<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/pacuan-kuda-3947604891.jpg" alt="Chief Delegate Indonesia untuk ARC ke-40, Aryo Djojohadikusumo (kanan) mewakili Indonesia dalam ARC di Sapporo, Jepang, menunjukkan olah raga pacuan kuda di Tanah Air makin berkembang. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chief Delegate Indonesia untuk ARC ke-40, Aryo Djojohadikusumo (kanan) mewakili Indonesia dalam ARC di Sapporo, Jepang, menunjukkan olah raga pacuan kuda di Tanah Air makin berkembang. (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia menjadi satu dari 40 negara yang berpartisipasi dalam Asian Racing Conference (ARC) ke-40 di Sapporo Jepang yang berlangsung pada 27 Agustus-1 September 2024. Acara di Sapporo Convention Center, Jepang, yang dihadiri lebih dari 800 delegasi ini banyak menyoroti perkembangan pesat dan tantangan industri pacuan kuda global.&nbsp;</p> <p>Chief Delegate Indonesia untuk ARC ke-40, Aryo Djojohadikusumo mengaku bangga dapat hadir dan diundang dalam acara tersebut. "Pacuan kuda tidak hanya menjadi olah raga dan budaya Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pacuan kuda juga menjadi salah satu olah raga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Sumut-Aceh yang akan diselenggarakan mulai 8-20 September 2024," kata Aryo dalam keterangan resminya,&nbsp;dikutip Senin (2/9).</p> <p>Konferensi ARC memiliki sejarah panjang dalam perkembangan industri pacuan kuda di dunia. Konferensi yang pertama kali dilaksanakan di Tokyo, Jepang, sejak tahun 1960 ini merupakan salah satu <em>event</em> internasional utama dalam kalender Asian Racing Federation (ARF) yang saat ini beranggotakan 28 federasi pacuan kuda.</p> <p>Aryo menjelaskan, beberapa tantangan yang dihadapi industri pacuan kuda secara global antara lain terkait situasi ekonomi, peningkatan kompetisi dari <em>event</em> <em>sportainment</em> lain, sampai perubahan perilaku konsumen. Khusus peluang Indonesia, Aryo juga menyoroti potensi besar pasca pembongkaran fasilitas lapangan pacuan kuda yang sangat terkenal di Singapura, seiring kebutuhan tanah negara untuk perumahan rakyat.</p> <p>"Pelaku industri pacuan kuda di Indonesia harus lebih berkolaborasi dan berinovasi untuk menghadapi tantangan dan potensi pasar tersebut," tegas Aryo.</p> <p>Konferensi ARC tahun ini juga membahas berbagai isu di era digital. Era digital dipercaya telah merevolusi cara penggemar terhubung dengan olah raga.</p> <p>Koneksi digital ini memungkinkan adanya hubungan dua arah dimana penggemar dapat merasa langsung didengarkan dan dihargai. Oleh karenanya, penting bagi pelaku industri olah raga pacuan kuda untuk bisa menavigasi kolaborasi dan inovasi dalam era digitalisasi seperti saat ini.&nbsp;</p> <p>Aryo menyampaikan bahwa konferensi ini sangat baik sebagai sebuah platform bagi para pemangku kepentingan untuk lebih berkolaborasi demi kemajuan industri pacuan kuda Asia dan khususnya di Indonesia. "Bagaimana <em>science</em>, teknologi dan <em>research</em> dapat meningkatkan potensi industri pacuan, dan dalam konferensi ini, kita bisa membahas dan berdiskusi bersama untuk mendapatkan solusi dan inovasi menghadapi tantangan di industri pacuan kuda, khususnya terkait penggunaan <em>artificial intelligence</em>," katanya.</p> <p>"Industri pacuan kuda di Indonesia harus kolaboratif dan inovatif menghadapi perkembangan industri di kancah global," imbuhnya.</p> <p>Dalam konferensi ini juga dilakukan studi banding ke lokasi seperti Shadai Stallion Station dan Nothern Farm, pusat-pusat pengembanganbiakan kuda pacu di Jepang. Jepang sudah sangat terkenal dengan industri pengembangbiakan kuda pacu kelas dunianya.</p> <p>Salah satu hasil dari industrinya adalah seekor kuda bernama Equinox yang mendapatkan gelar Kuda Pacu Terbaik versi Longines di 2023. Dalam kesempatan tersebut, Aryo juga menyampaikan secara langsung kepada Winfried Engelbrecht-Bresges selaku Chairman Asian Racing Federation (ARF) mengenai industri pacuan kuda di Indonesia yang sudah berubah dan berkembang pesat.</p> <p>Indikasi perkembangan tersebut antara lain dengan digelarnya dua <em>event</em> pacuan kuda tahun ini di Bantul,&nbsp;Jogjakarta yang dilaksanakan oleh Sarga. Banyak penggemar pacuan kuda dari generasi muda yang hadir dan sangat antusias dalam menghadiri acara pacuan kuda tersebut.</p> <p>Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar mengingat penduduk Indonesia saat ini didominasi anak muda. Sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2020 mencatat, jumlah Generasi Z (lahir 1997-2012) di Indonesia mencapai 74,93 juta jiwa&nbsp; atau 27,94 persen dari populasi.</p> <p class="class-paragraph">Adapun Milenial (lahir 1981-1996) berjumlah 69,38 juta jiwa atau setara 25,87 persen dari populasi. Sementara Generasi X (1965-1980) tercatat 58,65 juta jiwa atau setara 21,88 persen dari populasi.</p> <p>Winfried Engelbrecht-Bresges selaku Chairman ARF pun mengapresiasi perkembangan pacuan kuda di Indonesia. Menurut dia, data demografi penonton kuda di Asia mayoritas (sekitar 43 persen) adalah di atas 55 tahun dan ini menjadi sebuah tantangan yang dibahas dalam konferensi ARC. Chairman ARF menyampaikan pentingnya keterlibatan penggemar dan kebutuhan untuk menarik generasi muda agar menikmati <em>event</em> olahraga pacuan kuda sejak usia dini yang nantinya diharapkan dapat menciptakan minat terhadap olah raga tersebut.</p> <p>Perkembangan pesat industri pacuan kuda di beberapa negara Arab juga menjadi sorotan utama dalam konferensi ARC. Mohammad Saeed Al Shehhi dari Otoritas Balap Emirates, berbicara tentang revolusi dan kekuatan pacuan kuda di Uni Emirat Arab.</p> <p>"Dubai memiliki beberapa balapan terbaik, dan balapan adalah cara yang bagus untuk memasarkan negara dan memasarkan gaya hidup negara tersebut," katanya.</p> <p>Tom Ryan, Direktur Strategi Jockey Club Arab Saudi, menegaskan bahwa semua metrik mengarah ke arah yang tepat untuk pacuan kuda di negara dan kawasan tersebut. "Kami benar-benar mendorong kemajuan dalam semua hal demi kemajuan industri pacuan kuda di Arab Saudi," tegasnya.</p> <p>Tom Ryan mengatakan mereka telah melakukan banyak hal besar dengan acara pacuan kuda Saudi Cup. Dia juga berbicara tentang rencana pembangunan arena pacuan kuda baru di Qiddiya.</p>

Indikasi perkembangan tersebut antara lain dengan digelarnya dua event pacuan kuda tahun ini di Bantul, Jogjakarta yang dilaksanakan Sarga.

Industri Pacuan Kuda Global Makin Menggeliat, Indonesia Kirim Delegasi di ARC ke-40 di Sapporo Jepang

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Bamsoet.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyosialisasikan aturan pajak natura kepada setiap pimpinan kantor di Indonesia secara detail dan komprehensif.</p> <p>Bamsoet mengatakan hal tersebut merespons atas penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.</p> <p>"Meminta Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, menyosialisasikan aturan tersebut kepada pimpinan tiap kantor di seluruh Indonesia secara detail dan komprehensif agar pihak kantor dapat segera menyesuaikan diri dan mengikuti aturan tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, (10/7).</p> <p>Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenkeu untuk memastikan pengawasan terhadap implementasi aturan natura secara masif. Hal tersebut untuk mencegah keterlambatan atau mangkirnya pihak perkantoran dalam pembayaran pajak.</p> <p>"Hal itu guna mencegah kantor yang terlambat atau tidak membayar pajak fasilitas kantor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut," kata dia.</p> <p>Bamsoet mengatakan bahwa Kemenkeu perlu meminta kepada pihak perkantoran untuk menghormati dan mematuhi aturan natura tersebut.</p> <p>"Dengan memastikan pembayaran pajak terhadap fasilitas kantor yang telah ditentukan dalam aturan tersebut, dapat dilakukan tepat waktu," terang Bamsoet.</p> <p>Kemenkeu, kata&nbsp;Bamsoet, juga perlu meminta pihak perkantoran segera menyusun daftar fasilitas kantor yang dikenai pajak sesuai dengan aturan natura.</p> <p>"Kemenkeu meminta pihak kantor berkomitmen untuk disiplin membayar pajak tepat waktu terhadap fasilitas kantor tersebut," imbuh Ketua MPR.</p> <p>Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan aturan pajak natura melalui PMK Nomor 66 Tahun 2023 guna memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pemberi natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai mulai 1 Juli 2023.</p> <p>"Namun, penerapan pajak natura sangat memperhatikan nilai kepantasan yang diterima oleh karyawan sehingga natura dan/atau kenikmatan dalam jenis dan batasan nilai tertentu dikecualikan dari objek PPh," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (5/7).</p>

Ketua MPR Bamsoet juga meminta Kemenkeu untuk memastikan pengawasan terhadap implementasi aturan pajak natura secara masif.

MPR Soroti Pemberlakuan Pajak Natura, Terutama Soal Sosialisasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penerimaan-capai-target-ini-pr-pr-yang-harus-dituntaskan-rezim-jokowi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara terbesar dalam APBN 2018</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal tersebut positif untuk mendongkrak tax ratio. Meski dalam penerapannya, wajib pajak perusahaan dinilai akan membutuhkan proses adaptasi administratif.</p> <p>Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani mengatakan, para pelaku pengusaha sudah menunggu cukup lama aturan itu sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).</p> <p>Menurut Ajib, adanya perincian apa saja yang dikecualikan dan batasannya akan memperjelas dan mempermudah pengklasifikasiannya. Namun, lanjut Ajib, yang harus menjadi catatan adalah pihak pemberi kerja harus cermat dalam menghitung dan merencanakan pemberian natura dengan adanya batasan-batasan yang dicantumkan dalam aturan tersebut.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Terlihat sederhana, tapi praktiknya menambah pekerjaan bagi bagian akuntansi dan pajak untuk lebih teliti membukukannya,&rsquo;&rsquo; ujar Ajib.</p> <p>Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, jika dilihat dalam kerangka yang lebih luas, penerapan pajak natura adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendongkrak tax ratio. Selama beberapa tahun belakangan, tax ratio berada pada level yang relatif rendah.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Karena itu, sebelum penerapan pajak natura ini, beberapa reformasi perpajakan dilakukan pemerintah. Termasuk di dalamnya tax amnesty jilid pertama dan yang kedua dalam bentuk program pengungkapan sukarela,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf.</p> <p>Lebih lanjut, Yusuf menuturkan, ketika data administratif sudah didapatkan otoritas pajak melalui reformasi perpajakan sebelumnya, pemerintah masuk dalam bentuk beragam kebijakan pajak baru, termasuk pajak natura.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Harapannya dengan adanya pajak natura ini, penerimaan pajak, terutama yang diberikan dari pos pajak penghasilan, itu relatif mengalami peningkatan. Sebab, beberapa pos pajak penghasilan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif kecil proporsinya dibandingkan pajak pertambahan nilai katakan lah,&rsquo;&rsquo; urai Yusuf.</p> <p>Dia menambahkan, di sisi lain, penerapan pajak natura juga mengakomodasi prinsip keadilan dalam perpajakan. Artinya, kelompok wajib pajak yang mendapatkan fasilitas lebih baik dan lebih banyak dibebani sebuah kewajiban dalam bentuk pajak.</p> <p>Selanjutnya, Yusuf memberikan catatan mengenai pelaporan administratif pada tahun berikutnya. &rsquo;&rsquo;Karena sifat pajak ini baru dan juga akan dilaporkan bersama objek pajak lama dalam pos pajak penghasilan karyawan, saya menduga dibutuhkan waktu bagi wajib pajak perusahaan terutama untuk mempelajari kewajiban pajak natura ini,&rsquo;&rsquo; urainya.</p> <p>Dengan begitu, beberapa perusahaan, sambung Yusuf, tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dalam pelaporan administratif pajak natura tahun depan. &rsquo;&rsquo;Karena itu, menurut saya, kewajiban yang sifatnya denda administratif misalnya karena kesalahan ataupun keterlambatan dari pelaporan pajak ini juga bisa dikecualikan terlebih dahulu, sekali lagi untuk mengakomodasi proses transisi dari penerapan pajak natura,&rsquo;&rsquo; ujar Yusuf. <strong>(agf/c7/ttg)</strong></p>

Kalangan pengusaha menyambut baik terbitnya aturan pelaksana pajak natura dan kenikmatan. Pengamat ekonomi juga menilai hal itu positif.

Pajak Natura Bakal Efektif Dongkrak Tax Ratio

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak natura kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dikecualikan karena natura atau kenikmatan yang diperoleh PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atas Diperoleh dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari APBN maupun APBD dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011735505/artis-terima-barang-endorsement-kini-dikenakan-pajak-natura-begini-aturannya">Artis Terima Barang Endorsement Kini Dikenakan Pajak Natura, Begini Aturannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa," bunyi pasal 4 dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti mempertegas bahwa pajak yang dikenakan kepada PNS bukanlah pajak natura melainkan pajak lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari APBN itu memang ada mekanismenya sendiri. Ketika itu dianggarkan, untuk pajaknya itu sudah dihitung tersendiri lah intinya, jadi memang bukan dari natura ini," tegas Dwi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011735383/kendaraan-hingga-bingkisan-dari-kantor-bebas-pajak-natura-berikut-daftar-lain-yang-dikecualikan">Kendaraan hingga Bingkisan dari Kantor Bebas Pajak Natura, Berikut Daftar Lain yang Dikecualikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh meliputi Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai di kantor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Seperti, tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan/atau olahraga tidak termasuk golf, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Seperti pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk asal kapal dan sejenisnya, dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi atau bencana nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.</div>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak natura kepada PNS/ASN.

Pemerintah Pastikan PNS atau ASN Tidak Dikenakan Pajak Natura

<div id="m#msg-f:1770661872690373333" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/InShot_20230706_174111208-1715232833.jpg" alt="ILUSTRASI. Kendaraan dinas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kendaraan dinas.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan fasilitas kendaraan hingga bingkisan dari perusahaan tidak dikenakan Pajak Natura atau pajak kenikmatan. Adapun batasan untuk fasilitas kendaraan, pajak natura baru akan dikenakan khusus bagi karyawan yang berpenghasilan lebih dari Rp 100 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai/penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari Rp 100 juta per bulan," kata Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hestu Yoga Saksama dalam Media Briefing di Kantornya, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan, Natura dan/atau kenikmatan menjadi objek PPh bagi penerima dengan pengecualian. Meliputi, makanan, minuman dan bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai, disediakan di daerah tertentu, harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanan pekerjaan. Lalu, bersumber dari APBN/APBD/APBDes atau jenis dan/atau batasan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoga juga menjelaskan bahwa jenis dan batasan natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) sangat mempertimbangkan kepantasan dengan tujuan mendorong perusahaan/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan berbagai fasilitas dan dapat membebankan biaya fasilitas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap berikut ini daftar fasilitas yang dikecualikan dari pajak natura:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Makanan/minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja tanpa batasan nilai, sedangkan kupon makan bagi karyawan dinas luar (termasuk dalam bentuk reimbursement biaya makan/minum) maksimal Rp2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja (mana yang lebih tinggi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu termasuk daerah terpencil meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan olahraga tanpa batasan nilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Bingkisan hari raya keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan Tahun Baru Imlek tanpa batasan nilai, sedangkan bingkisan selain hari raya keagamaan tersebut maksimal Rp 3 juta per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, pulsa, dan internet tanpa batasan nilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan, dan pengobatan lanjutannya tanpa batasan nilai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Fasilitas olah raga selain golf, pacuan kuda, power boating, terbang layang, dan otomotif maksimal Rp1,5 juta per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Fasilitas tempat tinggal komunal (asrama dan sebagainya) tanpa batasan nilai, sedangkan nonkomunal (sewa apartemen/rumah) maksimal Rp2 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai/penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto dari pemberi kerja tidak lebih dari Rp100 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja bagi pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel, atau pura yang diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai/penerima bukan pemegang saham dan penghasilan bruto tak lebih dari Rp 100 juta per bulan.

Kendaraan hingga Bingkisan dari Kantor Bebas Pajak Natura, Berikut Daftar Lain yang Dikecualikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan dan meneken aturan teknis tentang pajak natura atau pajak kenikmatan. Aturan tersebut secara resmi mulai berlaku pada 1 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peraturan menteri tersebut mulai berlaku 1 Juli 2023 sehingga pemberi natura dan/atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai, mulai tanggal 1 Juli 2023," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, aturan mengenai pajak naturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 66/2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang diterima atas Diperoleh dalam bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011734544/menderita-depresi-penyanyi-hongkong-coco-lee-meninggal-sempat-koma-di-rs">Menderita Depresi, Penyanyi Hongkong Coco Lee Meninggal, Sempat Koma di RS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerbitan peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dwi juga menjelaskan, PMK tentang Pajak Natura diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang maupun natura dan/atau kenikmatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, PMK 66/2023 tentang Pajak Natura terdiri dari 6 bab. Pertama, ketentuan umum. Kedua, perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,&rdquo; bunyi pasal 2 ayat (1) PMK 66/2023, dikutip Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam PMK Pajak Natura ini, dirilis pula daftar natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan dan pengecualian dari objek pajak penghasilan. Lalu, tata cara penilaian dan penghitungan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Serta, ketentuan peralihan dan keenam merupakan bab penutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketentuan selengkapnya dapat dilihat di salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 dapat diunduh di laman&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1688698575032000&amp;usg=AOvVaw0Ud8-g5thzchgA6w0gpSYD">www.pajak.go.id</a>," tandasnya.</div>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan dan meneken aturan teknis tentang pajak natura atau pajak kenikmatan.

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak Natura Berlaku 1 Juli 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230110-WA0043.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo beserta jajaran Ditjen Pajak saat Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/1). (dok. DJP)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo beserta jajaran Ditjen Pajak saat Media Briefing di Jakarta, Selasa (10/1). (dok. DJP)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pemotongan pajak natura atau pajak kenikmatan mulai semester II tahun 2023. Pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<br /> <br /> Adapun saat ini, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya masih menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang merinci ketentuan pemotongan pajak natura. Dalam hal ini, Suryo memastikan payung hukum tersebut akan keluar dalam waktu dekat yang salah satunya untuk memberikan asas keadilan bagi para wajib pajak.<br /> <br /> "PMK ini belum terbit, sedang kami selesaikan detailnya agar memberikan keadilan," kata Suryo dalam di kantornya, Selasa (10/1).<br /> <br /> Lantas, apa itu pajak natura yang akan mulai dipungut pemerintah mulai semester II tahun ini?<br /> <br /> Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, pajak natura bukanlah hal baru karena sudah ada sejak tahun 1984 saat undang-undang pajak penghasilan (PPh) diterapkan di Indonesia. Adapun saat ini, pajak natura kembali diatur dengan lebih baik salah satunya dengan mengedepankan keadilan.<br /> <br /> "Jangan sampai ada kesan ini pajak baru. Karena sudah ada dari dulu, sejak UU PPh diberlakukan tahun 1984, pengaturan tentang natura kenikmatan sudah ada," kata Prastowo Yustinus dalam konferensi pers di Kantor DJP Jakarta, ditulis Rabu (11/1).<br /> <br /> Ia menjelaskan, adapun saat ini pajak natura kembali diatur agar lebih baik dan adil. Terlebih jika natura atau kenikmatan tersebut hanya diberikan untuk segelintir orang dan memberi tambahan kemampuan ekonomis bagi karyawan.<br /> <br /> "Dan sekarang diatur dengan lebih baik supaya adil. Ini jadi reformasi yang harus mengadress keadilan dan fairness dan kepantasan. Kepantasan itu kan <em>common sense</em>. Pantas atau tidak pantas sih, kalau yg mendapat hanya segelintir yang lain tidak mendapatkan," jelasnya.<br /> <br /> Dalam hal ini, ia mencontohkan saat Lebaran dan Natal biasanya karyawan mendapatkan bingkisan dari perusahaan dan ini tidak jadi masalah. Sebab, kata Yustinus, buat perusahan bingkisan tersebut bukan biaya dan buat karyawan ini bukan penghasilan.<br /> <br /> Meski begitu, pemerintah berupaya untuk menertibkan perusahaan yang menghindari pajak dengan memberikan sejumlah fasilitas kenikmatan atau natura kepada karyawannya. Selain makanan dan minuman yang tidak dikenakan pajak, pemerintah juga menyebut fasilitas kantor berupa laptop termasuk dalam natura yang bebas pajak.<br /> <br /> "Tapi kalau diberi kendaraan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh pegawai level tertentu yang bersangkutan saja, tidak bisa digunakan bersama-sama, itu tentu beda ceritanya. Apalagi misalnya kendaraaan itu harganya Rp 1 miliar, atau perumahan yang eksklusif mewah dan hanya bisa diakses oleh karyawan tertentu," tutur Yustinus.<br /> <br /> Selain itu, fasilitas golf yang hanya bisa dinikmati kelompok tertentu dan tidak ada hubungannya dengan mencari, memperoleh, dan memelihara (3M). Gampangnya, kata Yustinus, suatu aktivitas atau pemberian yang harus ada agar penghasilan bisa diperoleh atau ada <em>opportunity</em> untuk mendapatkan itu termasuk 3M.<br /> <br /> "Tapi, kalau misalnya tanpa itu bisa mendapat penghasilan, itu bukan 3M. Misalnya, kalau tanpa fasilitas golf saja pabrik bisa berjalan, artinya kan tidak ada hubungannya dengan 3M," tandasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, pajak natura atau pajak kenikmatan adalah penghasilan yang menjadi objek pajak yang menjadi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak (WP). Dalam hal ini barang bukan dalam bentuk uang yang menjadi imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima.<br /> <br /> Adapun menurut KBBI natura adalah barang yang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (tentang pembayaran).

Bukan Hal Baru, Apa Itu Pajak Natura?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/VIDEO-EDITING.jpg" alt="Laptop untuk kebutuhan mengedit video saat ini banyak dicari namun membutuhkan spesifikasi yang tepat supaya performanya lancar. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Laptop untuk kebutuhan mengedit video saat ini banyak dicari namun membutuhkan spesifikasi yang tepat supaya performanya lancar. (Istimewa).</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura atau kenikmatan. Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam media briefing di Jakarta, Rabu (10/1).<br /> <br /> Ia memastikan, peralatan kerja tersebut meliputi komputer, laptop, ponsel dan penunjang lainnya seperti pulsa serta internet. "Kami mencoba menjaga bahwa natura yang diberikan untuk karyawan atau pekerja bukan merupakan objek pajak," ujar Suryo Utomo.<br /> <br /> Tak hanya peralatan kerja dari kantor yang bebas dari pajak natura, dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, disebutkan ada sejumlah daftar barang yang dikecualikan.<br /> <br /> Meliputi, makanan, bahan makanan bahan minuman dan/atau minuman seluruh pegawai di tempat kerja dengan batasan tertentu; tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan dan olah raga umum.<br /> <br /> Lalu, seragam dan vaksin serta bentuk barang yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDes. Dalam penentuannya, DJP memastikan objek yang dikenakan dan dikecualikan berpedoman pada asas keadilan.<br /> <br /> "Kita tetap menjaga keadilan dan kepantasan pada waktu kita menentukan objek natura bagi penerima natura tersebut," jelas Dirjen Pajak.<br /> <br /> Sementara itu, olah raga seperti golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, <em>power boating</em>, terbang layang, paralayang, dan olah raga otomotif akan dikenakan pajak natura. "Karena seperti main golf itu tidak dalam rangka mencari penghasilan. Ini contohnya saja. Ini nanti kita akan definisikan pelan-pelan (dalam PMK)," tutur Suryo.<br /> <br /> Untuk diketahui, pemerintah akan menerapkan pajak penghasilan (PPh) natura atau pajak kenikmatan mulai semester II tahun 2023. Pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<br /> <br /> Adapun saat ini, DJP masih menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang merinci ketentuan pemotongan pajak. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan natura.<br /> <br /> Dalam hal ini, Suryo memastikan payung hukum tersebut akan keluar dalam waktu dekat. Aturan tersebut dihadirkan salah satunya untuk memberikan asas keadilan bagi para wajib pajak.<br /> <br /> "PMK ini belum terbit, sedang kami selesaikan detailnya agar memberikan keadilan," tandas Suryo.

Peralatan Kerja dari Kantor Tak Kena Pajak Natura, ini Daftar Lainnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Golf-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai semester II-2023.<br /> <br /> "Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah," ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam <em>media briefing</em> di Jakarta, Selasa (10/1).<br /> <br /> Natura merupakan imbalan berupa barang. Sedangkan kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas fasilitas atau pelayanan.<br /> <br /> Keduanya akan dikenai pajak dalam konteks diberikan terkait pekerjaan atau jasa serta diterima oleh pegawai atau pemberi jasa.<br /> <br /> Suryo menjelaskan, aturan turunan terkait pajak natura telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang antara lain mencakup pengecualian PPh natura dan/atau kenikmatan yang terdiri dari lima objek. Pertama, makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja dan disediakan untuk seluruh pegawai dengan batasan tertentu.<br /> <br /> Kedua, natura dan kenikmatan yang diberikan di daerah tertentu yakni tempat tinggal. Ketiga, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olah raga umum (melalui penetapan).<br /> <br /> Keempat, objek yangharus disediakan oleh pemberi kerja sehubungan dengan keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan, bersumber dari APBN/APBD/APBDes. Kelima, natura atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.<br /> <br /> Setelah PP, Suryo menyampaikan aturan lebih lanjut mengenai pengecualian objek pajak natura yang lebih perinci akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Rencana isi pengecualian objek yang dimaksud yakni fasilitas makan atau minum meliputi makanan atau minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai serta <em>reimbursement</em> makanan atau minuman bagi pegawai dinas luar.<br /> <br /> Selanjutnya untuk natura atau kenikmatan daerah tertentu yang dikecualikan meliputi tempat tinggal termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, serta olah raga (tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olah raga otomotif).<br /> <br /> "Main golf tidak dalam rangka mencari penghasilan, ini contoh saja. Semua nanti kami definisikan pelan-pelan," jelasnya, dikutip dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Untuk objek yang harus disediakan sehubungan dengan keamanan, kesehatan dan/atau keselamatan, lanjut dia, adalah pakaian seragam antara lain seragam satpam dan seragam pegawai produksi, peralatan keselamatan kerja, antar-jemput pegawai, penginapan awak kapal/pesawat/sejenisnya, serta natura dan/atau kenikmatan penanganan pandemi (vaksin dan tes pendeteksi Covid-19).<br /> <br /> Lalu untuk jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan yaitu bingkisan seperti bingkisan hari raya, peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, laptop, ponsel, dan penunjangnya (pulsa dan internet), pelayanan kesehatan dan pengobatan di lokasi kerja, serta fasilitas olah raga selain golf, pacuan kuda, <em>power boating</em>, terbang layang, paralayang, atau olah raga otomotif.<br /> <br /> Begitu pula dengan fasilitas tempat tinggal yang ditujukan untuk menampung dan digunakan pegawai secara bersama-sama (komunal) seperti mes, asrama, pondokan, serta fasilitas kendaraan yang diterima oleh selain pegawai yang menduduki jabatan manajerial.

Main Golf, Pacuan Kuda, dan Kenikmatan Lain akan Dikenai Pajak Natura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pajak-natura.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo dok DJP</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah akan menerapkan pajak penghasilan (PPh) natura atau pajak kenikmatan mulai semester II tahun 2023. Pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).<br /> <br /> "Harapannya (pajak natura) ini semester depan bisa dijalankan pemotongannya," kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing di Jakarta, Selasa (10/1).<br /> <br /> Adapun saat ini, Suryo menjelaskan pihaknya masih menyusun rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang merinci ketentuan pemotongan pajak. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan natura.<br /> <br /> Dalam hal ini, Suryo memastikan payung hukum tersebut akan keluar dalam waktu dekat. Aturan tersebut dihadirkan salah satunya untuk memberikan asas keadilan bagi para wajib pajak.<br /> <br /> "PMK ini belum terbit, sedang kami selesaikan detailnya agar memberikan keadilan," jelas Suryo.<br /> <br /> Suryo mengatakan ketika PMK mengenai pajak natura sudah terbit, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak selama 3-6 bulan. Sosialisasi dilakukan agar wajib pajak bisa memahami sebelum dilakukannya pemungutan pajak.<br /> <br /> Untuk diketahui, pajak natura atau pajak kenikmatan adalah penghasilan yang menjadi objek pajak yang menjadi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak (WP). Dalam hal ini barang bukan dalam bentuk uang yang menjadi imbalan atau penggantian berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima.<br /> <br /> Namun tidak semua fasilitas dikenakan pajak natura, salah satunya seperti makanan dan minuman yang tidak termasuk dalam objek pajak natura. Alasannya, karena fasilitas tersebut masuk dalam kategori pengeluaran perusahaan untuk kegiatan operasional.<br /> <br /> Pajak natura bukanlah jenis pajak baru, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.<br /> <br /> Adapun biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan. Sedangkan penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan akan dikenakan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pemerintah Bakal Pungut Pajak Natura Mulai Semester II Tahun Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pajak Natura

Berita Terkini