<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan opsi untuk menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2026 mendatang yang saat ini ditetapkan 11 persen. Opsi ini disampaikannya sebagai salah satu cara untuk menggenjot daya beli masyarakat di sepanjang tahun mendatang. Namun keputusan itu akan diputuskan secara hati-hati dan berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya penerimaan yang telah dikantongi pemerintah. "Apakah ada rencana mengurangi PPN? Kita baru naik ya dari 10 ke 11. Jadi gini, kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya seperti apa. Uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun, saya sekarang belum terlalu clear," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Kantornya, Selasa (14/10). "Nanti akan kita lihat bisa gak kita turunkan PPN Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita belajar dulu hati-hati," tambahnya. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Angka ini naik dari nilai PPN sebelumnya yang ditetapkan sebesar 11 persen. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan PPN menjadi 12 persen ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Sesuai dengan amanat undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024). Namun kemudian, kebijakan itu direvisi Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers seusai menghadiri Rapat Tutup Buku Tahunan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penetapan tarif PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk barang dan jasa mewah yang selama ini dikonsumsi masyarakat golongan atas/kaya. &rdquo;Untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang (sebesar 11 persen), yang sudah berlaku sejak 2022,&rdquo; kata Presiden. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Nurul F/JawaPos.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan penurunan PPN 2026 untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Dorong Daya Beli Masyarakat, Menkeu Purbaya Buka Opsi Turunkan PPN Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Screenshot_20240708-120450-566451098.jpg" alt="Chery Omoda E5. (website Chery Omoda)" width="100%">
<figcaption>Chery Omoda E5. (website Chery Omoda)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik dan bus listrik. Hal itu dilakukan dengan tujuan mempercepat transformasi kendaraan listrik di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PPN mobil listrik yang tadinya 11 persen akan turun menjadi 10 persen dari harga jual mobil, yang berlaku hingga tahun ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemberian insentif PPN DTP ini diberikan dalam rangka transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi ekosistem kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Insentif tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai tahun anggaran 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ada regulasi terkait mobil listrik apa yang bisa mendapat insentif tersebut, yaitu memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan situs Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, sejumlah mobil listrik yang memenuhi persyaratan nilai TKDN antara lain Binguo EV dan Cloud EV yang merupakan mobil produksi pabrik PT SGMW Motor Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Binguo EV memiliki nilai TKDN bervariasi tergantung dari variannya, yaitu mulai 47.53 persen hingga 47,55 persen. Sedangkan Cloud EV, memiliki nilai TKDN 40 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu ada mobil listrik Morris Garrage (MG) yang juga dirakit oleh PT SGMW Motor Indonesia, yaitu varian MG 4EV dan MG New ZS EV dengan nilai TKDN 40 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya adalah mobil listrik Neta yang dirakit oleh PT Neta Auto Manufacturing Indonesia, yaitu varian Neta V-II, dan juga Neta X yang segera dirilis dengan nilai TKDN identik yaitu 44 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mobil listrik berikutnya adalah Chery Omoda E5 yang dirakit secara lokal oleh PT Chery Motor Indonesia. SUV listrik ini memiliki nilai TKDN hingga 40,5 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga Hyundai New Kona EV yang diproduksi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dengan nilai TKDN bervariasi mulai 40 persen hingga 40,01 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jangka waktu kebijakan PPN mobil listrik ini seperti yang diatur dalam PMK 8/2024 adalah masa pajak Januari hingga Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan insentif ini,&rdquo; pungkas Dwi Astuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

PPN mobil listrik yang tadinya 11 persen akan turun menjadi 10 persen dari harga jual mobil, yang berlaku hingga tahun ini.

Berlaku sampai Akhir Tahun! Ini Kedaraan Listrik yang Dapat Insentif PPN dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Efnu-Subiyanto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BIAS tarif pemajakan di Indonesia akhir-akhir ini berbalik arah. Informasi digelontorkan media bahwa tarif pajak Indonesia termasuk kategori rendah. Untuk itu, berbagai move pemerintah dipersiapkan dalam rangka menaikkan pajak.  Yang mengerucut terakhir, pemerintah sudah bersiap menerapkan kebijakan tidak populis dengan menaikkan PPN atas bahan pokok atau sembako. Ada tiga opsi, yakni pengenaan tarif umum 12 persen, tarif rendah 5 persen, dan tarif final 1 persen. Yang mengejutkan, sudah didaftar 11 jenis bahan pokok yang menjadi target pemajakan baru ini. Yakni, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran.  Tarif pajak memang komoditas politik yang seksi. Saat kampanye selalu digelorakan insentif pajak, diskon, atau sunset policy. Namun, saat jabatan dalam genggaman malah menjalankan kebijakan yang sebaliknya. Di Amerika Serikat, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden juga berkampanye soal pemotongan pajak dan membuat pemilihnya tertarik serta memenangi pilpres. Namun, Biden akhir-akhir ini juga sudah menaikkan tarif pajak.  Pajak korporasi di AS kini sudah naik dalam kisaran 25 persen sampai 28 persen sejak Juni 2021. Pada masa Presiden Obama, pajak korporasi memang 35 persen dan diturunkan Presiden Trump sejak 2017 menjadi 21 persen. Dengan tarif baru, penerimaan negara AS akan menghasilkan USD 850 miliar, sementara jika pajak 25 persen penerimaan negara hanya USD 500 miliar.  Biden memang memerlukan banyak uang untuk mendanai proyek infrastruktur USD 2,3 triliun untuk tahun 2021–2031. Padahal, Biden juga merencanakan paket penyelamatan ekonomi karena dampak Covid-19 sebesar USD 1,9 triliun.  Yang membedakan, kenaikan pajak di AS dibebankan kepada industri, namun juga tidak melebihi tarif pajak sebelum 2017.  Namun, yang unik untuk Indonesia, pajak justru diterapkan pada komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan primer rakyat. Padahal, dalam UU 49/2009 tentang Perubahan Ketiga UU 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, pemajakan PPN atas bahan pokok dilarang sama sekali. Meskipun toh pasal 4A ayat (2) tersebut juga tidak terbukti di kehidupan nyata. Konsumen tetap dipajaki 10 persen saat mengonsumsi makanan yang disajikan di restoran, hotel, warung, rumah makan, dan murni menjadi penerimaan daerah dan tidak dapat direstitusi rakyat.  Meskipun UU memerintahkan 0 persen untuk bahan pokok, nyatanya tetap dipajaki daerah sebesar 10 persen. Maka, tarif pajak bahan pokok Indonesia tetap lebih tinggi dari sejumlah negara. Jadi, jika disebut pajak Indonesia lebih rendah, jelas pembalikan atas fakta.  Contohnya adalah Italia yang mengenakan tarif pajak bahan pokok maksimal 4 persen, Turki (1 persen), Jepang (8 persen), Australia (0 persen), dan Arab Saudi (0 persen). Konsep mereka jelas, bahan pokok amat dibutuhkan seluruh rakyat karena itu wajib dilindungi pemerintah untuk menjamin kestabilan harga dan agar bahan pokok terjangkau.  Sikap kontras malah ditampilkan pemerintah yang sejak 1 Maret 2021 menghapuskan dan mendiskon pajak barang mewah, yakni PPnBM mobil berpenumpang, berlaku selama sembilan bulan atau sampai akhir tahun ini. Diskriminasi semakin tampak, yang ”the have” difasilitasi, sementara mereka yang tidak ”the have” malah kian dibebani.  Solusi Alternatif  Total konsumsi bahan pokok yang menjadi bagian dari sektor konsumsi rumah tangga (RT) memang sangat tinggi. Sekitar 55 persen PDB Indonesia yang berjumlah Rp 15.800 triliun disumbang dari konsumsi RT. Jika dikenakan pajak 10 persen saja, penerimaan negara sedikitnya Rp 870,86 triliun per tahun akan masuk bendahara negara. Sekarang pun sebenarnya sudah dipungut, namun masuk kas pendapatan daerah dan restribusi daerah (PDRD).  Yang paling bijak, pemerintah sebaiknya berkoordinasi dengan daerah karena banyak aspek kepemerintahan yang mandek di daerah. Dana menganggur di daerah yang berasal dari dana transfer daerah dan alokasi dana desa (ADD) terus menggunung di daerah. Jika Januari 2021 masih Rp 133,50 triliun, pada April sudah menyentuh Rp 194,54 triliun. Dana mandek di perbankan ini memberikan refleksi banyak kerugian dan kemudaratan.  Bank juga rugi karena harus memberikan sejumlah bunga. Pemda juga rugi karena potensi memberikan multiplier efek ekonomi yang lebih besar tidak bisa diperoleh. Rakyat pun rugi karena peluangnya mendapatkan kenaikan ekonomi tertangguhkan. Bahkan, negara ikut rugi karena dana pajak tersebut ternyata tidak memberikan kemanfaatan maksimal untuk kesejahteraan rakyat.  Untuk hal-hal seperti ini, daerah perlu didudukkan, diskusi bersama, perlu ditanya sumber PDRD-nya dan bagaimana realisasi dana transfer daerah dan ADD. Memberikan sanksi dan penalti tidak diharamkan rakyat karena ini menyangkut tujuan bernegara sebagaimana ada dalam desain Nawacita Presiden Jokowi. Abainya daerah merefleksikan tidak mendukungnya daerah atas program pemerintah pusat.  Nilai sanksi ini akan menahan kas negara tidak semakin terkuras. Tidak perlu menaikkan pajak yang akan menjadi kebijakan tidak populis, namun hanya mengorganisasi pencairan anggaran.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/06/2021/unair-sebut-temuan-itd-bukan-dari-lonjakan-kasus-bangkalan/">Unair Sebut Temuan ITD Bukan dari Lonjakan Kasus Bangkalan</a>  Makna yang lebih substansial, bahan pokok adalah hak dasar setiap rakyat, dikonsumsi secara massal, bahkan menjadi faktor ketahanan negara. Negara kuat karena rakyat cukup makan. Rakyat mampu makan karena harga bahan pokok terjangkau. Harga terjangkau karena bahan pokok tidak diributi dengan bermacam-macam pajak. Itulah filosofi dasar bahan pangan pokok, sekadar agar konsep pemajakan tidak kian membingungkan. (*)  <hr />  *) Effnu Subiyanto, Peneliti dan dosen MM UKWM Surabaya

Kebingungan Pajak Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-akan-permudah-belanja-turis-asing-agar-tak-kena-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak bakal memberikan relaksasi pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi turis asing atau value added tax (VAT) Refund for Tourist. Hal ini dilakukan agar semakin banyak turis yang berbelanja di Tanah Air. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, kemudahan itu dilakukan agar turis asing semakin tertarik datang ke Indonesia. "Selain itu agar UMKM tertarik bergabung dalam program VAT Refund for Tourist," kata Robert di kantornya, Jakarta, Selasa (19/2). VAT refund untuk turis adalah pemotongan pajak sebesar 10 persen yang sudah berlaku sejak tahun 2010. Saat ini, batasan untuk mendapatkan VAT refund adalah transaksi minimal Rp 5 juta. Namun, jumlah itu dianggap terlalu tinggi. Beleid itu nantinya akan diubah persyaratannya. Besaran nilai minimal belanjanya akan tetap Rp 5 juta dengan PPN Rp 500 ribu. Namun tidak harus dalam satu FPK, dan boleh dari beberapa toko serta tanggal yang berbeda pula tapi masih dalam satu perjalanan.&nbsp; Itu artinya turis bisa dapat pengembalian dana PPN yang bisa diambil di bandara meski belanja barang yang murah namun totalnya tetap minimal Rp 5 juta. "Jadi nanti boleh pembelian tanggal-tanggal berbeda-beda, sepanjang totalnya Rp 500 ribu," kata dia. Selain itu, Robert berharap bakal semakin banyak UMKM yang bergabung di VAT Refund for Tourist. Aturan itu jyga diharapkan bakal ceoat rampung. "Mudah-mudahan ini akan selesai dalam waktu yang cepat," tuturnya.

Pemerintah Akan Permudah Belanja Turis Asing Agar Tak Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bea-cukai-sebut-ada-500-eksportir-belum-manfaatkan-fasilitas-kite_m_.jpg" alt="Aktifitas ekspor-impor" width="100%">
<figcaption>Aktifitas ekspor-impor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengundang sejumlah eksportir dalam Gathering Eksportir Indonesia. Acara ini fokus membahas fasilitas fiskal untuk peningkatan ekspor bagi dalam negeri. Upaya itu dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi guna mendorong peningkatan laju ekspor dan neraca dagang yang tujuan akhirnya adalah menstabilkan nilai tukar Rupiah. Sekretaris Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kushari Supriyanto mengungkapkan, masih ada sejumlah fasilitas fiskal yang diberikan oleh negara untuk eksportir, salah satunya kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Sayang, fasilitas tersebut disebutnya belum banyak dimanfaatkan para pelaku usaha. Sekedar informasi, KITE merupakan fasilitas pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, yakni pelaku usaha tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor.&nbsp; "Kami diminta melihat lagi eksportir mana yang rutin ekspor dan beri devisa negara, namun belum menggunakan fasilitas fiskal dan fasilitas lain. Nanti dilihat kenapa belum gunakan fasilitas ini, apa ada komplain, apa ada yang perlu disempurnakan, atau hal lain di lapangan," ujarnya di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa (7/8).&nbsp; "Tentu kita harapkan ada poin-poin yang bisa kita berikan ke bapak ibu terutama berdasarkan catatan, pertama bapak ibu sekalian, seingat saya 500 eksportir yang ekspor secara rutin namun belum gunakan fasilitas dari pemerintah untuk dorong kegiatan ekspor," tambahnya. Dia berharap, ke depannya semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas fiskal tersebut. Selain menguntungkan bagi mereka, fasilitas tersebut akan memberikan manfaat bagi penerimaan negara. "Mudah-mudahan yang belum gunakan fasilitas ini bisa manfaatkan fasilitas ini untuk mendorong kegiatan ekspor. Kedua bisa berikan manfaat ke perekonomian secara nasional. Ketiga jadi perbaikan kami dari pemerintah untuk layanan ke Bapak/Ibu," tandasnya.&nbsp;

Bea Cukai Sebut Ada 500 Eksportir Belum Manfaatkan Fasilitas KITE