<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) diminta menyetor pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp 1,96 triliun ke pemerintah. Selain Pertamina, PT AKR Corporindo mendapat pekerjaan rumah yang sama. Jumlahnya Rp 28,67 miliar.  Hitungan setoran PBBKB itu merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporannya, BPK menjelaskan bahwa PBBKB yang belum disetorkan ke pemerintah itu membuat Pertamina dan PT AKR Corporindo kelebihan penerimaan dana kompensasi dari pemerintah pada 2020.  Pada 2020 pemerintah membayar dana kompensasi BBM atas kekurangan penerimaan harga jual eceran minyak solar Pertamina dan AKR Corporindo untuk 2017 dan 2018. Nilainya masing-masing Rp 44,9 triliun (Pertamina) dan Rp 659,46 miliar (AKR Corporindo). Dalam kompensasi itu, ada PBBKB yang diterima Pertamina dan Corporindo.  Pajak itu mestinya disetor ke pemerintah. Namun, urung terealisasi lantaran pemerintah belum menetapkan kebijakan atau mekanisme penyetoran PBBKB yang terkandung dalam kompensasi BBM. Karena itu, BPK pun meminta direksi Pertamina dan PT AKR Corporindo berkoordinasi dengan menteri keuangan (Menkeu) terkait mekanisme penyetoran PBBKB.  Temuan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2021 tersebut menurut Komisi XI DPR harus segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.  Anggota Komisi XI Anis Byarwati menyatakan, pihaknya akan secara aktif mengingatkan hasil temuan BPK itu ke kementerian/lembaga terkait. ”Direksi Pertamina dan AKR harus berkoordinasi dengan Menkeu terkait kebijakan dana atau mekanisme penyetoran PBBKB,” kata Anis kepada Jawa Pos kemarin (8/12).  Perihal evaluasi ke depan, Anis menggarisbawahi soal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan beberapa hal lainnya untuk IHPS II 2021. Antara lain, mencakup sumber daya manusia, kepuasan dan motivasi kerja, komitmen, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan SOP kementerian/lembaga.  Jawa Pos sudah berupaya menghubungi VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman perihal setoran pajak tersebut. Namun, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (tyo/dee/c7/fal)

Temuan BPK, Pertamina Belum Setor Pajak BBM Rp 1,96 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/protes-pajak-bbm-prancis-ditunggangi-kelompok-radikal_m_.jpg" alt="erakan Rompi Kuning di Perancis dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka sendiri, salah satunya adalah menggulingkan kepemimpinan saat ini" width="100%">
<figcaption>erakan Rompi Kuning di Perancis dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka sendiri, salah satunya adalah menggulingkan kepemimpinan saat ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Rompi Kuning di Perancis dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka sendiri, salah satunya adalah menggulingkan kepemimpinan saat ini. Ini&nbsp;peringatan yang dikeluarkan oleh Juru&nbsp;Bicara Pemerintah Perancis Benjamin Griveaux. Peringatan itu dikeluarkan saat Perancis kembali bersiaga untuk menghadapi protes yang mengusung nama Rompi Kuning akhir pekan ini. Merujuk pada kekerasan dari demonstrasi sebelumnya, dia memperingatkan tentang adanya provokator. "Elemen-elemen radikal mencoba memanfaatkan gerakan itu. Mereka ingin menggulingkan penguasa," katanya kepada surat kabar Le Parisien, Kamis (6/12), seperti dimuat ulang Russia Today. Pernyataannya itu dibuat bukan tanpa alasan.&nbsp;Sebab gelombang protes yang terjadi sejak empat pekan terakhir itu mulanya memprotes kebijakan pemerintah atas rencana kenaikan pajak bahan bakar. Seperti dilansir RMOL.co (Jawa Pos Grup), gerakan protes Rompi Kuning berkembang menjadi protes atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dan berujung pada tuntutan agar Macron turun. Bahkan unjuk rasa akhir pekan kemarin berujung ricuh di pusat&nbsp;Kota Paris di mana sejumlah mobil dan bangunan dibakar.

Protes Pajak BBM Prancis Ditunggangi Kelompok Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gara-gara-soal-bbm-popularitas-macron-anjlok_m_.jpg" alt="Sebuah jajak pendapat terbaru dari lembaga survei Ifop-Fidusia hari Selasa menunjukkan, popularitas Presiden Emmanuel Macron kini anjlok ke titik terendah pada kisaran sekitar 23 persen" width="100%">
<figcaption>Sebuah jajak pendapat terbaru dari lembaga survei Ifop-Fidusia hari Selasa menunjukkan, popularitas Presiden Emmanuel Macron kini anjlok ke titik terendah pada kisaran sekitar 23 persen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah aksi protes yang berujung kerusuhan, Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menunda rencana kenaikan pajak BBM. Inilah krisis terberat presiden yang dulu dielu-elukan membawa pembaruan. Presiden Perancis Emmanuel Macron bereaksi terhadap aksi protes luas "rompi kuning" dan mengirim Perdana Menteri Edouard Philippe berbicara kepada publik, Selasa (4/12). Philippe mengumumkan penundaan pajak BBM dan kenaikan harga listrik lewat televisi. Kenaikan pajak yang direncanakan untuk bensin dan solar pada tanggal 1 Januari mendatang ditangguhkan selama enam bulan, sementara kenaikan harga listrik dan gas akan dibekukan selama musim dingin. Sebelumnya, aksi protes luas kelompok "rompi kuning", berujung pada kerusuhan, vandalisme, pembakaran mobil dan bentrokan di jalanan di pusat kota Paris yang mengakibatkan ratusan orang luka-luka. Empat orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan yang terjadi terkait aksi protes massal itu. Presiden Macron selama berminggu-minggu, mencoba mempertahankan rencana kenaikan pajak bahan bakar, yang dimaksudkan untuk membiayai kebijakan perlindungan lingkungan dan penurunan polusi. Namun para pengritik mengecam kebijakan yang dianggap tidak adil dan memberatkan rakyat kecil. Gerakan protes kubu "rompi kuning" terus meluas dan makin keras. Tadinya pemerintah merencanakan kenaikan BBM tiga sen euro untuk satu liter bensin tanpa timbal dan enam sen untuk diesel. Popularitas Macron anjlok Pemerintah Perancis berharap, langkah kompromi itu bisa meredakan berbagai aksi protes. Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan, polisi tambahan akan dikerahkan Sabtu depan (8/12) untuk menjaga keamanan. Sebuah jajak pendapat terbaru dari lembaga survei Ifop-Fidusia hari Selasa menunjukkan, popularitas Presiden Emmanuel Macron kini anjlok ke titik terendah pada kisaran sekitar 23 persen. Emmanuel Macron tidak berkomentar tentang aksi protes itu serta penundaan kebijakannya. Dia mengunjungi kantor pemerintah lokal di pusat kota Puy-en-Velay, yang dibakar selama protes akhir pekan lalu. Kebangkitan gerakan rompi kuning Gerakan "rompi kuning" dinamai sesuai dengan rompi kuning yang biasa dipakai untuk situasi darurat di jalan raya dan tersedia di setiap kendaraan. Gerakan mula-mula muncul di media sosial pada bulan Oktober, setelah berbulan-bulan terjadi perdebatan sengit soal rencana kenaikan pajak bahan bakar dan kenaikan tarif listrik. Gerakan itu dengan cepat berkembang menjadi aksi protes yang lebih luas terhadap Macron, yang dituduh hanya mewakili kalangan elit dan tidak paham tentang kesulitan masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Segera setelah meraih kekuasaan tahun 2017, Emmanuel Macron mendorong pemotongan pajak untuk wiraswasta dan warga berpendapatan tinggi. Ini sebuah "dosa besar" di mata para pengritiknya.

Gara-gara Soal BBM, Popularitas Macron Anjlok

pajak bbm

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak bbm

Berita Terkini

Temuan BPK, Pertamina Belum Setor Pajak BBM Rp 1,96 Triliun

Protes Pajak BBM Prancis Ditunggangi Kelompok Radikal

Gara-gara Soal BBM, Popularitas Macron Anjlok

Download Aplikasi JawaPos.com