<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/ef029982-7538-43b8-bd25-a3140fb25445-760712605.jpg" alt="Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kesepakatan dagang tarif resiprokal oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. (Dok. White House)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak mengenakan pajak jasa digital untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Kesepakatan terkait pajak jasa digital ini sebagaimana muncul dalam lembar fakta atau fact sheet yang diunggah oleh Gedung Putih atau White House. "Indonesia tidak akan mengenakan pajak jasa digital, atau pajak serupa, yang mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS baik secara hukum maupun secara faktual," bunyi salah satu poin dalam lembar fakta yang dikutip Jumat (20/2). Tak hanya membebaskan pajak jasa digital, Indonesia juga akan memfasilitasi perdagangan digital dengan Amerika Serikat, termasuk dengan menahan diri dari tindakan yang mendiskriminasi layanan digital AS atau produk AS yang didistribusikan secara digital. Selanjutnya, Indonesia juga harus memastikan transfer data melalui sarana elektronik melintasi perbatasan yang terpercaya dengan perlindungan yang memadai untuk pelaksanaan bisnis. "Berkolaborasi dengan Amerika Serikat untuk mengatasi tantangan keamanan siber. Bahkan, Indonesia harus berkomunikasi dengan Amerika Serikat sebelum membuat perjanjian perdagangan digital baru dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS," tutup poin tersebut. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dan AS mendukung moratorium permanen atas bea masuk transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tanpa syarat. salah satu caranya adalah lewat pembebasan bea masuk atas transaksi elektronik antara kedua negara.&nbsp; "Sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/2). Meski begitu, Airlangga memastikan bahwa pembebasan bea masuk atas transaksi elektronik ini tidak hanya diberikan untuk negara yang dipimpin Donald Trump saja, tetapi juga berlaku untuk mitra dagang lain, seperti Eropa. "Ini juga kita diberikan kepada Eropa jadi bukan Amerika saja. Ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO," tukasnya. Untuk diketahu, ada sejumlah raksasa teknologi asal AS yang&nbsp;beroperasi&nbsp;di Indonesia. Meliputi, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook hingga Netflix. &nbsp;

Indonesia sepakat bebaskan pajak jasa digital perusahaan AS. Dukungan Indonesia-AS di WTO dan fasilitasi perdagangan digital makin kuat.

Indonesia Sepakat Bebaskan Pajak Jasa Digital Perusahaan-perusahaan AS di Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/JKT_Larangan-Anak-Bermain-Roblox_SALMAN-TOYIBI-4JPG-873687412.jpg" alt="Anak bermain game Roblox di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anak bermain game Roblox di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/8/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2025 mencapai sebesar Rp 43,75 triliun.&nbsp; Lebih rinci, jumlah penerimaan itu terdiri atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp 33,88 triliun. Lalu, ada juga pajak aset kripto sebesar Rp 1,76 triliun.&nbsp; Kemudian, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp 4,19 triliun serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) senilai Rp 3,92 triliun. Sampai dengan Oktober 2025, pemerintah telah menunjuk 251 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru, yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli, menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp33,88 triliun.&nbsp; "Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 8,54 triliun hingga 2025," ujar Rosmauli dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/12). Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 1,76 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp 675,6 miliar penerimaan 2025.&nbsp; Di sisi lain, penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp889,52 miliar dan PPN DN sebesar Rp873,76 miliar.&nbsp;Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,19 triliun sampai dengan Oktober 2025.&nbsp; "Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp 1,15 triliun penerimaan tahun 2025," beber Rosma.&nbsp; Lebih lanjut, Rosma menyebut bahwa pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 1,16 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 2,3 triliun.&nbsp; Sementara itu, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Oktober 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 3,92 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022.&nbsp; Lalu, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp 1,07 triliun penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp 268,32 miliar dan PPN sebesar Rp 3,65 triliun.&nbsp; "Realisasi Rp 43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara," ujar Rosmauli. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif," tutupnya.

Penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 43,75 triliun, dengan pajak PPN PMSE dan pajak kripto sebagai penyumbang terbesar.

Pajak Digital Tembus Rp 43,75 Triliun per Oktober, Roblox Resmi jadi Pemungut PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Gemar-belanja-online-3863031875.jpg" alt="Ilustrasi orang yang gemar berbelanja online./ freepik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang gemar berbelanja online./ freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 25,88 triliun dari pajak atas usaha ekonomi digital per 30 Juni 2024. "Hingga 30 Juni 2024, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, kemarin. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun. Terkait PPN PMSE, Pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha secara total hingga Juni 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 159 PMSE di antaranya telah menyetorkan PPN senilai Rp 20,8 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp 3,89 triliun setoran tahun 2024. Pemerintah masih akan terus menunjuk para pengusaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri ke konsumen di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger. Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024. Pajak fintech itu terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun. Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp 1,95 triliun. Dwi menambahkan Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

"Hingga 30 Juni 2024, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun," kata Dwi Astuti.

Pemerintah Serap Rp 25,88 Triliun dari Pajak Usaha Ekonomi Digital, dari PMSE hingga Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/images-98.jpeg" alt="Persaingan E-Commerce sangat sengit di dalam negeri. (WordStream)." width="100%">
<figcaption>Persaingan E-Commerce sangat sengit di dalam negeri. (WordStream).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi pajak digital terus bertambah. Sampai 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun Rp 7,1 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam negeri melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE).  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, angka itu berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara.  Total penyelenggara PMSE yang telah ditunjuk DJP sampai dengan bulan lalu sebanyak 119 pelaku usaha. Pada Juni ada empat perusahaan baru.  Yakni, Ezviz International Limited, Zendrive Inc, University of London, dan CVmaker B.V. Serta, dua pembetulan, Biomed Central Limited dan Github Inc.  "Untuk pembetulan penunjukan pemungut PPN PMSE itu, sifatnya membetulkan, dilakukan dalam hal terdapat elemen data dalam surat keputusan penunjukan yang berbeda dengan keadaan sebenarnya atau ada kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan tersebut," jelasnya.  Neilmaldrin menambahkan, DJP masih terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang menjual produk serta memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia dan telah memenuhi kriteria.  "Dengan nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12 ribu setahun atau 1.000 dalam sebulan," jelasnya.

Semester I, Realisasi Pajak Digital Capai Rp 7,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PAJAK2.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak memanfaatkan apliaksi Dana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak memanfaatkan apliaksi Dana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi mendorong masyarakat Indonesia untuk membayar pajak secara digital. Ini disosialisasikan pada acara daring bertajuk Obral Obrol liTerasi Digital: "Wajib Bayar Pajak, Wajib Paham Literasi Digital Juga Yuk!!".  Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui akun YouTube dan Facebook Siberkreasi pada 10 Maret 2022. Beberapa pembicara penting yang turut mengisi, antara lain Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP), Inge Diana Rismawati, content creator Martin Anugerah, serta Koordinator Gerakan #BijakBersosmed dan Founder HiPajak.id, Enda Nasution.  Seperti diketahui pajak berfungsi sebagai sumber utama pemasukan negara yang akan dikeluarkan untuk mendanai konstruksi dan pembangunan infrastruktur publik, yang pada akhirnya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.  Inge mengungkapkan, sebelum memahami manfaat-manfaat pajak, kita harus mengetahui bahwa pajak berkontribusi sebesar 70% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  "Tahun lalu, otoritas pajak Indonesia mengumpulkan sebanyak Rp1,230 triliun untuk pembiayaan di Indonesia. Kendati demikian, angka tersebut mengalami penurunan dari 2019 dengan total Rp1,330 triliun dari pajak yang terkumpul," ungkap Inge.  Pajak juga digunakan untuk mendanai berbagai sektor publik. Meski begitu, selama pandemi ini, pajak dialokasikan untuk dua prioritas: pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan.  "Tolong jangan jadi free rider. Jangan meminta fasiltas yang melimpah dari negara, namun ketika diminta untuk membayar pajak, ada beribu alasan. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya millennial, bisa mengapresiasi manfaat besar dari membayar pajak," imbuh Inge.  Sebagai content creator, Martin Anugerah membagikan pandangannya perihal membayar pajak. "Saya tidak keberatan untuk membayar pajak, justru sebaliknya, saya sangat ingin membayar pajak.  Menurut Martin pada dasarnya, pajak itu harus dibayar, baik dibayar di depan ataupun di belakang, artinya kalau tidak mau bayar pajak, pada akhirnya akan diminta dengan cara apapun.  "Selama pajak yang terkumpul dikelola dengan baik oleh pemerintah, saya bersyukur untuk itu karena yang diuntungkan dari pajak adalah kita sendiri," ujarnya. <h4>Bayar pajak secara digital</h4> Saat ini, membayar pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Generasi saat ini dapat memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pencatatan, penghitungan, sampai penyelesaian pajak. Salah satu dari beragam aplikasi digital tersebut adalah HiPajak.id.  "Fiturnya semudah aplikasi chatting. Misalnya, tersedia informasi seputar pendapatan, total aset, status perkawinan, serta ada atau tidaknya anak kita. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu akrab dengan fitur chatting. Jika kita mampu menggunakan (aplikasi) WhatsApp, maka kita pasti bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah," ujar Enda.  Dengan menggunakan aplikasi pajak digital, dipadukan dengan berbagai fitur digital dan infrastruktur IT yang telah dikembangkan oleh DJP, membayar pajak menjadi lebih transparan dan mudah untuk masyarakat Indonesia.

Content Creator Bayar Pajak Pakai Aplikasi Digital Lebih Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/indrajaya-burnama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JULI 2021 akan menjadi momen terpenting dalam penentuan konsensus pajak digital yang tak kunjung tercapai. Hal itu lantaran inclusive framework OECD yang beranggota 139 negara akan memutuskan kesepakatan pajak digital dunia yang telah sekian lama menemui kebuntuan. Jika konsensus tercapai, mimpi indah seluruh negara sumber, termasuk Indonesia, untuk memperoleh hak pemajakan yang lebih adil tanpa mengesampingkan hak pemajakan negara domisili segera menjadi kenyataan.  Ada dua alasan penting konsensus pajak digital menjadi isu pajak internasional yang mendesak untuk dituntaskan. Pertama, diduga ada unsur ketidakadilan pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan digital raksasa dunia antara negara sumber (negara yang menjadi sumber penghasilan perusahaan digital dunia) dan negara domisili (negara domisili perusahaan digital dunia).  Mengutip Darussalam dan Danny Septriadi (2008), OECD model tax treaty yang dipakai banyak negara lebih mendukung hak pemajakan dilakukan negara domisili jika penghasilan diperoleh tidak melalui bentuk usaha tetap (BUT). Hal itu lantaran aturan penentuan subjek pajak (pajak penghasilan) digital secara internasional masih mewajibkan kehadiran fisik (physical presence) melalui ada atau tidaknya BUT.  Namun, teknologi sekarang memungkinkan perusahaan digital di sebuah negara melakukan usaha di negara lain tanpa adanya kehadiran fisik (BUT). Melainkan dengan kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence). Ketentuan itu akhirnya berdampak lebih menguntungkan negara domisili dan merugikan negara sumber. Jadi, OECD model tax treaty tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sehingga mesti disesuaikan.  Kedua, pembayaran pajak perusahaan-perusahaan digital sebenarnya sangat ditunggu hampir seluruh negara di dunia yang terdampak pandemi Covid-19. Hal itu lantaran hilangnya potensi pajak di banyak negara di tengah kelesuan ekonomi. Sementara itu, platform bisnis digital menjadi salah satu the potential winner yang memperoleh banyak keuntungan di saat lockdown dan penerapan social distancing seperti sekarang.  Harapan Bernama Biden Effect  Sayangnya, berbagai upaya negosiasi mencari kesepakatan global yang dimotori Uni Eropa melalui OECD/G20 dan AS justru semakin jauh panggang dari api. Trump (2020) pernah mengancam akan melakukan perang dagang terhadap negara mana pun yang mengenakan pajak digital. Hal itu wajar lantaran mayoritas perusahaan raksasa digital dunia kebetulan berasal dari AS sehingga pengenaan pajak digital jelas berpengaruh terhadap penerimaan AS.  Ancaman Trump bukan gertak sambal belaka. Hal itu dibuktikan dengan rencana pengenaan bea masuk 100 persen atas produk-produk ekspor Prancis jika Negara Mode itu mengenakan GAFA (Google Apple Facebook Amazon) tax terhadap perusahaan raksasa digital dunia. Hal yang sama akan dilakukan Trump kepada Italia dan Inggris. Bahkan, tahun lalu pihak AS menarik diri dari negosiasi dengan OECD karena memilih fokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden.  Akan tetapi, kontestasi itu sekarang sudah selesai dan keadaan mulai berubah. Ada ”Biden effect” yang telah tampak dan dapat diharapkan berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian konsensus pajak digital. Kemenangan Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden ke-46 AS seolah memberikan ekspektasi yang tinggi bagi dunia internasional. Contohnya adalah penguatan saham di banyak bursa dunia seperti Nasdaq, Dow Jones (AS), dan Nikkei (Jepang).  Hal yang sama terjadi di Hang Seng (Hongkong), S&amp;P/ASX 200 (Australia), DAX (Jerman), CAC 40 (Prancis), dan IDX (Indonesia). ”Biden effect” ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap bursa saham dunia. Bahkan, Bloomberg juga menyatakan kemenangan Biden mendongkrak harga minyak dan emas internasional. Uni Eropa pun berharap AS kembali bergabung dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang sempat ditinggal Trump. Akankah ”Biden effect” berlanjut ke ranah pajak digital?  Pro-Kontra Dalam Negeri  Menurut hemat penulis, ada sinyal-sinyal positif dalam kebijakan ekonomi era Biden atau Bidenomics yang mendukung tercapainya konsensus pajak digital. Pertama, penunjukan Janet Yellen sebagai menteri keuangan AS yang sangat pro terhadap penerapan tarif pajak digital minimum global. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Yellen menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa pajak ekonomi digital dunia.  Kedua, Biden juga membuat tim perpajakan internasional yang mumpuni. Hal itu terlihat dari penunjukan Prof Kimberly Clausing sebagai ketua tim analisis Departemen Keuangan AS di awal Februari lalu. Kim (2020) menyadari sepenuhnya bahwa polemik pengenaan pajak digital dunia telah mengakibatkan ketegangan politik dan ekonomi antarnegara maju di dunia yang sangat berdampak pada negara-negara lain di dunia. Sudah saatnya ketegangan itu diakhiri untuk perbaikan ekonomi global.  Ketiga, menaikkan tarif pajak korporasi dari 21 persen menjadi 28 persen. Hal itu dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi karena dampak pandemi dan pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik. Nah, konsensus pajak digital rencananya digunakan Biden untuk mencegah pengalihan keuntungan atau usaha ke luar AS pasca kenaikan tarif pajak korporasi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.  Secara logika, hal itu sangat tepat karena dunia internasional juga menerapkan tarif pajak digital minimum global. Sehingga perusahaan digital dunia yang kebetulan mayoritas berasal dari AS akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan itu adalah dikenakan tarif pajak korporasi lebih tinggi di AS atau dikenakan tarif pajak digital minimum global di luar AS.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/05/2021/selfie-dan-sopir-mengantuk-yang-berujung-maut-8-orang-tewas/">Selfie dan Sopir Mengantuk yang Berujung Maut, 8 Orang Tewas</a>  Mengutip pendapat Sri Mulyani (2021), kebijakan ekonomi era Biden yang mendukung stabilisasi sistem perpajakan internasional dengan penetapan tarif pajak minimum global justru mendapat tantangan secara politik dari dalam negerinya. Jadi, sangat menarik menonton sepak terjang Yellen dan timnya untuk mengubah kebijakan pajak domestik dan internasional AS. Namun, satu yang pasti, ”Biden effect” menjadi salah satu kunci penting untuk mempercepat penyelesaian polemik pajak digital dunia. (*)  <hr />  *) Indrajaya Burnama, Staf Direktorat Jenderal Pajak

Adakah ”Biden Effect” di Konsensus Pajak Digital?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi terakhir pembahasan pajak perusahaan digital di forum negara-negara G20. Menurutnya, pembahasan pajak perusahaan digital masih belum rampung. Sebab pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya dipimpin oleh Donald Trump memilih keluar dari pembahasan.  “Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses, tiba-tiba tidak mau mengikuti," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2).  Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan ini, pajak digital yang dimaksud adalah mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang memiliki platform digital yang digunakan di berbagai negara. Hal itu disebut rumit karena perusahaan digital yang tak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) atau kantor fisik di suatu negara, namun produknya digunakan di negara tersebut.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/29/01/2021/pajak-digital-bakal-diberlakukan-pemerintah-mulai-tahun-depan/">Pajak Digital Bakal Diberlakukan Pemerintah Mulai Tahun Depan</a>  "Tidak secara fisik ada, bagaimana membagi profitabilitas antarnegara, yang mana disebut sebagai overhead yang justify, yang mana yang masuk property rights, yang mana yang termasuk revenue atau pendapatan yang di-generate dari pendapatan di suatu negara. Itu semuanya sedang di dalam pembahasan dan negosiasi yang sangat sengit, sangat ketat," jelasnya.  Sehingga, Sri Mulyani berharap pada forum G20 berikutnya, dengan pemerintahan AS yang baru, yaitu Presiden Joe Biden dapat diajak kembali membahas pajak digital.  "Sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," ungkapnya.  Selain itu, Sri Mulyani juga berharap, tahun 2022 mendatang Indonesia dapat menjadi tuan rumah negara-negara G20. Sehingga, pemerintah akan berupaya keras membahas pajak digital dalam forum antarnegara tersebut.  "Kita fokusnya bagaimana taxation untuk digital bisa tercapai. Mengenai digitalisasi tax itu. Karena kami tahu sekarang ini kita semua saling lihat," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd--E9S0zMY

Sri Mulyani Harap Joe Biden Bisa Diajak Diskusi Soal Pajak Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memberlakukan aturan pajak digital tahun depan. Saat ini, Business at OECD (BIAC) meminta negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework dapat mencapai kesepakatan mengenai 2 pilar mengenai pajak ekonomi digital.  Adapun, pilar pertama, yaitu Unified Approach atau Pendekatan Terpadu dan pilar II terkait Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diharapkan dapat disepakati pada tahun 2021.  "Kami harapkan kedua pilar dapat disepakati dan 2022 bisa langsung pelaksanaannya," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara virtual, Kamis (27/1).  Menurutnya, pemberlakuan pajak digital ini akan memberikan keadilan atas perlakuan pajak di semua negara. Terlebih sepanjang masa pandemi covid-19, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sekitar 25 persen.  Sri Mulyani mengaku, efek dari berlangsungnya masa pandemi covid-19, teknologi digital bertransformasi dengan cepat dan semakin efisien. Namun di satu sisi, mereka khawatir negara tidak dapat menciptakan keadilan yang sama karena perubahan yang sangat pesat, khususnya di bidang perpajakan.  Dengan demikian, Sri Mulyani berharap keadilan perpajakan di sektor ekonomi digital dapat disepakati sesegera mungkin oleh semua negara maupun lembaga internasional seperti OECD, IMF, maupun Bank Dunia.  "Perlu kerja sama yang baik karena masalah global ini tanpa batas, oleh karena itu masalah perlu dan harus ditangani melalui multilateral," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FnE1zGkPnYA

Pajak Digital Bakal Diberlakukan Pemerintah Mulai Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/netflix-telkom.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk enam perusahaan. DJP juga mencabut satu badan usaha sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menuturkan, enam pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital luar negeri adalah Etsy Ireland Unlimited Company (Esty), Proxima Beta Pte. Ltd. (PUBG), Tencent Mobility Limited (Tencent), Tencent Mobile International Limited (Tencent), Snap Group Limited (Snacchat), dan Netflix Pte. Ltd (Netflix).  Dengan penunjukan itu, sejak 1 Januari 2021 para pelaku usaha tersebut mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital luar negeri yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. "PT Fashion Eservices Indonesia atau lebih dikenal sebagai Zalora dicabut statusnya sebagai pemungut PPN. Pencabutan tersebut sesuai permohonan wajib pajak," ujar Hestu.  Dia melanjutkan, pihak Zalora telah mengusulkan nama anak perusahaan lain yang secara proses bisnis lebih tepat. Dengan penunjukan enam perusahaan dan pencabutan satu badan usaha, hingga saat ini terdapat 51 pelaku usaha pemungut PPN produk digital luar negeri. DJP juga terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.  https://www.youtube.com/watch?v=dAqq38KaCHo

Tambah 6 Perusahaan Digital Pungut PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sejak 1 Agustus 2020 bagi pelanggan produk digital seperti Spotify, Netflix, dan sebagainya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, pihaknya telah mengantongi Rp 96 miliar dalam beberapa bulan.  "Spotify, Netflix, Amazon, dan berbagai perusahaan lain yang punya operasi dan pemasaran di Indonesia. Dalam waktu beberapa bulan (kita) dapatkan hampir Rp 96 miliar dari perusahaan yang diminta untuk koleksi PPN," ujarnya secara virtual, Selasa (21/10).  Sri Mulyani menyatakan, bukan hanya Indonesia yang fokus mengejar pajak dari produk digital ini. Sejumlah negara lain juga melakukannya. Sebab, saat ini pajak digital menjadi salah satu yang jadi topik pembahasan penting antarnegara.  "Semua ingin merebut dan mendapat bagian dari pajak secara adil terutama income tax. Maka itu, kita lakukan berbagai upaya internasional agar negara seperti kita bisa jaga basis pajak terutama saat era digitalisasi di mana batas-batas antarnegara jadi sangat tipis," jelasnya.  Menurut Sri Mulyani, potensi produk digital di Indonesia sangat besar, yaitu dapat mencapai sebesar USD 40 miliar. Hal itu tercermin dari transaksi digital meningkat drastis di Indonesia dalam 5 tahun terakhir.  "Dalam hal ini Indonesia punya potensi ekonomi digital terbesar, yaitu USD 40 miliar. Dan meningkat 5 kali lipat dibandingkan nilai tahun 2015," ucapnya.  Bahkan, Sri Mulyani menyebut angka tersebut akan lebih meningkat lagi dalam 5 tahun ke depan, yakni menjadi USD 133 miliar. "Ini berarti 2 kali lipat dari nilai ekonomi digital di Thailand," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=WBU4zeeQOv0&ab_channel=jawapostvofficial

Sri Mulyani Kantongi Rp 96 M dari Spotify, Netflix, dan Sejenisnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pajak digital

Berita Terkini