<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/Luky-Alfirman-4030163550.jpg" alt="Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman" width="100%">
<figcaption>Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan untuk memberi insentif fiskal terkait pajak hiburan. Secara formal, keputusan itu dapat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada).</p> <p>Kenaikan besaran pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Dalam beleid itu, berlaku untuk jasa hiburan tertentu seperti bar, club malam, diskotik, karaoke, dan mandi uap/spa. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan untuk memberi insentif fiskal terkait pajak hiburan.

Kemenkeu: Pemda Boleh Beri Insentif Fiskal Pajak Hiburan dan Ditetapkan dalam Perkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/hariyadi-1123596866.jpg" alt="Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judisial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan.</p> <div>"Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu depan. Kalau tidak Senin, Selasa," ujar Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengakui, terdapat beberapa berkas yang tengah direvisi, sehingga pengajuan belum dapat dilakukan pada akhir bulan ini. Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam permohonan itu, Hariyadi mengakui pihaknya fokus pembatalan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 terutama pada pasal 58 ayat 2, yang di dalamnya termuat penarikan tarif PBJT untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap atau spa yang dipatok paling rendah sebesar 40 persen dan paling tinggi 75 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami&nbsp;fokus itu saja (Pasal 58 ayat 2) karena masalahnya di situ," ujarnya pula.<br /><br />GIPI&nbsp;dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (26/1).<br /><br />Hariyadi mengatakan, Menko Luhut menyatakan akan mengeluarkan surat edaran kepada para kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada Pasal 101 UU HKPD, pemerintah daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan jasa hiburan, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk itu, GIPI meminta kebijaksanaan para kepala daerah untuk menggunakan instrumen tersebut sebagaimana arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.</div>

Langkah hukum dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pempus dan Pemda

GIPI Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/tito-karnavian-656789219.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan insentif fiskal jasa kesenian dan hiburan tertentu kepada pelaku usaha menyusul penerapan pajak hiburan 40 - 75 persen. Tito mengatakan, dengan insentif fiskal yang diberikan, Pemprov Bali bisa menetapkan pajak hiburan di bawah 40 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berapa insentifnya, yang jelas di bawah 40 persen," kata Tito di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito menjelaskan, pemberian insentif itu berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mampu memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengumpulkan para pengusaha untuk membahas besaran insentif yang akan diberikan pemerintah. Dia juga mendorong para kepala daerah lainnya untuk segera memberikan insentif fiskal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, saat ini Pemerintah Pusat telah meringankan keberatan para pelaku usaha dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/Walikota. Sehingga secara jabatan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah kepada pelaku usaha yang keberatan dengan pajak hiburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas kami mendorong untuk menggunakan aturan itu, menggunakan kewenangan yang diberikan UU atas dasar pertimbangan boleh memberikan di bawah 40 persen," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah menetapkan pajak hiburan sebesar 40-75 persen bagi pelaku usaha di bidang kategori hiburan tertentu. Meliputi bar, kelab malam, diskotek, karaoke, dan mandi uap atau spa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kebijakan itu menuai protes dari sejumlah pelaku usaha. Mulai dari pengusaha karaoke, beach club hingga mandi uap atau spa. Mengaku keberatan, saat ini para pengusaha tengah melayangkan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) terhadap UU HKPD yang berlaku mulai Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tito mengatakan, dengan insentif fiskal yang diberikan, Pemprov Bali bisa menetapkan pajak hiburan di bawah 40 persen.

Mendagri Sebut Pemprov Bali Akan Beri Insentif Fiskal ke Pengusaha, Pajak Hiburan Bisa di Bawah 40 Persen

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/IMG-20240126-WA0018-4100603723.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pajak hiburan dikabarkan batal naik sebesar 40-75 persen usai penyanyi dangdut, Inul Daratista dan Pengacara Kondang Hotman Paris mendatangi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, pada Jumat, 26 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya dikabarkan oleh akun Instagram @viralsekali. "Usai di Temui Inul, Luhut batalkan Pajak hiburan 40-75% dan tetap pakai yang lama," tulis akun tersebut dalam gambar yang diunggah, dikutip Minggu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak idola rakyat Indonesia, Semua masalah bisa kelar sama Opung," lanjutnya dalam caption.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014045660/lonjakan-stunting-ada-di-usia-balita-6-11-bulan-begini-cara-antisipasinya">Lonjakan Stunting Ada di Usia Balita 6-11 Bulan, Begini Cara Antisipasinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, hal yang sama juga dikabarkan oleh&nbsp;<a href="http://linggaupos.co.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://Linggaupos.co.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706518944335000&amp;usg=AOvVaw3WcmWZr3vlwERk1JfN96nx">Linggaupos.co.id</a>&nbsp;yang menyebutkan bahwa Luhut batal menaikkan pajak hiburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, menurut catatan JawaPos.com, hingga Minggu (28/1) pemerintah belum membatalkan dan atau menunda penerapan pajak hiburan sebesar 40 - 75 persen bagi pelaku usaha di bidang kategori hiburan tertentu. Meliputi bar, kelab malam, diskotek, karaoke, dan mandi uap atau spa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui awak media, pada Jumat (26/1) lalu di kantornya usai menerima kedatangan Inul dan Hotman Paris beserta dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luhut mengatakan, kedatangan mereka ke kantornya untuk menyampaikan bahwa hampir seluruh pelaku usaha yang merasa keberatan dengan pajak hiburan sebesar 40-75 persen sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait langkah tersebut, Luhut mempersilakannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini, Pemerintah Pusat telah meringankan keberatan para pelaku usaha dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota. Sehingga secara jabatan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah kepada pelaku usaha yang keberatan dengan pajak hiburan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi sudah kita jawab, kan sekarang mereka mau judicial review ke MK. Ini kan sudah ada surat edaran dari Mendagri," ujar Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui SE Mendagri, Luhut juga mengatakan bahwa kepala daerah berhak melakukan wewenang untuk memberi insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Sebagaimana tertuang pada pasal 101 UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan kenaikan pajak hiburan batas bawah 40 persen dan maksimal 75 persen, sudah resmi berlaku mulai Januari 2024. Adapun perubahan besaran pajak hiburan hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kewenangannya dari salah satu pasal di UU HKPD dan juga diperkuat oleh SE Mendagri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun para pelaku usaha yang datang ke Kantor Kemenko Marves, Luhut mengatakan, mereka berharap agar Pemda bisa meringankan beban pengusaha dengan menerapkan pajak seperti dulu, seperti sebelum UU HKPD disahkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kira-kira begitu (diharapkan pajak hiburan bisa tidak naik 40 persen) Supaya mereka (pemda) melihat kembali ke yang lama itu, kan kasian nanti bisa tutup semua lapangan kerja ke berapa juta orang, 20 juta. Kan ndak benar," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya ini mereka maju ke MK itu. Biarinlah. Kan semua punya hak maju ke MK kalau masalah judicial review. Jadi, jangan dibilang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang, tidak melanggar. Itu prosedur yang dibuat untuk menchallange undang undang yang ada," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagi informasi, salah satu daerah yang menaikkan pajak hiburan adalah DKI Jakarta. Sebelumnya pajak hiburan yang diberlakukan hanya 25 persen, namun setelah UU HKPD resmi berlaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sebesar 40 persen. Angka tersebut disesuaikan dengan batas bawah yang ditetapkan dalam pajak hiburan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya masih menetapkan pajak hiburan sama dengan aturan lama, yakni sebesar 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pajak hiburan dikabarkan batal naik sebesar 40-75 persen usai penyanyi dangdut, Inul Daratista datangi Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.

Pajak Hiburan Dikabarkan Batal Naik 40-75 Persen Usai Inul Ketemu Luhut, Begini Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/IMG-20240126-WA0017-2614584212.jpg" alt="Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Haryadi Sukamdani. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Haryadi Sukamdani. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengusaha bar, diskotek, beach club, dan karaoke, meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk merayu Pemerintah Daerah (Pemda) agar tak ragu memanfaatkan insentif fiskal pajak hiburan. Sehingga, pajak hiburan bisa ditetapkan di bawah 40 persen.</p> <p>Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 101 yang memperbolehkan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk memberi insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.</p> <p>"Jadi kita meminta kepada Pak Luhut untuk membantu mengkomunikasikan dengan kepala daerah, karena banyak kepala daerah banyak yang ragu, mungkin takut (memberikan insentif fiskal)," kata Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Haryadi Sukamdani di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1).</p> <p dir="ltr">"Kita menyampaikan bahwa situasi di lapangan udah jelek sekali, artinya kalau misal dipaksakan (pajak hiburan sebesar 40-75 persen) udah pasti banyak yang bubar," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut, pengusaha menduga terbitnya aturan pajak hiburan terbaru erat kaitannya dengan kepentingan ideologis setiap daerah. Namun dia berharap, Pemda untuk tidak menaikkan pajak terlebih jika di daerah tersebut tidak diizinkan berdiri sejumlah tempat hiburan.</p> <p>Menurutnya, jika daerah memang tidak mengizinkan adanya tempat hiburan di wilayah tersebut, seperti diskotek hingga bar, maka terbitkan saja peraturan daerah khusus, bukan menaikkan pajak.</p> <p>"Kalau memang gak boleh (mendirikan tempat hiburan), ya gak boleh aja. Bikin perda, gak boleh nih, diskotek misalnya gak diizinin. Tapi jangan bermain di pajak dong, itu enggak bagus," lanjutnya.</p> <p dir="ltr">Asal tahu saja, mulai Januari 2024, pemerintah telah resmi menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam aturan tersebut, pada Pasal 55 dijelaskan, ada 12 jenis yang termasuk jasa kesenian dan hiburan.</p> <p dir="ltr">Namun, dari 12 jenis kegiatan tersebut, hanya kegiatan tertentu yang dikenakan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan dengan tarif batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen. Meliputi, kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.</p> <p dir="ltr">Sementara, mayoritas pajak hiburan lainnya justru turun. Yang semula dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) maksimal 35 persen, lalu dengan UU HKPD justru turun ke 10 persen.</p> <p>Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) berhak memberikan insentif fiskal pajak hiburan kepada para pelaku usaha. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mengatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p dir="ltr">Airlangga mengatakan, hal itu juga telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota.</p> <p>Dalam aturan tersebut, Pemda berhak untuk memberikan insentif atau refreshment dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga pajak hiburan bisa ditetapkan di bawah 70 persen atau bahkan di bawah 40 persen.</p> <p>"Oleh karena itu SE Mendagri itu sudah menegaskan (insentif fiskal). Jadi kepala daerah bisa menerapkan dengan jabatannya, dengan kewenangannya, dia bisa membuat keputusan dengan di konsultasikan dengan DPRD masing-masing," kata Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (21/1).</p> <p dir="ltr">Adapun pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah tersebut cukup mengacu kepada UU HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribnusi Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024.</p> <p>Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk Sektor Pariwisata yang berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah).</p> <p>Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10 persen, sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12 persen (dari tarif normal sebesar 22 persen). "Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif," tandas Airlangga.</p>

GIPI meminta Luhut Binsar Pandjaitan untuk merayu Pemerintah Daerah (Pemda) agar tak ragu memanfaatkan insentif fiskal pajak hiburan.

GIPI Minta Luhut Rayu Pemda Manfaatkan Insentif Fiskal Agar Pajak Hiburan Bisa di Bawah 40 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Gambar-Pengacara-Hotman-Paris-Hutapea-pada-Jumat-2612024-di-Kementerian-Koordinator-Bidang-Kemaritiman-dan-Investasi-atau-Kemenko-Marves-antaranewscom-162157441.jpeg" alt="Pengacara Hotman Paris Hutapea pada Jumat (26/1/2024) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Pengacara Hotman Paris Hutapea pada Jumat (26/1/2024) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves (antaranews.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, menduga ada oknum pejabat di pemerintahan yang tidak memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p> <p dir="ltr">Laporan tersebut terkait dengan adanya rencana kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan jasa hiburan yang menjadi 40 persen hingga 75 persen.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dilansir dari&nbsp;antaranews.com, JUmat (26/1), Hotman Paris menyatakan bahwa, pada waktu itu pembahasan tidak sampai pada level atas. Menurutnya, melalui sumber resmi dari Istana, Presiden juga tidak tahu tentang itu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Oleh karena itu, Hotman Paris menegaskan bahwa ada oknum pejabat bawahan yang tidak melaporkan secara detail kepada Presiden.</p> <p dir="ltr">Hotman Paris juga meminta, berdasarkan hasil pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan Menko Marves, keduanya memiliki pendapat yang sama bahwa kenaikan pajak 40 persen tidak masuk akal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Selain itu, menurut Hotman Paris, di Kota Bogor telah menaikan pajak hiburan hingga mencapai angka 75 persen, dan mengakibatkan merasa berat bagi industri hiburan.</p> <p dir="ltr">Sehingga, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) serta para pengusaha di dalam dunia hiburan mengajukan&nbsp;judicial review&nbsp;kepada Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014012654/setelah-inul-daratista-dan-hotman-paris-rudy-salim-juga-keluhkan-pajak-hiburan-40-75-persen">Setelah Inul Daratista dan Hotman Paris, Rudy Salim Juga Keluhkan Pajak Hiburan 40-75 Persen</a></strong></p> <p dir="ltr">Tidak hanya itu, Hotman Paris meminta agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang berisi tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p dir="ltr">Di mana, pada pasal 101 UU HKPD menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada terhadap pelaku di dalam usaha dan jasa hiburan.</p> <p dir="ltr">Upaya tersebut berupa pengurangan, keringan, hingga pembebasan maupun penghapusan pokok pajak (pokok retribusi atau sanksinya).</p> <p dir="ltr">Hotman Paris juga membandingkan dengan pajak di Thailand yang 5 persen, Malaysia 6 peren, Singapura 9 persen. Sedangkan di Indonesia 40 persen, bahkan di Bogor sudah 75 persen dari pendapatan kotor.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Menurutnya, gubernur, bupati, dan wali kota berhak secara jabatan dalam mengembalikan ke jumlah tarif yang lama.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tidak hanya Hotman Paris, Inul Daratista yang memiliki hiburan berupa tempat karaoke, berharap agar polemik tentang kenaikan pajak ini dapat diselesaikan dengan segerah.</p> <p dir="ltr">Inul berharap kepada kepala daerah untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat yang dengan adanya surat edaran, berisi terkait pemberian insentif fiskal bagi industri hiburan dan pariwisata.</p> <p dir="ltr">Inul juga mengatakan bahwa, dari Bapak Luhut dan Mendagri sudah keluar surat edaran yang membuat dirinya punya pegangan, meski Inul pikir ini masih belum kuat dan harapannya semoga kepala daerah dapat memberikan kebijakan&nbsp; langsung.</p> <p dir="ltr">***</p>

Hotman Paris Hutapea, menduga ada oknum pejabat di pemerintahan yang tidak memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soal Pajak Hiburan, Hotman Paris Buka Suara atas Dugaan Ada Oknum Tak Lapor Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/bahlil-2320235406.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi&nbsp;<em>feeling</em>&nbsp;saya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu.</div>

"Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya.

Bahlil Nilai Pajak Hiburan Ganggu Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/WhatsApp-Image-2024-01-24-at-203828-2229427861.jpeg" alt="Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesi (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesi (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengeluarkan Surat Edaran mengenai aturan pajak hiburan sebesar 40&nbsp;persen&nbsp;sampai&nbsp;75&nbsp;persen.</p> <p>Airlangga mengatakan bahwa instruksi berupa surat edaran tersebut, disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat internal soal pajak hiburan.</p> <p>Merespons hal ini, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesi (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, meminta surat edaran tersebut, diperkuat oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).</p> <p>"Isi SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ, antara lain mengatur pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Ini kan masih rancu implementasinya,&rdquo; kata Uchy Hardiman kepada wartawan, usai membuka Rapat Badan Pengurus Lengkap dan Musyawarah HIPPI DKI JAKARTA, Rabu&nbsp;(24/1).</p> <p>Apalagi, lanjut Uchy, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) maupun SE Mendagri, tidak menegaskan pemda berhak kembali ke aturan tarif pajak lama atau tidak mematuhi UU HKPD.</p> <p>Hanya, pemerintah daerah memang diperbolehkan memberi insentif fiskal. Insentif fiskal yang dimaksud, antara lain pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.</p> <p>&ldquo;Disinlah perlunya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, segera mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan nasib serta masa depan para pengusaha pribumi,&rdquo; tutur Uchy.</p> <p>&ldquo;Jangan lupa, sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004, Surat Edaran (SE) sebenarnya tidak lagi bisa dikualifisir sebagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya bikin rancu, SE rawan tidak dijalankan oleh Pemda,&rdquo; jelas Uchy.</p> <p>Uchy Hardiman mengungkapkan jika para pengusaha pribumi seluruh Indonesia, salah satunya Inul Daratista, saat ini tengah mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK).</p> <p>Tokoh wanita nasional ini memperkirakan gelombang penolakan terhadap UU HKPD akan semakin besar, karena aturan pajak 40-75% ini jelas dapat mematikan usaha para pangusaha, khususnya pengusaha pribumi.</p> <p>&ldquo;Seyogianya, perppu harus segera diterbitkan Presiden Jokowi, demi menyelamatkan industri hiburan yang sangat padat karya, mengingat pemerintah, dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sendir-lah yang menyebutkan bahwa industri hiburan melibatkan 20 juta lapangan kerja,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.</p>

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesi (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, meminta surat edaran diperkuat Perppu,

Pengusaha Harap Aturan Soal Pajak Hiburan Diperjelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/luxury-bedroom-design-4108927038.jpg" alt="Gambaran kamar hotel pada umunya/image by suksao on freepik" width="100%">
<figcaption>Gambaran kamar hotel pada umunya/image by suksao on freepik</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mengerek batas bawah tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa kesenian dan hiburan mencapai 40 persen. Keputusan itu sejalan dengan bisnis sektor pariwisata yang mulai pulih pasca Covid-19. Di sisi lain, kenaikan pajak menuai protes para pengusaha.</p> <p>Kenaikan besaran pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Dalam beleid itu, berlaku untuk jasa hiburan tertentu seperti bar, club malam, diskotik, karaoke, dan mandi uap/spa.</p> <p>Founder Niluh Djelantik Foundation dan Aktivis Sosial Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bali untuk bertemu dengan para pengusaha spa dan hiburan. Menurut dia, 60 persen hidup masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata. Tidak adil rasanya menyamaratakan semua bisnis hiburan untuk orang tertentu.</p> <p>&ldquo;Masih banyak sekali keluhan di bawah (pelaku usaha hiburan, beach club, dan spa). Pengusaha memerlukan kepastian dari pemerintah pusat. Dan tentunya tidak hanya Bali yang diberikan keringanan. Tapi juga semua pengusaha hiburan di Indonesia,&rdquo; ungkap Ni Luh dalam agenda mingguan bareng Menparekraf, kemarin (22/1).</p> <p>Dia menjelaskan, para pelaku usaha mandi uap/spa yang melakukan massage (pijat) di jalanan Seminyak, Legian, dan Kuta hanya menarik tarif Rp 150 ribu. Jika kenaikan pajak, maka sama dengan membunuh rakyat. &ldquo;Karena terdapat puluhan ribu orang bekerja di restoran, bar, dan night club,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Tidak semua orang menyambangi tempat hiburan untuk berfoya-foya dengan tujuan yang tidak baik. Banyak juga yang pergi untuk refreshing melepas penat dari rutinitas pekerjaan. Menggunakan uang hasil keringatnya untuk apresiasi diri.</p> <p>&ldquo;Mungkin mereka mau main ke pantai, beach club, restoran, bar, atau diskotik. Tidak semuanya ingin aneh-aneh. Hanya ingin duduk minum sebotol bir atau minuman lain. Jika sekarang diterapkan pajak seperti itu otomatis mereka akan mengalihkan uangnya ke negara lain,&rdquo; bebernya.</p> <p>Begitu pula karaoke keluarga. Ni Luh juga menentang bisnis tersebut disamakan dengan bisnis karaoke plus-plus. Sebab, karaoke keluarga hanya digunakan untuk bernyanyi bersama anak-anak, orang tua, saudara, dan kolega.</p> <p>&ldquo;Belajarlah kita dari Thailand. Rakyat Bali tidak minta apa-apa, rakyat Indonesia tidak minta apa-apa. Kami bisa menyampaikan air mata rakyat sedang mengalir deras. Tolong dengarkan rakyat,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Christyana menyatakan, kurang tepat jika tarif PBJT jasa kesenian dan hiburan naik. Yang tepat adalah secara umum PBJT justru turun. Peraturan sebelumnya yakni UU Nomor 28/2009 mengatur tarif PBJT paling tinggi 35 persen. Melalui UU HKPD tarif pajak paling tinggi harus 10 persen.</p> <p>&ldquo;Jadi PBJT ini isinya banyak sekali. Dari satu sampe 12. Nomor satu adalah pajak bioskop. Dari paling tinggi 35 persen, sekarang Pemda (pemerintah daerah) mengenakan paling tinggi 10 persen,&rdquo; terang Lydia.</p> <p>Kemudian, pagelaran busana pada undang-undang sebelumnya masuk kategori tertentu atau khusus yang dikenakan tarif sampai 75 persen. Saat ini dengan di UU HKPD tarif tertingginya sampai 10 persen. &ldquo;Jadi pagelaran busana, kontes kecantikan, dan konser yang semula Pemda boleh menetapkan tarif paling tinggi 35 persen, sekarang 10 persen,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Saat ini yang lagi ramai itu di pasal 58 UU HKPD ayat 1 urutan nomor 12. Hanya itu yang dikhususkan sebagai jasa hiburan tertentu. Yaitu, bar, club malam, diskotik, karaoke, dan mandi uap/spa.</p> <p class="class-paragraph">Lydia menjelaskan, pajak sebagai instrumen fiskal tidak hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk daerah. Tapi sekaligus sebagai fungsi regulatori atau pengendalian. &ldquo;Karena dikonsumsi oleh sebagian masyarakat tertentu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi asosiasi dan pelaku usaha di bidang perhotelan dan jasa hiburan. &ldquo;Masukannya tadi sudah kita terima semua. Saya minta, solusinya tadi dengan SE Mendagri (surat edaran Menteri Daam Negeri). Pada waktu di Istana, saya sampaikan bahwa akan ada SE, dan Kepaa daerah bisa mengacu kepada SE Mendagri,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UU HKPD telah jelas diatur bahwa kepala daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/403/SJ 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota. Dengan demikian, kepala daerah memiliki kewenangan yang diberikan UU HKPD untuk melakukan pengurangan tarif PBJT atas jasa hiburan yang tarifnya 40 persen sampai dengan 75 persen.</p> <p>Dari situ kepala daerah dapat mengurangi tarif PBJT hiburan sama dengan tarif sebelumnya. Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Perkada. Saat ini Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyelesaikan kajian untuk memberikan dukungan insentif perpajakan untuk sektor pariwisata yang berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah).</p> <p>&ldquo;Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10 persen. Sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12 persen (dari tarif normal 22 persen). Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif,&rdquo; pungkas Airlangga.</p> <p>Sementara itu, Ketua Umum&nbsp;Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi&nbsp;B Sukamdani mengaku masih kesulitan untuk menaikkan tarif sewa hotel. Meski, tingkat okupansi hotel terus mengalami kenaikan.&nbsp;Sejalan dengan banyaknya hotel yang membuat persaingan tarif ketat dan daya beli masyarakat yang menjadi pertimbangan.</p> <p>Apalagi saat ini pemesanan mudah dilakukan secara online. Banyak apartemen yang dijadikan penginapan harian dan penginapan di desa wisata. &ldquo;Ini memang tough kalau hotel naik mendekati atau melebihi 2019, memang tantangannya banyak,&rdquo; ungkap Hariyadi.</p> <p>Menurut dia, penetapan UU HKPD mengabaikan konsultasi publik terhadap sektor yang terdampak. Tidak ada sosialisasi. Akibatnya, pelaku usaha tidak ada yang sepakat. Malah justru menilai kenaikan tarif pajak hiburan dapat mematikan usahanya.</p> <p>Pengusaha beach club sekaligus pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga menyebutkan, besaran pajak hiburan minimal 40 persen akan sangat memberatkan pelaku usaha. &ldquo;Kalau dia tidak bayar, berarti perusahaan yang bayar. Berarti 40 persen dari pendapatan kotor,&rdquo; timpalnya.</p>

Lydia menjelaskan, pajak sebagai instrumen fiskal tidak hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk daerah.

Pengusaha Hiburan Butuh Keringanan Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Bamsoet-dan-Rudy-Salim-1531804177.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Pengusaha Hiburan Malam, Rudy Salim." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Pengusaha Hiburan Malam, Rudy Salim.</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Pajak hiburan yang dipatok sebesar 40 persen hingga 75 persen mendapat sorotan dari publik setelah Inul Daratista dan Hotman Paris yang merupakan pelaku usaha buka suara sejak beberapa waktu belakangan.<br /><br />Rudy Salim yang merupakan pemilik club PHANTOM &ndash; PIK 2 bersama Raffi Ahmad juga menyampaikan keberatannya. Rudy Salim pun menemui Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo dan menyatakakan keberatannya tersebut.<br /><br />Menurut Rudy Salim, kenaikan pajak hiburan yang sangat besar tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri hiburan. Selain memberatkan para pelaku usaha, kenaikan pajak sebesar itu berpotensi menimbulkan dampak negatif. Seperti dinaikkannya harga tiket masuk, penurunan daya beli masyarakat, bahkan berdampak pada kelangsungan usaha di industri hiburan.<br /><br />&ldquo;Misalnya customer datang dan belanja senilai Rp 10,000,000. Total tersebut akan dikenakan Service Charge sebesar 10 persen sehingga menjadi Rp 11,000,000. Jika dikenakan lagi PB1 minimal 40 persen (Rp 4,400,000), maka total yang harus dibayarkan customer jadi Rp 15,400,000,&rdquo; kata Rudy Salim berkalkulasi.<br /><br />Menanggapi hal itu, Bamsoet menyatakan bahwa dirinya akan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara cermat dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk kelangsungan industri.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Menurut dia, perlu dilakukan kajian mendalam dan dialog yang lebih intensif dengan para pelaku usaha hiburan untuk mencari solusi terbaik untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dengan kelangsungan usaha para pengusaha hiburan.<br /><br />"Pemerintah dan DPR diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan semua pihak terkait. Suara para pelaku usaha hiburan perlu didengar dengan baik dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih memperhitungkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada," ujar Bamsoet saat menerima kedatangan Rudy Salim.<br /><br />Bamsoet menyadari betul kenaikan pajak hiburan sebesar itu akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap industri hiburan. "Bahkan bisa berdampak pada kelangsungan usaha para pelaku industri hiburan," ujar Bamsoet.&nbsp;<br /><br />Menurut dia, dibanding dengan negara lain, pajak hiburan di Indonesia sudah tergolong tinggi. Dia mencontohkan, Thailand menerapkan pajak hiburan hanya 5 persen demi menarik para wisatawan.&nbsp;<br /><br />"Saat ini Thailand merupakan negara ASEAN yang paling ramai wisatawan mancanegara," tuturnya.<br /><br />Dia menambahkan, apabila pajak hiburan Indonesia naik minimum 40 persen, maka akan menjadi pajak paling tinggi. Karena Singapura menerapkan pajak sebesar 15 persen, Malaysia 10 persen, dan Amerika Serikat (Chicago) mematok di angka 9 persen. <br /><br />"Dikhawatirkan tingginya pajak hiburan di Indonesia bisa membuat daya tarik Indonesia menurun dibandingkan negara-negara tetangga," tandas Bamsoet.</div> <p>&nbsp;</p>

Rudy Salim yang merupakan pemilik club PHANTOM – PIK 2 bersama Raffi Ahmad juga menyampaikan keberatan soal kenaikan pajak hiburan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak hiburan

Berita Terkini