<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/05/Kemenkeu-2111111732.jpeg" alt="Menkeu Purbaya bebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta mulai 2026. (Nurul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Purbaya bebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta mulai 2026. (Nurul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik datang bagi para dunia usaha dan pekerja di awal 2026. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menggelontorkan insentif perpajakan berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan. Insentif tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk tahun 2026. Dalam aturan yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu, pemerintah sengaja menggelontorkan insnetif PPh Pasal 21 untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat. "Bahwa untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial pada 2026, telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal," bunyi pertimbangan aturan tersebut, dikutip Senin (5/1). Tak memberi insentif ke semua sektor, hanya ada lima kategori pekerja yang dibebaskan PPh 21. Terdiri dari para pekerja di sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, atau pariwisata. Dalam hal ini, mereka yang memperoleh bebas pajak penghasilan merupakan para pekerja yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak sebelum 1 Januari 2026. Sementara tanggal pemberi kerja terdaftar, untuk wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2026. Bagi pegawai tetap, berhak menerima insentif apabila memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, serta menerima penghasilan bruto tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10 juta per bulan. Sementara itu, syarat bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yakni menerima upah dengan jumlah rata-rata tidak lebih dari Rp 500 ribu per hari atau maksimal Rp 10 juta per bulan. Selain itu, baik pegawai tetap dan tidak tetap, tidak sedang menerima insentif PPh 21 DTP pada periode sebelumnya. "Penghasilan pegawai tertentu yang diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak termasuk penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri," tulis Pasal 4 ayat (6). &nbsp;

Menkeu Purbaya bebaskan PPh 21 bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta mulai 2026. Simak syarat dan insentif PPh 21 DTP ini

Menkeu Purbaya Bebaskan PPh 21 untuk Pekerja Gaji Rp 10 Juta Awal 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/JKT_Raker-Perdana-Menteri-Keuangan-Purbaya-Yudhi-Sadewa_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-638529062.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kanan) memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)&nbsp;Anggito Abimanyu mengatakan, skema dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026. Hingga sejauh ini, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut. "Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah," kata Anggito, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9). Namun, Anggito tidak merinci lebih lanjut progres penyusunan skema DBH PPh 21 berbasis domisili itu. Wacana tersebut sebelumnya ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Selasa (2/9). "Kami saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan yang bersangkutan," ujar Anggito saat rapat. Menurut Anggito, langkah itu bertujuan untuk memberikan keadilan dan memenuhi aspirasi daerah yang selama ini meminta keadilan pembagian pajak. Sementara PPh badan tidak mengikuti skema bagi hasil ini. "Untuk PPh badan tidak dibagihasilkan. Jadi, pemungut di mana pun itu tidak memengaruhi aspek bagi hasil pajaknya," ujar&nbsp;Anggito. Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) alih-alih menerapkan DBH PPh 21 berbasis domisili. Menurut Bhima, PTKP perlu ditingkatkan guna memberikan ruang disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi. Dengan begitu, kemampuan belanja masyarakat meningkat dan bisa menggerakkan roda ekonomi daerah secara langsung. Sebagai catatan, mengutip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), DBH PPh ditetapkan sebesar 20 persen untuk daerah. DBH itu dibagikan kepada tiga pihak, yaitu provinsi bersangkutan sebesar 7,5 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 8,9 persen, serta kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6 persen.

Anggito Abimanyu mengatakan, skema DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026.

Kemenkeu: Mulai 2026, Daerah Dapat Bagi Hasil PPh 21 Berdasarkan Wilayah Domisili Pekerja

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah memastikan tidak semua pekerja akan mendapatkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 imbas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mengatakan hanya gaji pekerja industri padat karya di bawah Rp 10 juta yang akan dibebaskan dari pajak penghasilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Pajak Penghasilan sebagai kompensasi dari kenaikan PPN 12 persen hanya untuk pekerja) industri padat karya," kata Yassierli singkat saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015440199/korupsi-di-dinas-kebudayaan-jakarta-pj-teguh-benarkan-adanya-penggeledahan-di-lantai-14-dan-15-juga-di-kantor-swasta">Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Pj Teguh Benarkan Adanya Penggeledahan di Lantai 14 dan 15, Juga di Kantor Swasta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, banyak beredar di media sosial bahwa dengan penerapan PPN 12 persen tahun depan pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta akan bebas dari pajak. Namun ternyata, pemerintah hanya menetapkan kebijakan itu untuk pekerja di industri padat karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia memastikan bahwa pembebasan pajak untuk pekerja industri padat karya ini dilakukan sebagai bentuk insentif atau stimulus imbas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari Rp4,8 juta&ndash;Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, ditulis Rabu (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, apakah pekerja di sektor selain padat karya akan dikenakan pajak penghasilan di tahun 2025?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan turunan dari terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disebutkan, hanya pekerja dengan penghasilan sebesar Rp 54 juta per tahun atau di atas Rp 4,5 juta per bulan yang tidak dikenakan pajak. Meski begitu, kepada pekerja tersebut masih diwajibkan untuk melaporkan SPT di setiap tahunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, melalui UU HPP pemerintah sendiri menerapkan tarif PPh karyawan secara progresif. Itu artinya, semakin besar penghasilan, maka makin banyak pula pajak yang akan dikenakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini ditetapkan bahwa pembayaran pajak bagi karyawan ditetapkan menjadi lima layer, berikut ini rinciannya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun akan dikenakan tarif PPh sebesar 5 persen</div> <div dir="auto">2. Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta per tahun dikenakan pajak penghasilan sebesar 15 persen</div> <div dir="auto">3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta per tahun dikenakan PPh sebesar 25 persen</div> <div dir="auto">4. Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar per tahun dikenakan pajak 30 persen</div> <div dir="auto">5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif 35 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hanya gaji pekerja industri padat karya di bawah Rp 10 juta yang akan dibebaskan dari pajak penghasilan.

Menaker Yassierli Pastikan Hanya Gaji Pekerja Industri Padat Karya Rp 10 Juta ke Bawah yang Tak Perlu Bayar Pajak Penghasilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif PPN&nbsp;12 persen. Seiring dengan berlakunya tarif baru itu, sejumlah stimulus ekonomi dirilis untuk mengompensasi kenaikan PPN. Salah satu stimulus yang diberikan yakni insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi para pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan. Artinya, para pekerja sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta per bulan akan ditanggung PPh-nya oleh pemerintah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015427858/intip-kiprah-gusrizal-mertua-kiky-saputri-yang-resmi-dilantik-jadi-ketua-dewas-kpk">Intip Kiprah Gusrizal, Mertua Kiky Saputri yang Resmi Dilantik jadi Ketua Dewas KPK</a> &rsquo;&rsquo;Dari Rp 4,8 juta&ndash;Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya,&rsquo;&rsquo; ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menggarisbawahi, kebijakan PPh ditanggung pemerintah itu berlaku untuk pekerja pada sektor padat karya. Yakni industri tekstil, sepatu, furnitur, dan industri produksi lain. &rsquo;&rsquo;Itu nanti kita lihat dengan Peraturan Menteri Keuangan,&rsquo;&rsquo; tutur dia.

Para pekerja sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta per bulan akan ditanggung PPh-nya oleh pemerintah.

PPN 12 Persen, Karyawan dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Pajak Penghasilannya Ditanggung Pemerintah Khusus Industri Padat Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/IMG20231017164018_copy_1200x782-3594178066.jpg" alt="Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR." width="100%">
<figcaption>Maket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kementerian PUPR.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi para pegawai yang bekerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya berupa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sampai 2035. &rdquo;Jadi intinya yang pindah ke sana, bekerja di sana, berdomisili di sana, PPh-nya ditanggung pemerintah,&rdquo; kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal dalam acara Roadshow Peluang Investasi IKN Nusantara seperti dilansir dari Antara, Jumat (1/12). Fasilitas tersebut diberikan tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN), namun juga berlaku untuk semua wajib pajak (WP) dengan tingkat penghasilan berapa pun asalkan bekerja di IKN Nusantara. &rdquo;PPh Pasal 21 semuanya kita kasih. Salah satu insentif ini tidak hanya untuk PNS, tapi juga untuk seluruh karyawan yang pindah ke sana,&rdquo; jelas Yon Arsal. Yon Arsal mengatakan, fasilitas perpajakan tersebut mulai berlaku jika sudah ada pegawai yang bekerja dan berdomisili di IKN Nusantara. Kebijakan itu akan terus dievaluasi lebih lanjut. Menurut dia, fasilitas bagi para pegawai diperlukan agar semakin mendorong masyarakat untuk tinggal dan bekerja di IKN Nusantara. Selain menanggung PPh pegawai di IKN Nusantara, pemerintah juga menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk beberapa transaksi di IKN Nusantara seperti pembelian kendaraan listrik (EV), persewaan bangunan di IKN Nusantara, jasa pengelolaan limbah, serta jasa konstruksi untuk pembangunan. &rdquo;PPN juga kita berikan pada prinsipnya semua fasilitas di luar juga berlaku di IKN Nusantara. Kita tambahkan fasilitas selain seperti, misalnya PPN tidak dipungut untuk electric vehicle, kemudian jasa konstruksi, dan jasa lainnya,&rdquo; ujar Yon Arsal. Lebih lanjut, Yon Arsal menyampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha di IKN Nusantara, pemerintah juga menerapkan tarif pajak 0 persen bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya di Ibu Kota (IKN) Nusantara. Fasilitas itu diberikan untuk UMKM yang mempunyai omzet sampai dengan Rp 50 miliar per tahun. &rdquo;Bagi UMKM pun kita juga berikan fasilitas PPh 0 persen untuk seluruh UMKM yang berlokasi dan berusaha di IKN Nusantara, jadi cakupannya untuk seluruh wajib pajak baik yang skala besar, menengah, atau pun kecil kita berikan fasilitas,&rdquo; papar Yon Arsal.

Pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi para pegawai yang bekerja di Ibu Kota Negara Nusantara. Salah satunya PPh ditanggung pemerintah

Pemerintah Tanggung PPh Pegawai yang Bekerja di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20221025_130603_1.jpg" alt="Ilustrasi pekerjaan pengerasan jalan dan pemasangan jembatan di kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerjaan pengerasan jalan dan pemasangan jembatan di kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Presiden Joko Widodo menetapkan PP Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.  Pemerintah berikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Berdasar pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN Nusantara diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.  ”Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk nilai penanaman modal paling sedikit Rp 10 miliar (sepuluh miliar rupiah),” sebagaimana dikutip dari salinan PP Nomor 12 Tahun 2023 seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/3).  Penanaman modal yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud merupakan penanaman modal di bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. Yakni meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi, dan bidang usaha lain.  Untuk penanaman modal dalam infrastruktur dan layanan umum yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak meliputi pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pengoperasian jalan tol, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut, pembangunan dan pengoperasian bandar udara.  Kemudian pembangunan dan penyediaan air bersih, pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan, pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota, pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran, pembangunan dan pengelolaan air limbah, pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah, pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi (industrial and science park).  Lalu pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat, penyediaan transportasi umum, pembangunan dan pengoperasian terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang, dan pembangunan dan pengoperasian stadion/sarana olahraga.  Untuk penanaman modal kategori bangkitan umum meliputi pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (mal), penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang, penyediaan fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (battery charging).  Bidang usaha lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 berupa budi daya pertanian dan/atau perikanan perkotaan, industri dan/atau rekayasa industri bernilai tambah, industri perangkat keras (hardware dan/atau perangkat lunak atau software), jasa perdagangan, jasa konstruksi, jasa perantara real estate, dan jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.  ”Pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diberikan sebesar 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang,” menurut pasal 29 PP Nomor 12 Tahun 2023.  Jangka waktu pengurangan pajak tersebut bagi investor yang masuk ke IKN diberikan mulai dari 10 hingga 30 tahun. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan di IKN Nusantara diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pemerintah Beri Pengurangan Pajak ke Investor Domestik yang Masuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terpengaruh-politik-kampret-dan-cebong-tetap-patuh-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak" width="100%">
<figcaption>Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemerintah telah memperbarui batas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau karyawan dari semula Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 5 juta per bulan. Itu artinya, pekerja dengan gaji minimal RP 5 juta dalam sebulan akan terkena PPh. Aturan ini berlaku mulai Januari 2023 sesuai dengan periode Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2022. Sementara itu dengan hadirnya aturan baru ini, pekerja dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tak lagi dikenakan PPh atau menjadi PTKP atau penghasilan karyawan yang tidak terkena pajak. Dalam aturan yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Desember 2022 ini persentase pengenaan pajak PPh berdasarkan Pasal 21 masih sama, yaitu sebesar 5 persen. Dalam aturan baru ini, hanya batas PTKP yang berubah. Untuk diketahui, kebijakan baru ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. "Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun," tulis PP Nomor 55 Tahun 2022 tersebut. Secara lengkap, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibagi menjadi lima layer. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif pajak PPh sebesar 5 persen. Dengan demikian, untuk pegawai dengan gaji Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta per tahun, pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara adalah Rp 300.000 per tahun alias Rp 30.000 dalam sebulan. Pajak penghasilan sendiri dipotong pemerintah melalui perusahaan pemberi kerja dari gaji karyawan. Hitungannya yakni gaji dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lalu dikalikan dengan tarif progresif pajak PPh Pasal 21. Sebagai contoh, Rp 60 juta per tahun dikurangi Rp 54 juta yaitu Rp 6 juta dan dikalikan 5 persen sehingga hanya Rp 300.000 setahun. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan tarif pajak PPh 15 persen. Ketiga, penghasilan lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif pajak PPh yang dikenakan 25 persen. Keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak PPh sebesar 30 persen. Terakhir, layer kelima, penghasilan di atas Rp 5 miliar dibandrol tarif pajak PPh sebesar 35 persen. Tak hanya PPh, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur terkait batas peredaran bruto atau omzet yang bebas dari pajak. Berdasarkan Pasal 60 PP tersebut, UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenai PPh. Itu artinya, para UMKM pribadi hanya perlu membayar pajak jika omzet per tahunnya di atas Rp 500 juta. (*) &nbsp;

Simak Aturan Baru, Penghasilan Rp 4,5 Juta Per Bulan Tak Lagi Kena PPh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan pajak penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berpihak kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.  “Untuk sisi pajak penghasilan ini, kita memang ingin berpihak kepada masyarakat berpenghasilan yang lebih rendah,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (25/3).  Berdasarkan UU HPP terbaru, tarif PPh orang pribadi sebesar 5 persen berlaku untuk lapisan penghasilan kena pajak senilai Rp 0 hingga Rp 60 juta. Bukan hingga Rp 50 juta seperti yang berlaku sebelumnya.  UU HPP juga menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tarif pajak sebesar 35 persen untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas Rp 5 miliar. Dalam UU HPP, terdapat perubahan tarif dan bracket PPh orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan.  Menurut Suahasil, perubahan bracket tarif PPh Orang Pribadi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi lebih.  “Dengan cara seperti ini, yang miskin, yang penghasilannya lebih rendah, bayar pajak lebih rendah. Yang memang kaya dan berkemampuan akan bayar pajak lebih tinggi, bahkan sampai dengan bracket tarif pajak Rp 5 miliar ke atas,” kata dia.  Lebih lanjut, Suahasil menilai perubahan dalam UU HPP ini untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, sistem perpajakan itu harus netral, harus efisien, harus stabil, memberikan kepastian, harus sederhana, harus efektif, dan fleksibel.  "Artinya yang kaya bayar lebih banyak daripada yang kurang kaya. Yang miskin ya harusnya malah nggak bayar. Kita kasih bantuan yang sehat, yang efektif, dan bertanggung jawab,” ujar Suahasil.  Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak Indonesia untuk ketaatannya membayar pajak di dalam rangka bersama-sama membangun Indonesia. “Negeri ini kalau yang bayar pajak bukan kita ya siapa lagi yang mau bayar pajak. Jadi Ibu Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi dari kami yang bertugas mengumpulkan pajak, mengelola keuangan negara, mendapatkan penerimaan pajak dari Ibu Bapak pelaku usaha," terangnya.  "Kami siap untuk terus fleksibel. Pada saat diperlukan, kami memberikan relaksasi, pengurangan, insentif. Pada saat normal, kita bersama-sama menuju normalisasi,” tandas dia.

PPh Kini Berpihak Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bapake_1.jpg" alt="Tangkapan layar Siboen Natural. (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Siboen Natural. (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>KERINGAT Siswanto tercurah untuk ikut memperbaiki taraf ekonomi penduduk Desa Kasegeran. Sejauh ini tidak ada bantuan dari pemerintah setempat bagi para naravlog YouTube seperti dirinya. Kendati demikian, sebagai warga negara yang baik, pemilik Bengkel Siboen Baru itu menyatakan siap membayar pajak penghasilan (PPh).  ”Mau dipajakin atau tidak, terserah. Toh, tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Siswanto pada Rabu (8/9). Saat ini dia menerima penghasilan sekitar Rp 125 juta dari YouTube. Pemilik 10 kanal dengan 1,2 juta subscriber di Siboen Chanel itu memang tidak pernah menutup-nutupi pendapatannya. Dia juga tidak gentar dipajaki.  Kejujuran Siswanto itu menuai perhatian Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Dia juga mengapresiasi kegigihan Siswanto alias Siboen dalam memberdayakan desanya. Menurut dia, menjadi YouTuber adalah terobosan positif di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi Covid-19. Menurut Eko, Siswanto berhasil melakukan digitalisasi di desanya. Padahal, langkah itu tidak mudah. ”Bisa jadi, internet di desa terbatas. Listrik juga terbatas. Atau, ada kendala lain,” paparnya.  Kegigihan yang berbuah kesuksesan itu, kata Eko, seharusnya diganjar dukungan. Insentif, misalnya. Apalagi, pada masa-masa sulit mereka saat berjuang, pemerintah setempat tidak pernah hadir. ”Sebelum dipajakin, seharusnya mereka menerima insentif,” terangnya kemarin (11/9).  Insentif pemerintah bisa diwujudkan dalam bantuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki jaringan internet, mengajarkan manajemen keuangan, dan memberikan asuransi. ”Peningkatan kapasitas mungkin bisa dilakukan dengan menggandeng YouTuber profesional untuk mengajar,” jelasnya.  Manajemen keuangan, menurut Eko, juga penting. Apalagi, pendapatan yang berkaitan dengan dunia digital tidaklah menentu selama pandemi. Naravlog YouTube bisa sangat terkenal tahun ini. Namun, pamor mereka bisa lindap tahun depan. ”Nah, tentu pemerintah bisa membantu lewat manajemen keuangan atau memperkenalkan asuransi biar mereka tetap sejahtera,” ujar Eko.

Sebelum Kenai Pajak, Beri Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) hingga 35 persen. Hal itu tersebut sesuai dengan rencana reformasi perpajakan. Aturan tersebut hanya berlaku bagi para orang kaya di Tanah Air.  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, struktur peningkatan tarif PPh tersebut diantaranya dikenakan bagi wajib pajak (WP) dengan penghasilan Rp 5 miliar per tahun ke atas akan terkena tarif 35 persen. Sehingga Sri Mulyani yakin, masyarakat yang terkena kenaikan tarif tersebut hanya sedikit.  "Itu hanya sedikit sekali orang di Indonesia yang masuk dalam kelompok itu, mayoritas masyarakat kita masih tidak berubah dari sisi bracket atau tarifnya," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/5).  Sebelumnya, rencana ini juga sudah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh OP. Tujuannya, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.  Sri Mulyani berharap, melalui peningkatan kualitas basis data maka penggalian potensi dan peningkatan administrasi pengelolaan PPh OP akan optimal.  Tarif PPh OP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 UU menetapkan ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.  Sebagai informasi, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh sebesar 5 persen. Di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15 persen.  Di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta dikenakan tarif PPh sebesar 25 persen. Dan penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30 persen.

Siap-siap, Orang Berpenghasilan di Atas Rp 5 Miliar Kena PPh 35 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak penghasilan

Berita Terkini