<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/darmadi-durianto-784897086.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk turun tangan mengatasi persoalan fee dan komisi tinggi yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh platform marketplace. Menurutnya, praktik tersebut bisa membunuh UMKM secara perlahan. Darmadi mengungkapkan banyaknya keluhan dari para pelaku usaha online. Ia menilai peningkatan komisi yang drastis membuat para seller tidak lagi memperoleh keuntungan. &ldquo;Bapak Pak Menteri, ini yang sekarang sedang terjadi terutama di e-commerce. Saya terima banyak laporan, Pak. Para pemain seller ini, seller di e-commerce ini, di Tokopedia maupun di Shopee ini sekarang ini komisi-komisi dan fee-fee mereka ini dinaikkan secara drastis ini sehingga mereka sudah enggak bisa untung, Pak,&rdquo; kata Darmadi saat rapat kerja dengan Mendag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7). Ia menambahkan, selain komisi yang tinggi, para pelaku UMKM juga terbebani dengan pajak tambahan sebesar 0,5 persen. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM menyerah dan berhenti berjualan secara online. &ldquo;Nah, ini pada menjerit, Pak Menteri. Nah, saya minta dengan hormat aspirasi dari konstituen, Pak. Banyak sekali yang mengeluh bahwa kami sudah tidak bisa bekerja lagi di online. Ya, kenapa? Karena fee yang dikenakan kepada para seller ini begitu banyak. Yang mayoritas adalah UMKM, Pak Menteri,&rdquo; lanjutnya. Darmadi juga menyoroti adanya pola serupa yang terjadi pada sektor transportasi daring. Ia menyamakan tekanan terhadap pelaku UMKM di e-commerce dengan kondisi yang dialami oleh mitra driver ojek online yang juga menurutnya terjepit oleh kebijakan aplikator. &ldquo;Ya, ini e-commerce ini nginjak sana sini, Pak. Sudah ojol diinjak-injak, Pak. Para seller UMKM itu diinjak-injak juga, Pak, supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, Pak. Tidak sesuai dengan harapannya Pak Presiden Prabowo,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Darmadi meminta Mendag segera melakukan investigasi bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) guna memastikan apakah benar komisi dan biaya lain di marketplace terus dinaikkan hingga membebani seller kecil. &ldquo;Nah, saya minta Bapak segera bertindak terutama dengan BPKN juga koordinasi karena ini membunuh UMKM, Pak. Ya, membunuh rakyat kecil dan ini enggak benar. Nah, ini saya minta segera dilakukan. Bapak investigasi betul enggak laporan ini ya dikenakan fee macam-macam ya,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, jika tidak segera ditangani maka UMKM yang menggantungkan hidup dari platform digital bisa kehilangan ruang usaha. &ldquo;Akhirnya nanti mati, Pak. Mati suri, Pak. Semua Pak enggak bisa bekerja. Dan kebanyakan itu adalah UMKM. Banyak enggak UMKM di sana? Banyak Pak yang hidup menggantungkan hidup di sana,&rdquo; pungkasnya.

Darmadi Durianto mengingatkan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi komisi tinggi yang membebani UMKM di marketplace.

Legislator Ingatkan Mendag soal Marketplace Tak Cekik UMKM, Negara Tak Boleh Diam!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/dpAaj0QgOylwG0sme1uk4LRs3eoWKQhNkP6Jx1N6-2404882522.jpg" alt="Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa pemungutan pajak terhadap pedagang online di e-commerce tidak akan berdampak pada kenaikan harga barang. Pasalnya, pajak yang akan dikenakan tersebut bukanlah jenis pajak baru.&nbsp; "Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga," kata Bimo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).&nbsp; Bimo membeberkan, para pedagang online di e-commerce sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang. Apalagi,&nbsp;perbedaannya hanya dari sisi mekanisme pemungutan dan pelaporan pajaknya saja yang dalam hal ini dilakukan oleh e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada cs.&nbsp; Selain itu, Bimo juga memastikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 sudah berprinsip pada keadilan sesuai dengan yang selama ini telah diimplementasikan pemerintah.&nbsp; "Policy itu sudah sangat fair sesuai dengan apa yang selama ini sebenernya diimplementasikan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi meluncurkan aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya, tepat pada Hari Pajak yang jatuh hari ini, Selasa (14/7). &nbsp; Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. &nbsp; Besaran pajak yang akan dikenakan bagi pedagang online adalah sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjualan. Adapun kebijakan ini direncanakan hanya akan diterapkan bagi para pedagang dengan omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta.&nbsp; "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 0,5 persen dari Peredaran Bruto (omzet) yang diterima atau diperoleh pedagang dalam begeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi Pasal 8 aturan tersebut. &nbsp; Meski begitu, dalam aturan yang sama disebutkan bagi para pedagang online dengan nilai omzet setara atau di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak e-commerce ini. &nbsp;&nbsp; Selain itu, aturan ini juga tidak berlaku bagi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.&nbsp; Kemudian, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/ atau pemungutan pajak penghasilan, seperti penjualan pulsa dan kartu perdana. &nbsp; Lalu, penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan.&nbsp;

Pajak e-commerce tidak akan menaikkan harga barang, Bimo Wijayanto pastikan keadilan dalam kebijakan pemerintah.

Dirjen Pajak Pastikan Tak Ada Kenaikan Harga Barang Imbas Kebijakan Pedagang Online Kena Pungut Pajak E-Commerce

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/dv8Bn4TMyybrAav3Z632Xs1CWuntxWr3m0QP17Xn-891530277.jpg" alt="Ilustrasi driver ojek online. Dilema driver ojol perempuan di tengah ancaman pelecehan. (Dokumentasi JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi driver ojek online. Dilema driver ojol perempuan di tengah ancaman pelecehan. (Dokumentasi JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan bahwa pendapatan jasa para driver ojek online (ojol), penjual pulsa hingga emas batangan tidak kena pungutan pajak oleh e-commerce.&nbsp; "Penjualan pulsa dan kartu perdana enggak (dipungut pajak oleh e-commerce) karena regulasi kita kan sudah ada regulasi khusus untuk pulsa dan kartu perdana," kata Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama dalam Media Briefing di Kantor DJP Jakarta, Senin (14/7).&nbsp; "Dari setiap-setiap, misalnya sudah jalan. Jadi kita tidak minta dipungut emas perhiasan, emas batangan, ini juga enggak," tambahnya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menyampaikan di tengah rencana penerapan pajak e-commerce juga tetap melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta.&nbsp; Dalam hal ini, para pelaku UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta, otomatis tidak dipungut pajak oleh e-commerce. "Dan ini juga ada threshold-nya. Kami tetap melindungi para pelaku usaha kecil, omzet sampai dengan Rp 500 juta tidak ada yang berubah. Sampai dengan Rp 500 juta tetap tidak dikenakan pajak untuk pelaku usaha dengan omset 500 juta," ujar Rosmauli.&nbsp; "Kemudian untuk pelaku usaha dengan omzet lebih dari Rp 500 sampai Rp 4,8 miliar, tarifnya juga masih sama, sangat kecil 0,5 persen," tambahnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi meluncurkan aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya, tepat pada Hari Pajak yang jatuh hari ini, Selasa (14/7). &nbsp; Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.&nbsp; Besaran pajak yang akan dikenakan bagi pedagang online adalah sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjualan. Adapun kebijakan ini direncanakan hanya akan diterapkan bagi para pedagang dengan omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta. &nbsp; "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22&nbsp; sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 0,5 persen dari Peredaran Bruto (omzet) yang diterima atau diperoleh pedagang dalam begeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi Pasal 8 aturan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 10 aturan tersebut, e-commerce tidak memungut pajak untuk penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan. Selain itu juga berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana; penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusahe emas batangan.

Kemenkeu pastikan pendapatan driver ojol dan UMKM di bawah Rp 500 juta bebas pajak e-commerce, demi perlindungan ekonomi.

DJP Pastikan Jasa Ojol, Penjualan Pulsa hingga Emas Batangan Tidak Kena Pungut Pajak oleh E-Commerce

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/08BHzYVtqkBzQNyWKPGbzjvI18juqRZy7LWvSgWT-3480440972.jpg" alt="Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli (tengah) dalam dalam Media Briefing di Kantor DJP Jakarta, Senin (14/7) malam. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli (tengah) dalam dalam Media Briefing di Kantor DJP Jakarta, Senin (14/7) malam. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa pengenaan pajak bagi pedagang e-commmerce sebesar 0,5 persen, bukanlah jenis pajak baru. Dalam hal ini, pemerintah hanya melakukan penyederhanaan sistem pembayaran dengan memperbolehkan marketplace bertindak sebagai pemungut pajak.&nbsp; "Kami sudah beberapa kali juga sampaikan bahwa ini bukan jenis pajak baru atau ketentuan terkait dengan jenis pajak baru. Tidak ada yang baru di sini. Ini hanya penyederhanaan sistem pembayaran," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat&nbsp; DJP, Rosmauli dalam Media Briefing di Kantor DJP Jakarta, Senin (14/7) malam. Lebih lanjut, Rosma juga menyebutkan bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, para wajib pajak dimudahkan dalam pemungutan pajaknya. Salah satunya, tidak harus menghitung dan membayar sendiri atas bisnis yang dijalannkannya di marketplace tersebut.&nbsp; "Kalau selama ini wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang, sekarang kami minta marketplace untuk melakukan pemungutan. Pastinya ini lebih mudah karena wajib pajak tidak harus menghitung sendiri dan membayar sendiri," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi meluncurkan aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya, tepat pada Hari Pajak yang jatuh hari ini, Selasa (14/7).&nbsp; Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.&nbsp; Besaran pajak yang akan dikenakan bagi pedagang online adalah sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjualan. Adapun kebijakan ini direncanakan hanya akan diterapkan bagi para pedagang dengan omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta. &nbsp; "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22&nbsp; sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 0,5 persen dari Peredaran Bruto (omzet) yang diterima atau diperoleh pedagang dalam begeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi Pasal 8 aturan tersebut. &nbsp; &nbsp; &nbsp; SUMBER FOTO:&nbsp; Caption:&nbsp;

DJP Kemenkeu menjelaskan bahwa pajak 0,5% bagi pedagang e-commerce adalah penyederhanaan sistem pembayaran, bukan pajak baru.

Pedagang E-Commerce dengan Omzet Diatas Lebih Rp 500 Juta Kena Pajak 0,5 Persen, DJP: Bukan Jenis Pajak Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/mak8SptDlsTD1GNfTilZgyuyjvqR1nfSfb1AssCX-1-2987786579.jpg" alt="Ilustrasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi meluncurkan aturan pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya, tepat pada Hari Pajak yang jatuh hari ini, Selasa (14/7).&nbsp; Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.&nbsp; Besaran pajak yang akan dikenakan bagi pedagang online adalah sebesar 0,5 persen dari pendapatan penjualan. Adapun kebijakan ini direncanakan hanya akan diterapkan bagi para pedagang dengan omzet tahunan lebih dari Rp 500 juta.&nbsp; "Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22&nbsp; sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 0,5 persen dari Peredaran Bruto (omzet) yang diterima atau diperoleh pedagang dalam begeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah," bunyi Pasal 8 aturan tersebut.&nbsp; Meski begitu, dalam aturan yang sama disebutkan bagi para pedagang online dengan nilai omzet setara atau di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak e-commerce ini. &nbsp; Selain itu, aturan ini juga tidak berlaku bagi penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.&nbsp; Kemudian, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/ atau pemungutan pajak penghasilan, seperti penjualan pulsa dan kartu perdana.&nbsp; Lalu, penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan.&nbsp; "Dan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Atas penghasilan yang tidak dilakukan pemungutan tetap terutang pajak penghasilan dan atas pajak penghasilan wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," bunyi Pasal 10 itu.

Pemerintah resmi luncurkan pajak e-commerce 0,5% untuk pedagang online dengan omzet di atas Rp 500 juta.

Pedagang E-Commerce dengan Omzet Lebih Dari Rp 500 Juta Resmi Dikenakan Pajak