<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kapolda-jatim-mobil-mewah.jpg" alt="CEK DOKUMEN: Irjen Luki Hermansyah memeriksa McLaren yang diamankan di Mapolda Jatim, Senin (16/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK DOKUMEN: Irjen Luki Hermansyah memeriksa McLaren yang diamankan di Mapolda Jatim, Senin (16/12). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jatim terus mengusut dugaan ketidakberesan dokumen pada 14 mobil mewah yang disita pekan lalu. Hasilnya, hanya dua mobil yang benar-benar memiliki surat resmi. Sisanya diduga bodong alias tidak dilengkapi dokumen lengkap.  ”Ada dua mobil yang punya (dokumen kendaraan, Red). Kami berterima kasih atas kelengkapannya. Dan kami kembalikan. Hari ini satu mobil telah diambil oleh yang punya,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kemarin.  Dia membeberkan, timnya telah menyelidiki dugaan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/12/2019/polisi-amankan-lagi-4-mobil-mewah-di-malang/">kendaraan-kendaraan bodong</a> di Jatim. Tim polda telah melakukan door-to-door ke setiap pemilik mobil mewah. Hal itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim. Sesuai data bapenda, masih banyak mobil mewah yang menunggak pajak.  Jenderal dengan dua bintang itu menambahkan, mobil yang diamankan kini tinggal 13 unit. Yakni, 5 Ferrari, 1 Porsche, 3 <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/14/12/2019/polda-jatim-amankan-mobil-mewah-didominasi-ferrari/">McLaren</a>, 1 Lamborghini, 1 Mini Cooper, 1 Nissan GTR, dan 1 Aston Martin.  Kapolda menjelaskan, ke-14 mobil itu diamankan dari beberapa lokasi di Surabaya dan Malang. Ada yang disita di jalan raya, parkiran mal, bengkel, hingga rumah pemilik. Saat ini, terang dia, langkah yang diambil adalah memeriksa nomor mesin dan nomor rangka mobil.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/mobil-mewah-ilegal-750x514.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PUNYA SIAPA: Sebagian mobil yang diamankan di Mapolda Jatim, Jumat (13/12). (Polda Jatim for Jawa Pos)  Jenderal lulusan Akpol 1987 itu mengatakan, tim masih menunggu iktikad baik dari para pemilik kendaraan untuk menunjukkan surat-surat mobil. ”Kalau tidak ada, ya kami proses sesuai ketentuan. Tapi, kami masih menjunjung asas praduga tak bersalah,” jelasnya.  Kapolda menyatakan, jika pemilik kendaraan bisa menunjukkan surat atau dokumen lengkap, mobil tersebut akan dikembalikan. Asal, pemilik juga bisa menunjukkan surat bayar pajak kendaraan. Apabila belum, harus dilunasi terlebih dahulu. ”Kalau tidak ada surat, kami selidiki lebih lanjut. Bisa kami kenakan pidana. Kami telusuri dulu sampai dasar-dasarnya,” ujarnya.  Pada bagian lain, Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo Soeprajitno menyebutkan, penerimaan pendapatan pajak mobil mewah mencapai Rp 125 miliar. Namun, yang belum terdaftar pajak sebanyak 610 mobil. Potensi hilangnya keuangan negara sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 11 miliar. ”Pemilik masih bisa membayar pajaknya sebelum tanggal 31 Desember. Diharapkan mereka (pemilik, Red) segera membayar,” ucap Boedi.

Kapolda Jatim Usut Pajak 12 Mobil Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191210-WA0008.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, bersama Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Samsat Jakarta Timur kembali menggelar sidak door to door kepada pemilik mobil mewah yang menunggak pajak. Kali ini menyasar daerah Cipayung, Selasa (10/12) .  Hasil temuan dari tim razia bersama, terdapat satu unit mobil mewah merek Chrysler yang belum membayar pajak selama 3 tahun. Setelah dilakukan pengejaran, mobil ditemukan sesuai dengan alamat pada surat-surat kendaraan.  "Jadi dari data Samsat Jakarta Timur, kita menemukan satu unit Chrysler tahun 2016 belum daftar ulang. Jadi belum bayar pajak selama 3 tahun sampai 2019. Dari data tersebut kami mendatangi lokasi dan ditemukan mobil tersebut. Dan setelah dicek, benar," kata Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, di Griya Suralaya, Jakarta Timur, Selasa (10/12).  Menurut Faizal, mobil bermerek Chrysler 300c tersebut belum membayar BBN (Bea Balik Nama) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) selama tiga tahun. Total uang yang harus dibayar ke pemerintah daerah pun tidak main-main yakni sebesar Rp 190 juta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/IMG-20191210-WA0011.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mobil mewah merek Chrysler yang belum membayar pajak selama 3 tahun. Total tunggakan pajak senilai Rp 190 Juta (Istimewa)  "Yang belum dibayar Rp 190 juta untuk tiga tahun. Itu meliputi BBN pertama Rp 100 juta dan pajaknya Rp 30 juta selama 3 tahun," terang Faisal.  Akibat pelanggaran tersebut, mobil buatan Amerika Serikat itu pun langsung ditempeli stiker peringatan yang direkatkan di kaca depan dan kaca belakang. "Dan hari ini kewajiban itu akan segera diselesaikan oleh pemiliknya," tegas Faisal.  Seperti diketahui, sebanyak 1.100 mobil mewah di Jakarta tercatat hingga awal Desember 2019 masih menunggak pajak kendaraan. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, total tunggakan itu senilai Rp 37 miliar. Penunggak terbanyak berada di wilayah Jakarta Utara.  "Mobil mewah dari 1.500 kemarin (jumlah kendaraan yang menunggak pajak hingga November 2019), sudah tinggal 1.100 kendaraan. Kurang lebih Rp 11 miliar sudah masuk, kita kejar Rp 37 miliar lagi," kata Faisal di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (4/12).  Dia menjelaskan, kendaraan mewah yang dimaksud yakni yang memiliki harga jual di atas Rp 1 miliar. Parahnya, dari penunggak pajak tersebut, sebanyak 150 kendaraan tercatat atas nama orang lain.

3 Tahun Tunggak Pajak, Pemilik Mobil Chrysler Ditagih Rp 190 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mobil-Mewah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kerjasama dengan KPK diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.  "Mudah-mudahan hari ini kita bisa lakukan sesuai dengan rencana, sehingga penerimaan bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko di Jakarta Utara, Kamis (5/12).  Yuandi mengharapkan, KPK dapat mendukung kegiatan BPRD DKI Jakarta untuk menagih para penunggak pajak. Khususnya terkait barang- barang mewah.  "Kami sangat berharap kita disupport penuh oleh Korsupgah KPK untuk meningkatkan penerimaan dan ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Mudah-mudahan dengan kita dibantu KPK menambah semangat kita lagi dan bisa meningkatkan penerimaan yang agak signifikan penerimaannya di tahun 2019," ucap Yuandi.  Yuandi menuturkan, pihaknya kini tengah memfokuskan wajib pajak di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan di wilayah Penjaringan sendiri ada sekitar 170 mobil mewah yang masih menunggak pajak.  "Untuk mobil mewah di Penjaringan sampai dengan saat ini posisi yang masih belum berbayar sekitar 170 mobil dengan potensi pajak Rp 5,4 miliar. Itu yang menjadi target kita dalam waktu dekat ini dicairkan, dalam Desember ini," harap Yuandi.  Lebih jauh, Yuandi menuturkan sejumlah mobil mewah yang masih menunggak pajak seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche, hingga Audy. Kalau belum juga dibayarkan pajak hingga akhir Desember 2019, para penunggak pajak tersebut akan diberi sanksi tegas.  "Sanksi kita terapkan, seperti sanksi pajak kita terapkan dan juga law enforcement akan kita terapkan. Mungkin pelaksanaan dor too dor akan lebih progresif juga, penempelan stiker wajib pajak yang kita temukan belum berbayar," tukasnya.

Menunggak Pajak, 170 Mobil Mewah di Penjaringan Akan Disanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/redam-pelemahan-rupiah-jk-minta-orang-tajir-puasa-beli-barang-mewah_m_.jpg" alt="Ilustrasi mobil-mobil mewah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil-mobil mewah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 1.100 mobil mewah di Jakarta tercatat hingga awal Desember 2019 masih menunggak pajak kendaraan. Total tunggakannya mencapi senilai Rp 37 miliar. Penunggak terbanyak berada di wilayah Jakarta Utara.  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, sebelumnya ada 1500 mobil mewah yang nunggak pajak.  "Kurang lebih Rp 11 miliar sudah masuk, kita kejar Rp 37 miliar lagi," kata Faisal di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (4/12).  Dia menjelaskan, kendaraan mewah yang dimaksud yakni yang memiliki harga jual di atas Rp 1 miliar. Parahnya, dari penunggak pajak tersebut, sebanyak 150 kendaraan tercatat atas nama orang lain.  Oleh karena itu, Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas kepada para penunggak. Caranya dengan memblokir surat-surat kendaraan yang menunggak pajak.  "Kepada pemilik kendaraan yang telah diblokir untuk segera melakukan balik nama (menggunakan nama sendiri) dan pembayaran pajak kendaraan bermotornya," jelasnya.  BPRD DKI Jakarta juga melakukan penagihan secara door to door, mendatangi alamat rumah pemilik kendaraan. Untuk hari ini, giat tersebut dilakukan di 2 wilayah Jakarta Selatan. Target selanjutnya, sidak akan dilakukan ke wilayah Jakarta Utara.  "Kita bergerak, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan (door to door) ini, masyarakat yang penunggak mobil mewah ini bisa membayar pajaknya," pungkas Faisal.  Melalui cara-cara tersebut, diharapkan angka tunggakan pajak kendaraan bisa ditekan semaksimal mungkin. Dan target penerimaan pajak tahun 2019 senilai Rp 8,8 triliun bisa tercapai.

1.100 Mobil Mewah Nunggak Pajak, Terbanyak di Jakarta Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nunggak-pajak-hingga-belasan-juta-mobil-mewah-terjaring-razia_m_.jpg" alt="Mobil mewah terjaring razia karena belum membayar pajak kendaraan di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/9)." width="100%">
<figcaption>Mobil mewah terjaring razia karena belum membayar pajak kendaraan di Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan kendaraan roda empat dan dua terjaring razia petugas polisi lalu lintas saat melintasi Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan Kamis (27/9). Mereka kedapatan belum menaati kewajiban membayar pajak tahunan kendaraan. Kepala Unit Pelayanan PKB-BBNKB Jakarta Selatan Khairil Anwar menyebutkan, sebanyak 34 pengendara ditilang dan membuat surat pernyataan karena tidak membawa STNK atau belum bisa membayar keterlambatan membayar pajak. Dari 34 pengendara yang terazia, dua di antaranya merupakan pengendara mobil mewah jenis Lexus 350 dan Toyota Camry. Diketahui, dua mobil mewah tersebut masing-masing telat bayar pajak tahunan hingga belasan juta rupiah. "Kendaraan yang terbukti menunggak dan belum perpanjang STNK, langsung membuat surat pernyataan. 34 pengendara itu kami tilang. Semuanya lewat masa pajak," tegasnya saat menindak puluhan pengendara, Kamis (27/9). Saat razia berlangsung, kebanyakan pengemudi yang dirazia bukan pemilik kendaraan. Melainkan sopir antar jemput majikan. Maka, tidak banyak dari pengendara membayar pajak langsung di Samsat yang sudah disediakan. Khairil menjelaskan, penindakan razia tersebut diatur dalam UU No 9 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Pasal 68 bahwa setiap pengendara yang beroperasi di jalan umum wajib dilengkapi dengan STNK. Artinya, pengendara yang tidak membawa STNK saat dirazia dinyatakan melanggar. Selain itu, sesuai pasal 7 poin 3 dijelaskan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNK. Dia menambahkan, meskipun pengendara membawakan STNK, akan tetapi belum membayar pajak tahunan, maka tetap ditilang. Kecuali, pengendara tersebut mau menyelesaikan kewajiban tunggakan pajak kendaraannya. "STNK berlaku selama 5 tahun. Akan tetapi, pengesahannya harus dilakukan setiap tahun. Apabila pengendara yang terazia bawa STNK namun belum bayar pajak tahunan, diwajibkan bayar pajak di tempat razia. Bila tidak, maka kena tilang," tegasnya. Menurut Khairil, razia difokuskan pada pengendara roda empat bernopol kendaraan yang mendekati batas habis pajak. Seperti tahun 2018, 2019, dan 2020. Ada pun pengendara motor yang terazia, karena lalai berlalu lintas seperti tidak memakai helm dan sebagainya. "Pemeriksaan ini dilakukan gabungan oleh kepolisian, badan pajak, Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan. Razia akan dilakukan hingga Desember mendatang," kata Khairil.

Nunggak Pajak Hingga Belasan Juta, Mobil Mewah Terjaring Razia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pemprov-sumbar-akan-razia-mobil-mewah_m_172844.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berencana merazia mobil-mobil mewah. Sebab informasinya, banyak mobil mewah di Sumbar yang tidak membayar pajak. "Benar, kami akan menyasar semua mobil mewah yang tidak membayar pajak. Lucu kan? Mobil mewah terbeli, tapi pajak tidak mau bayar," sebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbar Zaenuddin, Selasa (5/12). Zainuddin menjelaskan, mobil dinyatakan mewah apabila pajak kendaraan tersebut diatas Rp 4 juta per tahun. Dengan nilai tersebut, maka rata-rata untuk jenis Fortuner dan kelasnya ke atas tergolong mobil mewah. Selain itu juga mobil-mobil sedan yang memiliki pajak di atas Rp4 juta. Untuk memastikan razia berjalan lancar, BPKD Sumbar akan menggandeng sejumlah lembaga yang berkaitan dengan objek pajak. Salah satunya tentu pihak kepolisian. "Jika memang nanti ada yang keberatan, kami akan bentuk tim yang berisikan berbagai elemen keamanan didalamnya. Seperti kepolisian," ulas Zaenuddin. Sementara itu, realisasi penerimaan daerah pajak kendaraan bermotor di Sumbar cukup baik. Buktinya dari Januari hingga Oktober 2017, realisasi pajak daerah telah mencapai 111,84 persen. Dari target Rp 497, 471 miliar, sampai oktober ini sudah terealisasi Rp 556, 378 miliar. Dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 46,753 miliar, hingga OKtober sudah terealisasi Rp 49,267 miliar. Sedangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari target Rp 281,1000 miliar, terealisasi Rp 320,804 miliar. Penerimaan dari daftar ulang pajak kendaraan bermotor (PKB) dari target Rp159, 172 miliar, terealisasi Rp 174, 717 miliar. Lalu BBNKB daftar ulang dari target Rp 2,021 miliar, terealisasi Rp 2,355 miliar. Penerimaan dari PKB non-BA dari target Rp 6,802 miliar, terealisasi Rp 7,323 miliar. BBNKB non BA dari target Rp 1, 622 miliar, realisasinya Rp 1,820 miliar. Penerimaan dari pajak alat berat terealisasi Rp 89.174.400. Pemprov Sumbar juga akan meluncurkan satu lagi pelayanan pajak yang memudahkan pembayaran pajak pada tahun depan, yakni samsat night. Dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Setiap hari Senin hingga kamis di parkiran transmart. "Bagi wajib pajak yang tak sempat membayar pajak pada pagi hingga siang hari, nanti dapat memanfaatkan pelayanan ini malam hari," tutur Zaenuddin.

Pemprov Sumbar Akan Razia Mobil Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tegas-tak-lunas-di-29-agustus-petugas-pajak-akan-geruduk-rumah-artis_m_153122.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak dari kalangan artis di Indonesia yang memiliki kendaraan mewah. Namun kepemilikan itu tak dibarengi dengan ketataan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Sinema Indonesia, Anwar Fuadi menegaskan akan membantu aparat pajak untuk mengingatkan artis dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Bukan itu saja, Anwar Fuadi bahkan menjadikan dirinya sebagai jaminan atas sejumlah artis yang punya kendaraan mewah, namun menunggak PKB. Hal ini disampaikan Kepala BPRD DKI Jakarta Edi Sumantri. "Tadi beliau bersedia menjamin seluruh artis memiliki tunggakan PKB akan ditagih dibantu penagihan," kata Kepala BPRD DKI Jakarta, Edi Sumantri di Polda Metro Jaya, Kamis (24/8). Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa aparat pajak tidak lagi melakukan door to door ke kediaman para artis guna melakukan sosialiasi terkait tunggakan PKB yang belum dilunasi. "Dari komitmen dan kesepakatan kami, Pak Anwar Fuadi selaku ketua Asosiasi Artis Indonesia menyampikan tidak perlu datangi rumah artis door to door," ujar dia. Edi menambahkan, dari kesepakatan itu juga mereka bakal menunggu sampai tanggal 29 Agustus. Para artis yang menunggak PKB segera membayar. Bila tagihan PKB belum dibayar sampai batas waktu kesepakatan, maka BPRD DKI Jakarta kembali mendatangi rumah artis-artis tersebut untuk melakukan door to door. "Nanti akan kami evaluasi kembali apakah datangi lagi door to door atau ada strategi dan komitmen lain pak Anwar Fuadi," tukas dia.&nbsp;

Tegas! Tak Lunas di 29 Agustus, Petugas Pajak Akan Geruduk Rumah Artis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/awas-kaget-dijual-koenigsegg-di-foto-raffi-ahmad-bisa-beli-semua-ini_m_149445.jpeg" alt="Raffi Ahmad (kiri) dan Raditya Dika bersama mobil Koenigsegg yang menghebohkan." width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad (kiri) dan Raditya Dika bersama mobil Koenigsegg yang menghebohkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Belum lama ini, jagat media sosial terutama pengguna Twitter dihebohkan dengan cuitan komika Raditya Dika. Lewat akunnya @radityadika dia mengunggah foto bersama Raffi Ahmad. Dia lantas menyampaikan sedang bermain ke rumah Raffi, dan menemukan mobil super mewah Koenigsegg. &nbsp; Yang bikin ramai, akun Twitter @DitjenPajakRI memberikan respon mengejutkan. &rsquo;&rsquo;Tolong bilangin ke Kak Raffi, jika ada penambahan harta di tahun berjalan, jangan lupa laporkan di SPT Tahunan ya Kak @radityadika,&rsquo;&rsquo; tulisnya. Kesannya, mobil itu milik Raffi tapi belum dilaporkan. &nbsp; Namun, pada Senin (7/8) malam, Raffi langsung bergerak cepat dengan menyambangi Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk memberi klarifikasi. Klarifikasi tersebut diunggah melalui akun @DitjenPajakRI. Dipastikan bahwa mobil tersebut bukanlah milik Raffi, melainkan salah satu importir yang sedang mengiklankan mobilnya. &nbsp; Lalu berapa sebenarnya harga mobil Koenigsegg tersebut? &nbsp; Hasil penelusuran&nbsp;JawaPos.com, mobil tersebut merupakan jenis Koenigsegg CGX keluaran pertama. Memang, citra merek Koenigsegg tidak sebesar Ferrari, Lamborghini maupun Bentley. Tapi, bagi yang hobi dan mengerti mobil, pasti tahu setinggi apa level Koenigsegg dibanding kuda dan banteng Italia. &nbsp; Jika melihat harga pasaran, mobil pabrikan asal Swedia itu ditaksir pada kisaran harga USD 4,8 juta atau sekitar Rp 64 miliar. Harga tersebut dapat membeli 46 Toyota Alphard Hybird terbaru, atau 6 Lamborghini Aventador. Bisa juga membeli 5.818 iPhone 7 dengan kapasitas 256 GB!. &nbsp; Tidak hanya itu, satu mobil Koenigsegg bahkan bisa membeli puluhan apartemen atau rumah di Indonesia. Tapi, jangan iseng dibayangin kalau dibelikan es teh manis, bisa dapat berapa banyak ya. Sebab, dipakai renang setiap hari juga es teh manisnya tidak akan habis-habis. Heheheh. &nbsp; &nbsp; Dalam video klarifikasi, Ken membenarkan jika harga super car tersebut berada di kisaran Rp 60 miliar. "Memang harganya di atas Rp 60 miliar," kata Ken. &nbsp; Ucapan Ken tersebut disambut gelak tawa dari Raffi dengan ekspresi yang malu-malu. "Hidup Dirjen Pajak," tutup Raffi Ahmad seraya tertawa.

Awas Kaget! Dijual, Koenigsegg di Foto Raffi Ahmad Bisa Beli Semua Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/raffi-ahmad-klarifikasi-mobil-super-mewah-ke-dirjen-pajak-ini-isinya_m_149434.jpeg" alt="Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dan Raffi Ahmad" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dan Raffi Ahmad</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Raffi Ahmad tidak mau berlama-lama berkutat dengan informasi miring terkait mobil mewah Koenigsegg di rumahnya. Senin (7/8) malam, suami Nagita Slavina itu menyambangi kantor pajak untuk memberikan penjelasan. Pada intinya, pembawa acara kondang itu memastikan mobil mewah yang fotonya diunggah komika Raditya Dika, bukan miliknya. &nbsp; Pantauan&nbsp;JawaPos.com, Raffi Ahmad datang pada malam hari untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi dan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.&nbsp;Usai pertemuan itu, muncul sebuah video berdurasi 1 menit 8 detik yang diunggah akun Twitter @DitjenPajakRI. &nbsp; Dalam video itu, Ken mengungkapkan bahwa kedatangan Raffi untuk mengklarifikasi mobil mewah dari foto yang diunggah Raditya Dika. Suasana tampak begitu cair saat Raffi bersama dengan Ken dan Hestu Yoga menyampaikan klarifikasi. &nbsp; "Raffi datang kesini untuk melakukan klarifikasi bahwa yang di Twitter kemarin soal mobil sudah jelas, karena Raffi sebagai bintang iklan," kata Ken dalam video tersebut. &nbsp; Mobil mewah tersebut diketahui adalah milik seorang importir. Saat ini, importir tersebut ingin menjual mobil mewahnya dengan menjadikan Raffi sebagai bintang iklannya. Apabila sudah berhasil dijual, Ken meminta pemilik barunya untuk segera melapor di Direktorat Jenderal Pajak. &nbsp; "Pemilik mobil ini adalah pemilik importir yang selama ini belum laku, ya kalau sudah laku tolong laporkan," terangnya. &nbsp; Menanggapi Ken, Raffi mengaku senang bisa memberi klarifikasi. Bagaimanapun, dirinya sebagai warga Indonesia ingin tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. "Saya senang kesini dan tentunya mendapat perhatian juga dari Dirjen Pajak karena bagaimanapun saya warga Indonesia," imbuh dia. &nbsp; Selanjutnya, Hestu Yoga memberikan pujian kepada Raffi. Menurutnya, pria asal Bandung tersebut merupakan contoh baik sebagai warga Indonesia yang taat membayar pajak. "Mas Raffi ini sebagai contoh ya bahwa dia tertib. Kalau dia patuh jadi nggak perlu risih lah. Selalu lapor," pungkasnya. &nbsp; Tidak hanya lewat akun Twitter Ditjen Pajak, ayah dari Rafathar itu juga mengunggah foto melalui akun @RaffiAhmadLagi. Ada dua foto yang diunggah dengan cuitan sudah melakukan klarifikasi ke @DitjenPajakRI soal mobil. Raffi juga meminta agar masyarakat taat pajak. Itu dia lakukan dengan membubuhkan tagar #bayarpajakkeren.

Raffi Ahmad Klarifikasi Mobil Super Mewah ke Dirjen Pajak, Ini Isinya