<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/Reklame-1645035182.jpg" alt="Pembongkaran reklame yang tidak membayar pajak di Surabaya. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran reklame yang tidak membayar pajak di Surabaya. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan untuk menerapkan aturan baru terkait pajak reklame yang akan diatur dalam peraturan Wali Kota (Perwali). Febrina Kusumawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, menyatakan bahwa kenaikan pajak reklame akan disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2024, dengan kenaikan sebesar 25 persen. &ldquo;Kami membuka ruangan untuk teman-teman (pelaku) advertising Surabaya. Ada perda baru, bahwa daerah harus punya turunan perda itu. Kita butuh mengobrol lagi,&rdquo; ujar Febrina, Minggu (3/3). Penerapan aturan ini akan segera dilaksanakan setelah pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama para pelaku usaha periklanan dan menunggu finalisasi Perwali. &ldquo;Fakta di lapangan seperti apa, teman-teman bilang bagaimana, ini yang kami siapkan jadi Perwali," ucapnya. Pelaku usaha telah menyampaikan protes mereka terhadap rencana kenaikan pajak tersebut, terutama terkait teknis penghitungan dalam Perwali yang dapat membuat pajak melebihi 25 persen. Febrina menjelaskan bahwa teknis tersebut masih dalam tahap pembahasan dan membutuhkan masukan lebih lanjut dari asosiasi. "Teman-teman harus tahu, ada yang harus kita sampaikan indikator untuk penghitungan. Kalau sudah realisasi, tidak akan ada gejolak sambil kita sempurnakan pelayanan yang masih banyak catatan. Itu perlu kami terima," terangnya. Target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame sekitar Rp 161 miliar tahun ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan harga untuk mencapai target tersebut. "Yang pasti, harga yang harus di-upgrade," tuturnya. Sekretaris Umum P3I Jawa Timur, Agus Winoto, menyatakan bahwa asosiasi akhirnya menerima kenaikan pajak sebesar 25 persen, meskipun awalnya mereka setuju dengan kenaikan sekitar 15-20 persen. Winoto menegaskan bahwa kenaikan tersebut masih dalam batas toleransi, namun kenaikan di atas itu dianggap tidak dapat ditanggung. &ldquo;Angka 25 persen kami masih bisa paham. Meski menurut kajian kami tidak lebih dari 15-20 persen. Tapi kita juga orang lapangan, industri seperti apa. Jadi, kami bilang okelah batasan itu masih bisa toleransi, lebih dari itu tidak mampu,&rdquo; tegasnya.

Target pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak reklame sekitar Rp 161 miliar tahun ini, yang menunjukkan perlunya peningkatan harga.

Target PAD Pemkot Surabaya Tinggi, Pengusaha Protes karena Pajak Pemasangan Reklame Naik 25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/palanggar-reklame.png" alt="BERI PENJELASAN: Chairani Agustina, kepala bidang pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, pajak reklame, hiburan, dan air tanah Bapenda (Badan Pendapatan Derah) Kota Surabaya, memberikan teguran kepada penjaga toko di kawasan Ngaglik terkait denda reklame yan" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Chairani Agustina, kepala bidang pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, pajak reklame, hiburan, dan air tanah Bapenda (Badan Pendapatan Derah) Kota Surabaya, memberikan teguran kepada penjaga toko di kawasan Ngaglik terkait denda reklame yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penertiban reklame yang kedaluwarsa maupun menunggak pajak terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Sebab, para wajib pajak (WP) reklame itu rata-rata abai dengan peringatan yang sudah dilayangkan badan pendapatan daerah (bapenda). Akhirnya, tindakan penyegelan hingga penertiban harus dilakukan agar para pemilik usaha mau menuntaskan kewajibannya.  Tim reklame bapenda bergerak ke kawasan Jalan Ngaglik hingga Kapas Krampung, Senin (13/3) siang. Beberapa tempat usaha terindikasi tidak melaksanakan kewajibannya. Yakni, tidak memperpanjang izin reklame dan membayar tagihannya.  Peringatan berupa penempelan stiker pelanggaran dilakukan. Mereka diberi tenggat waktu tiga hari sebelum peringatan lanjutan diberikan. Yakni, pemberian waktu untuk membongkar sendiri reklamenya.  ’’Kalau peringatan pembongkaran sendiri masih diabaikan, kami akan meminta bantuan penertiban (bantib) dari satpol PP.  Nanti petugas yang membongkar,’’ jelas Kabid Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah Bapenda Surabaya Chairani Agustiana.  Rani, sapaan Chairani Agustiana, mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan tim reklame itu merupakan kegiatan rutin. Sebab, saban hari pasti ada reklame yang habis izin pakainya atau tidak segera membayar kewajibannya. Mereka baru buru-buru membayar ketika diberi teguran berupa penempelan stiker.  ’’Kalau dihitung ya, 7 di antara 10 pemilik reklame itu pasti langsung menuntaskan kewajibannya ketika sudah diberi teguran seperti itu. Kalau hanya teguran, biasanya ada saja alasannya. Mulai dari lupa hingga bisnis yang seret,” katanya.  Rani mengungkapkan bahwa untuk reklame yang kedaluwarsa atau menunggak memang tidak ada keringanan yang diberikan. Dia memastikan bapenda bersikap tegas. Sebab, itu sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam perda maupun perwali.  ’’Seperti hari ini (kemarin, Red) ada reklame yang izinnya habis. Namun, oleh pemilik tidak kunjung dilepas. Akhirnya, mereka kena denda. Yang reklame lain juga kami segel karena sudah habis izinnya. Setelah disegel, siang langsung melunasi mereka,” ujarnya.  Dia pun berharap agar pemilik reklame tidak perlu menunggu hingga izin habis. Tujuannya, mereka tidak perlu repot untuk menuntaskan masalah tersebut. Apalagi pelayanan perpajakan sekarang mudah melalui sistem online.  Sementara itu, Kepala Bapenda Surabaya Hidayat Syah menambahkan bahwa tidak sedikit WP yang masih menunggak pajak. Tanggungan mereka juga semakin besar karena tidak kunjung diselesaikan. Guna mempermudah urusan tersebut, ada insentif khusus yang diberikan kepada mereka.  ’’Sekarang kami sedang membuka program bebas denda untuk tujuh bidang wajib pajak. Ini dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ya, mulai Maret–April 2023 programnya,” terangnya.

Reklame Disegel, Wajib Pajak Langsung Tertib Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/REKLAME-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebagai wilayah penyangga Surabaya, Gresik sejatinya dinilai memiliki potensi pendapatan daerah yang besar. Salah satu di antaranya dari pajak reklame. Namun, ternyata masih banyak ditemkan ribuan reklame bodong hingga tidak ada kontribusi pendapatan ke kas daerah.  Satpol PP sebagai penegak perda sejak Januari lalu telah mengamankan 1.309 reklame bodong. Baik reklame yang tidak berizin maupun reklame yang habis masa izin, tetapi belum dicopot pemiliknya.  Banyak reklame bodong seperti umbul-umbul, baliho, spanduk, hingga mini-billboard dengan model penunjuk arah terlihat di wilayah yang jauh dari pusat kota seperti di Kecamatan Sidayu dan Driyorejo.  Setiap tahun reklame bodong itu sering bertaburan terpampang di pinggir jalan. Terutama di wilayah perkotaan. Pada 2020, tercatat ada 1.960 reklame bodong yang dicopot satpol PP. Padahal, apabila ribuan reklame tersebut tertib, tentu itu mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Gresik.  Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik Suprapto menyatakan, setiap hari petugas rutin berkeliling melakukan penertiban. Reklame yang tidak berizin maupun habis izin akan langsung dicopot. ’’Ini tentu merugikan. Karena jika tertib, ini bisa menambah pendapatan daerah,’’ ucapnya.  Selain soal pendapatan, lanjut Suprapto, keberadaan reklame bodong tersebut membuat keindahan kota hilang. Sebab, pemasangannya sering kali ngawur. Nah, untuk meminimalkan keberadaan reklame bodong itu, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan dinas perizinan.  ’’Meskipun reklame kecil, kenyataannya banyak yang bodong. Tapi, tidak sedikit juga reklame yang berukuran besar. Itu pun kami masih sulit membedakan mana yang berizin dan tidak karena kadang keaslian stempel korporasi juga tidak diketahui,’’ ujarnya.  Kemudian, juga ada kendala lain di lapangan yang memicu kebocoran PAD sektor pajak reklame. Misalnya, para pemilik reklame itu enggan melepas ketika batas waktu izin sudah habis. ’’Tidak ada yang melepas ketika izin habis. Nah, itu kami lakukan untuk menjaga kebersihan kota,’’ tutupnya.  ---  REKLAME YANG DICOPOT PADA 2022 <ul> 	<li>Januari: 307 reklame</li> 	<li>Februari: 275 reklame</li> 	<li>Maret: 202 reklame</li> 	<li>April: 230 reklame</li> 	<li>Mei: 295 reklame</li> </ul> Sumber: Dinas Satpol PP Gresik

Ribuan Reklame Ilegal Masih Marak di Jalanan Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/REKLAME-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pascapandemi, pendaparan daerah sektor pajak di Surabaya belum sepenuhnya pulih. Dari sembilan pajak daerah, pendapatan pajak reklame justru turun. Minimnya kegiatan dan acara di Kota Pahlawan menjadi salah satu penyebab.  Potensi pajak reklame di Kota Pahlawan sejatinya cukup besar. Metropolis memiliki 36.143 titik reklame. Sayangnya, selepas digempur virus korona, pemasang iklan masih enggan memasang publikasi di videotron dan tiang reklame.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi menyatakan, total setoran pajak daerah hingga triwulan kedua mencapai Rp 1,5 triliun. PBB dan BPHTB masih menjadi penyumbang terbesar. ”Pendapatan PBB mencapai Rp 567 miliar, BPHTB Rp 360 miliar,” terangnya.  Memang, tidak semua pajak menunjukkan tren kenaikan. Misalnya, reklame. Saat ini perolehannya baru mencapai Rp 44,7 miliar. ”Ini (pajak reklame) menurun bila dilihat dari pemasukannya,” ucap Musdiq.  Penurunan pajak reklame dipengaruhi sejumlah faktor. Misalnya, event di Surabaya belum bergeliat. Konser musik, pertandingan olahraga, dan kegiatan yang mendatangkan banyak penonton masih jarang.  ”Indikatornya ada pada kegiatan meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE). Saat ini sudah mulai banyak event,” jelasnya.  Sementara itu, sektor perhotelan juga mulai pulih, tetapi belum sepenuhnya normal. Biasanya, kenaikan okupansi hotel bakal terjadi saat memasuki pertengahan semester kedua. Mulai Agustus, September, hingga November. ”Biasanya, pada waktu itu rapat-rapat banyak digelar. Nah, ini yang nanti menjadi pendongkrak sektor perhotelan. Mudah-mudahan kondisinya kondusif terus seperti sekarang,” paparnya.  Dengan capaian yang ada sekarang, total PAD Surabaya dari sektor pajak sejak awal tahun hingga sekarang telah mencapai 31,96 persen dari total target Rp 4,7 triliun. Musdiq memastikan Juni ini sudah ada peningkatan 10 persen.  ”Kami upayakan semua lini bisa bergerak bersama. Koordinasi dengan sektor pajak dan OPD terkait terus kita lakukan. Sehingga semua pihak bisa berjalan bersama dalam memenuhi target ini,” tuturnya.

Setoran Pajak Reklame di Surabaya Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anies-turunkan-target-pajak-reklame-hingga-rp-100-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penertiban reklame di kawasan kendali ketat di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penertiban reklame di kawasan kendali ketat di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta tengah gencar melakukan penertiban papan reklame, khususnya pada wilayah kendali ketat. Namun hal tersebut justru berdampak tak tercapainya target penerimaan pajak reklame pada 2018. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin&nbsp;menjelaskan, akibat tak tercapainya target pada 2018, maka tahun ini target penerimaan dari pajak reklame pun diturunkan. Walaupun penurunannya tak terlalu signifikan. "Jadi tahun ini target&nbsp;kami Rp 1,050 triliun, dari sebelumnya Rp 1,150 triliun atau turun Rp 100 miliar. Begini turun itu karena kemarin kan nggak tercapai pajak reklamenya," jelas Faisal saat dikonfirmasi, Jumat (8/2). Menurutnya, alasan tidak tercapainya target pajak reklame juga karena penertiban reklame yang dilakukan. Faisal&nbsp;mengakui&nbsp;hal ini&nbsp;membuat potensi penerimaan pajak menjadi menurun. "Karena ada penertiban, orang nggak memasang sehingga pajaknya kan turun. Kami berharap ini cepat supaya segera berlaih ke LED. Dengan beralih ke LED, kami yakin&nbsp;pajak jadi naik lagi," terangnya. Menurutnya perubahan papan reklame konvensional menjadi LED bisa menaikkan pajak 100 persen, sebab LED lebih mahal nilai sewa reklamenya.&nbsp; Sehingga, pembayarannya pun dihitung per detik, menit bahkan jam. "Jadi sewa titik reklamenya lebih mahal daripada kalau dipasang billboard. Kalau billboard satu saja sudah dipasang 6 bulan itu saja. Tapi kalau LED kan dipasang lebih mahal lagi&nbsp;(pake waktu)," tandasnya.

Anies Turunkan Target Pajak Reklame Hingga Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-temukan-ratusan-tiang-reklame-ilegal-di-dki-cuma-5-yang-berizin_m_.jpg" alt="ketua KPK, Agus Raharjo. KPK mengklaim menemukan ratusan reklame tak berizin di Pemprov DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>ketua KPK, Agus Raharjo. KPK mengklaim menemukan ratusan reklame tak berizin di Pemprov DKI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mencermati persoalan penerimaan pajak di DKI Jakarta. Terutama terhadap kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan dari ratusan tiang reklame di Ibu Kota, hanya hitungan jari yang memiliki izin. "Di tahun 2018, berangkat dari isu kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang di wilayah DKI Jakarta, KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh (reklame) hanya 5 di antaranya yang memiliki izin," ungkapnya di Gedung Penunjang KPK, Rabu (19/12). Agus menduga penyebab reklame ilegal lantaran adanya pembiaran serta kebuntuan komunikasi. Yakni antara dinas dan pihak lainnya. Atas dasar itu, Agus menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Pasalnya, pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Besarannya sekitar tiga persen dari total PAD Pemprov Jakarta. "Karenanya, KPK juga mendorong Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem monitoring reklame berbasis teknologi informasi dalam hal pendataan. Untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat, maka data tersebut dibuka ke publik," sambung dia. Lebih lanjut, Agus menyebut penerimaan pajak di DKI belum maksimal karena banyak permasalahan. Seperti ketidakpatuhan wajib pajak hingga ketiadaan sistem data dan informasi yang menjadi basis data monitoring potensi pajak. "Besarnya potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah jika tidak dilakukan perbaikan sistem menyeluruh, maka potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp 4,9 triliun dari hasil pendampingan KPK di 2017 akan hilang," pungkasnya. Di sisi lain, menurut Agus, DKI harus melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh serta mendorong perbaikan sistem dengan penerapan tax clearance. "KPK mendorong perbaikan sistem dengan penerapan tax clearance, aturan yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah saat mengajukan permohonan perizinan atau PTSP tidak akan melayani permohonannya," tutup Agus.

KPK Temukan Ratusan Tiang Reklame Ilegal di DKI, Cuma 5 yang Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bapenda-kabupaten-malang-genjot-pajak-reklame_m_215132.jpeg" alt="Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak reklame. Salah satunya dengan membentuk tim khusus. Tim tersebut bertugas untuk memantau dan mengindetifikasi reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang. Baik reklame papan, bilboard, videotron, megatron, kain dan reklame melekat seperti stiker maupun reklame berjalan. Hasil identifikasi akan menjadi bagian dari evaluasi Bapenda. Tujuannya, untuk menggejot pendapatan daerah dari sektor pajak. Untuk itu, pemantauan terus dilakukan di lapangan. Khususnya di daerah-daerah pariwisata pada dua minggu sebelum dan sesudah Lebaran. "Kami intensifkan nanti di waktu-waktu tersebut. Tapi ranah kami masih di tahap pemantauan, bukan penindakan," kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang Purnadi, Kamis (24/5). Untuk operasi dan penindakan, Bapenda akan bersinergi dengan pihak Satpol PP dan Kejaksaan. Disinggung kondisi reklame saat ini berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh, Purnadi menegaskan masih aman. "Kami masih punya waktu untuk lebih memaksimalkan pendapatan dari pajak reklame," tegasnya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pendapatan pajak reklame terbesar di 2017 masih didominasi dari reklame papan, bilboard, videotron dan megatron. Nilainya sebesar Rp 2,76 miliar. Sedangkan untuk reklame kain sebesar Rp 778 juta dan reklame melekat Rp 116 ribu. Sedangkan untuk pendapatan dari reklame berjalan berhasil meraup Rp 4,1 juta. Sementara pada 2016, pendapatan pajak reklame mencapai angka Rp 2,5 miliar. Meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp 3,54 miliar.

Bapenda Kabupaten Malang Genjot Pajak Reklame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4105_21202_c63e16ca-5c5b-11e5-acef-f80f41fc6a62.jpg" alt="Nico Rosberg bersama Sebastian Vettel" width="100%">
<figcaption>Nico Rosberg bersama Sebastian Vettel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertarungan perebutan juara dunia Formula musim 2015 akan semakin menyulitkan bagi pembalap Mercedes Nico Rosberg. Mulai akhir pekan ini di Singapura pembalap Jerman tersebut dipastikan menggunakan jatah mesin terakhirnya.&nbsp; Bersama rekan setimnya Lewis Hamilton, Rosberg telah menggunakan mesin ketiganya di GP Italia. Mesin tersebut merupakan hasil pengembangan terakhir setelah tim Silver Arrows menggunakan tujuh alokasi token penghabisan musim ini. Sayangnya Rosberg terpaksa harus bertukar mesin ke edisi lama jelang babak kualifikasi di Italia. Mesinnya rusak. Belakangan diketahui kerusakan terjadi akibat kebocoran pada sistem pendingin dan merembet ke power unit.&nbsp; Di Italia Rosberg harus menggunakan mesin yang sudah dipakai selama enam seri. Akibatnya fatal. Saat balapan menyisakan dua lap mesinnya terbakar. Padahal dia sedang getol mengejar pembalap Ferrari Sebastian Vettel untuk merebut posisi runner up. Dengan aturan penyegelan mesin antar seri balapan tim hanya bisa melakukan inspeksi pada mesin yang bakal digunakan pada Kamis kemarin. Melalui tahap tersebut Mercedes kemudian bisa menentukan apakah mesin tersebut sehat untuk digunakan pada sesi latihan Jumat (hari ini). Apapun situasinya, Mercedes telah memastikan bahwa Rosberg akan menggunakan mesin keempatnya untuk balapan di Marina Bay. Mesin tersebut merupakan versi pengembangan seperti yang dipakai Hamilton di Monza. &amp;#1170;Memang tidak akan terlalu besar menambah tenaga kuda pada mesin tersebut. Tapi akan bekerja dengan lebih efisien,&amp;#1170; terang Bos Mercedes Toto Wolff. Dengan tujuh seri tersisa Rosberg kini berada pada posisi sulit. Begitu mesin terakhirnya ini bermasalah sangsi start mundur 10 tempat. Dan rasanya mustahil bisa mempertahankan satu unit mesin untuk tujuh seri. Jadi pembalap 29 tahun tersebut harus membalap dengan lebih berhati-hati. Sebuah kerugian besar mengingat pesaing utamanya masih menggunakan mesin ketiganya sampai saat ini.&nbsp; Apalagi pengembangan mesin Ferrari sudah tampak jelas mengejar ketertinggalan dari Mercedes. Menggunakan jatah token-nya SFT15 sudah sama cepat dengan mesin generasi lama Mercedes yang dipakai Rosberg di Italia sebelum akhirnya terbakar. Di Singapura, sirkuit jalanan Marina Bay punya banyak titik &nbsp;yang sungguh menantang. Tikungan-tikungan tajam dengan sudut sampai 90 derajat seperti di T7, T8, T9, dan T14 siap menyiksa mobil kontestan. Atau T13 dimana tekukannya lebih tajam lagi. Sirkuit yang tak terlalu lebar juga bakal menyulitkan peserta untuk melakukan overtaking. Hanya di 44 persen dari seluruh bagian sirkuit dimana pembalap bisa menginjak gas dalam-dalam. &nbsp; Kabut asap yang masih mengancam kelancaran balapan juga menjadi pertimbangan. Jarak pandang bisa berkurang.&nbsp; &quot;(Kualitas udara) itu akan membuat kami lebih sulit dan mungkin pada mobil,&quot; aku Rosberg seperti dikuti radio Jerman RTL.(cak/andi/JPG)

Gawat! Datang ke Singapura, Rosberg Bawa Mesin Terakhir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak reklame

Berita Terkini