<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1820949464163464338" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/h-3221117388.jpg" alt="Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820949464163464338-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Memasuki tahun 2025, sejumlah regulasi baru ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kenaikan pajak dari sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen. Selain itu, pungutan lain yang mesti dibayar masyarakat adalah opsen pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015515930/bingung-kapan-harus-potong-rambut-ini-panduan-lengkap-yang-wajib-kamu-tahu">Bingung Kapan Harus Potong Rambut? Ini Panduan Lengkap yang Wajib Kamu Tahu!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Regulasi baru tersebut tentunya membuat banyak sektor terdampak. Demikian juga pada industri otomotif, kenaikan pajak dan opsen pajak bikin industri ini putar otak, bagaimana caranya supaya dampaknya nggak dirasakan konsumen yang mungkin berimbas pada penurunan daya beli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Betapa tidak, regulasi berupa kutipan baru dan kenaikan pajak ini jelas akan secara langsung mempengaruhi harga mobil. Siapa yang akan menanggung? Ya masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), berharap bahwa pemerintah dapat secepatnya mengambil keputusan dengan cepat terkait kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di Tanah Air. Tujuannya agar pelaku industri bisa menerapkan langkah yang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita secara pelaku industri melihat bahwa government regulation yang tadinya masih abu-abu, sekarang sudah mulai menunjukkan titik terang. Kemarin baru kita terima yang PPNBM, jadi kita tunggu saja masih ada hybrid dan masih ada untuk PPN yang BEV," kata Frans, sapaan karibnya di peluncuran mobil baru Hyundai New Creta di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Frans berharap untuk pemerintah secepatnya aturan tersebut bisa dikeluarkan, sehingga dari situ pemain atau pelaku industri bisa langsung mengimplementasinya dengan tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi disampaikan bahwa market itu kecenderungannya akan turun karena uncertainty (ketidakpastian) masih ada, tapi opsen tax&nbsp; isunya, jarena kita lihat ada Kementerian Dalam Negeri Itu kan mengeluarkan imbauan masing-masing Dispenda untuk bisa meminimalisasi Impact dari opsen tax," lanjut Frans.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski opsen pajak dan kenaikan PPN berpotensi sekali untuk menurunkan daya beli, Frans berharap, dari sisi Hyundai, dengan adanya insentif mobil hybrid, pihaknya bisa sedikit merasakan manfaatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, Hyundai saat ini memiliki deretan mobil hybrid yang bisa dibilang gencar diluncurkan dalam kurun waktu setengah tahun terakhir ini. SantaFe Hybrid ada, terbaru juga ada New Tucson Hybrid dan Hyundai memastikan bakal merilis mobil hybrid lainnya dalam waktu dekat. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Memasuki tahun 2025, sejumlah regulasi baru ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kenaikan pajak dari sebelumnya 11  menjadi 12 persen

Opsen dan PPN 12 Persen bikin Industri Otomotif Putar Otak, Begini Kata COO HMID Fransiscus Soerjopranoto 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/JKT_Transisi-Pengenaan-PPN-12-Persen-Barang-Mewah_Salman-Toyibi-6JPG-3173373741.jpg" alt="Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) didampingi, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal (kiri) memberikan keterangan saat Media Briefing tentang PMK 131 Tahun 2024 di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) didampingi, Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal (kiri) memberikan keterangan saat Media Briefing tentang PMK 131 Tahun 2024 di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Direktorat Jenderal Pajak memastikan konsumen bisa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran jika terlanjur terdampak PPN 12 persen untuk pembelian barang dan jasa. Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran itu bisa dilakukan dengan skema business to consumers (B to C). Suryo menyebut, konsumen bisa meminta pengembalian kelebihan bayar itu ke tempat belanja terkait sambil membawa struk dan menyerahkannya ke toko. &rsquo;&rsquo;Yang sudah terlanjur dipungut, ya kita kembalikan. Kami bersepakat dan beberapa hari lalu para pelaku juga sudah menyampaikan restitusi dilakukan oleh penjual yang memungut lebih PPN kepada konsumen. Caranya seperti apa? Ini kan B to C, business to consumer. Jadi, mereka (pembeli) kembali dengan menyampaikan struk yang sudah dibawa selama ini,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa, Senin (6/1) Suryo menyebut, restitusi atau pengembalian diserahkan ke penjual karena DJP belum menerima setoran pajak dari para penjual itu. Sebab, pungutan pajak akan disetorkan pada akhir bulan berikutnya. Dia menekankan pengenaan tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk kategori barang mewah. Suryo mengaku telah mendengar keluhan yang beredar terkait pungutan 12 persen di ritel. Menurutnya, transaksi itu utamanya berlangsung tepat pada awal 2025. Sebab, kepastian kenaikan PPN 12 persen kepada barang mewah baru diumumkan pada 31 Desember malam hari seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. DJP, lanjutnya, telah menemui pengusaha terkait sistem penarikan PPN. Mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah menyepakati kebijakan restitusi tersebut. &rsquo;&rsquo;Untuk restitusi kita sepakat berikan waktu tiga bulan untuk penyesuaian sistem administrasi mereka (pengusaha). Karena dengan penggunaan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain otomatis sistem administrasi para pelaku juga mengalami perubahan, di samping juga ada situasi ada pajak sudah terlanjur dipungut. Kami juga akan memberikan kemudahan untuk tidak menerapkan sanksi bila terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan faktur,&rsquo;&rsquo; katanya. (*) &nbsp; &nbsp;

Direktorat Jenderal Pajak memastikan konsumen bisa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran jika terlanjur terdampak PPN 12 persen

Bawa Struk Belanja, Konsumen Bisa dapat Pengembalian Kelebihan Bayar PPN 12 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Coretax DJP, sistem administrasi perpajakan terbaru yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Sistem ini adalah bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembangunan Coretax DJP bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu sistem digital. Dengan hadirnya sistem ini, wajib pajak dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola administrasi perpajakan mereka. Apa Itu Coretax DJP? Coretax DJP adalah sistem terbaru yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah semua proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Sistem ini resmi diterapkan sejak 2 Januari 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, Coretax DJP juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan selama masa pra-implementasi melalui fitur yang tersedia di laman resmi DJP. Keunggulan Coretax DJP <ol> <li>Mudah Diakses: Wajib pajak cukup menggunakan NIK atau NPWP untuk mengakses layanan.</li> <li>Efisiensi Waktu: Semua proses, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan, dilakukan secara digital.</li> <li>Fitur Terintegrasi: Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform.</li> <li>Transparan: Wajib pajak dapat memantau status pelaporan dan pembayaran secara real-time.</li> </ol> Cara Lapor SPT dengan Coretax DJP Berikut langkah-langkah mudah untuk melaporkan SPT menggunakan Coretax DJP: <ol> <li> Akses Laman Resmi Coretax DJP: Kunjungi tautan <a href="https://www.pajak.go.id/coretaxdjp">https://www.pajak.go.id/coretaxdjp</a>. </li> <li> Login Menggunakan Akun DJP Online: <ul> <li>Masukkan NIK atau NPWP.</li> <li>Masukkan kata sandi yang sudah dibuat saat pendaftaran.</li> <li>Masukkan kode captcha yang ditampilkan.</li> <li>Klik tombol Login.</li> </ul> </li> <li> Atur Ulang Kata Sandi (Jika Diminta): Ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengatur ulang kata sandi dan passphrase. </li> <li> Navigasi ke Fitur Pelaporan SPT: Setelah berhasil masuk, Anda dapat melihat menu dan submenu yang tersedia. Ikuti langkah-langkah sesuai panduan untuk melaporkan SPT Anda. </li> <li> Pelajari Fitur Lebih Lanjut: Untuk informasi lebih detail, kunjungi laman <a href="https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/">https://pajak.go.id/reformdjp/coretax/</a>, yang menyediakan panduan lengkap tentang fitur-fitur Coretax DJP. </li> </ol> Coretax DJP adalah solusi modern untuk administrasi perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan SPT tanpa ribet dan tetap tepat waktu. Pastikan Anda memanfaatkan teknologi ini untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih praktis. Untuk panduan lebih lengkap, kunjungi laman resmi DJP atau hubungi layanan pelanggan pajak.

Coretax DJP, sistem administrasi pajak terbaru, hadir untuk memudahkan wajib pajak melapor SPT. Simak langkah mudah penggunaannya di sini!

Wajib Pajak Harus Tahu! Coretax DJP, Sistem Baru untuk Lapor SPT Lebih Mudah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/Stasiun-Pasar-Senen-Jelang-Nataru-Dery-Ridwansah-3-1581446743.jpg" alt="Calon penumpang kereta api mengantre di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang kereta api mengantre di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tiket kereta api pada tahun depan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Untuk diketahui, penerapan PPN 12 persen mulai berlaku pada 1 Januari 2025. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/015466176/jelang-pergantian-tahun-rupiah-melemah-ke-level-rp-16235-per-dolar-as">Jelang Pergantian Tahun, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.235 per Dolar AS</a> Bahkan, pihaknya memastikan bahwa perjalanan masyarakat menggunakan kereta api akan tetap hemat dan ramah di kantong."Kabar Gembira! Tiket kereta tidak dikenakanPPN 12 persen. Gaes! Tiket kereta api nggak dikenakan PPN 12 persen, ya. Jadi, perjalanan kamu tetap hemat. Mau liburan ke tempat seru atau cuma buat perjalanan harian, semuanya tetap ramah di kantong!" bunyi pengumuman KAI dalam platform X, dikutip pada Jumat (27/12). Pihaknya memastikan bahwa tiket kereta yang murah didasarkan pada penentuan tarif yang terbagi menjadi dua. Meliputi, kereta api Public Service Obligation (PSO) dan kereta api non-PSO. Untuk diketahui, PSO merupakan subsidi dari pemerintah yang diberikan kepada perusahaan pelat merah untuk menyediakan layanan publik dengan harga yang terjangkau. Khusus untuk KAI, PSO yang diberikan pemerintah agar tarif tiket kerata api kelas ekonomi jadi lebih ringan. Sehingga berkat PSO, perjalanan kereta yang aman, nyaman, dan selamat makin ramah di kantong masyarakat. KAI menyebut, hingga saat ini ada sebanyak 13 kereta api antarkota yang telah mendapatkan PSO. Diantaranya, untuk KA Kahuripan rute Blitar-Kiaracondong, KA Sri Tanjung rute Ketapang-Lempuyangan, KA Bengawan rute Purwosari-Pasar Senen. Lalu, KA Airlangga rute Surabaya Pasarturi-Pasar Senen, KA Serayu rute Purwokerto-Kroya-Pasar Senen, KA Kutojaya Selatan rute Kutoarjo-Kiaracondong, KA Tawangalun rute Ketapang-Bangil-Malang Kota Lama. KA Probowangi rute Ketapang-Surabaya Gubeng, KA Putri Deli rute Tanjung Balai-Medan, KA Kuala Stabas rute Baturaja-Tanjung Karang hingga KA Probowangi rute Ketapang-Surabaya Gubeng. Selain itu, soal tarif kereta saat ini pun sifatnya fleksibel. Pasalnya, tarif tiket kereta akan mengikuti range Tarif Batas Bawah (TBB) sama Tarif Batas Atas (TBA) yang udah ditetapkan. (*)

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tiket kereta api pada tahun depan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Kabar Gembira! PT KAI Pastikan Tiket Kereta Api Tak Dikenakan PPN 12 Persen   

pajak 12 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak 12 persen

Berita Terkini

Opsen dan PPN 12 Persen bikin Industri Otomotif Putar Otak, Begini Kata COO HMID Fransiscus Soerjopranoto

Bawa Struk Belanja, Konsumen Bisa dapat Pengembalian Kelebihan Bayar PPN 12 Persen

Wajib Pajak Harus Tahu! Coretax DJP, Sistem Baru untuk Lapor SPT Lebih Mudah

Kabar Gembira! PT KAI Pastikan Tiket Kereta Api Tak Dikenakan PPN 12 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com