<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Screenshot_20240718-140403-3775220522.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kantor Samsat Surabaya Selatan menyediakan fasilitas baru bagi para lansia dan penyandang disabilitas yang mengurus pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 31 Agustus mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyediaan fasilitas tersebut merupakan wujud dari pihak Samsat dalam meningkatkan pelayanan bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama yang membutuhkan penanganan khusus atau memiliki keterbatasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fasilitas bagi lansia maupun penyandang disabilitas, yakni sarana prasarana seperti akses jalan untuk kursi roda, tempat parkir khusus, tempat duduk khusus dan loket. Termasuk juga menyediakan sarana prasarana untuk toilet khusus disabilitas," kata Paur 1 Samsat Surabaya Selatan, AKP Suryono seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adanya fasilitas ini diharapkan bisa memudahkan mereka dalam melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di Samsat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prioritas utama pelayanan terhadap lansia maupun penyandang disabilitas, serta memberikan kemudahan untuk melakukan pengesahan ataupun perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014732287/ada-samsat-dulur-warga-surabaya-utara-bisa-bayar-pajak-motor-lewat-kelurahan-bagaimana-wilayah-lain">Ada Samsat Dulur, Warga Surabaya Utara Bisa Bayar Pajak Motor Lewat Kelurahan, Bagaimana Wilayah Lain?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Paur 2 Samsat Surabaya Selatan, AKP Beny Kuncoro menambahkan nantinya akan ada petugas yang memandu penyandang disabilitas dan lansia dalam pengurusan pelayanan pajak kendaraan bermotor yaitu mulai dari area parkir hingga pengurusannya selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mempermudah pelayanan bagi wajib pajak yang lansia maupun penyandang disabilitas, mereka akan mendapat pendamping langsung oleh petugas Samsat," kata Beny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan adanya petugas pemandu ini akan membuat para lansia dan penyandang disabilitas tidak lagi kebingungan dan kerepotan saat mengurus pajak kendaraan di Samsat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini semua wujud dan komitmen kami dalam upaya meningkatkan layanan bagi masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat di Surabaya Selatan," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kantor Samsat di sejumlah wilayah Surabaya memang tengah gencar dalam melakukan inovasi di bidang pelayanan. Sebelumnya, Kantor Samsat Surabaya Utara berinovasi dengan program Samsat Dulur (Samsat Dugi Kelurahan).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program inovatif tersebut mengerahkan sejumlah petugas kepolisian dan Bapenda untuk datang ke kelurahan-kelurahan wilayah setempat untuk membuka layanan pengurusan pajak kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi ini istilahnya untuk menambah program unggulan lainnya dengan gerak cepat. Semisal seperti di Kedinding ini ada, wajib pajak yang harus bayar, kami akan jemput bola dan itu sesuai jadwal yang telah disepakati," terang Perwira Administrasi (Pamin) Samsat Surabaya Utara Ipda Dyan Etik Kristianing masih dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap program Samsat Dulur ini bisa terlaksana di seluruh wilayah Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Targetnya sebelum akhir tahun sudah terjamah di seluruh wilayah Samsat Surabaya Utara," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Samsat Surabaya Selatan menyediakan fasilitas baru bagi para lansia dan penyandang disabilitas untuk pajak kendaraan.

Makin Mudah! Samsat Surabaya Selatan Sediakan Layanan Khusus Lansia dan Disabilitas untuk Pajak Kendaraan, Simak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/04/JKT_Harga-Rumah-Subsidi-Naik_Salman-Toyibi5-2026039032.jpg" alt="Suasana perumahan di kawasan Jampang, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana perumahan di kawasan Jampang, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sektor properti dan otomotif kembali mendapat insentif perpajakan. Untuk sektor properti, pemerintah memberi insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar&ndash;Rp 5 miliar. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024. Di sektor otomotif, pemerintah juga memberi insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang diproduksi lokal. Itu mengacu PMK 8/2024. Selain itu, dalam PMK 9/2024, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP atas impor mobil listrik completely built up (CBU) dan penyerahan mobil listrik completely knocked-down (CKD) juga diberikan untuk tahun anggaran 2024. Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pemberian insentif untuk mobil listrik memang bisa berdampak pada penjualan. Tapi, insentif itu tidak serta-merta mendongkrak penjualan mobil listrik. Sebab, ekosistem mobil listrik di tanah air belum terbentuk. "Jadi, jika pemerintah dan produsen kendaraan listrik tidak membangun charging station sebanyak mungkin, mustahil penjualan kendaraan listrik akan masif," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/2). Di Tiongkok saja, kata Ronny, sampai 2023 jumlah charging station yang dibangun produsen dan pemerintah hampir 2 juta. Dengan begitu, penjualan kendaraan listrik di Tiongkok masif. "Jika itu bisa diatasi, berpadu dengan insentif, industri kendaraan listrik akan berkembang dan memberi multiplier effect yang besar ke sektor lain. Mulai pertambangan critical mineral sampai ke industri baterai, microchip, elektronik, dan lainnya," jelasnya. Untuk insentif sektor properti, Ronny menyebut dampaknya akan cukup produktif pada sektor properti dan konstruksi beserta multiplier effect di bidang lain. Terutama pada backlog perumahan. "Insentif diharapkan bisa meningkatkan permintaan ke sektor properti yang berimbas pada sisi supply dengan semakin bergairahnya perusahaan konstruksi dan developer, serta menormalisasi kontribusi sektor konstruksi dan properti terhadap pertumbuhan," jelasnya. Direktur Pemasaran Intiland Surabaya Harto Laksono menyatakan, pengesahan PMK mengenai insentif PPN DTP properti bakal mendapat sambutan baik dari pengusaha. Meski insentif itu diumumkan sejak lama, pengembang masih menunggu legalitas aturan tersebut. "Kami memang dibuat sedikit bingung karena menunggu pengesahan insentif. Harapannya, dengan ini, kinerja industri properti bisa terjaga di tengah tahun politik," jelasnya. Dia tak menampik, sektor properti di tanah air belum bisa bekerja secara ideal. Sebab, masyarakat masih ragu melakukan investasi. Karena itu, insentif biasanya menjadi salah satu alat untuk menarik investasi tersebut. Soal aturan teknis, Harto mengaku tak khawatir. Sebab, aturan itu sebenarnya perpanjangan dari skema PPN DTP sebelumnya. Memang, skema PPN DTP kali ini dirasa bakal berbeda. Menurut informasi, pemerintah bakal memberi pembebasan biaya PPN hingga Rp 2 miliar. Namun, produk yang bakal diberi insentif itu bukan hanya untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. Rumah seharga Rp 2 miliar&ndash;Rp 5 miliar juga bakal mendapat insentif. Hanya, insentif untuk rumah kisaran harga itu hanya mendapatkan satu tarif potongan, yakni 11 persen dari Rp 2 miliar. (dee/bil/c18/fal)

Sektor properti dan otomotif kembali mendapat insentif perpajakan. Untuk sektor properti, pemerintah memberi insentif pajak pertambahan.

Pemerintah Guyur Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Rp 2–5 M dan Mobil Listrik yang Diproduksi Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jutaan-kendaraan-tak-bayar-pajak-rp-18-triliun-duit-negara-melayang_m_153826.jpeg" alt="Ilustrasi: Razia lalu lintas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Razia lalu lintas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kesadaran warga Jakarta dalam membayar pajak tampaknya masih rendah. Pasalnya, masih banyak jumlah kendaraan yang belum membayar pajaknya. Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menerangkan bila mereka telah menggelar rapat bersama Badan Pajak dan Restribusi (BPRD) DKI Jakarta. Dari hasil rapat tersebut, diketahui jumlah kendaraan yang belum membayar pajak. "Diketahui ada sekitar 4,67 juta unit kendaraan bermotor didapati Belum Daftar Ulang (BDU) atau menunggak pajak," terangnya&nbsp;ketika dikonfirmasi, Selasa (29/8). Dari jumlah tersebut menurutnya, kebanyakan kendaraan berasal dari roda dua ketimbang roda empat. "Roda duanya ada 3,9 juta, dan kurang lebih 700 ribu unit roda empat belum tercatat daftar ulang," jelasnya. Perwira menengah ini menambahkan, potensi pajak kendaraan bermotor bila dirupiahkan mencapai Rp 1,8 triliun. "Data itu dihitung per 1 Agustus 2017," tambahnya. Sebagai tindak lanjut, kepolisian kata dia sudah menindak sebanyak 335 kendaraan bermotor, dimana 275 diantaranya adalah roda dua. Lalu untuk sisanya kata Budiyanto, sebanyak 60 adalah roda empat. "Dari mereka semua yang ditindak, ada yang STNK-nya disita sebagai barang bukti, ada yang SIM-nya disita sebagai barang bukti," tegasnya. Senada dengan pihak kepolisian, dia menambahkan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI Jakarta mencatat ada jutaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menunggak pajak. Untuk menertibkan hal itu, maka petugas gabungan akan melakukan razia bersama terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Selain pemeriksaan di jalan, polisi bisa pula melakukan penindakan dengan sistem door to door. "Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan PNBP melalui proses mekanisme pengesahan STNK," tukasnya.&nbsp;

Jutaan Kendaraan Tak Bayar Pajak, Rp 1,8 Triliun Duit Negara Melayang

pajak kendaaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak kendaaran

Berita Terkini

Makin Mudah! Samsat Surabaya Selatan Sediakan Layanan Khusus Lansia dan Disabilitas untuk Pajak Kendaraan, Simak!

Pemerintah Guyur Insentif Pajak untuk Pembelian Rumah Rp 2–5 M dan Mobil Listrik yang Diproduksi Lokal

Jutaan Kendaraan Tak Bayar Pajak, Rp 1,8 Triliun Duit Negara Melayang

Download Aplikasi JawaPos.com