<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/airlangga-ieu-2979833105.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah mengumumkan akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk para pekerja di sektor pariwisata. Utamanya bagi karyawan yang bekerja di industri hotel, restoran dan kafe (Horeka). Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa PPh Pasal 21 DTP ini merupakan bentuk perluasan yang sebelumnya hanya diberikan kepada para pekerja padat karya. "Terkait dengan perluasan PPH 21 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah diperlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9). Lebih lanjut, Airlangga membeberkan bahwa PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini akan diberikan kepada sebanyak 552 ribu karyawan di sektor hotel, restoran dan kafe. Adapun pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah ini akan diberlakukan seluruhnya alias 100 persen selama tiga bulan, terhitung Oktober hingga Desember 2025. Khusus untuk insentif ini, Airlangga menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp 120 miliar. "Target penerimanya 552 ribu pekerja dan ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp 120 miliar," pungkas Airlangga. Sebelumnya, pada awal tahun 2025, Pemerintah telah membebaskan pajak karyawan pabrik sepatu hingga tekstil dengan gaji di bawah Rp 10 juta mulai 4 Februari 2025. &nbsp; Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyampaikan latar belakang penerbitan PMK tersebut adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah aturan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu. Dwi memastikan, dalam PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit. Kebijakan ini dimulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025. &nbsp; "Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa insentif ini hanya diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan atau Rp 500.000 per hari," tutupnya.

Pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan untuk sektor pariwisata, targetkan 552 ribu karyawan.

Pemerintah Tanggung PPh 21 untuk 552 Ribu Karyawan Hotel, Restoran dan Kafe, Berlaku Oktober-Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure>KEBIJAKAN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021 sempat menjadi polemik. Beleid itu mengatur penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.  Sebagian masyarakat khawatir kebijakan tersebut membebani mereka sebagai konsumen.  PMK 6/2021 itu sebenarnya lebih ditujukan pada upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan kesederhanaan tata cara pemajakannya. Jadi, yang perlu ditekankan adalah tidak ada pemungutan pajak baru.  Pada dasarnya, rezim PPN di Indonesia sejak lama mencakup barang/jasa tersebut sebagai objek PPN. Namun, dalam implementasinya sering terdapat kebingungan maupun kendala lain yang mengakibatkan pemungutan PPN tidak optimal. Karena itu, contohnya, pemerintah kemudian mengatur bahwa kewajiban pemungutan PPN atas penjualan pulsa itu hanya sampai di distributor tingkat II.  Contoh lainnya, jasa atas penjualan/penyediaan voucer dan token listrik juga diperjelas. Termasuk menekankan bahwa PPN-nya dikenakan bukan atas nilai voucer atau tokennya, melainkan atas komisinya.  Untuk PPh, sistem di Indonesia juga berpedoman pada pengenaan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomis. Dalam hal ini, termasuk atas penghasilan yang diterima dari pelaku usaha di ekosistem penyerahan pulsa, kartu perdana, dan sebagainya. Pada kenyataannya, belum tentu seluruh pelaku usaha tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Terlebih dalam sistem self-assessment yang saat ini berlaku.  Karena itu, melalui beleid tersebut, pemerintah membuat penyederhanaan tata cara pajak dengan mekanisme withholding tax. Sejak awal tidak ada suatu sinyal untuk membebani konsumen. Ini justru membuatnya lebih adil, feasible secara administratif, dan berkepastian.  Untuk PPN, misalnya, sistem PPN di Indonesia juga mengenal mekanisme pajak keluaran-pajak masukan. Hal itu dapat mencegah harga yang meningkat berlipat-lipat. Beleid itu juga tetap dalam koridor tersebut.  Untuk PPh, yang diatur hanyalah mekanisme withholding tax. Yaitu, pembayaran pajak di muka yang nanti bisa dijadikan pengurang pajak pada akhir tahun (kredit pajak). Artinya, beban pajak tetap sama.  Beleid itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjamin kepatuhan para pelaku di ekosistem penyerahan barang/jasa tersebut demi menutup celah tax gap. Strategi menutup tax gap (potensi penerimaan yang belum bisa dipungut) ini adalah cara untuk menjamin kesinambungan fiskal dan daya tahan anggaran kita.  Polemik yang berkembang di masyarakat seharusnya menjadi catatan bagi pemerintah. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan perlu diimbangi pemerintah dengan edukasi dan sosialisasi, baik pajak secara umum maupun beberapa kebijakan secara khusus. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi lagi kebingungan dan multitafsir serta upaya untuk mendapatkan akseptabilitas publik.  *) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=38U-XfSCI4U

Sosialisasi Kebijakan dan Akseptabilitas Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk meminimalkan dampak ekonomi wabah virus korona. Salah satunya menggratiskan pajak gaji karyawan atau PPh 21.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kelonggaran tersebut akan berlaku bagi karyawan di sektor manufaktur.  ”Pada dasarnya, tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri atas beberapa hal. Mengenai PPh 21 akan ditanggung pemerintah untuk industri,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin (11/3).  Sri Mulyani berharap kebijakan tersebut bisa memberikan ruang gerak bagi industri di tengah hantaman virus korona. Bukan hanya itu, pemerintah bakal menunda pembayaran PPh pasal 22 dan pasal 25 untuk sektor manufaktur. Masa penangguhan juga berlaku selama enam bulan. ”Kemudian, PPh pasal 22, impor yang ditangguhkan juga. Untuk PPh pasal 25 juga sama, selama enam bulan untuk industri,” ungkap Ani, sapaan akrabnya.  Sebagaimana diketahui, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Sementara itu, PPh 22 adalah pajak penghasilan badan atas kegiatan impor barang konsumsi. PPh 25 atau pajak korporasi juga akan ditangguhkan atau dibayar belakangan.  Pemerintah, lanjut Ani, juga menyiapkan insentif nonfiskal seperti penghilangan larangan terbatas (lartas) untuk lebih dari 749 kode Harmonized System (HS). ”Lebih dari 50 persen dihapus.”  Hal itu bertujuan untuk mempermudah impor bahan baku bagi industri. Kemudian, pemerintah akan melakukan simplifikasi aturan impor antar kementerian. Misalnya, Kementerian Perdagangan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan tersebut akan mulai berlaku April 2020 selama enam bulan mendatang. Namun, pemerintah membuka peluang kebijakan itu diteruskan apabila dampak virus korona belum mereda. ”(Kebijakan) temporary tindakan agar memperkuat daya beli, dorong supply. Di samping itu demand side,” jelasnya.  Sektor industri manufaktur memang terpukul dengan adanya wabah virus korona. Namun, menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, pihaknya tidak khawatir asalkan ketersediaan bahan baku dalam negeri bisa tercukupi. ”Bahan baku selain ada, juga bisa didapat secara murah. Artinya, harga terjangkau sesuai dengan kondisi normal,” terangnya. Agus berharap stimulus tersebut bisa meningkatkan daya tahan industri yang tengah berjibaku menghadapi dampak akibat korona.  Pemberian stimulus itu juga merupakan respons pemerintah terhadap masukan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah lebih proaktif menangkap peluang di tengah pagebluk Covid-19. Sejumlah rencana investasi ke Tiongkok mungkin batal dan beralih ke negara-negara Asia lainnya.  Terkait upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah. Salah satunya, memberikan stimulus kepada UMKM. Bisa berupa stimulus fiskal atau moneter.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u1DE8R3YJ4o  https://www.youtube.com/watch?v=dQebKCg3-10  https://www.youtube.com/watch?v=veoVNUadukk

Minimalisasi Dampak Korona, Bebaskan PPh Karyawan Manufaktur 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pks-rilis-janji-politik-ke-4-bebaskan-pajak-penghasilan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak. PKS merilis janji ke-4, yakni program bebas pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak. PKS merilis janji ke-4, yakni program bebas pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah janji politik untuk pemilu legislatif 2019 secara bertahap disampaikan Partai Keadilan Sejahtera. Demi meraih simpati pemilih, PKS kemarin (21/2) merilis janji ke-4, yakni program bebas pajak bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris bidang Ekuintek PKS, Handy Risza di kantor DPP PKS. Menurut Handy, program ini disuarakan PKS karena prihatin atas penurunan daya beli masyarakat. Terutama dikalangan masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah. "Peningkatan upah/gaji tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi (BBM dan Tarif Tenaga Listrik)," kata Handy. Juru bicara BPN Prabowo-Sandi itu menyebut, fenomena pelemahan daya beli masyarakat tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen per tahun. Realisasi tersebut, papar dia, jauh di bawah yang dijanjikan oleh pemerintahan Joko Widodo yakni tembus level 7 persen, dan target RPJMN 2018 sebesar 7,4 persen. "PKS menganggap perlu membuat terobosan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan menengah. Antara lain dengan melakukan pemotongan pajak (tax cut) secara selektif dan targeted," ujar Handy. Handy melanjutkan, program ini diinisiasi karena PKS juga melihat populasi Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda produktif dan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kelompok ini dinilainya sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. "Sejatinya, kelompok-kelompok ini sangat potensial dalam menentukan masa depan ekonomi Indonesia, yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan bonus demografi bagi perekonomian Indonesia ke depan. Namun jika salah kelola, yang terjadi kebalikannya, Indonesia terancam terkena bencana demografi," paparnya. Handy menjelaskan, janji partainya merupakan adaptasi dari kebijakan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (PPh DTP), atas penghasilan yang selama ini diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pensiunannya. Berdasar kalkulasi PKS, kebijakan ini tidak akan membebani APBN secara signifikan karena akan terkompensasi dari sumber penerimaan lain. "Penerimaan lain akan terdongkrak oleh bergairahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang bakal meningkat, seperti sumbangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," pungkasnya. Janji PKS ke-4 ini merupakan rangkaian komitmen politik yang disuarakan PKS. Sebelumnya, PKS sudah menyampaikan tiga janji politik lain, yakni penghapusan pajak kendaraan bermotor ber-cc kecil, pemberlakuan SIM seumur hidup, dan perumusan RUU perlindungan ulama dan simbol-simbol agama. Semua itu siap dilaksanakan jika PKS mampu memenangkan pemilu 2019 nanti.

PKS Rilis Janji Politik Ke-4, Bebaskan Pajak Penghasilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rizal-ramli-menteri-ekonomi-enggak-berani-sama-yang-gede_m_.jpg" alt="Pengamat Ekonomi Rizal Ramli" width="100%">
<figcaption>Pengamat Ekonomi Rizal Ramli</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia memutuskan hanya akan menghambat impor barang konsumsi melalui instrumen kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) untuk barang-barang impor. PPh impor yang dimaksud adalah PPh Pasal 22 yang dikenakan ke badan usaha yang antara lain melakukan kegiatan impor. Pengamat ekonomi Rizal Ramli mengkritik keras kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan memberi pengaruh terhadap neraca transaksi berjalan. "Kami anggapnya ini ecek-ecek. Karena yang kena naik pajak ya lipstik, bedak baju, parfum, tasbih dan sebagainya. Karena tidak impor dari 1147 komoditi itu (kontribusinya) hanya USD 5 miliar doang. Nggak cukup dengan CAD. Karena menteri ekonominya ga berani sama yang gede-gede. 1147 itu pelakunya siapa sih? pedagang menengah kecil," ujarnya di DPR, Jakarta, Rabu (3/10). Menurut dia, seharusnya kenaikan pajak itu dilakukan untuk komoditi yang pelaku usahanya besar, seperti impor baja dari Tiongkok yang punya kontribusi USD 10 miliar. "Karena Tiongkok dumping jual baja murah ke Indonesia itu sebabkan Krakatau Steel merugi, pabrik baja di Surabaya merugi. Berani dong hadapi ini kenakan produk China tarif 25-30 persen, Amerika Serikat aja berani," tuturnya. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah lambat mengambil kebijakan sejak dua tahun silam. Hal itu mengakibatkan tren negatif perekonomian yang terjadi saat ini disebabkan oleh keterlambatan tersebut. "Kami mohon maaf sejak 2 tahun lalu pemerintah Indonesia selalu terlambat ambil langkah yang diperlukan sehingga ekonomi makro 2 tahun terakhir meningkat tapi hasilnya ekonominya stagnan di 5 persen. Buktinya kondisi udah gini dirumuskan pemerintah akan tingkatkan pajak 1.147 komoditas," tandasnya.

Rizal Ramli: Menteri Ekonomi Enggak Berani Sama Yang Gede

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarif-pajak-umkm-dipangkas-pengamat-akses-modal-harus-lebih-mudah_m_223494.jpeg" alt="Ilustrasi pelaku UMKM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku UMKM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai 1 Juli 2018, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menikmati tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) dari yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013. Pengamat Pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan supaya adil seharusnya revisi kebijakan itu harus juga memberi insentif kepada pelaku UMKM yang sudah patuh membayar pajak sebelum tarifnya direvisi. &ldquo;Saya apresiasi, tapi karena ada sensitivitas, gimana PP 46 direvisi supaya lebih adil,&rdquo; terangnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/6). Dia menerangkan, tujuan dari direvisinya tarif PPh untuk UMKM adalah meningkatkan jumlah basis pajak. Namun basis pajak yang sudah ada sebelumnya juga harus dibina. Misalnya, apabila mereka sudah mempunyai pembukuan yang baik maka bisa mendapatkan akses yang lebih mudah pula ke perbankan. Di samping itu, keutamaan dari pembukuan adalah apabila UMKM mengalami kerugian maka tidak membayar pajak. Untuk itu perlu dukungan dari para akuntan Indonesia untuk membuat standar pembukuan bagi UMKM supaya lebih mudah.&nbsp; Yustinus mengatakan adanya PP 23/2018 ini justru memberi tantangan supaya UMKM tidak terus merasa kecil. Dengan adanya&nbsp;grace period&nbsp;maka konsekuensinya adalah bisa belajar sama-sama. Memang, kata Yustinus, hal ini tidak ideal tetapi menuju ke arah yang lebih baik. &ldquo;Ini tugas kita bersama, kita dorong kebijakannya, Kemenkop ini kan seperti mati suri kalo mereka ada tugas, harus diingatkan. Lalu pemda, bagus kalo ukm dibantu pembukuan, akses permodalan, akses ke ekspor,&rdquo; pungkasnya.

Tarif Pajak UMKM Dipangkas, Pengamat: Akses Modal Harus Lebih Mudah