<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/DINI-2-3397492446.jpg" alt="Dini Nurul Islami, seorang guru honorer asal Tasikmalaya yang sukses menambah penghasilannya sebagai kreator Shoppe Live." width="100%">
<figcaption>Dini Nurul Islami, seorang guru honorer asal Tasikmalaya yang sukses menambah penghasilannya sebagai kreator Shoppe Live.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyampaikan tanggapan atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). PMK ini menunjuk marketplace sebagai pihak pemungut pajak atas transaksi penjualan barang secara elektronik. "Kami di idEA baru menerima salinan resmi PMK 37/2025 pada 14 Juli 2025, sehingga saat ini kami masih mempelajari isi detailnya secara menyeluruh. Secara prinsip, kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan pajak, termasuk di sektor e-commerce," ujar Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan. idEA menekankan bahwa PMK ini tidak menambah beban pajak baru bagi penjual, melainkan mengalihkan mekanisme pemungutannya ke platform digital. Namun demikian, implementasi di lapangan tetap membawa sejumlah tantangan administratif dan teknis. "Marketplace memang tidak diwajibkan memverifikasi surat pernyataan omzet dari penjual, namun harus menyediakan sistem yang memungkinkan seller mengunggah dokumen tersebut dan menyampaikannya kepada sistem DJP. Surat tersebut wajib dicetak, ditandatangani, dan bermeterai. Ini memerlukan kesiapan sistem, edukasi, dan komunikasi yang baik kepada para penjual," urai Budi. idEA menilai perlu adanya masa transisi yang cukup dan sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan berbasis digital. Konsensus Marketplace mengindikasikan perlu waktu setidaknya 1 tahun untuk persiapan ditunjuk sebagai pemungut pajak. Di sisi lain, meskipun pajak dibebankan kepada seller, dalam praktiknya ada potensi beban tersebut diteruskan ke konsumen, tergantung strategi masing-masing penjual. idEA juga mencatat bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki. Namun, kondisi ekosistem digital di Indonesia berbeda dan menuntut pendekatan implementasi yang sesuai dengan konteks lokal. "Kami juga menunggu arahan lebih lanjut, termasuk komunikasi teknis yang komprehensif dari DJP agar pelaku industri dan UMKM dapat menyesuaikan diri dengan baik. Kami terbuka untuk berdialog dan mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional," pungkas Budi. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan fokus tujuan aturan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang, lebih menyoal penyederhanaan administrasi, bukan untuk mendongkrak penerimaan pajak. "Dampaknya tidak semata-mata langsung tahun ini kita rasakan. Kami melihat dampaknya ini sebagai sebuah kerangka kepatuhan wajib pajak dan kemudahan administrasi, yang dampaknya jauh lebih besar daripada dampak rupiahnya," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. Yon melanjutkan, pengenaan pajak ini bukan merupakan jenis pajak baru. Pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 500 juta dalam setahun dikenakan pajak sebesar 0,5 persen, baik bersifat final maupun tidak final. Hanya saja, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, pajak itu diterapkan terhadap pedagang daring di mana pungutannya dilakukan oleh&nbsp;e-commerce. Yon menyebut, pihaknya banyak menerima masukan agar pedagang juga menerima perlakuan yang sama terkait pungutan pajak, yakni pungutan dilakukan secara otomatis. "Dampak yang kami harapkan adalah meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Apabila selama ini wajib pajak merasa harus setor, hitung dan lapor sendiri, sekarang sudah dibantu dipungutkan oleh platform," urai Yon. Dia menambahkan, tantangan kepatuhan wajib pajak selama ini kerap disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta infrastruktur yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan simplifikasi dan kemudahan administrasi ini, DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Ini dalam jangka panjang jauh lebih berkelanjutan daripada dampak penerimaan, yang dari segi tarif 0,5 persen relatif kecil," urainya. Sebagai catatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk e-commerce sebagai PPMSE untuk memungut pajak dari pedagang daring. Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp 500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke e-commerce tertunjuk. Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas. Pertumbuhan Gross Merchandise Value (GMV) E-Commerce di Indonesia Tahun Pertumbuhan (USD Miliar) 2018-2020 49 2023-2022 59&nbsp; 2023-2024 68,5&nbsp; 2025-2026 120&nbsp; Sumber grafis: ECDB

Asosiasi E-Commerce Indonesia mendukung PMK Nomor 37/2025 dan menekankan pentingnya sosialisasi bagi pelaku UMKM.

Implementasi Pungutan Pajak E-Commerce Perlu Sosialisasi Menyeluruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/UMKM-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM kerajinan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi perpajakan bakal dilakukan pemerintah. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) masih dibahas dengan DPR dalam sepekan ini. Namun, ada beberapa poin yang membuat pelaku usaha keberatan dengan RUU itu.  Salah satunya adalah rencana menetapkan pajak final 1 persen terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, hanya 0,5 persen.  Ketua Bidang UKM (usaha kecil menengah)-IKM (industri kecil menengah) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla membeberkan bahwa berdasar hasil survei Asian Development Bank (ADB), sekitar 50 persen UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terpaksa menutup usahanya akibat dampak pandemi Covid-19.  Ronald menambahkan bahwa sekitar 30 juta UMKM di dalam negeri gulung tikar. "Terutama di daerah yang bergantung pada pariwisata seperti Bali dan Jogjakarta. Selain pariwisata, perhotelan, serta akomodasi, makanan dan minuman sangat terdampak," ujarnya.  Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mencontohkan, situasi bisnis di Bali hampir tidak bergerak lantaran sepinya pengunjung. Hal yang sama turut terjadi di kota-kota besar yang menjadi pusat wisata.  "Oleh karena itu, secara tegas kami menolak rencana pemerintah dalam kebijakan perpajakan yang baru karena diyakini berdampak negatif pada UMKM," tegasnya.

Pandemi Belum Usai, Pajak Mau Dinaikkan, UMKM Berang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 201.880 wajib pajak (WP) yang tergolong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah mendaftarkan diri untuk mendapat insentif pakah PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total WP yang membayar PPh UMKM tahun lalu, yang mencapai 2,3 juta WP.  "Kalau tahun kemarin yang membayar PPh UMKM ada sekitar 2,3 juta. Ini berarti kurang dari 10 persen (yang memanfaatkan insentif) dari jumlah tahun kemarin," katanya dikutip dari Antara, Senin (13/7).  Melihat kondisi tersebut, Suryo menyampaikan akan melihat penyebab sedikitnya WP yang memanfaatkan insentif ini. Pasalnya, klaim Suryo, pihaknya telah mempermudah tata cara dan prosedur pemberian insentif.  Misalnya, pendaftaran hingga pemberitahuan keputusan pemanfaatan insentif tersebut dilakukan secara online. "Apakah ini sulit untuk melakukan pendaftaran atau ada masalah lain kira-kira kok WP UMKM banyak yang tidak memanfaatkan?" tanyanya heran.  Atas dasar itu, Suryo berjanji DJP akan terus menyosialisasikan program dukungan fiskal untuk UMKM ini. "Saya mengajak UMKM yang mungkin belum mendengar (kalau ada insentif), saya juga tidak tahu. Sosialisasi barangkali belum cukup sampai ke mereka," pungkasnya.  Sementara itu Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Victoria Br Simanungkalit mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami perlunya membayar pajak beserta insentif yang diberikan pemerintah. "Ini kami melihat sangat penting untuk mengubah mindset UKM bahwa pajak itu tidak mengerikan. Bukan vampir yang mengisap mereka, tetapi justru memberikan kehidupan," katanya.  Victoria pun memberikan saran agar bahasa yang digunakan saat sosialisasi terkait perpajakan kepada pelaku UMKM dapat lebih disederhanakan. Dengan begitu, pelaku UMKM dapat memahami dan memanfaatkan insentif.  "Mungkin ini masukan kepada Pak Dirjen Pajak agar bahasa-bahasa atau kemasan sosialisasi itu dibuat lebih ramah kepada UKM, seperti kata insentif lebih baik menggunakan diskon pajak, obral, dan sebagainya," katanya.

Baru 201.880 WP UMKM yang Manfaatkan Insentif, Dirjen Pajak Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/com-Obeservasi-ABK-World-Dream-di-Pulau-Sebaru-Kecil-Salman-Toyibi-10.jpg" alt="Anak Buah Kapal World Dream dibawa menggunakan Kapal LCU TNI Al untuk di karantina di Pulau Sebaru Kecil, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 188 orang WNI Anak Buah Kapal Word Dream akan menjalani obeservasi selama 14 hari terkait virus korona baru. FOT" width="100%">
<figcaption>Anak Buah Kapal World Dream dibawa menggunakan Kapal LCU TNI Al untuk di karantina di Pulau Sebaru Kecil, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Sebanyak 188 orang WNI Anak Buah Kapal Word Dream akan menjalani obeservasi selama 14 hari terkait virus korona baru. FOT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lebih humanis dalam menerapkan kebijakan perpajakan, terhadap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).   Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami anomali seperti saat ini, jajaran DJP bisa mengunakan diskresi, untuk mengecualikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.  Misbakhun menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (28/2) sore. Legislator Partai Golkar itu menyatakan, anomali perekonomian pada awal 2020 sudah terlihat menyusul penyebaran virus corona di berbagai negara.  Menurutnya, saat ini saja nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, sehingga kurs dolar AS (USD) yang pada pertengahan Februari lalu di kisaran Rp 13.600, kini sudah mendekati Rp 14.400. Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam dalam kurun waktu kurang dari sebulan.  “Saya ingin menyampaikan kepada para pengambil kebijakan di saat posisi seperti ini, pajak harus lebih humanis pada masyarakat, karena nanti UMKM ini mereka adalah tulang punggung kita,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/2).  Wakil rakyat asal Pasuruan itu menambahkan, pemerintah pada pertengahan 2018 telah melakukan relaksasi pajak terhadap pelaku UMKM. Pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UKM yang sebelumnya 1 persen, telah diturunkan menjadi 0,5 persen.  “UKM itu 0,5 persen, ini adalah diskresi luar biasa yang diberikan oleh negara sebagai eksepsi kepada UMKM untuk pembinaan. UMKM juga harus naik pangkat, tumbuh dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar,” ujar Misbakhun.  Mantan pegawai DJP Kemenkeu itu juga mengatakan, bahwa perekonomian DIY ditopang pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian DIY mencapai 55 persen.   Merujuk data Kanwil DJP DIY, Misbakhun mengatakan, 90 persen penerimaan pajak di provinsi yang pernah menjadi ibu kota RI itu dari UKM. “Ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang ada di Jogja ini basisnya adalah usaha kecil. Mereka menopang industri pariwisata, tetapi skala usahanya kecil,” ulasnya.   Oleh karena itu, Misbakhun mengharapkan ada kebijakan di tingkat pusat yang melonggarkan pajak bagi pelaku UMKM. “Pengorbanan dalam situasi seperti sekarang ini supaya menjadi perhatian kita, biar negaralah yang mengambil alih bebannya,” katanya.  Pada kesempatan sama Misbakhun mengatakan, ada dua kabupaten di DIY yang masih tertinggal, yaknni Gunungkidul dan Kulonprogo. Misbakhun mengharapkan Bandara Internasional Yogyakarta atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo memberikan dampak positif bagi perekonomian DIY secara.  “Bandara di Kulonprogo dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh secara ekonomi ke Jogja. Koridor Jogja ini akan jadi daerah pertumbuhan baru,” katanya.

Ekonomi Lesu Akibat Virus Korona, Pajak Bagi UMKM Diminta Dilonggarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-pajak-umkm-turun-apa-kabar-potensi-penerimaan-negara_m_222352.jpeg" alt="Pengrajin sandal karet" width="100%">
<figcaption>Pengrajin sandal karet</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Mulai 1 Juli 2018, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bakal menikmati tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) dari yang tadinya satu persen menjadi 0,5 persen. Beleid ini diumumkan pertama kalinya oleh Presiden Joko Widodo langsung di Surabaya Jawa Timur. Apa dampaknya ke penerimaan negara? Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama menuturkan adanya tarif baru ini tentunya dapat memberikan keringanan beban pajak bagi UMKM dengan penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun. Dari sisi penerimaan, baik potensial loss dari berkurangnya pembayaran pajak atas eksisting wajib pajak UMKM yang selama ini sudah membayar satu persen maupun potensi dari WP yang belum membayar tentu jadi pertimbangan penting. "Dalam konteks ini memang pelaku UMKM tetap diharapkan memberikan kontribusi penerimaan pajak yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan tax ratio kita yang masih cukup rendah," kata Yoga kepada Jawapos.com di Jakarta, Sabtu (23/6). Menurutnya, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 60 persen. Namun, komponen PPh final UMKM terhadap rasio pajak amat kecil. Hal ini tergambar dari total penerimaan PPh di sektor UMKM 2017 yang hanya Rp 5,9 triliun. "Itu sangat kecil dalam sebagai komponen tax ratio," jelasnya. DJP dalam hal ini menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Ada dua pokok perubahan dalam beleid tersebut. Pertama, ada penurunan tarif PPh Final dari satu persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan tiap bulannya. Kedua, pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen. Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan waktu pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama empat tahun dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun.

Tarif Pajak UMKM Turun, Apa Kabar Potensi Penerimaan Negara?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-cuma-turun-jangka-waktu-pph-umkm-juga-berubah-di-aturan-baru_m_222235.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan omzet sebesar Rp 4,8 miliar turun menjadi 0,5 persen mulai 1 Juli 2018. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Dalam hal ini ada dua pokok perubahan dalam peraturan yang dinantikan. Pertama, ada penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan tiap bulannya. Kedua, pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen.&nbsp; Dalam laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan waktu pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi yaitu selama tujuh tahun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama empat tahun dan untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun. Dengan diperbaharuinya kebijakan ini, diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. &ldquo;Pph final bagi UMKM, dari satu persen menjadi 0,5 persen. Tujuannya jelas untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih bijak,&rdquo; kata Jokowi dalam akun instagram resminya.

Bukan Cuma Turun, Jangka Waktu PPh UMKM Juga Berubah di Aturan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/para-pelaku-umkm-ada-kabar-baik-nih-dari-pemerintah_m_154292.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menurunkan pajak final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, pajak yang dikenakan ke pelaku UMKM sebesar 1 persen dari total omset yang dihasilkan. Nantinya, pajak akan diturunkan menjadi 0,25 persen. Rencana ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sesuai PP 46/2013, pajak UMKM bersifat final sebesar 1 persen dan berlaku bagi UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar dalam setahun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan guna mendorong ketaatan perpajakan oleh pelaku UMKM. Saat ini, pemerintah masih terus intens mendiskusikan beleid itu. "Belum (final). Masih didiskusikan. Ada pertimbangan untuk memastikan ketaatan pajak bagi UMKM," ujarnya di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (31/8). Dia menegaskan, beleid tersebut belum bisa dipastikan akan diterapkan pada tahun ini atau tahun depan. Yang jelas, tujuan utama dari penurunan pajak untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM, yang selama ini dianggap masih rendah. "Semoga (tahun ini). Kami diskusikan dulu. Itu masih proses diskusi kok. Yang paling penting meningkatkan complience," kata dia. Ditempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal senada. Saat ini pihaknya masih terus melakukan diskusi untuk memastikan keputusan yang baik. Dia berjanji akan segera mengumumkannya jika sudah mendapat keputusan final. "Kami sedang melakukan evaluasi, nanti kalo sudah siap kami sampaikan," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Para Pelaku UMKM, Ada Kabar Baik Nih dari Pemerintah

pajak umkm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak umkm

Berita Terkini