<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Screenshot_20240718-140403-3775220522-3524458544.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok.JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berniat jual kendaraan seperti mobil atau motor bekas? Jangan lupa untuk segera melakukan pemblokiran STNK setelah laku. Kenapa harus melakukan hal tersebut. Blokir STNK harus dilakukan sebagai langkah untuk menghindari terkena pajak progresif. Langkah ini juga sebagai tindakan antisipasi jika terjadi pelanggaran pajak dari pihak kedua. Sebagai informasi, pemberlakuan pajak progresif berlaku di beberapa wilayah hukum Republik Indonesia. Tidak semua daerah menerapkan pajak progresif. Pajak progresif untuk kendaraan bermotor dikenakan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu dalam satu alamat domisili. Kebijakan itu berlaku untuk kendaraan dengan jenis yang sama. Misalnya seseorang memiliki lebih dari satu mobil. Maka mobil kedua, ketiga, dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif saat membayar pajak. Hal itulah alasan penting untuk melakukan blokir STNK setelah menjual mobil lama. Dilansir dari Seva, ada dua cara untuk melakukan proses blokir Surat Tanda Nomor Kendaraan usai unit mobil bekas laku terjual. Cara pertama melakukan proses blokir manual dengan mengunjungi Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap). Kedua, secara daring atau online. Untuk proses blokir manual, pemilik kendaraan cukup mengunjungi kantor Samsat sesuai domisili dan pendaftaran kendaraan. Bawa dokumen yang diperlukan, yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemilik kendaraan. Siapkan juga salinannya. Bawa juga dokumen salinan STNK dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan tanda bukti penjualan (kuitansi) yang asli. Dalam kuitansi itu harus termuat tanggal transaksi, nama pemilik harus sama dengan KTP dan STNK, serta tanda tangan. KK (Kartu Keluarga) sebagai data induk untuk membandingkan identitas pemilik juga perlu dibawa. Dan Anda juga harus mengisi surat pernyataan. Setelah berkas-berkas tersebut siap, silahkan laporkan kepada petugas loket pemblokiran. Anda akan diserahi formulir yang harus diisi lengkap. Setelah itu kembali serahkan berkas dan tunggu proses selanjutnya, gampang, kan? Lalu bagaimana cara melakukan pemblokiran bagi yang tidak sempat mendatangi kantor Samsat? Untuk melakukan proses blokir STNK secara online, misal Anda di Jakarta dan sekitarnya atau berada di wilayah hukum Polda Metrojaya, caranya cukup mengunjungi halaman https://pajakonline.jakarta.go.id. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah seperti memilih menu PKB. Pilih jenis layanan blokir kendaraan, kemudian memilih nomor kendaraan yang akan diblokir. Unggah semua persyaratan seperti dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK), surat kuasa, bukti bayar, fotokopi STNK atau BPKB jika ada. Setelah itu, klik Kirim. Anda tinggal menunggu instruksi selanjutnya via email atau SMS yang akan dikirimkan ke nomor ponsel yang terdaftar. Sangat mudah dan ringkas. Melakukan blokir STNK usai jual mobil bekas bagi pemilik kendaraan tunggal tentu tidak terlalu berpengaruh. Pasalnya, pemilik kendaraan tunggal tidak terkena pajak progresif. Namun demi keamanan, pemilik sebaiknya tetap melakukan proses tersebut. Selain mudah, ternyata proses blokir STNK juga tanpa dikenai biaya.

Berniat jual kendaraan seperti mobil atau motor bekas? Jangan lupa untuk segera melakukan pemblokiran STNK setelah laku.

Habis Jual Mobil Bekas, Sebaiknya Blokir STNK atau Tidak? Simak Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Sepeda-Motor-Bekas-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Karyawan showroom motor bekas saat mengecek sepeda motor, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli kendaraan bermotor bekas. Pajak dikenakan adalah 1,1 persen dari harga jual kendaraan bekas. Ke" width="100%">
<figcaption>Karyawan showroom motor bekas saat mengecek sepeda motor, Jakarta, Kamis (14/4/2022). Pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi jual-beli kendaraan bermotor bekas. Pajak dikenakan adalah 1,1 persen dari harga jual kendaraan bekas. Ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menghapuskan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Pemprov bakal mengeluarkan aturan tentang penghapusan pajak progresif dan pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Achmad Faldy mengatakan, pelaksana pergub tersebut akan dilaksanakan pada Juni. ”Sebelum pelaksanaan penghapusan pajak progresif dan pengurangan BBNKB, kita akan melakukan persiapan untuk dalam beberapa bulan, di bulan 6 sudah keluar Pergub itu,” ujar Fadly seperti dilansir dari Antara di Medan. Fadly mengaku sudah menyerahkan pergub tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Pemprov Sumut. ”Termasuk melakukan sosialisasi, akan kita lakukan itu, pergubnya sudah di biro hukum,” ujar Achmad Faldy. Dia menyebutkan, pergub tersebut menindaklanjuti gagasan kebijakan korps lalu lintas (Kakorlantas) melalui rapat Koordinasi Nasional Samsat 2023. ”Korlantas Polri, Jasa Raharja penghapusan biaya balik nama kedua dan penghapusan pajak progresif di seluruh Indonesia dan sifatnya nasional,” tutur Achmad Faldy. Dia juga mengatakan, kebijakan baru itu bertujuan mencapai data base yang up to date, untuk meningkatkan pembayaran pajak di seluruh Indonesia serta mendapatkan dan memiliki single data up date kendaraan bermotor yang bisa dipertanggungjawabkan. ”Adanya progresif ini menahan laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Tapi, kenyataannya tidak bisa dibendung,” ucap Achmad Faldy. Fadly menjelaskan, untuk pajak progresif di Sumut setiap tahun, sebesar Rp 65 miliar. Dengan kebijakan itu diharapkan memberikan dampak besar pada pendapatan asli daerah (PAD) dan pajak kendaraan bermotor (PKB). ”Progresif ini tidak signifikan juga memberikan PAD, khususnya pajak kendaraan, hanya kisaran Rp 65 miliar per tahun,” tutur Achmad Faldy.

Pemprov Sumut Hapuskan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/stnk-palsu.jpg" alt="RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi Anda pemilik kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus tahu tentang pajak progresif. Apa Itu Pajak Progresif?  Pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu unit mobil atau motor.  Tarif dari pajak progresif pun berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika pemilik kembali menambah unitnya, maka tarif dari pajak progresif juga akan mengalami kenaikan dengan sendirinya. Penerapan pajak progresif ini sudah dimulai dari beberapa tahun silam.  Penarikan pajak progresif ini didasarkan pada Kartu Keluarga atau KK. Meski pemilik kendaraan sudah berbeda, jika masih dalam satu Kartu Keluarga, maka akan tetap diterapkan pajak progresif.  Seperti dilansir dalam laman Suzuki Indonesia, pasal pajak progresif ini juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalamnya juga mengatur perihal pengelompokkan pajak progresif menjadi beberapa bagian. <h4>Dasar yang Digunakan untuk Menghitung Pajak Progresif</h4> Terdapat dua hal dasar yang digunakan untuk menghitung pajak progresif pada kendaraan baik mobil maupun motor. Dasar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menghitung tarif pajak progresif. Berikut dasar perhitungan yang digunakan. <ol> 	<li>NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor NJKB merupakan sebuah nilai yang sudah diterapkan dari Dispenda yang sebelumnya telah menerima data dari APM. APM merupakan singkatan dari Agen Pemegang Merek. Perhitungan NJKB ini tidak didasarkan pada pasaran, melainkan pada depresiasi.  Depresiasi atau penyusutan nilai kendaraan setiap tahunnya yang didasarkan pada perhitungan pabrikan menjadi dasar menghitung NJKB atau Nilai Jual Kendaraan Bermotor.</li> 	<li>Dampak Negatif dari Penggunaan Kendaraan Umumnya, dasar ini berlaku pada mobil besar yang memiliki bobot 3 ton ke atas. Contoh mobil yang disebutkan adalah truk, bus, dan masih banyak lagi. Mengapa hanya mobil yang memiliki bobot 3 ton ke atas saja? Hal ini didasarkan pada tingkat kerusakan jalan yang dipengaruhinya.  Umumnya, mobil dengan bobot yang terlalu berat menjadi faktor atau penyebab utama yang menyebabkan jalan cepat mengalami kerusakan. Tingkat kerusakan jalan dinyatakan dalam koefisien yang memiliki nilai lebih dari satu.</li> </ol> <h3>Apakah Pemilik Kendaraan Bermotor Termasuk dalam Golongan Pajak Progresif?</h3> Jika diterjemahkan secara umum, pajak progresif adalah tarif yang dipungut dari kendaraan dengan persentase tertentu dan didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan harga atau nilai objek tersebut.  Pajak progresif diterapkan pada setiap nama pemilik yang memiliki lebih dari dua kendaraan. Maka dari itu, jika Anda menjual atau membeli motor second, segeralah melakukan proses balik nama guna mempermudah pembayaran pajak progresif agar tidak dibebankan pada pemilik sebelumnya. <h4>Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor</h4> Setelah mengetahui definisi dan dasarnya, bagaimanakah cara menghitung pajak progresif motor? Setiap daerah memang memiliki pengukuran pajak progresif yang berbeda-beda. Namun umumnya, tarif pajak progresif yang dikenakan pada motor sebagai berikut. <ul> 	<li>Penarikan tarif sebesar 2% pada kepemilikan motor pertama.</li> 	<li>Penarikan tarif 2,5% pada kepemilikan motor kedua.</li> 	<li>Penarikan tarif 3% pada kepemilikan motor ketiga.</li> 	<li>Penarikan tarif 3,5% pada kepemilikan motor keempat.</li> 	<li>Penarikan tarif 4% pada kepemilikan motor kelima.</li> </ul> Menghitung pajak progresif tidak boleh sembarangan dan asal-asalan. Semua didasarkan pada perhitungan yang telah ditetapkan. Ada rumus dan tetapan presentasi seperti diatas yang harus diterapkan.  Rumus menghitung pajak progresif motor adalah (Persentase Pajak Progresif Kendaraan x NJKB) + SWDKLLJ.  Tahukah Anda apa itu SWDKLLJ? SWDKLLJ merupakan singkatan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada motor, tarif yang dikenakan sebesar 35 ribu rupiah saja.  Untuk bisa menghitung pajak progresifnya, Anda perlu mencari tahu NJKB terlebih dahulu dengan menggunakan rumus PKB : 2 x 100. Setelah itu, Anda bisa menghitung pajak progresifnya menggunakan rumus diatas. <h3>Persentase Besaran Pajak Kepemilikan Mobil</h3> Tidak hanya motor saja, pemilik mobil yang lebih dari satu unit juga dikenakan pajak progresif berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Perhitungannya juga didasarkan pada ketentuan tarif pajak dengan persentase seperti pada motor, namun dengan angka persen yang berbeda.  Konsepnya sama dengan motor, penerapan pajak progresif mobil juga didasarkan pada mobil yang memiliki kesamaan nama pemilik dan tempat tinggal. Maka dari itu, sangat disarankan untuk segera melakukan proses balik nama jika unit mobil sudah bukan menjadi milik Anda lagi.  Untuk besaran persennya, tidak jauh berbeda dengan motor namun sedikit mendekati. Berikut daftar persentase besaran pajak kepemilikan mobil yang perlu Anda ketahui. <ul> 	<li>Persentase sebesar 1,5% untuk kepemilikan mobil pertama.</li> 	<li>Persentase sebesar 2% untuk kepemilikan mobil kedua.</li> 	<li>Persentase sebesar 2,5% untuk kepemilikan mobil ketiga.</li> 	<li>Persentase sebesar 3% untuk kepemilikan mobil keempat.</li> 	<li>Persentase sebesar 3,5% untuk kepemilikan mobil kelima.</li> </ul> Persentase tersebut akan terus berlanjut dan bertambah hingga sebanyak mobil yang Anda miliki. Setelah mengetahui persentase tarifnya, Anda perlu melihat PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor. <h4>Cara Menghitung Pajak Progresif Mobil</h4> Sekedar mengingatkan, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dapat Anda lihat pada STNK. Nilai PKB kendaraan bermotor Anda tertera jelas di balik STNK tersebut. Setelah mengetahui PKB-nya, Anda dapat mencari NJKB dengan menggunakan perhitungan (PKB : 2) x 100.  Jika sudah selesai pada tahap tersebut, untuk menghitung pajak progresif untuk kepemilikan mobil selanjutnya adalah dengan menambahkan SWDKLLJ. Jika sudah, Anda hanya perlu mengalikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan persentase yang sesuai.  Perlu diketahui bahwa setiap daerah memiliki persentase tarif yang berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, kendaraan pertama dikenakan 2%, kedua 2,5%, ketiga 3%, keempat 3,5%, dan seterusnya sampai jumlah mobil yang dimiliki.  Sebagai informasi, jika ada seorang anak yang memiliki kendaraan pribadi namun masih ikut dalam Kartu Keluarga orang tuanya, maka pajak progresif juga akan diberlakukan. Tetapi, jika si anak sudah pisah KK, maka pajak progresif tidak lagi diberlakukan kepadanya.  Sebagai seorang pengendara yang bijak, membayar pajak progresif mobil merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak membayar pajak atau mangkir pajak akan membuat pemilik menerima konsekuensi yang sesuai seperti kendaraan disita atau dilelang.  Dengan Anda  rutin dan rajin membayar pajak tepat waktu, kontribusi terhadap perekonomian negara pun sudah dapat diacungi jempol. Tidak hanya mendapat gelar sebagai warga negara taat pajak, Anda juga akan mendapat gelar sebagai warga negara yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian.  Gelar yang terlihat remeh namun membanggakan bukan?.Oleh karena itu taatilah aturan mengenai pajak yang sudah diberlakukan tersebut dan membayarnya secara rutin

Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Mobil dan Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ilustrasi-perumahan-frizal.jpg" alt="PERKEMBANGAN PROPERTI: Perumahan kelas menengah di kawasan Kecamatan Taman, Sidoarjo. Para pengembang baru mulai melirik wilayah barat yang masih jarang perumahan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERKEMBANGAN PROPERTI: Perumahan kelas menengah di kawasan Kecamatan Taman, Sidoarjo. Para pengembang baru mulai melirik wilayah barat yang masih jarang perumahan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun ini diakui sebagai periode yang menantang bagi dunia usaha, tak terkecuali bagi industri properti. Kadin memprediksi sektor properti tahun ini hanya tumbuh di kisaran 3,8 persen. Karena itu, Kadin berharap sektor properti mendapatkan dukungan, baik dari sisi fiskal maupun regulasi.  Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo mengatakan, banyak pelaku usaha yang melihat 2019 merupakan tahun yang tidak mudah bagi pemain properti. Hal itu berdampak kepada lebih dari 170 industri turunan lainnya yang berada di bawah sektor properti.  "Pertumbuhan sektor properti di tahun ini diperkirakan masih sekitar 3,8 persen meski sudah banyak insentif," ujar Hendro dalam Rakornas Kadin Bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).  Perkiraan itu masih jauh dari target pemerintah. Sebab, pemerintah menargetkan pertumbuhan sektor properti 10–15 persen hingga tahun depan.  Dalam rakornas tersebut, Kadin menyoroti adanya pasal terkait rencana penerapan pajak progresif dalam RUU Pertanahan yang merisaukan pelaku usaha properti. Menurut Hendro, salah satu tantangan berat yang akan dihadapi pengembang dalam RUU Pertanahan tersebut adalah rencana penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan lebih dari satu bidang.  Kadin dan asosiasi terkait bidang properti menilai pasal itu berpotensi menimbulkan masalah. "Kami yakin maksud dan tujuan dari penerapan pajak progresif ini adalah untuk hal yang positif agar penggunaan lahan dapat menjadi maksimal. Namun, karena aturannya belum disosialisasikan dan masih dalam pembahasan justru menjadi kontraproduktif," urainya.  Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani turut menyoroti keputusan pemerintah yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta. "Peran dari swasta akan sangat besar karena dari total biaya Rp 466 triliun hanya 19 persen dari APBN. Kami harapkan dari Kadin dan seluruh organisasi yang bermain di dalamnya bisa memanfaatkan momentum ini," ujarnya.  Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menuturkan, pembangunan ibu kota memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti apartemen, perumahan umum, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan perkantoran, semuanya akan membawa investasi yang baik. Hal itu akan berdampak baik bagi perekonomian di tengah gejolak ekonomi global yang melambat seperti sekarang ini.  "Kalau pengembang sudah siap itu ya tentu bagus. Properti adalah sektor yang juga bisa mendorong pertumbuhan. Ada multiplier effect dari sana," katanya.  Pembangunan ibu kota di Kalimantan harus dimaknai dengan hati-hati. Sebab, harus ada koordinasi yang baik antara masyarakat setempat dan para PNS yang akan tinggal di sana. Selain itu, harus ada koordinasi yang baik antara pelaku bisnis yang menggarap pembangunan ibu kota tersebut dan pemerintah.  ---  PENJUALAN PROPERTI RESIDENSIAL Q2 2019 (QTQ)  Tipe Rumah | Growth  Kecil | -23,48%  Menengah | -12,88%  Besar | 33,08%  Total | -15,90%  Sumber: BI

Wacana Pajak Lahan Progresif Bikin Resah Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pajak-progresif-kendaraan-bermotor-hanya-275-persen_m_230606.jpg" alt="Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina dalam sosialisasi pajak daerah di Makassar, Rabu (25/7)." width="100%">
<figcaption>Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina dalam sosialisasi pajak daerah di Makassar, Rabu (25/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) menurunkan pajak progresif kendaraan bermotor per 1 Januari 2018. Kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya, hanya dikenakan pajak progresif sebesar 2,75 persen. Sebelumnya pajak progresif sebesar 5,5 persen. Penurunan tarif pajak progresif dilakukan untuk meringankan beban pemilik yang mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu unit. "Ini pajak progresif yang paling murah seluruh Indonesia. Kalau di daerah lain kenaikannya satu persen. Di Jakarta misalnya, untuk kendaraan kelima dan seterusnya, pajak progresifnya sekitar lima persen," kata Kepala Bapenda Sulsel Tautoto Tanaranggina dalam sosialisasi pajak daerah di Makassar, Rabu (25/7). Pajak progresif untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2 persen, ketiga 2,25 persen, dan kendaraan keempat 2,5 persen. Kenaikan pajak tiap kendaraan hanya 0,25 persen. Dasar pengenaan pajak progresif di Sulsel dilakukan berdasarkan nama dan alamat pemilik kendaraan. Menurut Tautoro, ketentuan pajak progresif di Sulsel berbeda dengan di Jakarta yang diberlakukan sesuai alamat meski nama pemilik berbeda. Namun dengan alamat yang sama, maka tetap diberlakukan pajak progresif. Pajak progresif diturunkan karena selama ini banyak pemilik kendaraan menghindarinya dengan cara meminjam nama saudara atau keluarga saat membeli kendaraan kedua dan seterusnya. "Dengan turunnya pajak ini, kami harap penjualan otomotif meningkat dan tetap menggunakan nama sendiri pada kendaraan barunya," terang penanggungjawab (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Sulsel itu. Pengenaan pajak progresif ini hanya berlaku pada kendaraan pribadi. Tidak berlaku pada kendaraan yang dimiliki oleh badan hukum. Selain pemotongan pajak progresif, Bapenda Sulsel juga memberikan intensif PKB dan BBNKB untuk angkutan umum orang dan angkutan. Untuk angkutan umum orang sebesar 70 persen, dan angkutan barang sebesar 50 persen dari dasar pengenaan PKB. "Ini hanya diberikan kepada angkutan atas nama badan hukum. Harus memiliki izin penyelenggaraan atau trayek untuk angkutan umum orang dan izin usaha untuk angkutan umum barang, serta sejumlah syarat lainnya," jelasnya. Bapenda Sulsel sekaligus menurunkan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dari 12,5 persen menjadi 10 persen atau setara dengan BBNKB yang berlaku di Jakarta. Dengan pengurangan BBNKB, diharapkan pembelian kendaraan di Jawa bisa dikurangi. Sementara itu, Kepala UPT Makassar II Utara Nurlina menambahkan, Samsat Makassar melakukan sejumlah inovasi dalam pengumpulan pajak daerah. Antara lain dengan membuat Samsat Care yang mendatangi pelanggan di rumah atau di kantornya. Ivovasi lainnya yakni bekerja sama dengan Bank Sulselbar untuk menghadirkan mesin EDC, yang memungkinkan pelanggan membayar pajak nontunai melalui kartu kredit atau kartu debit. Samsat juga menghadirkan pembayaran nontunai melalui ATM Bank Sulselbar. "Kami berharap tidak ada lagi kesulitan yang dihadapi pelanggan Samsat. Karena banyaknya inovasi dalam membayar pajak yang dilakukan Bapenda Sulsel," tambahnya.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Hanya 2,75 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/siap-siap-lahan-nganggur-kena-pajak-progresif_m_104756.jpeg" alt="Pajak progresif dibebankan supaya lahan lebih produktif." width="100%">
<figcaption>Pajak progresif dibebankan supaya lahan lebih produktif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mendorong pemanfaatan lahan agar lebih produktif, pemerintah bakal mengenakan pajak progresif. Beleid berupa peraturan pemerintah (PP) itu akan terbit dua bulan lagi.&nbsp; Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi menyatakan, pembahasan aturan pajak progresif tersebut hampir selesai. "Saya kira akan siap dalam jangka waktu yang tidak lama, sekitar satu hingga dua bulan ke depan. Tapi, saya harap Februari ini PP-nya sudah selesai," ujarnya setelah acara diskusi panel Kadin di Graha CIMB Niaga, Jakarta, kemarin (24/1). Saat ini pembahasan aturan tersebut tengah dilakukan dengan kementerian-kementerian terkait. "Masih banyak dibicarakan sektor-sektor mana sampai detailnya. Termasuk, pengusaha diajak bicara agar tidak menganggu iklim properti," paparnya. Dewan penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu melanjutkan, pengenaan pajak progresif dilakukan karena selama ini banyak yang berinvestasi melalui tanah, tetapi tidak digunakan untuk hal apa pun. Aksi bisnis tersebut membuat harga tanah semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat kelas bawah kerap kesulitan memiliki properti. Sofjan menuturkan, dalam PP tersebut, aturan kepemilikan tanah akan diperjelas. Tujuannya, lahan tersebut tidak hanya digunakan para spekulan atau hanya dipakai untuk jual beli. Dia menekankan, penerapan pajak progresif akan berlaku di seluruh tanah air. "Tidak ada khusus kawasan apa, seluruh Indonesia. Nanti aturannya mesti jelas agar tidak simpang siur dan tidak ditafsirkan macam-macam. Ini juga mau dibikin bank tanah agar bisa dipakai pembangunan rumah yang layak dan lain-lain," bebernya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah membahas aturan pajak progresif tersebut dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kami coba mendetailkan pakai mekanisme apa, jenisnya bagaimana. Nanti kami diskusi dengan teman-teman (Kementerian) Agraria dan Tata Ruang," katanya. Suahasil menguraikan, tarif pajak progresif yang dikenakan kepada pemilik tanah tak terpakai tersebut sangat mungkin diterapkan. Hal itu terkait tingginya tingkat investasi publik berupa pembelian lahan yang belum dibarengi dengan pemanfaatannya secara maksimal. "Kami belum diskusikan secara detail. Tapi, prinsipnya, kami mengerti bahwa ada keinginan untuk memajaki tanah-tanah yang&nbsp;idle(menganggur) agar bisa lebih pro&Acirc;&shy;duktif," ujarnya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pajak progresif terhadap tanah dapat mencegah spekulan. Juga, bisa mencegah kepemilikan tanah dalam satu pihak. Selain itu, pajak progresif pada lahan dapat menciptakan sesuatu yang lebih produktif dan meningkatkan perekonomian. "Demi kebaikan kita semua. Juga, supaya tidak terjadi konsentrasi kepemilikan tanah dalam satu pihak. Dan ten&Acirc;&shy;tunya, menurut saya, itu hal yang positif. Mendorong perekonomian kita," ujarnya. Jangan Rugikan Pengembang PENGEMBANG&nbsp;properti ingin pemerintah memperjelas definisi lahan tidak produktif. Direktur PT Ciputra Surya Sutoto Yakobus mengatakan, kriteria lahan tidak produktif menimbulkan pertanyaan. Sebab, cakupan lahan tidak produktif cukup kompleks.&nbsp; "Kami khawatir bisa menimbulkan perbedaan pandangan. Jangan sampai sama seperti ketentuan tentang lahan telantar yang ujungnya juga tidak jelas," katanya kemarin (24/1). Dia menambahkan, pengembang properti sebagai pemilik lahan juga memiliki kepentingan bisnis. Biasanya, pengembang memiliki&nbsp;land bank&nbsp;atau cadangan tanah yang tersebar di beberapa daerah. "Harapan kami, regulasi yang dibuat itu tidak merugikan pengembang yang serius menggarap proyeknya," ucap Sutoto. Untuk mengembangkan suatu lahan atau kawasan, dibutuhkan jangka waktu yang tidak singkat. Nah, karena itu, jangan sampai selama mempersiapkan proyek, tanah tersebut dianggap sebagai lahan tidak produktif. Bentuk&nbsp;land bank&nbsp;yang dimiliki pengembang bermacam-macam. Pertama, lahan kosong dan tidak ada aktivitas di atasnya. Kedua, lahan yang di atasnya sudah ada kegiatan atau dipakai untuk aktivitas yang bersifat temporer. Artinya, ketika lahan tersebut siap untuk dikembangkan, aktivitas di atasnya baru diberhentikan. Tapi, di luar cadangan lahan pengembang, lanjut Sutoto, pemahaman tentang lahan tidak produktif cukup luas. Sebenarnya banyak lahan, terutama eks perkebunan atau hak guna usaha (HGU), yang memang sudah lama tidak digunakan. Selain itu, banyak lahan milik instansi pemerintah yang digunakan dengan tidak maksimal.&nbsp; "Seperti lahan eks PT Perkebunan Nusantara, lahan eks kereta api, lahan TNI, hingga lahan pemerintah daerah yang kurang didayagunakan," paparnya. Menurut dia, pengenaan pajak progresif lebih tepat ke lahan-lahan tersebut.&nbsp;(ken/res/c11/sof)&nbsp;

Siap-siap, Lahan Nganggur Kena Pajak Progresif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pemda-kalsel-tinjau-ulang-pajak-progresif-simak-nih-alasannya_m_100853.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pajak progresif bagi kendaraan roda empat dinilai merugikan masyarakat. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 itu terdapat pajak ganda dan memberatkan masyarakat. Apalagi mobil bukan lagi merupakan barang mewah, namun sudah menjadi sebuah kebutuhan. Seperti diketahui, sesuai Perda nomor 5 tahun 2011 tersebut, dan peraturan gubernur nomor 43 tahun 2013, Pemprov Kalsel memberlakukan pajak progresif sejak 1 Januari 2014 silam. Sasaran yang dikenakan tarif ini di antaranya kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, jeep, minibus, microbus, pikap hingga truk. Subjek sendiri adalah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dengan nama dan alamat yang sama. Serta, dengan nama yang berbeda, namun alamat yang sama. Dalam perkembangannya, anggota Komisi II DPRD Kalsel Karlie Hanafie menilai, pemberlakuan pajak progresif sudah tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Khususnya terkait subjek pajak. Nama yang berbeda namun alamat yang sama. Pasalnya, tetap dikenakan progresif, sehingga banyak pemilik kendaraan justru mengalihkan nomor kendaraannya ke daerah lain. Hal ini dinilainya sangat merugikan, baik masyarakat maupun pemerintah daerah yang juga ingin mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak. Pihaknya pun mengusulkan agar peraturan ini ditinjau ulang dengan melihat sejauh mana urgensinya. &ldquo;Memang Perda ini banyak dikeluhkan warga. Ini harus disikapi dengan diambil langkah yang tepat agar warga tak disusahkan,&rdquo; katanya. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalsel, Aminuddin Latif &nbsp;mengakui bahwa Perda ini sudah kurang profesional. Sehingga pihaknya akan mengambil langkah konkrit dengan wacana perubahan terhadap peraturan gubernur Nomor 43 tahun 2013 tentang Pajak Progresif. &ldquo;Saat ini sudah dalam tahapan penyusunan formulanya,&rdquo; beber Aminudin. Dirinya menyebut, salah satu formulasi yang direvisi adalah pasal yang menyebutkan wajib pajak dengan alamat sama namun nama berbeda tidak lagi dikenakan pajak progresif, seperti yang dikeluhkan selama ini. Selain itu, juga guna mengantisipasi beralihnya wajib pajak ke luar provinsi sehingga mengurangi sumber pendapatan daerah. Ditambahkannya, dasar pemberlakuan pajak progresif daerah mengacu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian ditindaklanjuti dengan perda nomor 5 tahun 2011 dan peraturan gubernur Nomor 43 Tahun 2013. &ldquo;Kami berharap DPRD Kalsel tidak perlu lagi melakukan perubahan terhadap Perdanya. Karena tujuan perubahannya sama agar tidak memberatkan masyarakat dan mengantisipasi larinya wajib pajak ke daerah lain,&rdquo; tandasnya. (mof/yn/ram/fab/JPG)

Pemda Kalsel Tinjau Ulang Pajak Progresif, Simak Nih Alasannya

pajak progresif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak progresif

Berita Terkini