<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/dmo0RpJrShXQZzXedumHjsrlVOYJD1f8YeJu7mXv-1-495559029.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah menuai polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberikan solusi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan keresahan.</p> <p>Khozin menilai fenomena kenaikan PBB-P2 merupakan upaya kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Selasa (19/8).</p> <p>Menurutnya, lonjakan tarif yang terjadi saat ini dipicu oleh beberapa faktor. Selain penundaan penyesuaian tarif selama bertahun-tahun, kenaikan juga disebabkan oleh lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada hasil appraisal, namun kerap kali tidak akurat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Akibatnya, saat kebijakan kenaikan tarif dilakukan mengalami lonjakan yang fantastis,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Khozin menekankan, kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam aturan itu, batas maksimum tarif PBB-P2 diubah dari 0,3 persen menjadi 0,5 persen, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif.</p> <p>&ldquo;Pemda memiliki ruang lebih besar untuk menaikkan tarif jika dipandang perlu,&rdquo; terangnya.</p> <p>Selain itu, UU HKPD juga mengatur soal Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan minimal 20 persen hingga maksimal 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Ketentuan ini, menurut Khozin, turut memperbesar peluang kenaikan PBB-P2 secara nominal.&nbsp;</p> <p>Bahkan, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah juga ikut menjadi faktor pendorong, sebab 10 persen dari DBH ditentukan berdasarkan kinerja daerah, termasuk dalam sektor pajak.</p> <p>Namun, Khozin menekankan bahwa fenomena kenaikan PBB-P2 tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Karena itu, Komisi II DPR bersama Mendagri tengah membahas formula untuk memperkuat pendapatan daerah melalui penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Poin itu menjadi pangkal persoalan. Makanya, sejak awal tahun ini, Komisi II DPR dan Mendagri secara intensif membahas perbaikan tata kelola BUMD di daerah sebagai ikhtiar untuk memperkuat pendapatan di daerah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ia menambahkan, salah satu opsi yang mengemuka adalah pembentukan undang-undang khusus tentang tata kelola BUMD.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Opsi yang muncul di antaranya membentuk UU khusus tata kelola BUMD yang dimaksudkan sebagai sumber bagi penerimaan daerah,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu polemik, Komisi II DPR minta solusi dari Kemendagri.

Kenaikan PBB P2 Tuai Polemik, Komisi II DPR Minta Kemendagri Beri Solusi Kuatkan Keuangan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/lodewijk-3517543007.jpg" alt="Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah (Jateng) akibat kebijakan Bupati Pati Sudewo dimonitor langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Melalui Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, pemerintah mengingatkan agar seluruh kepala daerah di Indonesia tidak gegabah mengambil langkah.&nbsp;</p> <p>Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir letjen TNI itu menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah pernah mengingatkan para kepala daerah dan pejabat publik lainnya tidak membuat kebijakan kontroversial. Apalagi kebijakan yang sampai membuat masyarakat gaduh. Termasuk kebijakan menaikan tarif pajak yang dinilai merugikan masyarakat.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Itu kan sebenarnya sudah diingatkan oleh presiden sendiri. Jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya kami sangat sayangkan terjadi (demo di Pati) itu,&rdquo; kata dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp;</p> <p>Bukan hanya kisruh, demo besar-besaran yang berlangsung di Pati pada 13 Agustus lalu berujung munculnya hak angket dari DPRD Pati. Panitia Khusus (Pansus) hak angket juga sudah dibentuk. Mereka diminta mendalami kebijakan-kebijakan Bupati Sudewo. Dan bila memang tidak benar, kepala daerah dari Partai Gerindra itu diminta lengser dari jabatannya.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kita kembalikan, karena kewenangan itu ada di DPRD. Untuk bagaimana tindak lanjutnya. Yang saya monitor, mereka sudah sepakat membentuk hak angket. Dan kita lihat selanjutnya seperti apa,&rdquo; kata Lodewijk.&nbsp;</p> <p>Politisi senior dari Partai Golkar itu menyatakan bahwa Kemenko Polkam memonitor perkembangan atas hak angket yang bergulir di Pati. Pihaknya juga memantau kebijakan-kebijakan kepala daerah yang hampir sama dengan Bupati Sudewo. Dia mengingatkan para kepala daerah tersebut untuk hati-hati dan tidak sembarangan membuat kebijakan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kami monitor terus. Setiap hari kami monitor. Dan ada bagian-bagian kedeputian kami monitor terkait dengan ini. Ada beberapa memang kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama. Ya tentunya kami ingatkan mereka hati-hati ya. Kalau mengambil kebijakan yang salah akibatnya menjadi gaduh,&rdquo; tandasnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kemenko Polkam memantau kisruh di Pati akibat kebijakan Bupati Sudewo, mengingatkan kepala daerah untuk hati-hati.

Berkaca dari Bupati Pati, Wamenko Polkam Ingatkan Kepala Daerah Tidak Gegabah Ambil Langkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/JKT_Raker-Banggar-DPR-dengan-Menteri-Keuangan_SALMAN-TOYIBI-6-1110354611.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah telah menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR. Mencermati hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut RAPBN 2026 mengambil pendekatan moderat dan realistis. Selain itu, dia memberikan catatan terkait perpajakan dan kecenderungan sentralisasi anggaran.</p> <p>Menurut Said, proyeksi indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2026 menunjukkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam tantangan di tahun depan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di angka 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari.</p> <p>&ldquo;Usulan atas angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat,&rdquo; katanya. Pilihan ini menunjukkan pemerintah realistis, dampak kebijakan Presiden Amerika Donald Trump, dan konflik geopolitik. Selain itu, juga melihat menurunnya daya beli rumah tangga dan banyaknya PHK pada sektor manufaktur.</p> <p>Dalam postur RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun. Ini sesuai dengan dugaan Said. Sementara belanja negara dipatok Rp 3.786,5 triliun. Dengan pilihan ini, konsekuensinya adalah persentase defisit RAPBN 2026 lebih rendah dari tahun ini, yakni Rp638,8 triliun.</p> <p>Namun, Said menegaskan tingginya target pendapatan negara patut didukung. &ldquo;Namun pemerintah harus ekstra hati-hati terutama dalam hal kebijakan perpajakan,&rdquo; katanya. Sebab masyarakat sedang tinggi. Terutama pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa pemda.</p> <p>&ldquo;Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika menempuh kebijakan dan perluasan perpajakan atau menaikkan tarif perpajakan untuk mengejar target pendapatan,&rdquo; imbuhnya. Dia menyarankan pemerintah agar lebih baik fokus pada penegakan terhadap wajib pajak nakal, memanfaatkan peluang pajak digital lintas negara, optimalisasi pajak karbon, dan meningkatkan pendapatan dari sektor sumber daya alam.</p> <p>Said juga memberikan kritik terhadap komposisi belanja negara, yang menurutnya semakin sentralistik. Dalam RAPBN 2026, belanja pemerintah pusat melonjak menjadi Rp 3.136,5 triliun dari APBN 2025 Rp 2.701,4. Sementara alokasi transfer ke daerah dan dana desa justru turun tajam menjadi Rp 650 triliun dari Rp 919,9 triliun tahun sebelumnya. &ldquo;Kecenderungan makin memusatnya anggaran ke pusat perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah,&rdquo; katanya. (Lyn)</p>

Banggar DPR menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam kebijakan pajak terkait RAPBN 2026 yang lebih realistis dan moderat.

Banggar DPR Minta Pemerintah Hati-hati Bikin Kebijakan Pajak Naik, Fokus Tertibkan Oknum Nakal

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/IMG-20241219-WA0148-1530969888.jpg" alt="Ratusan anak muda pecinta musik dan K-popers turun ke jalan memprotes kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. (Ryandi Zahdomo)" width="100%">
<figcaption>Ratusan anak muda pecinta musik dan K-popers turun ke jalan memprotes kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. (Ryandi Zahdomo)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus angkat bicara terkait polemik penolakan partainya atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ia menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025, bukan atas dasar inisiatif fraksi PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy menegaskan, pembahasan UU HPP sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu. Sementara, PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Presiden Jokowi) dan melalui kementerian keuangan," kata Deddy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy menjelaskan, pada saat itu UU HPP disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan kondisi global dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi tersebut diantaranya seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Deddy menyatakan bahwa sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN 12 persen hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015447350/penjelasan-ditjen-pajak-soal-transaksi-pembayaran-melalui-qris-pasca-kenaikan-ppn-12-persen-tahun-depan">Penjelasan Ditjen Pajak Soal Transaksi Pembayaran Melalui QRIS Pasca Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi PDIP di DPR, lanjut Deddy, hanya tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto imbas kenaikan PPN 12 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru," ucap Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau pemerintah percaya diri itu tidak akan menyengsarakan rakyat silahkan terus, kan tugas kita untuk melihat bagaimana kondisi," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pembahasan UU HPP sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode lalu.

Tak Mau Disalahkan, Deddy Sitorus Tegaskan Kenaikan Pajak 12 Persen Bukan Atas Inisiatif PDIP, Tapi Pemerintahan Jokowi

<div> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/22/Screenshot_20240722-141826-726030213.jpg" alt="lustrasi transaksi QRIS./Xendit via Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>lustrasi transaksi QRIS./Xendit via Jawa Pos</figcaption>
</figure> </strong> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan soal transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS pasca kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (21/12), Ditjen Pajak menyampaikan bahwa QRIS merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran.</p> <p dir="ltr">Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN. Itu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant,&rdquo; ungkap Ditjen Pajak.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Mereka pun memberi contoh atau ilustrasi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat melalui QRIS.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pada Desember 2024, Pablo membeli TV seharga Rp 5 juta. Atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp 550 ribu, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp 5.550.000. Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pablo tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru,&rdquo; urai Ditjen Pajak.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/015441481/bi-siapkan-qris-nfc-pada-kuartal-i-2025">BI Siapkan QRIS NFC pada Kuartal-I 2025</a></strong></p> <p dir="ltr">Mereka pun menyampaikan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari tahun depan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Bahwa kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan kembali naik dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.&nbsp;</p> </div>

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjelaskan soal transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRISP

Penjelasan Ditjen Pajak Soal Transaksi Pembayaran Melalui QRIS Pasca Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Peresmian-Terowongan-Silaturahim-Dery-Ridwansah-5JPG-302514628.jpg" alt="ILUSTRASI: Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (16/12).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (16/12).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto pernah berjanji tidak akan menaikkan pajak, saat masih berkampanye Pilpres 2024. Saat kampanye Prabowo justru ingin membuat penerimaan pajak menjadi lebih baik dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pernyataan itu hanya sekadar janji. Pemerintah justru kini akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen, mulai 1 Januari 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pajak masalahnya adalah bagaimana kita efisien mengumpulkan pajak itu. Bukan naikin pajak itu. Jadi yang ingin kita bicara adalah bagaimana penerimaan itu lebih baik lebih efisien," kata Prabowo dalam acara diskusi 'Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas' di Grand Ballroom Ritz Carlton Ballroom Pacific Place, Jakarta, Senin (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum terpilih sebagai Presiden, Prabowo mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia masih jauh di bawah negara tetangga. Pada 2023, tax ratio Indonesia berada di level 10,21 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kamboja sudah 18 persen, Thailand sudah 18 persen, Vietnam 18 persen. Saya bertanya, apa bedanya kita dengan orang Thailand, Vietnam? Kan sama orang Asia. Kalo mereka bisa, kita juga pasti bisa," ungkap Prabowo saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/015438531/pemberlakuan-ppn-12-persen-pada-layanan-kesehatan-vip">Pemberlakuan PPN 12 Persen pada Layanan Kesehatan VIP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Bahkan, lebih rendah dari negara Turki hingga Arab Saudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menkeu usai pemerintah mengumumkan secara resmi soal kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 dari sebelumnya sebesar 11 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah, kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sama emerging atau dengan negara di region maupun dalam G20," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara itu membandingkan tarif PPN 12 persen dengan sejumlah negara berkembang seperti Turki dengan tarif PPN 20 persen dan rasio pajak 16,4 persen. Kemudian, PPN di Brasil dengan tarif 17 persen dan rasio pajak 24,67 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015438293/ketua-dpr-puan-maharani-ingatkan-pemerintah-siapkan-mitigasi-dampak-kenaikan-ppn-12-persen">Ketua DPR Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Siapkan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, PPN di Afrika Selatan dengan tarif 15 persen dan rasio pajak mencapai 21,4 persen, serta PPN di Arab Saudi sebesar 15 persen. "India 18 persen PPN dengan tax ratio mereka di 17,3 persen. Kemudian Turki 20 persen PPN-nya dengan tax ratio 16 persen," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PPN di Filipina 12 persen dengan rasio pajak 15,6 persen. Sedangkan PPN Meksiko tarifnya 16 persen dengan rasio pajak sebesar 14,46 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Indonesia saat ini dengan (PPN) 11 persen tax ratio kita masih di 10,4 persen, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain. Tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo Subianto pernah berjanji tidak akan menaikkan pajak, saat masih berkampanye Pilpres 2024.

Prabowo Pernah Umbar Janji Tak Akan Naikkan Pajak, Justru Kini Sebaliknya PPN Jadi 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-pemkot-surabaya-targetkan-kenaikan-pajak-rp-1-triliun_m_183794.jpeg" alt="(dari kanan) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi dan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono saat memaparkan SOP baru pembayaran PBB di kantor humas balai kota Surabaya" width="100%">
<figcaption>(dari kanan) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi dan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono saat memaparkan SOP baru pembayaran PBB di kantor humas balai kota Surabaya</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan target pendapatan di sektor pajak sebesar Rp 1 triliun atau naik 15 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 960 milyar.</p><br /> <p>Pendapatan pajak tersebut akan dialokasikan pada pembangunan dan pelebaran jalan, jalur atau area pedestrian dan pengadaan <em>box culvert</em>.&nbsp;</p><br /> <p>Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono mengatakan, kenaikan target pendapatan pajak tersebut sudah dihitung berdasarkan sejumlah faktor. Antara lain, nilai objek pajak, situasi perkembangan dan pembangunan wilayah kota, dan aspek pertumbuhan ekonomi di Surabaya.&nbsp;</p><br /> <p>Yusron mencontohkan, kenaikan pajak dihitung berdasarkan nilai objek pajak dari harga tanah di wilayah Surabaya barat. Menurutnya, kenaikan harga tanah di wilayah tersebut akan melonjak ketimbang wilayah lain.&nbsp;</p><br /> <p>Beberapa kenaikan nilai jual yang mempengaruhi besaran pajak juga akan terjadi di wilayah <em>Middle East Ring Road</em> (MERR) dan lingkar luar timur.&nbsp;"Jadi, tidak semata-mata kami naikkan (targetnya). Karena kami ikut pasar (perkembangan nilai objek pajak)," ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Balai Kota Surabaya, Rabu (24/1).&nbsp;</p><br /> <p>Selain itu, penerbitan SOP baru yang memudahkan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) juga diklaim sebagai salah satu faktor naiknya target pendapatan pajak. Sebab, lanjutnya, dengan kemudahan tersebut akan semakin mendorong masyarakat supaya membayar pajak tepat waktu.&nbsp;</p><br /> <p>Apalagi,&nbsp;Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) juga menyediakan sistem <em>online</em>. Sehingga masyarakat dapat mengurus&nbsp;SPPT dan memperoleh surat bukti pembayaran melalui website di laman&nbsp;<em>pbb.dppksurabaya.id</em>&nbsp;atau aplikasi <em>online</em> tersebut.&nbsp;</p><br /> <p>Kemudahan pembayaran PBB juga meliputi pengisian sejumlah formulir dan kelengkapan dokumen. Tergantung dari jenis layanan pembayaran PBB. Misalnya, untuk mendapatkan salinan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), dapat diselesaikan dalam hitungan jam.&nbsp;</p><br /> <p>"Harapan kami juga dengan kemudahan layanan PBB ini akan ada peningkatan pendapatan dari sektor pajak," kata Yusron.&nbsp;</p><br /> <p>Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi mengatakan, penerbitan SOP tersebut jelas dapat meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak. Karena, SOP tersebut pada intinya memudahkan masyarakat membayar PBB dari aspek prosedur.&nbsp;</p><br /> <p>"Nah SOP itu juga sudah dibuat mekanisme percepatan, salah satunya tentang batasan waktu pengurusan," kata Ketut.</p>

2018, Pemkot Surabaya Targetkan Kenaikan Pajak Rp 1 Triliun

pajak naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak naik

Berita Terkini