<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/vape2-3782291548.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif guna menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi. Salah satu opsinya dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin bagi perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Profesor Tikki Pangestu menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak," ujar pengajar di National University of Singapore ini, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki melanjutkan, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah," ujar gelar peraih PhD di bidang Imunologi-Mikrobiologi dari Australian National University, Canberra, Australia ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan berikutnya adalah produk tembakau alternatif. Tikki menjelaskan produk tersebut merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya sekaligus mengurangi bahaya kesehatan akibat merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terbukti secara signifikan memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. "Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya," tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada November 2022 silam, Cochrane Review dalam laporannya menyebutkan penggunaan rokok elektronik selama enam bulan lebih efektif meningkatkan angka berhenti merokok yang signifikan bagi perokok dewasa daripada terapi pengganti nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati memiliki potensi besar, lanjut Tikki, produk tembakau alternatif masih kerap diterpa persepsi yang keliru. Mulai dari aspek keamanan produk hingga dicap sebagai 'pintu masuk' bagi anak muda untuk merokok, penyebaran informasi yang keliru serta berita palsu. Belum lagi adanya desakan untuk menerapkan peraturan yang tidak proporsional bagi produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah negara bahkan sudah melarang penggunaan secara langsung," kata Wakil Ketua Koalisi Imunisasi Asia Pasifik (APIC) ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif, termasuk pemanfaatan produk tembakau alternatif, untuk memitigasi epidemi merokok. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini," tutupnya.</div> </div>

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.

Eks Direktur WHO Sebut Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/images-2023-12-14T141234976-3772281420.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas) kembali menyampaikan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) untuk melaksanakan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik&nbsp;pada 2024, sebagaimana disampaikan pada sosialisasi sepihak tanggal 27 Desember 2023. Pavenas&nbsp;menyatakan kecewa atas sikap DJPK Kemenkeu mengingat pada tanggal 21 Desember 2023, telah diadakan audiensi langsung antara Pavenas dan DJPK untuk menunda pelaksanaan kebijakan tersebut hingga tahun 2026. Asosiasi industri&nbsp;menyayangkan pemerintah yang abai terhadap suara pelaku industri dan keberlanjutan usahanya, meski sebelumnya menyatakan akan mencari jalan tengah. Mereka terdiri dari&nbsp;Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB). Pavenas sendiri mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena pemerintah memaksakan kebijakan tersebut tetap diberlakukan dalam hitungan beberapa hari ke depan. Menurut Pavenas, proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan. "Saat itu, para pelaku usaha baru mendapatkan tautan undangan sosialisasi secara daring pada pukul 13.50 WIB. Padahal, sosialisasi sendiri akan dilaksanakan 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 14.00 WIB," katanya. "Hari ini, 27 Desember 2023, kami diinformasikan bahwa pemerintah memutuskan memberlakukan pajak rokok elektrik per 1 Januari 2024. Tentunya keputusan sepihak ini tidak dapat kami terima karena berimbas langsung pada kelangsungan usaha kami. Padahal selama ini kami selalu patuh pada ketentuan Pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita, dalam keterangannya, Kamis (28/12). Sebelumnya, Pavenas telah dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu terkait pandangan terhadap implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik. Namun, tidak pernah mendapatkan tanggapan. Sehingga&nbsp;Pavenas&nbsp;memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kemenkeu pada tanggal 21 Desember 2023 untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari Kemenkeu. Pasca menerima kunjungan audiensi dari Pavenas, DJPK Kemenkeu menerima aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan. "Saat audiensi Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," kata Garindra. Ketua Bidang Industri DPP APVI Elmo Eliando juga mengingatkan pemerintah bahwa industri butuh kesiapan untuk menghadapi berbagai beban tambahan tersebut karena mayoritas pelaku usaha rokok elektronik adalah UMKM dan merintis usaha dari awal. "Keputusan Kemenkeu untuk tetap memaksakan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik per 1 Januari 2024 yang disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana sangat mengejutkan pelaku usaha, terlebih sebelumnya DJPK sendiri berjanji mencari jalan tengah terkait waktu implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik di 2026. Sehingga Pavenas pun kembali meminta kepada pemerintah agar lebih bijaksana dengan menunda implementasi peraturan ini sampai pada 2027, mengingat di tahun 2024 sudah ada kenaikan cukai sebesar 15 persen," katanya. Disampaikan juga oleh Kabid Organisasi DPP APVI Hasiholan Manurung terkait keberatan dari pelaku usaha. "Kami sekali lagi meminta kebijaksanaan Kemenkeu, terutama DJPK untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik ke tahun 2027. Hal ini berkaca dari penerapan pajak rokok konvensional, saat itu industri diberikan masa peralihan selama lima tahun dan tidak ada kenaikan cukai saat pajak rokok pertama kali berlaku di tahun 2014," imbuhnya. Pemerintah juga diharapkan transparan dan melibatkan pelaku usaha dalam proses penentuan kebijakan yang berdampak langsung pada pelaku usaha di Indonesia, terutama pelaku usaha di bidang rokok elektrik yang selama ini selalu menjaga komitmen kepatuhan pada peraturan yang berlaku.&nbsp;"Pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektrik ini terburu &ndash; buru dan tidak melibatkan pelaku usaha, dimana kami tidak mendapatkan hak kami dalam hal kepastian berusaha. Tentu jika ini terus dipaksakan kami akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum untuk mendapat keadilan," tutup Hasiholan.

Pavenas mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena pemerintah memaksakan kebijakan tersebut tetap diberlakukan 1 Januari 2024.

Pemerintah Dinilai Putuskan Sepihak soal Implementasi Pajak Vape, Asosiasi Berencana Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/images-2023-12-14T141234976-3772281420.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang rencananya diberlakukan pada 2024 menuai protes keras dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektrik Indonesia (Appnindo). Ketua Pokja Advokasi &amp; Regulatory Appnindo Ana Pilawa mengatakan, selama ini pihaknya sebagai pelaku industri tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang digagas oleh Kementerian Keuangan tersebut. Keberatan Appnindo dalam penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ini berdasar pada situasi industri yang masih baru bertumbuh, khususnya di masa pemulihan pasca pandemi. Itulah sebabnya, pada 21 Desember 2023 Appnindo bersama dengan anggota lain dari Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS), termasuk Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), menyambangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini. Saat itu, perwakilan PAVENAS diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya DJPK Kemenkeu Bonatua Mangaraja Sinaga. "Kami mengapresiasi sambutan tim sekretariat DJPK Kemenkeu kemarin dan berharap pemerintah dapat memfasilitasi harapan pelaku industri serta mempertimbangkan hasil diskusi kemarin, di mana penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ditunda dan dilakukan pada 2026," kata Ana dalam keterangannya, Selasa (26/12). Ana mengatakan, jika pemberlakuan pajak ini tetap dilakukan pada 2024, industri akan sangat terbebani, apalagi kenaikan cukai sudah di depan mata. "Jika pajak sebesar 10 persen dari cukai berlaku, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami yang sebagian besar adalah UMKM," ujarnya. Perwakilan PAVENAS yang juga Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita turut mengapresiasi proses audiensi dengan pihak Kemenkeu yang akhirnya dapat dilakukan. Dalam pertemuan tersebut PAVENAS telah secara langsung menyampaikan usulan dan rekomendasi terkait penundaan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik. "Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektrik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," katanya. Sebelumnya, kegelisahan terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik tidak hanya dirasakan Appnindo. Pelaku industri yang lain seperti PT Indo Emkay Abadi (Emkay) juga memiliki keresahan yang sama. Rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang dilakukan dalam waktu dekat yakni 2024 dinilai akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan industri. "Kami jelas keberatan dengan berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kami sesungguhnya berharap bisa diberi ruang lebih untuk bisa tumbuh serta benar-benar bisa menjadi industri yang menopang perekonomian negara dan di saat yang sama membawa sisi manfaat buat pengguna tembakau yang menginginkan produk yang lebih rendah risiko dibanding rokok konvensional," kata Chief Marketing Officer Emkay Eko Priyo HC. Dia menambahkan industri rokok elektrik sudah cukup tertekan dengan kenaikan tarif cukai pada 2023 dan 2024. Ditambah lagi, daya beli konsumen masih rendah setelah diterpa badai ekonomi pasca pandemi lalu. "Sekali lagi, semangat industri vape di Indonesia adalah sebagai produk alternatif yang lebih baik bagi konsumen produk tembakau," ujar Eko.

Keberatan Appnindo dalam penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ini berdasar pada situasi industri yang masih baru bertumbuh.

Appnindo Apresiasi Rencana DJPK Kemenkeu Tunda Pemberlakuan Pajak Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disuntik-rp-5-t-dari-pajak-rokok-bpjs-kesehatan-masih-defisit_m_.jpg" alt="Pemerintah menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan dengan memberkan suntikan dana sebesar Rp 5 triliun dari pajak rokok." width="100%">
<figcaption>Pemerintah menyelamatkan defisit BPJS Kesehatan dengan memberkan suntikan dana sebesar Rp 5 triliun dari pajak rokok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mengupayakan penyelamatan terhadap BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018. Pada perpres tentang Jaminan Kesehatan itu mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan. Bila dihitung berdasar aturan perpres tersebut, sumbangan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan hanya sekitar Rp 5 triliun. "Jadi, yang digunakan adalah pajak rokok, bukan bea cukai rokok yang Rp 140 triliun itu," ujar Sekretaris Utama BPJS Irfan Humaidi saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin (20/9). Itu pun, kata Irfan, untuk daerah yang sudah mengintegrasikan jamkesda ke <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/09/2018/keuangan-bermasalah-bpjs-belum-bayar-tagihan-ke-rs" target="_blank">BPJS Kesehatan</a>, pajak rokoknya tidak termasuk yang diperuntukkan BPJS Kesehatan. Tarif pajak rokok adalah 10 persen dari cukai rokok. Kepala Subdit Tarif Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Sunaryo mengatakan, penerimaan cukai rokok tahun ini diperkirakan Rp 148 triliun. Maka, 10 persen dari Rp 148 triliun itu atau Rp 14 triliun merupakan pajak rokok. Karena earmarking dana kesehatan adalah 75 persen dari separo pajak rokok, jika dihitung, dana yang dapat digunakan untuk menutup defisit <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/06/09/2018/tagihan-obat-dan-alkes-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-35-t" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> adalah sekitar Rp 5,25 triliun. Dalam perpres disebutkan bahwa BPJS berhak atas 75 persen dari 50 persen pajak rokok yang didapat pemerintah daerah. "Sebanyak 75 persen dari 50 persen pajak rokok untuk BPJS Kesehatan, 75 persen kali Rp 7 triliun itu sekitar Rp 5 triliun," kata Sunaryo. Defisit BPJS Kesehatan saat ini mencapai Rp 16,5 triliun. Pemerintah dan DPR juga baru bersepakat memberikan suntikan Rp 4,9 triliun kepada BPJS Kesehatan. Kalau ditambah pajak rokok Rp 5,25 triliun, berarti masih ada defisit sekitar 5 triliun lagi. Alternatif untuk mengurangi defisit selain suntikan APBN dan pajak rokok adalah menyesuaikan iuran peserta BPJS dan efisiensi layanan kesehatan. Direktur Keuangan dan Investasi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/07/09/2018/rp-46-t-tak-akan-cukup-menyelamatkan-defisit-bpjs-kesehatan" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> Kemal Imam Santoso menyebutkan bahwa beban defisit BPJS Kesehatan, antara lain, adalah PBPU (peserta bukan penerima upah) yang tidak tertib membayar. "PBPU ini kemampuan dan kesadarannya rendah," katanya kemarin. Per Juni lalu ada 26 juta hingga 27 juta PBPU yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Ada 54 persen yang masih mokong. "Separonya nggak bayar," papar Kemal. Sedangkan untuk jenis kepesertaan lainnya, cukup tinggi. Sampai dengan Juni 2018, kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS, kata Kemal, secara keseluruhan mencapai 99 persen.

Disuntik Rp 5 T dari Pajak Rokok, BPJS Kesehatan Masih Defisit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cukai-rokok-penambal-defisit-bpjs_m_.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) penggunaan cukai rokok. Hal ini bertujuan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan. Pengamat Kebijakan Fiskal Yustinus Prastowo mengatakan, dari satu batang rokok yang dibeli, di dalamnya ada pungutan yang dibayar, dua di antaranya adalah Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Pajak Rokok.  Dari pungutan CHT yang dibayar, sebesar 2 persen diberikan kepada provinsi yang penggunaannya dialokasikan sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007 (Pasal 66 ayat 1). Dalam pelaksanaan, dana alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  Begitupula dengan pungutan Pajak Rokok, berdasarkan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2009 pungutan atas pajak rokok dialokasi paling sedikit sebesar 50 persen digunakan untuk mendanai program/kesehatan. Sedangkan proses alokasi, ditentukan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Namun, dalam pelaksanaanya masih banyak permasalahan implementasi dana earmarking, baik DBH CHT dan Pajak Rokok mulai dari masalah administrasi sampai permasalahan pengawasan. Tak pelak, penggunaan dana DBH CHT dan Pajak Rokok masih belum optimal. Pada saat yang sama terdapat masalah pendanaan BPJS.  "Oleh karenanya, menjadikan DBH CHT dan Pajak Rokok sebagai sumber pendanaan defisit BPJS merupakan solusi yang tepat dan cermat," kata Yustinus melalui rilis yang diterima Jawapos.com. Untuk merealisasikannya, Pemerintah melalui Menkes menerbitkan Permenkes No.53/2017 yang mengatur 75 persen dari alokasi 50 persen Pajak rokok untuk pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.  Berdasarkan UU No 40/2004, diselenggarakan  Sistem Jaminan Sosial Nasional, antara lain Jaminan Kesehatan. Di samping itu, Pemda juga  menyelenggarakan Jamkesda yang sifatnya pendukung/penunjang SJSN. Jamkesda dibiayai dengan APBD, yang salah satu sumber pendapatannya dari DBH CHT dan Pajak Rokok. Sebagian Daerah sudah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Daerah yang sudah mengintegrasikan Jamkesda-daerah tidak masuk dalam skema pengalokasian di Perpres tersebut. Dengan demikian pemerintah perlu menerbitkan sebuah Perpres yang dapat mengalokasikan sejumlah pungutan itu untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan yang sesuai dengan prinsip earmarking atau alokasi dalam UU Cukai dan UU PDRD. Hal itu juga merupakan bauran kebijakan Pusat dan Daerah untuk memastikan seluruh warga masyarakat terjamin kesehatannya. Sebagai langkah jangka pendek, kebijakan itu tepat. Disiplin anggaran Pemda yang belum standar diarahkan oleh Pusat. Pada waktu yang akan datang, perlu dilakukan formulasi pembiayaan yang sustainable. Melalui iuran wajib maupun alokasi lain dari sumber-sumber yang bersifat earmark dengan tetap memperhatikan fairness dan keadilan.

Bagaimana Skema Cukai Rokok Bisa Jadi Penambal Defisit BPJS?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/gappri-minta-cukai-rokok-2018-tak-naik-ini-alasannya_m_164522.jpeg" alt="Ilustrasi Cukai Rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Cukai Rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memperkirakan kinerja industri rokok akan mengalami penurunan pada 2018 mendatang. Hal itu terjadi karena dampak kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen. Tidak hanya di tahun 2018, Gappri juga menyebut kinerja industri rokok tengah lesu pada tahun ini. Hal itu terlihat dari pencapaian penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang masih rendah. Hingga September kemarin, penerimaan CHT baru mencapai 57,2 persen atau Rp77,89 triliun dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp147,54 triliun. "Lalu kita lihat juga penerimaan CHT, sampai September baru tercapai 57,2 persen dengan angka Rp77,89 triliun dibanding target APBN-P Rp147,54 triliun. Kinerjanya mengalami penurunan setiap tahun," kata Ketua Gappri, Ismanu Soemiran di Jakarta, Selasa (24/10). Menurut Ismanu, dengan kenaikan sebesar 10,04 persen, pihaknya pesimis bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap penerimaan CHK. Ditambah lagi, kata dia, kondisi ekonomi saat ini tengah tidak stabil. Sebab, penurunan daya beli pun terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pihaknya mengusulkan agar cukai rokok tidak dinaikkan pada tahun depan.&nbsp; &ldquo;Tujuannya tentu agar industri rokok kembali bergairah. Karena itu, Gappri mengusulkan mestinya 2018 tidak ada kenaikan tarif (cukai)," pungkasnya.&nbsp;

Gappri Minta Cukai Rokok 2018 Tak Naik, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/164-pabrik-rokok-bisa-kena-dampak-simplifikasi_m_161334.jpeg" alt="TERTEKAN: Aktivitas pekerja di salah satu produsen rokok di Pacitan, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>TERTEKAN: Aktivitas pekerja di salah satu produsen rokok di Pacitan, Jawa Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun depan pemerintah akan memberlakukan beberapa kebijakan baru untuk industri hasil tembakau. Selain kenaikan tarif cukai rata-rata sebesar 8,9 persen, ada simplifikasi layer atau penyederhanaan kategori dalam usaha industri hasil tembakau. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim Sulami Bahar menyatakan, terkait dengan pemangkasan dari 12 layer menjadi 9 layer, pemerintah belum secara gamblang membeberkan rencana tersebut. Dia memprediksi hal itu bakal berpengaruh signifikan terhadap industri golongan 2B. Sebab, industri di golongan tersebut dituntut untuk naik menjadi golongan 2A. &rsquo;&rsquo;Baik mulai industri rokok keretek filter (SKM), rokok keretek tangan (SKT), maupun rokok putih (SPM),&rsquo;&rsquo; paparnya kemarin (6/10). Kalau itu benar-benar diberlakukan, sedikitnya secara nasional ada 164 pabrik kategori 2B yang akan tumbang dengan jumlah tenaga kerja sekitar belasan ribu orang. Kontribusi golongan 2B terhadap total produksi nasional memang kecil. Diperkirakan sekitar 5 persen saja. &rsquo;&rsquo;Tapi, bagaimana juga tetap harus dilindungi,&rsquo;&rsquo; tegas Sulami. Alasan pemerintah melakukan simplifikasi sendiri adalah untuk mempermudah pengawasan. Pada 2010 lalu, pemerintah telah melakukan penyederhanaan dari 19 layer menjadi 12 layer. Meski sebenarnya, peredaran rokok ilegal sebelum dipangkas tidak sebanyak ketika sudah dilakukan simplifikasi. Dengan demikian, itu bisa memicu maraknya peredaran rokok ilegal. &rsquo;&rsquo;Apalagi, selama ini harga jual eceran industri golongan 2B head-to-head dengan rokok ilegal,&rsquo;&rsquo; urainya. Karena itu, mengingat tekanan yang tajam terhadap industri hasil tembakau beberapa tahun terakhir, pihaknya meminta supaya jumlah layer tetap seperti yang berlaku sekarang. Dalam tiga tahun terakhir, kinerja produksi rokok mengalami penurunan akibat terjadinya perpindahan pola belanja dan turunnya tingkat daya beli masyarakat. &rsquo;&rsquo;Rata-rata penurunan produksi sekitar 1 persen dari produksi rokok pada 2013 lalu yang mencapai 340 miliar batang,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau akan dituangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Pihaknya menegaskan, pemerintah tetap akan mengkaji lebih dalam terkait kebijakan cukai rokok tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami kaji dulu kondisi industrinya, kajian terhadap hasil produksi selama ini. Struktur industrinya kan ada yang besar, menengah, kecil. Jadi, kami akan kaji cukup dalam supaya bisa kami cari tingkat tarif yang pas melihat kondisi industri dan target penerimaan cukai,&rdquo; ujarnya. (*)

164 Pabrik Rokok Bisa Kena Dampak Simplifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/putra-amien-rais-tagih-janji-jokowi-soal-pajak-rokok_m_148101.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Hanafi Rais</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan tegas meminta negara-negara di Asia Tenggara untuk tegas menurunkan angka perokok pemula. Tentu saja, harga rokok dinilai masih terlalu murah.&nbsp; Salah satu caranya dengan melalui kenaikan pajak tembakau dan larangan iklan rokok. DPR pun kini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran untuk melarang iklan rokok dalam bentuk apapun. Menanggapi permintaan WHO soal kenaikan pajak tembakau, Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais menilai hal itu tergantung komitmen dari pemerintah. Dia bahkan meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam membela keberpihakan untuk menyelamatkan anak muda dari rokok.&nbsp; "Soal pajak tembakau, itu tergantung Pak Presiden Jokowi asalkan punya political will selamatkan generasi muda supaya salah satunya menaikkan cukai," paparnya dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (1/8).&nbsp; Dengan begitu, lanjut Hanafi, maka manfaatnya akan dirasakan oleh generasi penerus bangsa. Hanya saja, kata dia, tentu kebijakan tersebut ada risiko politiknya.&nbsp; "Petani protes. Pengusaha rokok yang sering nyumbang pun pasti keberatan. Sehingga ini perlu dikalkulasi pemerintah," katanya.&nbsp; Hanafi menyebut rokok sudah menjadi candu di kalangan anak-anak. Walaupun ada wacana soal kenaikan harga rokok, dirinya&nbsp;yakin rokok akan tetap laku. "Harga naik pun orang tetap ingin beli. Cukai naik tetap saja beli rokok. Padahal menurut data yang diperoleh. Pengeluaran rumah tangga besar itu setelah beras, paling besar adalah rokok," jelasnya.&nbsp; Hanafi menambahkan, jika Undang-Undang Penyiaran larangan iklan rokok terwujud, maka tak serta merta akan merugikan industri rokok. Pasalnya tak ada iklan pun, kata dia, rokok akan tetap laku.&nbsp; Hanya saja, rokok tak boleh lagi diiklankan di media televisi dan radio dalam bentuk apapun sekalipun itu beasiswa atau hanya logo.&nbsp; Sebelumnya WHO menyarankan ada pengendalian penggunaan tembakau dengan meningkatkan pajak tembakau lewat WHO Framework Convention on Tobacco Control&rsquo; (FCTC).&nbsp; Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara Poonam Khetrapal Singh mengatakan, laporan terbaru mengenai epidemi tembakau global, sebanyak 63 persen populasi dunia sudah berada di bawah payung hukum satu ukuran pengendalian tembakau komprehensif yang dimandatkan oleh FCTC. Ada juga peringatan grafis untuk melarang iklan tembakau.

Putra Amien Rais Tagih Janji Jokowi Soal Pajak Rokok

WHO: Naikkan Pajak Tembakau Atau Terus Bermunculan Perokok Pemula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72200_91490_rokok-larangan.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat konsumsi rokok masyarakat Kabupaten Subang tergolong tinggi. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari perolehan pajak rokok di Kabupaten Subang tahun ini yang menyentuh Rp 38 miliar. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Subang, Suwarna Murdias mengatakan, Kabupaten Subang akan menerima dana bagi hasil cukai rokok sebesar Rp 38 miliar. Dana tersebut rencananya akan turun pada awal tahun 2017. &quot;Informasinya (cair) di tahun 2017,&quot; ungkap Suwarna. Dikatakan Suwarna, awalnya dana bagi cukai rokok akan turun ke Bappeda, untuk kemudian akan disalurkan ke sejumlah dinas, termasuk BLH. &quot;Kita juga belum tau besaran untuk kita berapa, karena anggaran tersebut ke Bappeda dulu, baru nanti disalurkan ke dinas-dinas, termasuk kita,&quot; tuturnya. Masih menurut Suwarna, pihaknya sudah mempersiapkan rencana penggunaan dana bagi hasil cukai rokok. Salah satunya sosialisasi ke masyarakat serta pembangunan ruang area merokok. Sebelumnya, kata Suwarna, pembangunan ruang area merokok pernah dilakukan sejumlah dinas. Namun saat itu jumlahnya sangat terbatas. Bahkan perawatannya pun cukup minim. Kedepan, pihaknya akan kembali menggagas pembangunan ruang area merokok di sejumlah instansi. &quot;Agar yang tidak merokok tidak terganggu dan lingkungan pun menjadi sehat,&quot; jelas Suwarna. Di kesempatan terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Sumasna mengatakan, pihaknya belum memastikan rencana penggunaan dana bagi hasil cukai rokok. &quot;Kita harus mengetahui juklak dan juknisnya dahulu,&quot; ujar Sumasna. Jika dana itu terealisasi, ia berharap bisa digunakan untuk pembangunan konstruksi puskemas, seperti ruangan poned, ruangan rawat inap dan lainnya. Sumasna beralasan, pembangunan puskesmas menjadi prioritas, karena layanan kesehatan tingkat pertama itu masih banyak yang harus diperbaiki. &quot;Kita akan prioritaskan pembangunan ruangan poned dan rawat inap, karena cuma beberapa puskemas yang sudah memiliki,&quot; pungkasnya. (ygo/din/yuz/JPG)

Pajak Rokok Rp 38 Miliar untuk Bangun Puskesmas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak rokok

Berita Terkini