<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Para pelaku seni dan budaya mendesak pemerintah mengkaji ulang serta tidak terburu-buru dalam mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan, menyusul adanya sejumlah pasal kontroversial terkait tembakau dalam aturan tersebut. Komika, Kamal Ocon, menyayangkan adanya aturan tembakau di RPP Kesehatan yang dinilai akan sangat berdampak negatif bagi para pelaku seni kreatif, termasuk stand-up comedy. Terlebih, kegiatan stand-up comedy saat ini sedang berkembang dan terus bertumbuh di sejumlah daerah, termasuk di Bandung. &ldquo;Di Bandung sih beberapa tahun ini kegiatan-kegiatan stand-up comedy juga bekerja sama dengan produk tembakau. Kalau kedepannya nggak boleh, ya pasti kita akan kesulitan untuk mencari sponsor,&rdquo; ungkap Kamal di acara Ngobrol Sambil Udud Sebatang (Ngutang) kolaborasi StandUpIndo Bandung dan Sobat Sebat Indonesia di Jabrix Coffee, Bandung (06/04). Oleh karena itu, Kamal menilai jangan sampai aturan tembakau di RPP Kesehatan ini buru-buru disahkan. Ia juga meminta kebijaksanaan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana aturan ini, termasuk memikirkan dampaknya secara komprehensif terhadap pelaku industri kreatif, seperti para komika dan pekerja lainnya yang terlibat di dalamnya.&nbsp; &rdquo;(Penyusunan aturan tembakau di RPP Kesehatan) ini mah kayaknya belum melibatkan banyak pihak ya. Ini kan dampaknya luas ya, jadi ya jangan tanya satu pihak saja. Coba tanya dari sisi pelaku industrinya dan pihak-pihak yang terdampak, kayak pekerja seni, petani, pedagang, sampai perokoknya sendiri, semua harus ditanya,&rdquo; ujar Kamal. Komika lain yang turut memeriahkan acara Ngobrol Sambil Udud Sebatang (Ngutang) yaitu Yado Badot yang turut mempertanyakan mengenai pengawasan pelaksanaan aturan tembakau di RPP Kesehatan tersebut jika sampai disahkan. Sebab, beberapa rencana larangan ada yang tidak masuk akal dari sisi pengawasan, seperti larangan menjual rokok secara eceraan hingga larangan memajang produk tembakau di tempat penjualan. &rdquo;Selain sebagai komika, saya juga petani. Kalau nanti setelah bertani saya ngerokok, terus tiba-tiba saya ditanyain sama petugas: beli rokoknya di mana? Beli eceran ya? Udah kayak produk terlarang saja,&rdquo; sindirnya saat tampil di sesi Open Mic pada kesempatan yang sama. Bukan hanya dari para komika, musisi asal Bandung, Sarah Saputri, juga tidak setuju dengan aturan tembakau yang terdapat di RPP Kesehatan. Ia menyatakan bahwa RPP Kesehatan dinilai dapat mengancam keberlanjutan karier para pekerja seni. &ldquo;Iya, berbicara realitas memang seperti itu. Jadi, setiap acara, apalagi festival musik, biasanya di baliknya ada sponsorship dari produk tembakau. Jadi, kalau tidak boleh lagi, pastinya akan menghambat industri kreatif, subsektor musik khususnya. Ingat lho, dampaknya itu juga pasti lebih besar lagi, bukan hanya bagi musisinya saja,&rdquo; ujar penyanyi dengan keahlian bermain Harmonika ini mengingatkan. Maka, Sarah meminta kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan mengkaji ulang aturan tembakau di RPP Kesehatan tersebut, terutama dampak negatifnya kepada jutaan orang dari banyak profesi, jika RPP Kesehatan ini disahkan. &ldquo;Pemerintah itu kan harus adil. Benar nggak?&rdquo; pungkasnya.

Kamal menilai jangan sampai aturan tembakau di RPP Kesehatan ini buru-buru disahkan sebelum dilakukan kajian ulang terkait rencana itu.

Kalangan Pekerja Seni Minta Aturan Tembakau di RPP Kesehatan Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyusunan aturan turunan UU Kesehatan terus didesak agar membuka pintu seluas-luasnya terhadap partisipasi publik dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan.&nbsp; Pasalnya, semenjak diundangkan menjadi Undang-Undang (UU) Kesehatan pada 8 Agustus 2023, rencana penyusunan aturan turunan UU Kesehatan disinyalir minim keterbukaan informasi maupun substansi dalam draftnya.&nbsp; Akibat kurangnya keterbukaan informasi ini, sejumlah pihak berharap agar pembahasan regulasi tersebut dapat mencerminkan kepentingan publik dan semua pihak terkait. Imbauan ini cukup beralasan karena pada awal penyusunan UU Kesehatan juga menghasilkan sejumlah pasal yang multitafsir dan menimbulkan polemik di publik, misalnya pasal zat adiktif berupa produk tembakau. Begitupun saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pelaksana aturan turunan UU Kesehatan dinilai tidak transparan dalam merumuskan aturan tersebut yang ditargetkan selesai pada bulan September 2023. Soal pasal zat adiktif berupa produk tembakau saja, detail informasi mengenai aturan yang diajukan, seperti larangan iklan produk tembakau di ruang publik dan internet, larangan penjualan rokok batangan, serta sanksi dan reward bagi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah, malah ditemukan pada postingan media sosial yang diunggah oleh akun @sebelahmata_cisdi. Merespons hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiyansah, menilai keterlibatan industri tembakau memiliki peran yang penting dalam penyusunan aturan turunan terkait produk tembakau pada UU Kesehatan ini. Pasalnya, mereka adalah pihak yang akan berdampak secara langsung dari aturan tersebut. Dia menjelaskan, jika ingin mengurangi resistensi publik, tentu yang pertama harus dilakukan adalah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk industri tembakau, terhadap perumusan aturan turunan ini. Soal partisipasi publik, melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, Presiden Jokowi telah mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembuatan undang-undang. Termasuk dalam proses perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan atau keputusan, dan diundangkan.&nbsp; Seperti diketahui bersama, Kemenkes sendiri berencana menjadikan 108 Peraturan Pemerintah (PP) yang terpisah menjadi hanya satu PP, termasuk soal aturan tembakau.&nbsp;Terkait penyatuan ke dalam satu PP, Trubus pun mengimbau agar Kemenkes bisa membaginya ke beberapa klaster dan menempatkannya dengan tepat. &nbsp; "Sederhananya, dengan pembagian klaster tersebut, aturan ini akan lebih mudah dipahami karena publik dapat melihat dari sisi kemanfaatan dan kepentingannya tidak dirugikan&rdquo;. &ldquo;Dari 108 PP kalau dijadiin satu ya harusnya diklaster-klasterin. Mudahnya kalau memperoleh manfaat, masyarakat akan dukung, tapi kalau merugikan tentu akan protes,&rdquo; jelasnya. Sampai dengan saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan sektor penyumbang penerimaan negara terbesar lewat cukai. Kontribusi ini diperkuat melalui keberhasilan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, jika industri ini semakin ditekan melalui regulasi yang eksesif, maka akan ada beberapa daerah yang merugi, penerimaan negara dapat berkurang, bahkan ada risiko meningkatnya jumlah pengangguran. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kebijakan Publik DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana meminta sebaiknya Pemerintah dapat bersikap lebih bijak dengan tidak menyerahkan semua aturan IHT ini kepada Kemenkes. Dikutip dari data Kementerian Perindustrian, total tenaga kerja yang terserap dalam industri rokok sebanyak 5,98 juta orang yang terdiri dari 4,28 juta orang bekerja di sektor manufaktur dan industri dan 1,7 juta orang sisanya bekerja di sektor perkebunan. Oleh karena itu, ia menilai pendelegasian kebijakan IHT ini dapat membahayakan keberlangsungan industri ini dan semua ekosistem di dalamnya, termasuk menjadikan Kemenkes mengabaikan kewenangan dan tupoksi kementerian lain. Hal-hal yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga lain contohnya seperti aspek ketenagakerjaan hingga soal cukai hasil tembakau. &ldquo;Kemenkes tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengelola dampak pengaturan yang dikeluarkannya ini, setidaknya dampak kepada sistem perdagangan dan perindustrian, apalagi saat menyentuh persoalan ketenagakerjaan dan cukai pajak yang berlaku di Indonesia,&rdquo; jelasnya.

Semenjak diundangkan menjadi UU Kesehatan pada 8 Agustus 2023, rencana penyusunan aturan turunan UU Kesehatan disinyalir minim keterbukaan

Soal Penyusunan Aturan Turunan UU Kesehatan, Kemenkes Diimbau Perhatikan Ekosistem Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tragis-tak-sampai-6-persen-perokok-yang-berhasil-lepas-dari-nikotin_m_150091.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka perokok aktif dengan beragam cara. Salah satunya dengan menampilkan gambar seram di bungkus rokok. Namun upaya tidak berhasil dengan efektif. Buktinya jumlah perokok pemula terus bertambah. Buktinya cuma 6 persen yang mampu lepas dari candu nikotin. Penggagas Ministry of Vape, Dimasz Jeremia Simorangkir menjelaskan, banyak perokok yang berhasil berhenti merokok di awal, tetapi banyak yang gagal di tengah perjalanan. Niat dan usaha yang keras ternyata tak bisa melawan godaan sebatang rokok. "Success rate di Indonesia kurang dari 6 persen yang berhasil benar-benar berhenti," kata Dimasz di Jakarta kepada JawaPos.com. Sebanyak 6 persen itu dilatarbelakangi niat yang kuat, pindah lingkungan, atau ada tragedi misalnya menderita penyakit. Bahkan yang hanya berdasarkan niat kuat saja hanya 3,1 persen. "Yang berhasil berhenti dengan niat sendiri hanya separuhnya dari 6 persen. Anak muda tiap hari ramai mendatangi penjualan rokok ketengan 1-2 batang di warung-warung. Itu jauh lebih mengerikan. Sulit untuk berhenti," paparnya. Dimasz menjelaskan sebanyak 20 persen dari anak-anak usia 13-15 tahun baru mulai kecanduan terhadap rokok. Pembatasan iklan-iklan rokok dan pengurangan konsumsi rokok juga belum efektif. "Cara baru alternatif dan fasilitas berhenti merokok adalah dengann vape. Namun vape bukan satu-satunya cara berhenti. Bisa cari teman baru, pindah lingkungan dan cara lainnya," tandasnya.

Tragis, Tak Sampai 6 Persen Perokok yang Berhasil Lepas Dari Nikotin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/putra-amien-rais-tagih-janji-jokowi-soal-pajak-rokok_m_148101.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan tegas meminta negara-negara di Asia Tenggara untuk tegas menurunkan angka perokok pemula. Tentu saja, harga rokok dinilai masih terlalu murah.&nbsp; Salah satu caranya dengan melalui kenaikan pajak tembakau dan larangan iklan rokok. DPR pun kini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran untuk melarang iklan rokok dalam bentuk apapun. Menanggapi permintaan WHO soal kenaikan pajak tembakau, Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menilai hal itu tergantung komitmen dari pemerintah. Dia bahkan meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam membela keberpihakan untuk menyelamatkan anak muda dari rokok.&nbsp; "Soal pajak tembakau, itu tergantung Pak Presiden Jokowi asalkan punya political will selamatkan generasi muda supaya salah satunya menaikkan cukai," paparnya dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (1/8).&nbsp; Dengan begitu, lanjut Hanafi, maka manfaatnya akan dirasakan oleh generasi penerus bangsa. Hanya saja, kata dia, tentu kebijakan tersebut ada risiko politiknya.&nbsp; "Petani protes. Pengusaha rokok yang sering nyumbang pun pasti keberatan. Sehingga ini perlu dikalkulasi pemerintah," katanya.&nbsp; Hanafi menyebut rokok sudah menjadi candu di kalangan anak-anak. Walaupun ada wacana soal kenaikan harga rokok, dirinya&nbsp;yakin rokok akan tetap laku. "Harga naik pun orang tetap ingin beli. Cukai naik tetap saja beli rokok. Padahal menurut data yang diperoleh. Pengeluaran rumah tangga besar itu setelah beras, paling besar adalah rokok," jelasnya.&nbsp; Hanafi menambahkan, jika Undang-Undang Penyiaran larangan iklan rokok terwujud, maka tak serta merta akan merugikan industri rokok. Pasalnya tak ada iklan pun, kata dia, rokok akan tetap laku.&nbsp; Hanya saja, rokok tak boleh lagi diiklankan di media televisi dan radio dalam bentuk apapun sekalipun itu beasiswa atau hanya logo.&nbsp; Sebelumnya WHO menyarankan ada pengendalian penggunaan tembakau dengan meningkatkan pajak tembakau lewat WHO Framework Convention on Tobacco Control&rsquo; (FCTC).&nbsp; Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara Poonam Khetrapal Singh mengatakan, laporan terbaru mengenai epidemi tembakau global, sebanyak 63 persen populasi dunia sudah berada di bawah payung hukum satu ukuran pengendalian tembakau komprehensif yang dimandatkan oleh FCTC. Ada juga peringatan grafis untuk melarang iklan tembakau.

Putra Amien Rais Tagih Janji Jokowi Soal Pajak Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kenaikan-pajak-tembakau-bisa-jadi-solusi-idi-tapi-setor-ke-bpjs_m_146259.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Nasional Kajian Obat dan Farmakoterapi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim sepakat jikalau pajak cukai tembakau dinaikkan. Dengan begitu, harga rokok pun pastinya akan naik. Adapun usulan pajak tembakau dinaikkan datang dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kenaikan pajak itu dipandang untuk mengendalikan penggunaan tembakau. "Secara pribadi, menurut saya bisa jadi solusi. Perokok-perokok itu kelompok orang yang ekonominya lemah," ujar Masfar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (24/7). Selain yang ekonominya lemah, terdapat fakta bahwa banyak anak-anak yang sudah berani merokok. Dengan uang jajan yang diberikan, mereka bisa mudah membeli sebatang rokok di kisaran harga Rp. 1000 rupiah. Bahkan, anak SD pun kata Masfar, banyak yang merokok. "Di jalan-jalan, pulang sekolah anak SD kumpul, banyak merokok," mirisnya. Namun diharapkan kenaikan cukai tembakau yang berimplikasi kepada harga rokok, beberapa persen bisa diberikan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, sebagian besar pengobatan penyakit yang ditanggung BPJS itu akibat rokok. "Tapi dengan dinaikan harga rokok, pajak naik, tapi uang-uang itu disetorkan ke BPJS," pungkas Masfar.

Kenaikan Pajak Tembakau Bisa Jadi Solusi, IDI: Tapi Setor ke BPJS

WHO: Naikkan Pajak Tembakau Atau Terus Bermunculan Perokok Pemula

pajak tembakau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak tembakau