<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1788433714340772948" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/InShot_20240118_215125723-472445249.jpg" alt="Para pelaku usaha spa." width="100%">
<figcaption>Para pelaku usaha spa.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah pelaku usaha Spa, yang tergabung dalam Welness and Healthcare Enterpreneur Association (WHEA), Indonesia Welness Master Association (IWMA) dan Indonesia Welness SPA Professional Association (IWSPA) mengklaim usahanya tidak termasuk dalam kategori industri hiburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal ini, ketiga asosiasi tersebut menyatakan untuk menolak pajak hiburan sebesar 40-75 persen yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menilai, jasa spa lebih tepat dikelompokkan berbeda dari kegiatan usaha hiburan atau rekreasi sebagaimana yang diatur di dalam UU Pariwisata. Apalagi, secara definisi spa memang bukan bagian dari aktivitas hiburan melainkan perawatan Kesehatan," kata Ketua Umum Indonesia Spa Wellness Association, Yulia Himawati dalam konferensi pers di Kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan, spa juga merupakan bagian dari wellness sebagai payung besarnya. Itu sebabnya, lebih tepat disebut sebagai spa wellness, yang tujuannya mencakup kesehatan, promotion dan prevention.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diperkuat dengan tercantumnya spa sebagai salah satu Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beleid ini mendefinisikan spa sebagai terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun alami. Terkait ini, asosiasi juga meminta pemerintah perlu merevisi aturan tersebut, demi kelangsungan pelaku usaha di bidang spa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada pemerintah untuk segera meninjau kembali, ketentuan mengenai pengelompokan spa sebagai bisnis hiburan. Jika dibiarkan, kami khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan usaha di Indonesia," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Ketua Wellness Healthcare Entrepreneur Association (WHEA), Agnes Lorda Hutagalung menyampaikan bahwa industri spa atau wellness tourism seharusnya tidak dikenakan pajak. Pasalnya, kontribusi industri ini telah membantu mengurangi pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pajak sebaiknya 0 persen, ada space UU nya untuk itu, kenapa 0 persen karena etna prana atau wellness tourism kegiatan promotion prevention, ini membantu pemerintah," kata Lorda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Lorda menjelaskan, selain membantu pemerintah di sektor kesehatan dan kebudayaan, Lourda menekankan bahwa industri spa saat ini telah membantu pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebutkan, para terapis spa yang bekerja rata-rata merupakan lulusan di bawah Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga, banyak dari mereka yang telah diikutsertakan dalam pelatihan khusus terapis hingga mendapatkan sertifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, berkat sertifikasi dan pelatihan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada para terapisnya, tarif gaji mereka saat ini berkisar antara Rp 8 juta sampai dengan Rp 14 juta sebulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan pemerintah malu kok bisa ada lembaga private sector didik anak orang 20 ribu seluruh Indonesia. Segitu kami mengangkat anak-anak yang cuma bisa disekolahin sampai SMP sama orang tuanya, tapi seberapa banyak yang bisa seperti itu," tandas Lorda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Spa juga merupakan bagian dari wellness sebagai payung besarnya. Itu sebabnya, lebih tepat disebut sebagai spa wellness," katanya.

Asosiasi Klaim Spa Bukan Industri Hiburan, Tolak Pajak Sebesar 40-75 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/pajak-3730563686.jpg" alt="BERTAMBAH: Pengunjung sedang menikmati salah satu restoran di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>BERTAMBAH: Pengunjung sedang menikmati salah satu restoran di Sidoarjo.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Berupaya mempertahankan capaian pajak restoran di Sidoarjo pada tahun 2023 yang melebihi target, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berencana naikan target tersebut menjadi Rp 110 miliar dalam tahun ini. Target&nbsp;pajak&nbsp;restoran&nbsp;yang direncanakan tersebut mengalami kenaikan signifikan dari target tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 95 miliar. Kendati demikian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang berat. Sebab, jika melihat&nbsp;realisasi&nbsp;pajak tahun 2023 lalu, PHRI berhasil menghimpun dana pajak sebesar Rp 112 miliar. Artinya, capaian besaran pajak restoran tersebut sebetulnya sudah melebihi nilai yang ditargetkan pada tahun sebelumnya yakni Rp 95 miliar. Dilansir Radar Sidoarjo (JawaPos Grup), pada Minggu (14/1), Ketua&nbsp;PHRI&nbsp;Sidoarjo Achmadi Subekti mengungkapkan kesiapannya menghadapi tantangan baru, yakni untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan itu. Selain itu, dirinya juga optimis bahwa realisasi tahun ini bisa melebihi ekspektasi yang ditetapkan seperti tahun sebelumnya. "Diperkirakan bisa mencapai Rp 120 miliar,'' ungkap Achmadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013727334/bos-properti-di-surabaya-ditangkap-karena-kemplang-pajak-rp-465-juta">Bos Properti di Surabaya Ditangkap, karena Kemplang Pajak Rp 465 Juta</a> Achmadi menjelaskan, langkah pertama PHRI Sidoarjo dalam upaya pencapaian target tersebut, adalah dengan berkomitmen penuh untuk menggalakkan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak yang ada di Sidoarjo. Menurutnya, tahun ini pihaknya akan meningkatkan upaya sosialisasi terkait pajak ini ke seluruh pelaku usaha restoran. Ia meyakini bahwa kolaborasi erat dengan wajib pajak merupakan kunci keberhasilan mencapai target yang lebih tinggi. Selain itu, Achmad mengungkap pihaknya juga akan fokus pada peningkatan penggalian Wajib Pajak (WP) baru. Ia berharap strategi ini dapat mendukung pencapaian target pajak yang lebih tinggi, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat saat ini serta penetapan target pajak yang meningkat, keterlibatan aktif PHRI Sidoarjo dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi. Achmad berharap, dengan adanya semangat dan kerjasama yang solid dari berbagai pihak terkait, Sidoarjo akan bisa mewujudkan keyakinan bahwa sektor restoran akan tetap menjadi salah satu pilar ekonomi yang kuat di Kota Delta tersebut. ***

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), berencana bakal naikan target tersebut menjadi Rp 110 miliar dalam tahun 2024.

Fantastis! Target Pajak Restoran di Sidoarjo Naik Jadi Rp 110 Miliar di Tahun 2024, PHRI Optimis Merealisasikannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/WhatsApp-Image-2023-11-29-at-175710-1360375559.jpg" alt="Wakil Bupati Sidoarjo Subandi beri apresiasi kepada wajib pajak sektor hotel dan restoran." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Sidoarjo Subandi beri apresiasi kepada wajib pajak sektor hotel dan restoran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kontribusi penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan pajak restoran tahun ini sudah tembus Rp 100 miliar atau Rp 103.253,831,453. Untuk realisasi penerimaan pajak hotel per 27 November mencapai Rp 19.752,382,617. Tren kenaikan pajak restoran dan hotel itu dimulai sejak 2020 sampai tahun ini. Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengapresiasi capain penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Sidoarjo yang terus meningkat. Apresiasi itu dia berikan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo saat membuka FGD Wajib Pajak Restoran dan Hotel sekaligus memberikan penghargaan wajib pajak panutan 2023. Wabup Subandi mengatakan, berbagai pembangunan tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber PAD. Target penerimaan PAD dari sektor pajak tahun ini sebagai besar telah tercapai. &rdquo;Penerimaan pajak daerah sudah mencapai 92,59 persen atau sebesar Rp. 1.124.942.057.779. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah mulai meningkat, kondisi yang demikian ini perlu terus dipertahankan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terus terjaga yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ucap Subandi. Wabup memberikan apresiasi kepada pemilik hotel dan restoran yang telah patuh dan taat dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada wajib pajak dipandang perlu untuk memotivasi wajib pajak lain agar tepat waktu pembayarannya serta melakukan penyetoran sesuai sebenarnya. &rdquo;Selain itu, selalu kooperatif dalam pengembangan dan berbagai perubahan sistem perpajakan,&rdquo; ujar Subandi. Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono menyebut, pajak restoran sudah mengalami kenaikan padahal belum tutup penerimaan pajak pada akhir Desember. Begitu pula terhadap kenaikan pajak hotel di Sidoarjo. &rdquo;Saya yakin pada penutupan penerimaan pajak hotel pada akhir Desember 2023 akan mencapai kenaikan tertinggi,&rdquo; papar Ari Suryono. Dia menambahkan, meningkatnya jumlah restoran dan hotel di Sidoarjo berdampak pula pada realisasi penerimaan pajak di sektor tersebut. &rdquo;Pada 2023, 140 hotel telah berdiri di Sidoarjo. Baik itu hotel berbintang maupun tidak. Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati, investasi di Sidoarjo cukup bagus,&rdquo; tutur Ari Suryono.

Kontribusi penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo terus mengalami peningkatan

Penerimaan Pajak Daerah Sidoarjo Capai 92,59 Persen, Pajak Restoran Tembus Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/musdiq-dinas-pendapatan.jpg" alt="Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian Surabaya berangsur bangkit setelah melewati proses pemulihan karena asus covid-19 yang terus naik pada 2020-2022. Tahun ini masyarakat dan Pemkot Surabaya menaruh harapan penuh jika semua kondisi membaik. Tidak terkecuali perekonomian.  Sepanjang 2022, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didulang Pemkot Surabaya menunjukkan tren positif. Ada kenaikan sebesar Rp 300 miliar. Nah, untuk menggenjot kembali PAD pada tahun ini, Pemkot Surabaya melakukan berbagai upaya. Seperti anggaran Rp 3 triliun untuk UMKM hingga pengawasan di sektor pajak.  Salah satu pajak yang disorot adalah pajak restoran. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, tahun ini, Pemkot Surabaya tidak memberikan relaksasi kembali kepada para pelaku usaha restoran.  Tahun lalu, Musdiq menyebutkan, ada relaksasi berupa pembebasan denda pajak. Mulai April hingga Juli 2022. “Tahun lalu ada relaksasi karena pascapandemi, ada dana banyak dari resto yang menunggak pajaknya,” jelasnya.  Mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip itu menuturkan, Pemkot Surabaya juga pernah menerapkan penundaan pembayarakan pajak. Kala itu kebijakan penundaan pembayaran pajak diterapkan pada 2010 dan 2021.  Lantas, restoran seperti apa yang wajib membayar pajak? Musdiq menyampaikan, wajib pajak (WP) dari sektor restoran jika omsetnya di atas Rp 30 juta per bulan. Berdasarkan catatan dari Bapenda, hingga kini, jumlah WP-nya mencapai 1.402 restoran.  Berbagai kemudahan diberikan Pemkot Surabaya untuk merangsang perekonomian dari sektor pajak. Tak hanya sektor pajak restoran, pajak bumi bangunan (PBB) pun demikian. Musdiq menjelaskan, saat ini, pembayaran PBB semakin mudah. Bisa melalui beberapa e-commerce (toko online).“Pembayarannya juga bisa melalui Q-Ris dan pembayaran melalui aplikasi mobile Bank Jatim, Mandiri, dan BNI,” paparnya.  Musdiq mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran pajak PBB di tahun ini. Tak lupa juga dia mengingatkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2023 sudah dapat diunduh melalui website www.surabaya.go.id. Kemudian pilih menu PBB selanjutnya pilih cetak e-SPPT.  “Silahkan dicetak SPPT-nya melalui online, kami harap dengan kemudahan pelayanan ini warga bisa semakin taat pajak. Karena pajak itu bukan untuk pemkot, akan tetapi semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan kota menjadi semakin lebih baik lagi,” terangnya.

Tidak Ada Relaksasi Pajak Restoran dari Pemkot Surabaya Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/RESORAN-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo tahun ini kembali menggenjot pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) di restoran yang ada di Sidoarjo. Tahun ini akan dipasang 200 alat lagi. Dengan demikian, hingga akhir tahun mendatang, total terpasang 400 alat perekam transaksi di restoran di berbagai wilayah di Sidoarjo.  Sampai saat ini, total sudah terpasang 231 alat. ’’Target terpasang 200 alat di tahun lalu sudah tercapai, sekarang total sudah 231, akhir tahun nanti targetnya bisa terpasang 400,’’ jelas Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.  Dia menjelaskan, diharapkan dengan pemasangan alat itu, diketahui detail transaksi dan pajak yang harus dibayarkan restoran ke pemkab. ’’Jika transaksinya terekam, pajak yang harus dibayarkan juga ketahuan,’’ kata Ari.  Dengan demikian, saat ada wajib pajak (WP) restoran membayar, tetapi tidak sesuai dengan hasil perekaman, tim BPPD Sidoarjo akan mengklarifikasi secara langsung ke WP restoran yang bersangkutan. Artinya, BPPD Sidoarjo punya data pembanding.  Ari berharap dengan pemasangan alat itu, tidak ada WP yang nakal dan tidak melaporkan sesuai pendapatan aslinya. Sebab, nantinya mereka akan terpantau. ’’Keuntungan lain, pajak yang masuk bisa terpantau real time,’’ katanya.  Dengan banyaknya pemasangan alat itu, Ari optimistis target pendapatan pajak restoran tercapai. ’’Tahun ini target pajak restoran Rp 68 miliar, sekarang sudah tercapai Rp 32 miliar,’’ jelas Ari.  Selain lewat alat perekam itu, BPPD Sidoarjo memfasilitasi WP restoran untuk melapor lewat aplikasi Pajak Daerah Sidoarjo (PDS). Lewat aplikasi itu, mereka tidak perlu datang ke kantor BPPD Sidoarjo. ’’Setelah melapor di situ, nantinya diketahui pajak yang harus dibayar,’’ katanya.  Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto meminta BPPD Sidoarjo harus memasang mesin perekam transaksi itu ke seluruh restoran untuk mengantisipasi kebocoran pajak yang harus dibayarkan ke daerah.  Total ada 544 WP restoran di Sidoarjo. ’’Harapannya, semua harus terpasang, bertahap tidak apa-apa,’’ katanya. ’’Karena pajak restoran ini jadi salah satu penyumbang besar ke pendapatan asli daerah (PAD),’’ lanjutnya.

Seluruh Restoran di Sidoarjo Bakal Dipasang Tapping Box

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/target-pajak-naik-rp-500-miliar-bpkpd-surabaya-bidik-restoran_m_.jpg" alt="Kepala BPKPD Yusron Sumartono." width="100%">
<figcaption>Kepala BPKPD Yusron Sumartono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya menetapkan kenaikan pajak sebesar Rp 4 triliun pada tahun 2019. Target pajak tersebut naik Rp 500 miliar dibanding tahun ini, yang berada di angka Rp 3,5 triliun. BPKPD punya startegi untuk mencapai target itu.&nbsp;Mereka bakal memfokuskan penerimaan pajak pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sama PBB. Kepala BPKPD Yusron Sumartono mengatakan, perolehan pajak pada BPHTB dan PBB yang paling tinggi. Dia memprediksi, perolehan BPHTB dan PBB itu akan terus naik. Untuk itu, pihaknya akan menyasar wajib pajak pada sektor pariwisata. Seperti restoran dan perhotelan. Namun BPKPD lebih melihat peluang pada pajak restoran. Alasannya, bisnis kuliner masih lebih prospek ketimbang perhotelan. Yusron mencontohkan, setiap pembangunan ruko, mal, hotel, dan gedung perkantoran, pasti ada warung atau kafe yang masuk kategori restoran. Jumlahnya bisa lebih banyak ketimbang pembangunan hotel atau mal itu sendiri. "Restoran adalah kebutuhan sehari-hari masyarkat dari sisi pemenuhan kebutuhan makan. Jadi di manapun (restoran) pasti laris," kata Yusron di Balai Kota Surabaya, Kamis (27/12). Selain&nbsp;pada restoran dan hotel,&nbsp;pihaknya juga&nbsp;berupaya mencapai target pajak 2019. Yakni, meningkatkan pelayanan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Salah satunya, upaya meningkatkan layanan pembayaran pajak secara online. Hingga hari ini, realisasi pembayaran pajak via online mencapai Rp 100 miliar atau terealisasi 100 persen dari target yang tercatat pada PABD. "Kami menggandeng bank-bank pemerintah agar wajib pajak dapat membayar pajak. Sehingga, pembayarannya dapat dilakukan di manapun," tambah Yusron. Sebagai informasi, pendapatan asli daerah (PAD) 2018 telah mencapai target. Yakni Rp 3,7 triliun dari target sebesar Rp 3,6 triliun tertanggal 21 Desember lalu. Sedangkan target realisasi perolehan pajak pada restoran sebesar Rp 433 miliar, telah terealisasi mencapai Rp 466 miliar. "Mudah-mudahan target kami naik pada 2019. Harapannya juga tidak ada becana apapun atau teror bom lagi," ucap Yusron.

Target Pajak Naik Rp 500 Miliar, BPKPD Surabaya Bidik Restoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/waduh-pengiriman-pempek-bakal-dikenai-pajak_m_181645.jpeg" alt="Wali kota Palembang, Harnojoyo saat melantik kepengurusan Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang" width="100%">
<figcaption>Wali kota Palembang, Harnojoyo saat melantik kepengurusan Asosiasi Pengusaha Pempek Kota Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Beragam cara dilakukan oleh Pemerintah guna menggenjot pendapatan dari sektor pajak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemkot Palembang. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka bakal mengenai pajak dari pengiriman pempek. Lantaran, tercatat per hari pengiriman pempek mampu mencapai 3-5 ton. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, Shinta Raharja mengaku saat ini pihaknya sedang meminta rumusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang untuk payung hukum dalam memungut retribusi pajak pengiriman pempek. Menurutnya, selama ini pajak yang dikenakan hanya dibebankan kepada yang makan ditempat. Sedangkan yang membungkus dan mengirim tidak dikenakan pajak. "Karena itu, diharapkan pajak ini berlaku untuk kuliner jenis pempek baik bungkus maupun mengirim," katanya saat ditemui di Pemkot Palembang, Senin (15/1). Ia juga mengimbau ke depan restoran kuliner khas Palembang dapat menerapkan jika sudah memiliki payung hukum yang jelas dan patuh untuk membayar pajak. "Selama ini restoran khas kuliner ini terkesan sulit dalam membayar pajak, karena itu dengan payung hukum ini diminta agar lebih patuh," tutupnya. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengaku saat ini pempek memiliki potensi pajak besar terhadap PAD Palembang, mengingat pengiriman pempek yang mencapai 3-5 ton per hari. "Kami masih membicarakan ini dengan DPRD Palembang," katanya. Ia berharap nantinya asosiasi pengusaha pempek bisa mensosialisasikan penerapan pajak untuk pengiriman pempek. Selain itu, diharapkan juga para pengusaha seperti restoran khas Palembang ini mentaati dan patuh membayar pajak. "Dari pajak inilah masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan, pendidikan termasuk bantuan bagi warga yang kurang mampu," tutupnya.

Waduh, Pengiriman Pempek Bakal Dikenai Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-dia-sektor-penyumbang-pajak-di-kota-malang_m_161691.jpeg" alt="Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto" width="100%">
<figcaption>Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Maraknya kuliner di kota Malang memberikan pemasukan pajak restoran cukup signifikan. Bahkan melampui targe yakni, 104,5 persen atau&nbsp; penerimaan sebesar Rp 40,2 miliar. Sebelumnya hanya ditargetkan sebesar Rp 38,47 miliar.&nbsp; Pemasukan pajak sektor lain yang melampui target dari sektor Pajak Air Tanah dengan target Rp 600 juta, sudah masuk penerimaan Rp 612 juta atau&nbsp; 102 persen. Lonjakan perolehan yang cukup signifikan juga terlihat dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang masa jatuh temponya berakhir 31 Juli lalu. Penerimaannya sejauh ini sudah mencapai Rp 55,7 miliar. Dari target sebesar Rp 56,86 miliar yang dibebankan, artinya capaian sudah menginjak 98 persen. Sementara itu dari sektor Pajak Hotel yang memiliki target Rp 30,68 miliar, telah masuk penerimaan senilai Rp 30 miliar. Artinya, prosentase capaian dari target telah mencapai 98,11 persen. Dari jumlah sebanyak itu, kelompok hotel dengan klasifikasi bintang 4 menyumbang pendapatan terbanyak di sektor ini, yakni dengan nilai sekitar Rp 14 miliar. Beralih ke sektor Pajak Hiburan yang memiliki target Rp 6,04 miliar, penerimaan sampai akhir September lalu telah menyentuh angka Rp 5,82 miliar atau prosentase capaian sampai 96,4 persen. Dari sektor pajak ini, penerimaan terbesar dari usaha film, bioskop dan VCD yang menyumbang setoran Rp 2,7 miliar. Untuk Pajak Reklame, telah masuk penerimaan senilai Rp 16,8 miliar. Artinya, dari target sebesar Rp 19,17 miliar untuk tahun ini, telah tercapai 87,5 persen. Lalu dari Pajak Penerangan Jalan yang ditarget Rp 45,6 miliar, sudah masuk penerimaan sebesar Rp 39,7 miliar alias 86,9 persen dari capaian target. Selanjutnya penerimaan dari Pajak Parkir, dengan target Rp 4 miliar, penerimaan sampai akhir triwulan ketiga ini sudah Rp 3,98 miliar alias mencakup capaian 99,7 persen. Sedangkan dari Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sejauh ini prosentase capaiannya sudah menyentuh angka 86,9 persen. Hal itu hasil dari penerimaan sebesar Rp 98,7 miliar dari nilai target sebesar Rp 113,5 miliar. Menilik tren tahun-tahun sebelumnya, setoran PAD dari sektor BPHTB masih mungkin meningkat pada akhir tahun karena kecenderungan masyarakat alias Wajib Pajak (WP) melakukan transaksi pada masa triwulan terakhir.  Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) triwulan ketiga 2017 dari sektor pajak sebesar Rp 315 miliar yang rencananya dinaikkan menjadi Rp 352,5 miliar pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, capaian rata-ratanya kini sudah mencapai 92,6 persen. Mengacu data yang telah dihimpun BP2D hingga akhir September lalu, jumlah anggaran yang telah disetor ke kas daerah sudah mencapai Rp 291,7 miliar. Dari rekapan data tersebut, Kepala BP2D Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT, optimis target Rp 352,5 Miliar jika Perubahan APBD disahkan nanti, dapat tercapai pada waktu tutup buku 2017. &ldquo;Bahkan bisa saja sebelum akhir tahun sudah melampaui target,&rdquo; tuturnya optimis. Mantan Kabag Humas Setda Kota Malang ini tak lupa mengapresiasi tingginya kesadaran masyarakat Kota Malang untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Apresiasi juga disampaikan oleh Walikota Malang, Moch Anton. Menurut pemilik kursi N1 ini, tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak langsung berimplikasi positif kepada masyarakat sendiri. &ldquo;Karena penerimaan uang pajak bermuara untuk kepentingan masyarakat Kota Malang juga. Nantinya dikembalikan dalam bentuk program-program dan proyek pembangunan untuk memajukan Kota Malang serta demi kemakmuran masyarakat dan menunjang program mewujudkan Kota Malang Bermartabat,&rdquo; papar Anton.

Ini Dia Sektor Penyumbang Pajak di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69790_89010_Pajak-Restoran.jpg" alt="POTENSI PENDAPATAN: Suasana restoran di Ciputra World Surabaya." width="100%">
<figcaption>POTENSI PENDAPATAN: Suasana restoran di Ciputra World Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Online bisa tuntas sebelum memasuki 2017. 50 persen dari draf tersebut tuntas dibahas legislatif dan eksekutif. Dengan raperda itu, pengawasan terhadap wajib pajak (WP) akan semakin mudah. Ada sistem yang dirancang sehingga para pengemplang pajak bisa diketahui secara real time. Dengan begitu, kebocoran potensi pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya bisa ditekan. Karena itu, DPRD Surabaya meniru DKI Jakarta dan Bali yang lebih dulu menerapkan pengawasan pajak secara online. Ada empat tempat yang akan diawasi. Yakni, restoran, hotel, tempat hiburan, dan parkir swasta. Sanksinya pun cukup berat. Contohnya, jika pemilik rumah makan tidak membayarkan pajak restoran yang ditagih dari pengunjungnya, pengunjung boleh tidak membayar di kemudian hari alias makan gratis. Dalam pembahasan tersebut, pengadaan, perawatan alat, pelaksana pengawasan, serta pengelola denda dari pajak online akan dipercayakan kepada bank. Yang masih menjadi perdebatan adalah bank apa yang boleh diajak bekerja sama. Dalam raperda tertulis bank umum atau milik pemerintah daerah. Ada yang mengusulkan lewat bank umum. Karena meragukan kemampuan bank milik daerah, DPRD memutuskan membuka keran untuk bank non pemerintah ataupun swasta untuk terlibat. &rsquo;&rsquo;Syaratnya harus mau ikut menyediakan alat,&rsquo;&rsquo; kata Baktiono, anggota Komisi B DPRD Surabaya. Baktiono juga mengusulkan untuk memakai bank milik pemkot, yakni PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama (SAU). Namun, APBD harus memberikan suntikan dana yang cukup besar. &rsquo;&rsquo;Saya rasa tidak masalah karena toh banknya akan mendapatkan uang banyak,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Masalah pengadaan alat juga menjadi perdebatan. Sejenis box taping rencananya dipasang di setiap tempat WP. Satu unit diperkirakan berharga Rp 8 juta. Jika ditotal, pemkot butuh 4.573 alat untuk disebar ke seluruh restoran, hotel, dan tempat hiburan. Selain itu, butuh server khusus sebagai pusat informasi. &rsquo;&rsquo;Pengadaan ini dianggap terlalu mahal,&rsquo;&rsquo; kata Rio Pattiselano, anggota Komisi B. Baktiono mengusulkan agar partisipasi masyarakat disertakan. Caranya, menempatkan deteksi pajak di setiap barcode yang dicetak pada bill di tempat-tempat hiburan. &rsquo;&rsquo;Pengunjung langsung yang mengawasi wajib pajak,&rsquo;&rsquo; kata politikus PDIP itu. Pengunjung yang mendapatkan bill bisa langsung men-scan barcode yang tertera di bill untuk kemudian masuk di platform aplikasi kontrol pajak online. Aplikasi yang dikendalikan pemkot akan menunjukkan apakah restoran atau hotel tersebut sudah membayar pajak tepat waktu atau belum. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Yusron Soemartono keberatan dengan suntikan dana dari APBD. Dia lebih suka WP diawasi melalui aplikasi online. Tidak perlu mengadakan alat dan menanam server khusus. Menurut dia, langkah itu dinilai pemborosan. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai biaya yang kita keluarkan nantinya lebih banyak daripada pendapatan yang akan kita peroleh,&rsquo;&rsquo; katanya. Menurut Yusron, aplikasi online sudah bisa digunakan untuk melihat kualitas pelayanan sebuah hotel. Banyak aplikasi online semacam itu yang digunakan para pelancong untuk menentukan pilihan hotel. Menurut Yusron, langkah tersebut juga bisa dilakukan dalam pengawasan pajak. (tau/c15/git)

Restoran Lupa Bayar Pajak, Boleh Makan Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak restoran

Berita Terkini