajak kita dan mengikis daya tarik Swiss sebagai pusat investasi dan tempat tinggal individu berkekayaan tinggi." Bagi pemerintah, isu pajak ini bukan hanya soal penarikan dana, tetapi juga soal reputasi negara. Swiss telah lama mengukuhkan model pajak yang menekankan kepastian hukum, transparansi aturan, serta desentralisasi kebijakan di tingkat kanton, yang dianggap menjaga stabilitas ekonomi sekaligus daya tarik internasional. Peter Spuhler, pemegang saham utama Stadler Rail AG, menjadi simbol resistensi kaum kaya. Dia menegaskan, "Pajak seperti ini akan memaksa banyak pemilik usaha menjual perusahaannya hanya untuk memenuhi kewajiban ketika mereka wafat. Ini bukan koreksi, tetapi hukuman terhadap pencipta lapangan kerja." Ancaman eksodus kekayaan semakin nyata karena Swiss bersaing dengan pusat keuangan di Timur Tengah dan Asia, yang agresif menawarkan berbagai insentif fiskal untuk menarik miliarder global. Keputusan warga Swiss menunjukkan bahwa daya tarik fiskal tetap menjadi prioritas utama, bahkan di tengah tekanan untuk redistribusi kekayaan. Selain referendum pajak warisan, warga Kanton Fribourg juga menolak usulan upah minimum wajib CHF 23 per jam. Pola ini konsisten: pemilih cenderung mendukung iklim usaha fleksibel dan kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, hasil referendum ini menegaskan posisi Swiss sebagai surga fiskal yang tidak hanya menarik, tetapi juga dijaga melalui mekanisme demokrasi langsung. Stabilitas dan daya pikat ekonomi tetap diutamakan dibanding eksperimen redistribusi kekayaan yang berisiko mengguncang fondasi finansial negara.

Penolakan telak publik Swiss terhadap usulan pajak warisan dan pajak atas pemberian 50 persen bagi penduduk berkekayaan di atas CHF 50 juta.

 Swiss Tolak Pajak Warisan 50 Persen bagi Miliarder, Kelanjutan Surga Finansial untuk si Kaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/leonyy-2551513072.jpeg" alt="Leony. (Rahman)" width="100%">
<figcaption>Leony. (Rahman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktris Leony Vitria Hartanti sempat mengeluhkan proses balik nama warisan atau peninggalan orang tuanya melalui media sosial. Dia membagikan cerita soal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai terlampau besar. Atas keluhan yang sempat viral di media sosial tersebut, pakar hukum pajak dan kebijakan publik memberikan penjelasan. Menurut Pakar Hukum Pajak Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho, BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. BPHTB dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Termasuk dari proses jual beli, hibah, warisan, maupun perolehan lainnya. Tarifnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). &rdquo;Artinya, tarif BPHTB yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah kabupaten atau kota, tarifnya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),&rdquo; terang Adrianto kepada awak media pada Kamis (2/10). Menurut Adrianto, penerapan BPHTB seperti yang dilakukan pada warisan atau peninggalan untuk Leony diatur berdasar peraturan daerah di masing-masing kabupaten dan kota, dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Namun, dia pun menyampaikan bahwa DPRD setempat dapat mengecualikan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. &rdquo;Misalnya, karena adanya kebijakan tertentu dari pemerintah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU HKPD,&rdquo; jelasnya. Berkaitan dengan besaran BPHTB, Adrianto menyatakan bahwa semua dihitung menggunakan self assessment system oleh wajib pajak. Caranya mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKRP). Penghitungan itu juga akan melalui proses validasi oleh pejabat badan pendapatan daerah. Adrianto menyatakan bahwa proses itu menjadi satu kesatuan dalam peralihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah dan kantor pertanahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (2) UU HKPD, lanjut dia, ketika ada wajib pajak merasa keberatan karena mengalami kesulitan finansial, maka pemerintah daerah dimungkinkan untuk memberikan pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak. Merujuk Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPD), masih kata Adrianto, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan atau objek pajak. &rdquo;Istilah keberatan pajak memiliki makna sendiri sebagai upaya hukum dalam hal wajib pajak tidak menyetujui hasil penghitungan pajak oleh fiskus. Ketentuan mengenai keberatan pajak daerah diatur pada UU HKPD, PP KUPD, dan peraturan daerah kabupaten atau kota serta peraturan bupati atau walikota,&rdquo; terang dia. Sementara itu, pakar kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan bahwa harus mengikuti mekanisme dan prosedur dalam mengurus proses balik nama warisan dan membayar BPHTB sesuai ketentuan. Bila memang ada keberatan, yang bersangkutan disarankan membuat aduan kepada Ombudsman di Pemerintah Kota Tangsel. &rdquo;Sebagai warga, kalau ada yang merasa keberatan atas pelayanan seharusnya bisa mengadu ke bagian Ombudsman di Pemkot Tangsel,&rdquo; jelasnya. Menurut Trubus, Pemkot Tangsel pasti merespons keluhan Leony sebagai warga. Apalagi aturannya sudah jelas. Dia menyebut, Pemkot Tangsel akan memberikan perlindungan kepada Leony. Apalagi Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie juga sudah menanggapi keluhan yang disampaikan oleh Leony melalui media sosial. &rdquo;Jadi, apa yang dilakukan Pemkot Tangsel dapat menjadi contoh dalam melakukan advokasi, pendampingan sekaligus keberpihakan kepada warganya,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Leony membagikan pengalaman mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya, Andy Hartanto. Curahan hati tersebut diunggah oleh Leony di akun media sosialnya pada 8 September 2025 lalu. Dalam unggahan tersebut, Leony mempertanyakan BPHTB &nbsp;sebesar 2,5 persen dari nilai rumah yang jika ditotal angkanya cukup tinggi dan memberatkan bagi dirinya. &rdquo;Ternyata kita kena pajak waris. Jadi, itu 2,5 persen dari nilai rumahnya. Gue harus ngeluarin duit puluhan juta lagi cuma buat balik nama doang. I just feel it&rsquo;s not fair,&rdquo; unggah Leony kala itu.

Leony Vitria Hartanti mengeluhkan BPHTB warisan, pakar hukum menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku.

Sempat Ramai Karena Dikeluhkan oleh Leony, Ini Penjelasan Pakar Hukum Pajak dan Kebijakan Publik Soal Aturan BPHTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/ashanty2-1228323971.jpg" alt="Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)" width="100%">
<figcaption>Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perjuangan dan semangat Ashanty untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya atas tanah ribuan meter warisan mendiang ayahnya yang diserobot orang tidak kunjung padam. Dia justru semakin bersemangat untuk terus mengurusi tanah tersebut supaya hanya kembali ke tangannya.&nbsp; Perjuangan Ashanty ini memang sungguh tidak mudah. Pasalnya, tanah yang terletak di daerah Sawangan, Depok, itu sudah dijual ke developer. Tanah warisan ayah Ashanty ternyata memiliki sertifikat ganda. "Waktu itu papaku beli tanah di sini kayak ada lima tempat yang berbeda. Yang dua suratnya jadi satu, yang tiga yang masih ada, yang satu dulu sudah hilang, nggak ketahuan suratnya dimana," kata Ashanty di bilangan Sawangan, Depok, Kamis (18/9). Ashanty mengaku siap untuk mencarikan solusi yang terbaik atas tanah peninggalan ayahnya itu dengan mengedepankan komunikasi yang baik dan berusaha mencari jalan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak. "Kita sempat 2 tahun, 3 tahun berusaha cari solusi, gimana nih caranya? Dia tetap dia bilang, 'Iya, iya.' Tiba-tiba sudah dijual saja kemarin setelah bertahun-tahun tahan-tahanan. Mungkin dia tahu aku sibuk," kata Ashanty. Menurut Ashanty, pilihan terberatnya, dia pun siap untuk membagi dua atas hasil penjualan tanah peninggalan ayahnya dengan pemilik sertifikat yang lain. Namun sayangnya, pemilik sertifikat yang menjual tanah ayah Ashanty ke developer belum membayar, baru diberikan DP. "Katanya baru dibayar DP dan kecil banget. &nbsp;Dia juga stres katanya. Nah, sekarang si developer ini yang aku kecewanya, main bangun-bangun saja. Dia kayak nggak peduli," tutur Ashanty. Dia menegaskan akan mengejar apa yang menjadi haknya atas tanah peninggalan almarhum ayahnya. Ashanty bahkan siap berperkara dengan developer pembeli tanah milik ayahnya demi memperjuangkan hak. "Dan aku bilang, 'aku nggak akan diam, aku akan berjuang terus karena kamu mau bangun perumahan kayak apa juga akan aku kejar terus. Dan orang nggak akan ada yang mau beli rumahnya orang, rumah dari tanah sengketa'. Aku bilang begitu sama developer," paparnya. Sejauh ini, menurut Ashanty, pihak developer belum memberikan respons yang positif. Namun, dia memastikan akan terus berusaha mengejar hak atas tanah ribuan meter peninggalan ayahnya itu.

Perjuangan Ashanty ini memang sungguh tidak mudah. Pasalnya, tanah yang terletak di daerah Sawangan, Depok, itu sudah dijual ke developer.

Ashanty akan Terus Perjuangkan Tanah Ribuan Meter Warisan Ayahnya

pajak warisan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak warisan

Berita Terkini

Swiss Tolak Pajak Warisan 50 Persen bagi Miliarder, Kelanjutan Surga Finansial untuk si Kaya

Sempat Ramai Karena Dikeluhkan oleh Leony, Ini Penjelasan Pakar Hukum Pajak dan Kebijakan Publik Soal Aturan BPHTB

Ashanty akan Terus Perjuangkan Tanah Ribuan Meter Warisan Ayahnya

Download Aplikasi JawaPos.com