<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/IMG_0543JPG-3949489481.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembuatan mobil listrik Vinfast di pabrik Vinfast Subang, Jawa Barat, Senin (15/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembuatan mobil listrik Vinfast di pabrik Vinfast Subang, Jawa Barat, Senin (15/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insentif mobil listrik masih dalam tahap pembahasan pemerintah tahun ini, ada beberapa poin yang akan dihilangkan. Ini berakibat harga mobil listri cenderung mengalami kenaikan. terkait kebijakan insentif mobil listrik untuk tahun ini. Kabar bocoran yang sudah mencuat adalah penghapusan diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen. Sedangkan insentif pajak lainnya akan tetap berlaku seperti sebelumnya. <div align="left"> Konsekuensinya, konsumen harus membayar PPN sebesar 12 persen dan harga mobil listrik mengalami kenaikan, kendati sudah diproduksi secara lokal. Meski begitu, pajak impor dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) tetap akan ditanggung oleh pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menyebutkan bahwa insentif yang diberikan melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023 telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan listrik secara signifikan. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terlihat bahwa penjualan mobil listrik murni berbasis baterai dari pabrik ke dealer sepanjang 2025 mencapai 103.931 unit, naik drastis hingga 141 persen dibandingkan dengan 43.188 unit di tahun 2024. Hal ini membuat kontribusi kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) terhadap pasar otomotif nasional melampaui angka 12 persen. "Setelah tiga tahun berjalan, pasar kendaraan listrik kini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Harga unit mulai lebih terjangkau, dan produsen pun semakin mendukung produksi lokal," ungkap Rachmat Kaimuddin. Sebagai contoh, mulai tahun ini semua produsen yang sebelumnya mengimpor mobil listrik dalam bentuk CBU (Completely Built Unit) diwajibkan untuk memproduksi lokalan. Dengan demikian, sebagian besar BEV yang beredar sekarang merupakan produk rakitan dalam negeri sehingga tidak lagi dikenakan pajak impor. Menurut Rachmat pajak bagi produsen yang mengikuti program ini sebenarnya tidak banyak berubah. Perbedaannya hanya pada status produksi&mdash;jika sebelumnya mobil didatangkan dalam bentuk CBU, sekarang produksinya dilakukan di Indonesia. Insentif mobil listrik di tahun ini diperkirakan tetap ada meskipun diskon PPN 10 persen ditiadakan. Sejumlah insentif lama, seperti pembebasan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) serta PPnBM nol persen, masih diberlakukan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menyediakan preferensi insentif yang signifikan untuk mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Apabila perubahan kebijakan tersebut resmi diterapkan, harga mobil listrik lokal dari berbagai merek, seperti Wuling, Chery, GAC AION, VinFast, Toyota, Maxus, Changan, Geely, Xpeng, Denza, hingga BYD, kemungkinan akan mengalami kenaikan harga. Namun di sisi lain, langkah ini diharapkan tetap dapat menjaga daya saing industri lokal serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. </div>

Insentif mobil listrik masih dalam tahap pembahasan pemerintah tahun ini, ada beberapa poin yang akan dihilangkan.

Sejumlah Insentif Akan Dihapus, Harga Mobil Listrik Berpotensi Alami Kenaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/fktur-pajak-fiktif-824027927.png" alt="GALI FAKTA: Ketua Majelis Hakim Mochammad Djoenaidie (kiri) menanyai terdakwa di PN Surabaya, Kamis (6/4)." width="100%">
<figcaption>GALI FAKTA: Ketua Majelis Hakim Mochammad Djoenaidie (kiri) menanyai terdakwa di PN Surabaya, Kamis (6/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Dony Yulianto, karyawan PT Sinar Bacan Khatulistiwa (SBK), membeli faktur pajak fiktif untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayar perusahaan tersebut ke kas negara. Dengan faktur pajak fiktif itu, nilai PPN yang dibayar lebih kecil. Jaksa penuntut umum Nur Rachmansyah dalam dakwaannya menyatakan, terdakwa Dony bertugas membantu pelaporan perpajakan perusahaan. Dia diperintah bosnya, Mochamad Yusuf, untuk mencari ketersediaan faktur pajak fiktif. Tujuannya, mengurangi PPN yang harus dibayar PT SBK. &rdquo;Selanjutnya, terdakwa Dony membeli faktur pajak TBTS (tidak berdasar transaksi sebenarnya) dari PT Era Sumber Anugrah (ESA). Yang disepakati adalah 30 persen sampai 40 persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak TBTS,&rdquo; ujar jaksa Nur saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya&nbsp;Kamis (6/4). Pembayaran faktur pajak fiktif dari PT ESA dilakukan dengan transfer melalui rekening bank atas nama Dony ke rekening bank atas nama pengurus PT ESA. Setelah mendapatkan faktur pajak fiktif dari PT ESA, terdakwa Dony kembali membeli faktur pajak fiktif dari Denny Tricaksono Wardano. Faktur pajak yang dibeli dari Denny itu diterbitkan beberapa perusahaan. Di antaranya, PT Alam Putra Mahkota, PT Bima Bumi Mandiri, PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, PT Kharisma Cahaya Energi, dan PT Puspa Indah Karya. &rdquo;Dengan harga sekitar 40 persen dari nilai PPN di faktur pajak tersebut,&rdquo; kata Nur. Faktur-faktur pajak fiktif dari sejumlah perusahaan itu selanjutnya dikreditkan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN PT SBK pada periode Januari 2018 hingga Juni 2019 yang disusun terdakwa Dony. &rdquo;Kemudian, SPT masa PPN PT SBK tersebut dilaporkan terdakwa Dony kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalsari,&rdquo; ungkapnya. Tujuan PT SBK menggunakan faktur pajak fiktif adalah mengurangi atau memperkecil PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara. PPN yang disetorkan merupakan selisih pajak keluaran dan pajak masukan. Perbuatan terdakwa Dony bersama Yusuf dianggap dapat merugikan keuangan negara Rp 1,6 miliar. Dony yang tidak didampingi pengacara tidak membantah dakwaan jaksa. &rdquo;Benar, Yang Mulia,&rdquo; ucapnya.&nbsp;(gas/c14/eko)

Dony Yulianto, karyawan PT Sinar Bacan Khatulistiwa (SBK), membeli faktur pajak fiktif untuk mengurangi pajak pertambahan nilai (PPN).

PT Sinar Bacan Khatulistiwa  Beli Faktur Pajak Fiktif, Rugikan Negara Rp 1,6 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sampai 31 Januari 2023, pemerintah telah menunjuk 143 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyatakan bahwa jumlah itu bertambah sembilan perusahaan. &rdquo;Sembilan pelaku usaha tersebut berasal dari empat penunjukan pada Desember 2022 dan lima penunjukan di bulan lalu,&rdquo; katanya di Jakarta kemarin (14/2). Penunjukan akhir tahun lalu adalah Wondershare Global Limited, Asiaplay Taiwan Digital Entertainment Ltd, Taxamo Checkout Ltd, dan Amplitude Inc. Sementara, lima penunjukan pada Januari 2023 terdiri atas Unity Technologies SF, Epic Games Commerce GmbH, Epic Games Entertainment International GmbH, Amazon Advertising LLC, dan Amazon Services Europe Sarl. Sebanyak 118 pemungut yang telah ditunjuk telah menyetor Rp 10,7 triliun. &rdquo;Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran pada 2020. Setahun kemudian mencapai Rp 3,90 triliun; Rp 5,51 triliun setoran pada 2022; dan Januari mencapai Rp 543,9 miliar,&rdquo; paparnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Selain itu, pemungut wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. (dee/c14/dio)

Sampai 31 Januari 2023, pemerintah telah menunjuk 143 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) menjadi pemungut pajak perta

PPN Perdagangan Digital Capai Rp 10,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jangan-ditunda-tunda-3-aturan-baru-ini-buat-lapor-spt-jadi-ngak-ribet_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaporan pajak di kantor pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot penerimaan sektor perpajakan untuk mendukung penerimaan pajak. Salah satunya dilakukan dengan memberlakukan PMK No.67 Tahun 2022 untuk pungutan pajak PPn bagi agen asuransi. Sejak diberlakukan pada April 2022 hingga Agustus 2022, total penerimana PPn dari agen asuransi mencapai Rp 36 miliar.  Founder PAAI (Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia), Wong Sandy Surya menyebutkan, sejak 2009 komisi agen asuransi dikenakan PPh 50%. Dan sejak April 2022, sesuai PMK No.67 Tahun 2022, PPn atas jasa agen asuransi dikenakan tarif efektif sebesar 1,1% dari komisi atau imbalan yang didapatkan oleh agen asuransi.  Komisi atau imbalan tersebut merupakan nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh) atau pungutan lainnya. Alhasil, Sandy mengatakan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sumbangan PPn atas Jasa Agen Asuransi sejak diterapkannya PMK 67/2022 pada bulan April 2022 hingga Agustus 2022 telah mencapai puluhan miliar.  “Dari informasi yang kita dapatkan dari Ditjen Pajak, sejak diterapkan April 2022, kita sudah menyetor PPn atas jasa kita sebagai agen asuransi mencapai Rp 36 miliar rupiah di Agustus 2022,"ungkap Sandy dalam Konferensi Pers HUT Ke-6 PAAI di Jakarta, Kamis (29/09/2022).  Sandy menjelaskan, sejatinya PPn atas jasa agen asuransi dibebaskan karena telah dipotong komisi agen senilai 50%. “Selain itu, agen itu adalah pahlawan, ujung tombak perusahaan asuransi. Menjelaskan ke masyarakat akan pentingnya asuransi, proteksi masa depan. Kami juga gencar edukasi dan literasi keuangan. Terbukti perusahaan asuransi tetap bertahan di tengah pandemi,” jelas Sandy.  Dia menambahkan, di tengah gejolak ekonomi akibat kenaikan inflasi dan suku bunga, para agen harus mempunyai strategi khusus dalam menopang pertumbuhan industri.  “Bisnis di saat ini cukup tertantang, tetapi mereka harus tetap tumbuh. Demikian juga kami para agen. Kami jadikan ini sebagai bisnis, karena kami dibolehkan buka kantor oleh perusahaan asuransi. Maka kami tawarkan produk dengan modal yang kendati kecil, tetapi menguntungkan, supaya dapat uang, proteksi juga dapat. Banyak yang menolak unitlink, tetapi setelah dijelaskan, mereka baru paham,” pungkas Sandy.  Untuk diketahui, saat ini member PAAI sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan yang belum berkontribusi iuran melebihi 8.000 orang.  Ketua Umum PAAI, Lucia Wenny mengatakan, dalam rangka peningkatan kompetensi agen asuransi, PAAI juga melakukan berbagai program pengembangan keagenan. Salah satunya adalah Fun Friday. Diberi titlle Fun Friday karena training keagenan diadakan setiap hari Jumat dengan nara sumber dari para agen asuransi yang sukses dan juga para praktisi.  "Kedepannya tentu PAAI akan lebih mencerdaskan para agen asuransi untuk lebih profesional. Tagline kami profesi untuk kepentingan nasabah. Untuk mendukung hal ini kami akan membuat program-programnya, seperti membuka kelas khusus, yang akan diisi oleh team training. Ini tentu menjadi PR kami saat ini," ungkap Wenny.  &nbsp;

Jasa Agen Asuransi Setor PPn Rp 36 Miliar Per Agustus 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inflasi-kota-cirebon-tertinggi-di-jawa-barat_c_192789.jpeg" alt="Kebutuhan gas menjadi salah satu pemicu Inflasi" width="100%">
<figcaption>Kebutuhan gas menjadi salah satu pemicu Inflasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menuturkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen sebenarnya tidak terlalu berdampak besar pada inflasi. Akan tetapi, inflasi April 2022 berpotensi naik bertepatan dengan periode Ramadan dan Lebaran.  Oleh karena itu, kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen bukan langkah yang tepat mengingat kondisi ini diiringi dengan kenaikan sejumlah bahan pokok. Kenaikan ini akan berpengaruh pada barang konsumsi masyarakat kelas menengah.  "Kita menyetujui kenaikan ini 11 persen di 2022, tapi memang momentumnya kurang pas. Ini sedikit berpengaruh walaupun untuk bahan-bahan pokok tidak dikenakan, tetapi pasti ini akan berpengaruh," kata dia secara daring, Kamis (7/4).  Apabila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu mengurangi risiko kenaikan inflasi tersebut dan menstabilkan kenaikan harga pangan, maka kenaikan tarif PPN tidak akan berdampak signifikan terhadap kenaikan inflasi bulan April dan bulan selanjutnya.  "Memang dalam kondisi seperti ini pemerintah harus melihat kembali lagi apakah ini masih terus dikakukan dalam kondisi seperti ini atau untuk sementara waktu," terang dia.  Terkait terjangkaunya harga bahan pokok, pihaknya meminta agar pemberian stimulus bantuan sosial dengan operasi pasar, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan untuk bahan pangan diterapkan secara merata dan tepat sasaran.  "Kita tahu APBN kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, tekanannya juga cukup besar dan itu juga berakibat dalam pinjaman luar negeri. Tapi ini akan menjadi permasalahan ketika harga-harga ini tidak bisa dikendalikan. Kerena ini larinya bisa-bisa ke masalah politik," tutup Hariyadi.

Kenaikan PPN 11 Persen Tak Pengaruhi Inflasi, tapi Waktunya Tak Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi telah mengakui penggunaan vaksin Covid-19 Sinovac dan Sinopharm. Sebelumnya, Saudi hanya mengakui vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson and Johnson.  Meski begitu, Saudi masih meminta adanya vaksin booster. Padahal, saat ini Indonesia belum mengizinkan vaksin booster, kecuali untuk para tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan asosiasi travel haji dan umrah kemarin (16/11). Rombongan asosiasi tersebut dipimpin Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) Fuad Hasan Mansyur.  Airlangga menjelaskan, pemerintah saat ini masih berusaha menyelesaikan target vaksinasi untuk masyarakat umum. ’’Sampai akhir Desember ini targetnya 70 persen untuk dosis pertama dan 40 persen dosis kedua. Sehingga booster ini baru dipersiapkan untuk Januari mendatang,’’ kata Airlangga.  Sejalan dengan itu, dia memastikan penyelenggara haji dan umrah tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, pihaknya menerima catatan bahwa beberapa usaha perjalanan itu mendapat pemeriksaan terkait transaksi-transaksi yang lampau. Airlangga menyebut hal itu akan dikoordinasikan dengan Ditjen Pajak.  ’’Ada aspirasi terkait PPN dan berdasar PMK dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenai PPN. Ditegaskan dalam PMK Nomor 92/PMK.03/2020,’’ jelasnya.  Sementara itu, setelah pertemuan dengan Airlangga, Fuad mengatakan bahwa mereka selama ini merasakan dampak luar biasa akibat Covid-19. Sejak awal 2020, mereka tidak bisa mengirim jamaah umrah.  Selain itu, dalam dua musim terakhir, mereka tidak bisa mengirim jamaah haji khusus. ’’Penyelenggara umrah dan haji ini kontribusinya cukup besar buat pemerintah. Kami tentunya harus datang ke Pak Menko memberikan masukan dan keluh kesah,’’ ujarnya.  Fuad menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kebijakan yang diambil pemerintah. Khususnya kebijakan keringanan pajak untuk penyelenggara travel umrah dan haji khusus. Hampir seluruh travel umrah dan haji khusus tidak memiliki penghasilan utama selama pandemi. Sebagian di antaranya menjalankan bisnis sampingan untuk tetap mendapatkan pemasukan.

Penyelenggara Haji-Umrah Tak Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pembelajaran-Tatap-Muka-Tangerang-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem" width="100%">
<figcaption>Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di SMAN 1 Kota Tangerang, Banten, Senin (6/9/2021). Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah menengah atas di Kota Tangerang secara terbatas dengan sistem</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pajak pertambahan nilai (PPN) bakal dikenakan pemerintah pada sekolah-sekolah berbiaya mahal. Selama ini sekolah mahal identik dengan sekolah internasional yang kini disebut dengan satuan pendidikan kerja sama (SPK). Ketua Perkumpulan SPK Indonesia Haifa Segeir berharap PPN untuk lembaga pendidikan tidak memandang status sekolah. Baik SPK maupun sekolah nasional pada umumnya. ”Sebaiknya memakai patokan penerimaan atau pendapatan sekolah tersebut,” katanya tadi malam (14/9).  Haifa mengungkapkan, di Indonesia saat ini ada sekitar 600 unit sekolah berstatus SPK. Mulai tingkat PAUD sampai SMA sederajat. Dia tidak bisa menyimpulkan berapa patokan ideal penghasilan sekolah yang layak dikenai PPN.  Namun, pada prinsipnya, mau sekolah nasional maupun SPK, boleh dikenakan PPN selama mendapatkan penghasilan besar.  Sebab, menurut Haifa, banyak sekolah swasta yang besar dan penghasilannya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan SPK. Sekolah swasta seperti itu memiliki banyak pemasukan. Selain dari SPP atau uang sekolah siswa, sekolah tetap menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Sedangkan SPK tidak bisa menerima dana BOS. Biaya operasional pendidikan murni berasal dari orang tua siswa.  Selain itu, menurut Haifa, guru-guru di SPK tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) layaknya guru di sekolah negeri atau swasta nasional. Padahal, SPK bukan lembaga yang berorientasi laba atau keuntungan. Di dalam pengurusan izinnya, SPK tetap harus berada di bawah naungan yayasan dan bersifat nirlaba. ”PPN untuk lembaga pendidikan nanti pasti dibebankan kepada masyarakat,” tuturnya.  Sementara itu, rencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako masih menuai pro dan kontra. Ekonom Indef Berly Martawardaya mendorong pemerintah membuat perbandingan dengan negara tetangga. ” (Negara, Red) tetangga kita seragam. Sembako semua enggak masuk dalam barang kena pajak,” ucapnya. Berly mengatakan, acuan tarif PPN yang diusulkan pemerintah kepada DPR ternyata berkaca pada negara Eropa. Semestinya basis yang dijadikan komparasi adalah negara-negara ASEAN maupun Asia Selatan.  Berly mencontohkan kondisi di Malaysia. Di negeri jiran itu, makanan yang belum diproses dan sayur-mayur masih masuk dalam kebutuhan pokok yang belum menjadi objek PPN. Thailand dan Filipina juga tidak mengenakan PPN pada produk sembako, jasa pendidikan, maupun jasa kesehatan.  Senada, peneliti Indef Rusli Abdullah menambahkan, potensi penerimaan PPN sembako terlampau kecil, yakni Rp 4,25 triliun. Kalkulasi itu didapat dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako yang kemudian dikalikan dengan jumlah populasi masyarakat. ”Ini terbilang kecil, jadi tolak PPN sembako,” tegasnya pada kesempatan yang sama.  Selain itu, alasan lainnya, yakni PPN sembako, kurang tepat karena dirancang di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Justru pengenaan PPN sembako bisa membawa tekanan bagi masyarakat. ”Ini membuat masyarakat tertekan dan takutnya ada inflasi,” tambah Rusli.  Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, pihaknya mendukung keputusan pemerintah untuk memungut PPN dari sembako dengan kategori premium. Misalnya beras impor premium dan daging sapi wagyu. ”Kalau memang sembako premium akan dikenai PPN, silakan saja. Tapi jangan bahan-bahan pokok yang ada di pasar tradisional,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyatakan, pihaknya sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut dia, sembako dari hasil alam seperti pertanian, perkebunan, maupun hasil peternakan diharapkan bebas dari PPN. ”Kalau bahan yang diolah oleh pelaku usaha dan pabrikan itu silakan saja dikenai pajak,” ucapnya. Roy menegaskan, pengenaan PPN sembako akan berpotensi menaikkan harga. Sehingga secara otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat.

Sekolah Internasional Minta PPN Mengacu Pendapatan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan mulai dibahas bersama kalangan legislator. Kemarin (13/9) usulan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.  "Dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif normal,” papar Menkeu dalam rapat kerja dengan dewan.  Menteri yang akrab disapa Ani itu mengatakan, pemerintah membuka opsi bahwa barang dan jasa tersebut tetap bisa dibebaskan dari pajak.  Selain itu, pemerintah tetap memberikan kompensasi bagi masyarakat yang tidak mampu dengan subsidi. Kebijakan PPN tersebut diterapkan agar asas keadilan dapat diwujudkan. Pemerintah akan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan berbagai kelompok masyarakat.  Untuk jasa pendidikan, kata Ani, hanya sekolah tertentu yang bakal dibanderol PPN. Misalnya, sekolah dengan biaya mahal atau lembaga pendidikan komersial yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah dan pendidikan lain yang bersifat nonkomersial sudah pasti terbebas dari tarif PPN. ’’Ini beda antara jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun lembaga sosial lain dibandingkan lembaga pendidikan yang mematok SPP luar biasa tinggi,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Namun, Ani belum menjelaskan definisi sekolah-sekolah mahal itu. Termasuk mengenai nominal dan batasan SPP yang dia sebut luar biasa tinggi itu. Ani hanya menegaskan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya standar dan madrasah untuk masyarakat menengah ke bawah dipastikan tidak dikenai PPN.  Ani menjelaskan, skema pengenaan PPN jasa pendidikan dirancang agar tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Rencana tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Beleid tersebut tengah dibahas Kemenkeu bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berencana mematok tarif PPN atas jasa pendidikan sebesar 7 persen. Selain itu, mengusulkan kebijakan PPN multitarif. Rencananya, tarif umum PPN naik dari 10 persen menjadi 12 persen. Skema multitarif berkisar 5 persen sampai 25 persen pada barang dan jasa.  Ani juga mengusulkan kemudahan dan penyederhanaan PPN untuk barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) dengan tarif tertentu. Dihitung dari peredaran usaha dengan besaran tarif lebih rendah dari 5 persen. Lalu, fasilitas tidak dipungut PPN atas barang dan jasa tertentu yang bertujuan mendorong ekspor di dalam dan luar kawasan tertentu serta hilirisasi sumber daya alam. Fasilitas PPN dibebaskan atas pajak strategis diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut melalui kelaziman serta perjanjian internasional.  Ani menyebutkan, pengenaan PPN barang kebutuhan pokok itu bersifat terbatas. Hanya akan dikenakan untuk barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Pemerintah akan membuat aturan pelaksana untuk mengatur kriteria PPN atas kebutuhan pokok setelah RUU tersebut diundangkan. ’’Misalnya, untuk beras atau daging berkualitas khusus yang biasanya berharga mahal,” ungkapnya.  Anggota Komisi XI DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam menolak pengenaan PPN itu. Dia mengatakan, saat ini bukan waktu yang tepat mengenakan pajak ke masyarakat. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan akibat pandemi Covid-19. ’’Kami dengan tegas tidak bisa menerima pengenaan PPN atas kebutuhan pokok mendasar. Nggak dikenai PPN atau dikecualikan,” ujar Ecky.

Sembako dan Sekolah dengan Tarif SPP Mahal Kena PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Perumahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me" width="100%">
<figcaption>Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me</figcaption>
</figure><h3>Sektor Realestat Tumbuh 2,82 Persen di Kuartal II Tahun Ini</h3> JawaPos.com – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah memperpanjang pemberian insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan kebijakan yang semestinya berakhir pada Agustus 2021 itu diperpanjang hingga akhir tahun ini.  ”Untuk saat ini, pada Agustus, insentifnya masih berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 21. Jadi, kami pastikan bisa meng-cover perpanjangan September–Desember 2021,” ujarnya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual kemarin (6/8).  Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– memerinci, untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar, diberikan PPN DTP (ditanggung pemerintah) 100 persen. Sementara, untuk rumah dengan harga jual di rentang Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar, diskon PPN DTP yang digelontorkan hanya 50 persen.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan beleid yang mengatur kebijakan tersebut tengah difinalisasi. Rencananya, aturan itu rampung pekan depan. ”Saat ini PMK-nya diproses untuk diterbitkan. Harmonisasi tinggal satu langkah saja. Nggak akan terlalu lama, kita harapkan bisa minggu depan keluar,” katanya.  Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo mengakui bahwa berbagai stimulus yang ditebar pemerintah turut menggerakkan sektor properti. Hal itu tentu berkorelasi dengan multiplier effect yang dihasilkan bagi ratusan industri turunannya. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi juga makin bergeliat seiring dengan langkah pemerintah yang agresif memberikan stimulus.  ”Kebijakan tersebut membuat sektor perumahan menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang pandemi ini meski pertumbuhan total kredit sektor perbankan sempat mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa sektor perumahan akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.  Dia mengungkapkan, sektor realestat atau perumahan mampu tumbuh 2,82 persen secara tahunan pada kuartal II tahun ini. Angka itu tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan kuartal IV 2020 yang masing-masing sebesar 2,31 persen dan 1,25 persen.  Haru menjelaskan, harga rumah secara nasional menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Yaitu, pada tingkat 5,02 persen secara YoY. Pertumbuhan itu didorong signifikan dari perumahan tipe 70 sebesar 6,08 persen.  Hingga akhir tahun ini, bank pelat merah tersebut menargetkan pertumbuhan kredit 7 persen, terutama yang didorong KPR subsidi. ”Sekitar 90 persen penyaluran kredit BTN dikontribusi dari KPR subsidi dan kami menargetkan dapat menyalurkan KPR subsidi sebanyak 200 ribu sampai 240 ribu unit rumah per tahun untuk menekan backlog perumahan,” jelas Haru.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/30/07/2020/hingga-kuartal-iii-btn-target-salurkan-kpr-untuk-68-500-unit-rumah/">Hingga Kuartal-III, BTN Target Salurkan KPR untuk 68.500 Unit Rumah</a>  Meski Badan Pusat Statistik (BPS) telah memastikan Indonesia keluar dari resesi dengan mencetak pertumbuhan 7,07 persen, banyak pihak yang mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan kondisi tersebut. Ekonom senior Faisal Basri bahkan menyebutkan bahwa kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 hanya sekitar 14 persen. Angka itu disebutnya lebih lambat daripada negara-negara selevel.  Kalkulasi kecepatan pemulihan tersebut didapatnya dari mengurangkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 dengan perekonomian kuartal II 2020. Saat itu seluruh negara mengalami kemerosotan ekonomi. ”Ini kalau ibarat Olimpiade, kita tidak dapat medali. Bandingkan dengan Singapura yang kecepatannya sekitar 27 persen. Dari negara-negara yang sudah mengumumkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia ini masih lambat,” ungkapnya kemarin.  Singapura menjadi negara dengan pemulihan ekonomi yang paling cepat. Disusul Uni Eropa, Filipina, Amerika Serikat, Tiongkok, dan lain-lain. Sementara, Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam. Namun, yang perlu dicatat, tahun lalu Vietnam tidak mengalami resesi ekonomi. ”Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam. Tapi, perlu dicatat, Vietnam tidak pernah mengalami resesi tahun lalu,” jelas dia.  Dengan kenyataan tersebut, Faisal mewanti-wanti bahwa kondisi kuartal III 2021 disebutnya bakal lebih berat. Bisa saja pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 akan kembali melambat seiring dengan berbagai indikator pada Juli–Agustus 2021. Faisal juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sebab, pemulihan ekonomi merogoh kocek yang sangat dalam dan memakan waktu yang lama.  ”Ini kan ongkosnya mahal. Jangan terapkan cara yang berulang-ulang sama. Kalau kata Einstein, itu kedunguan. Makanya, hindari kedunguan, kita himpun kekuatan rakyat yang luar biasa dan mau mengubah mindset. Karena itu, kita bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan bagi masyarakat,” tuturnya.

Beli Rumah Bebas PPN Lanjut hingga Desember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AGENDA konsolidasi fiskal untuk mengerek penerimaan negara, sepertinya, tak henti mengundang kontroversi. Wacana pemungutan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk bahan pokok diklaim kian menekan kehidupan masyarakat kelas bawah. Porsi pendapatan segmen ini lebih banyak teralokasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Klarifikasi pemerintah bahwa pengutipan PPN bahan pokok ditujukan untuk memenuhi asas keadilan, tampaknya, tidak cukup kuat meredakan kegaduhan. Klausul yang menyatakan komoditas tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat bisa dikenai tarif PPN final 1 persen dipandang tetap saja mencederai rasa keadilan. Perpajakan di ranah produsen pun tak luput dari kontroversi. Dalam merevisi Undang-Undang Perpajakan, pemerintah berencana menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP). Threshold PKP yang saat ini berlaku Rp 4,8 miliar per tahun dan akan dipangkas menjadi ”hanya” Rp 600 juta per tahun. Penurunan ambang batas PKP niscaya akan memperbanyak wajib pajak yang masuk kualifikasi pembayar pajak penghasilan (PPh) badan. Namun, di balik itu, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan terkena ketentuan membayar tarif PPh normal 20 persen dari sebelumnya tarif PPh final 0,5 persen. Penyusutan ambang batas PKP ini seakan menyindir pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang terlalu tinggi. Ambang batas PPh orang pribadi yang berlaku saat ini Rp 54 juta per tahun menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan PTKP tertinggi di dunia jika merujuk pada persentase terhadap pendapatan per kapitanya. Bukan tidak mungkin limit PTKP juga akan dipangkas. Ide toh pernah muncul pada 2017 saat PTKP akan ditambatkan pada upah minimum provinsi. Artinya, PTKP saat ini Rp 54 juta per tahun akan diturunkan menjadi Rp 40 juta per tahun. Alhasil, pekerja kelas bawah akan terjaring menjadi wajib pajak dengan membayar PPh 5 persen. Beberapa kasus di atas menunjukkan reformasi perpajakan yang tengah dirancang pemerintah terkesan kurang berpihak pada pelaku ekonomi kelas bawah. Tujuan peningkatan penerimaan negara –agar mulai 2023 defisit APBN bisa kembali ke pakem mula-mula maksimum 3 persen– lebih banyak dibebankan pada rakyat kecil. Jika ditelisik lebih dalam, bias kebijakan semacam ini merupakan konsekuensi logis dari pendekatan dari atas ke bawah (top-down). Kepentingan otoritas fiskal lebih kental mewarnai desain kebijakan perpajakan. Sebaliknya, efek samping yang ditimbulkan tidak terukur dengan saksama. Cerita di atas akan sedikit berbeda jika kebijakan perpajakan ditempuh dengan jalur dari bawah ke atas (bottom-up). Persoalan yang terjadi di akar rumput diangkat ke permukaaan untuk dicarikan solusi. Alhasil, keadilan vertikal (antarkelas masyarakat) dan horizontal (lintas individu) relatif akan lebih terjamin. Dilema pun mengemuka. Di satu sisi, pendekatan bottom-up berbiaya mahal dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, pendekatan top-down lebih sering dipilih semata-mata karena argumen kepraktisan dan efisiensi meski tidak ada landasan yang kukuh yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengompromikan dua pendekatan tersebut agaknya sangat sulit. Masing-masing pendekatan memiliki alur logika yang kuat. Bangunan logika yang disusun atas dasar kepentingan yang berbeda (untuk tidak menyebut berlawanan) niscaya menghasilkan resep kebijakan yang berlainan pula. Alhasil, afirmasi perpajakan layak diajukan agar semua kepentingan terakomodasi. Afirmasi perpajakan mengacu pada ketentuan tegas perihal subjek pajak dan/atau objek pajak yang harus diberi perlakuan khusus. Artinya, objek/subjek pajak tidak dipandang sebagai fasilitas khusus, melainkan diposisikan sebagai proteksi. Ide afirmasi semacam ini bukan hal yang baru sama sekali. Sektor pendidikan lebih dulu menerapkannya. Alih-alih pengecualian, skema afirmasi disediakan untuk peserta didik yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) agar bisa memperoleh kesempatan belajar yang sama. Dibawa ke dalam konteks perpajakan, penerapan afirmasi PPN layak diberlakukan pada kebutuhan pokok tadi. Demikian pula, afirmasi PPh orang pribadi diterapkan dengan PTKP yang menaik. Tanpa afirmasi PPN dan PPh, sulit bagi segmen masyarakat ini bisa berkembang sampai pada level yang ”layak”. Lebih lanjut, afirmasi PPh badan bisa dikenakan pada UMKM dengan ambang batas PKP yang juga menaik. Bahkan, tarif normal PPh badan bisa lebih dimodifikasi. Tarif tunggal PPh badan semestinya dibuat secara berjenjang dengan struktur yang progresif layaknya PPh orang pribadi dan PPN multitarif. Dalam skala yang lebih luas, tarif berjenjang PPh badan bisa menjalankan fungsi sebagai stabilisasi otomatis yang bekerja tanpa regulasi ekstra. Ketiadaan instrumen stabilisasi otomatis dalam melawan siklus ekonomi ditengarai sebagai penyebab mahalnya stimulus fiskal (Dolls, Fuest, dan Peichl, 2012). Pada titik ini, tidak ada perbedaan antara pengecualian dan afirmasi, namun filosofinya sangat berbeda. Jika terminologi ”pengecualian” seolah-olah dilandasi kemurahan hati dari otoritas fiskal sebagai fasilitas khusus, afirmasi didasarkan pada perlindungan warga negara untuk mendapatkan penghidupan standar. Alhasil, akar persoalan perpajakan tertambat pada kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom). Sebagai peranti fiskal, parameter keberhasilan kebijakan senantiasa akan diukur dengan output. Sementara itu, kebijaksanaan akan dinilai dari manfaat (outcome) yang bisa diciptakan. Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2021/sah-ppkm-darurat-diterapkan-luhut-nggak-ada-mal-buka-sampai-20-juli/">Sah PPKM Darurat Diterapkan, Luhut: Nggak Ada Mal Buka Sampai 20 Juli</a> Tanpa roh kebijaksanaan, kebijakan justru menjelma menjadi ”pelanggaran” yang secara sistematis terlegitimasi lantaran tidak ada aturan baku atau penafsiran sepihak dari pembuat kebijakan. Jika demikian, penerapan peranti fiskal akan bijak sana sekaligus bijik sini, yang lagi-lagi mengundang kontroversi. Ironis, bukan? (*) <hr /> *) Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Jogjakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak pertambahan nilai

Berita Terkini