<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/WEBINAR-BJB2.jpeg" alt="Webinar Digital Banking yang digelar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) mengupas potensi dan tantangan ekonomi ke depan memaksimalkan teknologi digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Webinar Digital Banking yang digelar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) mengupas potensi dan tantangan ekonomi ke depan memaksimalkan teknologi digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Salah satu hal yang kerap membuat banyak orang malas menunaikan kewajiban membayar setoran pajak adalah karena mekanismenya yang dianggap kurang praktis. Bagaimana tidak, para wajib pajak mesti mendatangi kantor pembayaran pajak dan berlama-lama mengantre sebelum menggugurkan kewajibannya. Niat baik berkontribusi terhadap negara bisa-bisa terganjal dengan setumpuk tahapan prosedural yang membebani.praktis  Pertaruhan kehilangan tenaga dan waktu menjadi risiko paling memberatkan bagi para wajib pajak. Pasalnya, waktu operasional pelayanan pajak lazimnya berbarengan dengan jam kerja kantor. Kondisi ini membuat sebagian besar wajib pajak yang berstatus sebagai pekerja kantoran tak memiliki banyak waktu. Imbasnya, muncul kebiasaan menunggu pembayaran pajak hingga masa menjelang jatuh tempo di antara pekerja. Tak jarang pula, setoran retribusi dilakukan sambil mencuri waktu di sela tumpukan pekerjaan.  Karena itu, kebutuhan akan pelayanan pembayaran pajak yang praktis dan cepat menjadi sesuatu yang niscaya. Jika kebutuhan tersebut tak difasilitasi, bukan tak mungkin angka setoran pajak dapat tergerus seiring berjalannya waktu. Karena, salah satu faktor yang ikut mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak tidak melulu mengacu pada kepatuhan wajib pajak, namun juga kemudahan yang ditawarkan.  Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, terobosan inovasi mutlak harus dilakukan. Salah satu langkah inovasi pembayaran pajak ini telah dilakukan bank bjb, di mana perusahaan memiliki berbagai kanal pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan elektronik, termasuk melalui aplikasi transaksi digital bjb DIGI.  Rumah aplikasi bjb DIGI ini menyediakan fitur pembayaran pajak, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi jenis pajak paling dikenal. Selain itu, pengguna juga dapat memanfaatkan aplikasi bjb DIGI untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PJDL.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BJB.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bank bjb sediakan fasilitas digital untuk pembayaran pajak. (Istimewa)  Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan keandalan fasilitas pembayaran bank bjb ini sudah teruji. bank bjb adalah perbankan pionir yang membidani kelahiran pembayaran pajak di tanah air. Salah satu produk hasil inovasinya, yakni pembayaran PKB online e-Samsat bahkan telah diadopsi untuk diterapkan secara nasional.  "bank bjb memiliki rekam jejak yang sangat baik di sektor inovasi pelayanan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen perusahaan untuk senantiasa berinovasi demi menjawab tantangan zaman dan menyediakan solusi bagi kebutuhan transaksi masyarakat. Pengembangan rumah aplikasi bjb DIGI untuk menunjang segala kebutuhan transaksi, termasuk setoran segala jenis pajak secara digital adalah bukti dari komitmen tersebut," kata Widi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7).  Dengan menggunakan aplikasi bjb DIGI, para wajib pajak tak perlu lagi repot-repot mendatangi kantor pajak untuk menuntaskan kewajibannya. Selain itu, wajib pajak juga bisa terhindar dari antrean yang dapat memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. Kelebihan lainnya, pembayaran pajak lewat bjb DIGI bisa dilakukan 24 jam nonstop.  Langkah-langkahnya, wajib pajak nasabah bank bjb tinggal membuka opsi pajak/retribusi pada menu bjb bayar dalam aplikasi bjb DIGI. Di sana, terdapat opsi pembayaran PKB, PBB, BPHTB dan PJDL untuk dipilih sesuai jenis pajak yang akan dibayar. Setelahnya, wajib pajak hanya perlu menginput data yang tertera pada berkas pajak. Pembayaran pun selesai dilakukan. Setoran pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui ATM, teller bank bjb, atau gerai modern yang sudah bekerja sama. Khusus untuk PKB, wajib pajak dapat melakukan pencetakan STNK di kantor bank bjb, Samsat dan sejumlah Polsek.  Fasilitas pembayaran pajak via bjb DIGI ini bisa dimanfaatkan nasabah bank bjb secara maksimal. Pembayaran PKB via bjb DIGI dapat dinikmati secara nasional setelah diintegrasikan dengan program Samsat Online Nasional (Samolnas) Mabes Polri. Sedangkan pembayaran pajak lainnya bisa dinikmati di sejumlah provinsi dengan kualitas pelayanan prima. bank bjb juga akan terus melakukan perluasan pelayanan demi memberikan pengalaman terbaik kepada nasabah sekaligus mendorong pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi.  "Kami menyadari dana pajak dari masyarakat ini merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah. Karena itu, kami akan terus mendorong berbagai upaya optimalisasi serapan pajak sebagai salah satu strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi terbaik akan terus dipersembahkan perseroan agar dapat senantiasa memanjakan nasabah sehingga mereka terdorong untuk memanfaatkan secara optimal fasilitas transaksi bank bjb," kata dia.  Kehadiran inovasi layanan transaksi lainnya dari bank bjb patut ditunggu. Tawaran kepraktisan dan kemudahan yang dalam setiap inovasi, khususnya di sektor pembayaran pajak, menjadi jawaban nyata atas kebutuhan masyarakat yang semakin didera dahaga akan kecepatan. Pemanfaatan aplikasi bjb DIGI sebagai solusi mumpuni segala kebutuhan transaksi juga harus dioptimalkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

bjb DIGI, Solusi Digital Setoran Segala Jenis Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wapres-budiono.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi warga kehormatan Jakarta. Adanya aturan ini, maka satu rumah tinggal yang tidak digunakan sebagai tempat usaha milik orang-orang yang dianggap berjasa akan dibebas pajakan.  Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2019, yang ditandatangani April lalu. Dalam aturan ini disebutkan, warga kehormatan Jakarta itu meliputi guru, dosen, tenaga pendidik serta pensiunan, termasuk juga veteran, penerima gelar pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan presiden, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, hingga mantan presiden, mantan wakil presiden serta mantan gubernur, dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin Jakarta.  “PBB gratis bagi warga kehormatan hanya untuk rumah pertama yang ditinggali. Jika mereka memiliki rumah ke dua tetap dikenakan pajak,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (30/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/WhatsApp-Image-2019-11-06-at-21.49.54-457x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pembebasan PBB-P2 juga berlaku sampai tiga generasi. Kecuali, untuk ASN dan purnawirawan yang hanya berlaku hingga dua generasi saja. “Artinya, sampai dengan anak mereka masih bisa menempati rumah peninggalan orangtuanya tanpa terkena beban PBB,” imbuhnya.  Menurut Anies, pemberlakuan kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov DKI Jakarta kepada para warga yang telah berjasa kepada negara, atau mereka yang telah membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Ia tak ingin ada orang yang telah berjasa namun tidak mendapat balasan setimpal dari pemerintah.  “Sebenarnya sederhana sekali. Kita sekarang kalau mengucapkan terima kasih menyampaikan apresiasi pada sebuah profesi yang menjadikan bangsa ini maju, ya sampaikan terima kasih. Tidak usah tanya dulu, anda sudah kaya atau belum kaya,” jelasnya.  Anies mencontohkan rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang sempat dipungut PBB-P2 sebesar Rp 180 juta per tahun. Padahal, almarhum Bang Ali sangat berjasa dalam membangun dan menata ibu kota. Sepak terjangnya pun terbilang legendaris, bahkan bisa dibilang sebagai pembaharu bagi cetak biru pembangunan Jakarta.  Selain itu, saat ini di Jakarta masih banyak keluarga para perintis kemerdekaan yang tak lagi tinggal di rumah mereka, karena besarnya beban PBB yang harus anak-cucu mereka tanggung. Begitu juga anak dan cucu mantan presiden dan wakil presiden RI yang belum tentu bisa membayar PBB-P2.  “Ada juga rumahnya Pak Adam Malik di Menteng yang sudah tidak lagi digunakan keluarganya. Rumahnya Bung Hatta itu, semua anak cucunya harus menanggung pajaknya. Sama dengan gubernur dan wakil gubernur,” paparnya.  Diberlakukannya kebijakan ini nyatanya masih menimbulkan perdebatan, karena dianggap berpotensi mengurangi potensi penerimaan pajak DKI Jakarta. Rerkait itu, Anies menjamin pendapatan daerah tidak akan kurang dengan adanya program penggratisan PBB-P2. Menurutnya, potensi pendapatan pajak DKI saat ini masih dalam taraf aman, apalagi saat ini Pemprov DKI Jakarta sudah meluncurkan fiscal cadaster.  “Program ini amat penting karena kita akan memiliki data yang lengkap mengenai bukan hanya PBB, tapi juga pajak-pajak yang lain,” ucap Anies. Fiscal cadaster sendiri merupakan sebuah sistem pendataan dan pengumpulan informasi dan objek-objek pajak secara lebih detail dan berdasarkan kenyataan di lapangan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/mutia-hatta.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi Meutia Farida Hatta Swasono mendapatkan pembebasan PBB-P2 dari Pemprov DKI Jakarta. (Dok BPRD DKI Jakarta)  Sementara itu, Salah satu penerima pembebasan PBB-P2, profesor Meutia Farida Hatta Swasono merespons positif kebijakan ini. Putri mantan Wakil Presiden RI dan Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta ini sudah menerima surat dari Badan Pajak dan Retribusi Provinsi DKI Jakarta untuk rumah peninggalan mendiang ayahnya.  Bagi Meutia, rumah peninggalan ayahnya menyimpan kenangan manis dan menjadi saksi bisu sebuah perjuangan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Rumahnya mendatangkan mimpi dan munculnya ide tentang Indonesia merdeka yang terpikir dan kemudian terucap oleh ayahnya.  “Ini merupakan suatu penghargaan dari Pak Gubernur kepada orangtua kami yang sudah berjasa bagi negara dan kami sangat menghargai itu,” kata dia.

Anies Bebaskan PBB Bagi Warga Kehormatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/waduh-30-persen-pns-nunggak-pajak_m_164105.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekitar 30 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Subang masih menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Padahal, dalam dua tahun terakhir pemerintah terus menggenjot pendapatan dari sektor pajak. "Dari 125 ribu warga Kecamatan Subang, diantaranya terdapat PNS. Nah sebanyak 30 persen PNS yang tinggal di kota Subang menunggak PBB," ujar Camat Subang, Wawan Gunawan, kemarin (19/10). Wawan mengaku, selama ini pendapatan PBB di Kecamatan Subang menjadi yang terbesar dibanding kecamatan lain di Kabupaten Subang. Dengan alasan tersebut, pihaknya mendesak agar pembayaran PBB dilakukan tepat waktu. Masih menurut Wawan, pada tahun 2016, pendapatan PBB kota Subang mencapai 46 persen. Pada tahun 2017 ini, hingga bulan Oktober, pendapatan dari sektor PBB baru mencapai 47 persen atau sekitar Rp 1,2 miliar. "Kita targetkan (tahun 2017) bisa mencapai 100 persen. Baru kali ini bisa mendapatkan PBB sebesar itu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin," tandasnya. Wawan pun mengimbau agar warga kota Subang membayar PBB tepat waktu. Menurut Wawan, selama ini penagihan PBB bukan tanpa kendala. Saat ini banyak warga membayar PBB melalui kolektor di kelurahan. Namun saat ditagihkan kepada kolektor, mereka mengklaim belum ada pembayaran dari warga. "Masalah ini sering terjadi. Selain itu sepertinya kesadaran warga membayar PBB tepat waktu masih kurang," tuturnya kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group). Lanjut Wawan, Kecamatan Subang terdiri dari 8 kelurahan. Setiap kelurahan memiliki 2 orang kolektor PBB. Pendapatan PBB terendah terdapat di Kelurahan Parung. Sementara pendapatan PBB tertinggi terdapat di Kelurahan Karanganyar. "Untuk menghindari permasalahan tersebut, kita anjurkan warga langsung membayarkan PBB ke Kantor Pos," tandasnya. Sementara itu Lurah Karanganyar, Alex Nursalam menambahkan, selama ini pihaknya sudah meminimalisir tunggakan PBB dengan cara penyebaran SPPT secara langsung ke masyarakat. Dengan acara ini diharapkan bisa langsung melakukan pembayaran melalui tempat-tempat yang sudah ditunjuk. "Kita sebar SPPT sehingga PBB bisa langsung dibayarkan. Selain itu juga untuk meminimalisir adanya permasalahan (tunggakan) warga tersebut," pungkasnya.

Waduh, 30 Persen PNS Nunggak Pajak

pajak pbb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak pbb

Berita Terkini

bjb DIGI, Solusi Digital Setoran Segala Jenis Pajak

Anies Bebaskan PBB Bagi Warga Kehormatan

Waduh, 30 Persen PNS Nunggak Pajak

Download Aplikasi JawaPos.com