<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/AHkGnNE39eEJgFjATmVmosVXJ67N1dkBo9G5M6qd-2632068495.jpg" alt="Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno. (Humas Kemenag)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno. (Humas Kemenag)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama mengukuhkan peran pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional di sepanjang 2025. Berdasarkan data nasional hingga akhir 2025, jumlah Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tercatat sebanyak 262.971 orang yang melayani 41.883.439 siswa Muslim pada 317.520 sekolah umum di seluruh Indonesia. Rasio ini mencerminkan besarnya mandat strategis guru PAI sebagai penjaga nilai keagamaan, etika sosial, dan moderasi beragama dalam ekosistem pendidikan nasional yang semakin kompleks. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Amin Suyitno dalam keterangan tertulisnya mengatakan,&nbsp;pendidikan agama Islam tidak diposisikan semata sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai investasi peradaban yang menentukan arah pembentukan karakter, etika publik, dan daya tahan sosial bangsa di tengah tantangan global dan disrupsi nilai. Ia mengatakan, dalam rangka memperkuat profesionalisme pendidik, Direktorat PAI terus mengakselerasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen utama peningkatan mutu dan sertifikasi. Hingga 2025, 90,2 persen Guru PAI telah bersertifikat pendidik, sementara 9,8 persen atau 25.880 guru lainnya menjadi prioritas kebijakan lanjutan melalui skema PPG prajabatan dan afirmasi peningkatan kualifikasi pada tahun berikutnya. Seiring dengan peningkatan kompetensi, negara juga memastikan keberlanjutan kesejahteraan guru PAI melalui pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Kebijakan ini diposisikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga kesinambungan peran guru PAI sebagai aktor utama pembentukan karakter peserta didik. Amien menegaskan bahwa capaian sepanjang 2025 merupakan hasil perubahan paradigma kebijakan pendidikan agama Islam&mdash;dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis yang berorientasi dampak jangka panjang. "Sepanjang 2025, Direktorat Pendidikan Agama Islam tidak sekadar mengelola program, tetapi membangun fondasi jangka panjang pendidikan agama Islam sebagai penyangga karakter bangsa. Peningkatan kompetensi guru, afirmasi kesejahteraan, serta penguatan literasi keagamaan merupakan ikhtiar sistemik agar pendidikan agama tidak berhenti pada hafalan dan simbol, tetapi membentuk cara berpikir, kepekaan sosial, dan etika publik,&rdquo; ujar Amien. Dia menegaskan bahwa gur PAI harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan dalam pembangunan peradaban bangsa. "Guru PAI adalah aktor strategis peradaban. Karena itu, kehadiran negara tidak cukup melalui regulasi, tetapi harus diwujudkan melalui afirmasi nyata&mdash;peningkatan kompetensi, kepastian kesejahteraan, dan ekosistem pendukung yang sehat. Pendidikan agama Islam harus melahirkan religiositas yang matang, moderasi yang berakar, dan keberagamaan yang memberi solusi atas persoalan sosial,&rdquo; tegasnya. Amien juga menekankan bahwa arah kebijakan PAI ke depan akan semakin berbasis data, asesmen, dan akuntabilitas publik. "Asesmen literasi beragama, indeks pendidikan agama, dan pemetaan kompetensi guru menjadi pijakan agar setiap kebijakan terukur dan berdampak. Pendidikan agama Islam tidak boleh berjalan dalam ruang asumsi, tetapi harus berada dalam ruang data dan tanggung jawab publik,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam, M. Munir, menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut dirancang dalam satu kerangka kebijakan yang saling terhubung dan berorientasi keberlanjutan. "Kami tidak merancang program secara terpisah dan seremonial. Seluruh capaian Direktorat PAI sepanjang 2025&mdash;mulai dari penguatan kompetensi guru, asesmen literasi beragama, digitalisasi pembelajaran, hingga pembinaan pelajar dan mahasiswa&mdash;disusun sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan,&rdquo; ujar Munir. Ia menegaskan bahwa pendidikan agama Islam harus hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. &ldquo;Pendidikan agama Islam tidak boleh berhenti di ruang kelas dan dokumen kebijakan. Karena itu, penguatan literasi Al-Qur&rsquo;an, pengembangan sekolah moderasi, kantin halal dan sehat, serta kultur keagamaan di sekolah terus kami dorong agar nilai agama benar-benar hidup dalam praktik keseharian,&rdquo; jelasnya.

Direktorat PAI Kemenag mengukuhkan peran pendidikan agama Islam sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional di sepanjang 2025.

Pendidikan Agama Islam Diteguhkan jadi Investasi Peradaban Bangsa Sepanjang 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/RZc5E9VFef0lpxnO3HaCayDTG3Ma5Q7jHmSoejPz-1-1197125006.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno (tengah) bersama Rektor UIII Prof Jamhari (kiri) di kampus UIII Depok (27/10) sore jelang pembukaan AICIS+. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno (tengah) bersama Rektor UIII Prof Jamhari (kiri) di kampus UIII Depok (27/10) sore jelang pembukaan AICIS+. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama melaporkan kinerja komunikasi publik Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) menunjukkan tren penguatan sepanjang periode 23 Desember 2024 hingga 23 Desember 2025. Hal ini diklaim menjadi bukti efektivitas komunikasi kebijakan pendidikan Islam yang semakin terarah, dikutip dari ANTARA. &ldquo;Data ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan program pendidikan Islam semakin dikenal, dipahami, dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Ini menjadi indikator penting bahwa upaya kami dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan media (media monitoring) dan analisis percakapan digital (social listening), Direktorat PAI tercatat memperoleh 229 penyebutan di berbagai kanal digital. Penyebutan tersebut berasal dari media daring nasional dan lokal, serta berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dari total tersebut, jangkauan media sosial mencapai sekitar 2,2 juta akun unik, dengan tingkat keterlibatan publik atau engagement sekitar 9.000 interaksi. Menurut Suyitno, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Kami menempatkan komunikasi sebagai instrumen strategis untuk menjembatani kebijakan dengan kebutuhan publik. Informasi harus sampai secara utuh, tidak terpotong, dan dapat dipertanggungjawabkan,&rdquo; kata dia. Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen percakapan publik bernada positif, sementara sentimen negatif berada pada kisaran yang sangat kecil dan bersifat insidental. Sentimen positif tersebut banyak berkaitan dengan program strategis Direktorat PAI, antara lain Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI, PAI Fair 2025, penguatan literasi dan asesmen keagamaan, serta berbagai program peningkatan mutu madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan Islam. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/017014370/tiongkok-bergerak-tegas-atur-chatbot-ai-untuk-cegah-bunuh-diri-perjudian-dan-manipulasi-emosional"> Tiongkok Bergerak Tegas Atur Chatbot AI untuk Cegah Bunuh Diri, Perjudian, dan Manipulasi Emosional</a> Analisis emosi publik juga memperlihatkan dominasi emosi apresiasi dan optimisme, tanpa adanya indikasi emosi negatif yang bersifat masif, seperti ketakutan atau resistensi. Hal ini menandakan stabilitas reputasi Direktorat PAI di ruang publik. Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menyampaikan capaian positif tersebut tidak terlepas dari konsistensi Direktorat PAI dalam mengomunikasikan kebijakan dan program secara berkelanjutan. &ldquo;Kami berupaya memastikan setiap kebijakan dan program Direktorat PAI disampaikan secara jelas, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, khususnya guru, peserta didik, dan satuan pendidikan,&rdquo; kata Munir. Ia menjelaskan media sosial kini menjadi kanal strategis dalam membangun kedekatan dengan publik, terutama generasi muda dan pendidik yang aktif di ruang digital. &ldquo;Platform seperti Instagram dan YouTube terbukti efektif dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan publik. Karena itu, kami terus mengembangkan konten visual dan video yang informatif, edukatif, dan humanis,&rdquo; kata dia. Munir menambahkan Direktorat PAI juga terus memperkuat narasi kebijakan agar isu-isu teknis dapat dipahami dengan lebih sederhana oleh masyarakat luas, tanpa mengurangi substansi kebijakan itu sendiri.

Data ini memperlihatkan bahwa kebijakan dan program pendidikan Islam semakin dikenal, dipahami, dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Kemenag Klaim Kinerja Komunikasi Direktorat PAI Menguat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/Mahasiswa-jadi-guru-magang-2720984417.jpg" alt="Ilustrasi guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik datang bagi para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). Pemerintah resmi menetapkan regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru Non ASN yang belum mengikuti inpassing. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN pada Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 646 Tahun 2025 tentang Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai ASN. Melalui kebijakan ini, tunjangan profesi untuk guru Non ASN non inpassing dinaikkan menjadi Rp2.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp1.500.000. Selain itu, pemerintah juga akan membayarkan rapelan kekurangan sebesar Rp500.000 per bulan terhitung sejak Januari 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik penetapan regulasi ini. Ia menyampaikan bahwa aturan tersebut telah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan kementerian terkait lainnya, hingga akhirnya disahkan melalui PMA dan KMA. &ldquo;Langkah ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan guru,&rdquo; ujar Nasaruddin. &ldquo;Dengan meningkatnya kesejahteraan, saya berharap para guru tidak hanya profesional dalam mengajar, tetapi juga menjadi teladan dalam mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik, baik secara jasmani maupun rohani," jelasnya. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa seluruh kepala kantor wilayah Kemenag provinsi harus segera menginstruksikan kepala bidang PAI untuk menyosialisasikan isi regulasi ini ke tingkat kabupaten/kota.&nbsp;Sosialisasi ini ditujukan khususnya kepada kepala seksi PAI. Suyitno juga meminta agar proses pencairan tunjangan, termasuk pembayaran rapelan, segera dilakukan dan diawasi ketat agar sesuai dengan ketentuan dalam PMA, KMA, dan petunjuk teknis yang berlaku. &ldquo;Para guru PAI sangat menantikan regulasi ini karena akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, saya minta agar jajaran Kemenag di daerah segera menindaklanjuti dan mengawasi pencairannya,&rdquo; tegas Suyitno. Senada dengan itu, Direktur PAI, M. Munir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini di seluruh wilayah Indonesia. Guru-guru PAI non ASN yang mayoritas diangkat oleh kepala sekolah, yayasan, maupun Pemda harus pro aktif juga untuk mengakses kebijakan ini. Guru PAI yang menerima tunjangan profesi ini adalah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat pemenuhan 24 jam tatap muka (jtm), termasuk pemenuhan melalui pelatihan tuntas baca al-Qur'an (TBQ) yang pengakuannya maksimal 6 jtm. &ldquo;Kami memastikan tidak ada guru PAI Non ASN yang tertinggal dalam menerima haknya selama mereka memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam juknis,&rdquo; ujar M. Munir. Dengan terbitnya PMA dan KMA ini, diharapkan kesejahteraan guru Non ASN semakin meningkat dan mutu pendidikan agama di sekolah semakin kuat.

Pemerintah menetapkan regulasi baru yang memberi kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru Non ASN yang belum ikut inpassing.

Tunjangan Guru PAI Non‑ASN Resmi Dinaikkan jadi Rp2.000.000 per Bulan, Rapelan Sejak Januari 2025 juga Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/pai-615687786.jpeg" alt="Perayaan ulang tahun ke-62 Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) di Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perayaan ulang tahun ke-62 Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) di Bandung, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) menegaskan bahwa mereka ingin terus melahirkan advokat yang berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dua hal tersebut dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga harkat dan martabat profesi advokat. Sekretaris Jenderal PAI ,Pablo Benua dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa komitmen ini dipertegas lantaran saat ini sedang marak advokat yang hanya muncul untuk mencari sensasi. Hal ini disampaikan dalam perayaan ulang tahun ke-62 tahun organisasi advokat pertama dan tertua di Indonesia tersebut.&nbsp; "Saat ini, sudah 16 ribu advokat yang lahir dari organisasi advokat PAI. Mereka mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di PAI dan disumpah di pengadilan tinggi di wilayah masing-masing berdasarkan Surat Pengajuan Sumpah dari PAI&rdquo; ungkap Pablo. "Saya yakin , PAI akan menjadi organisasi advokat terbaik di Indonesia , sehingga ke depannya tidak ada lagi advokat yang hanya cari sensasi dan membuat kekisruhan yang hanya mencoreng harkat dan martabat profesi advokat,&rdquo; tegas&nbsp;Pablo. &nbsp; Sementara itu, Ketua Umum PAI , Dr. Sultan Djunaidi menyebutkan bahwa organisasinya saat ini sedang mengikuti perkembangan zaman yang melaju begitu pesat. &ldquo;Zaman terus berubah, maka kami harus berinovasi terus menerus untuk mengikuti perkembangan jaman dan tampilan pun harus disesuaikan dengan anak muda jaman sekarang&rdquo; ujar Sultan . &ldquo;Kami sangat menjunjung officium nobile (profesi mulia), sehingga kami berkomitmen akan selalu melahirkan advokat yang memiliki integritas dan profesional saat menjalankan tugas profesinya demi harkat dan martabat profesi advokat itu sendiri,&ldquo;&nbsp;tutupnya.

Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) menegaskan bahwa mereka ingin terus melahirkan advokat yang berintegritas dan profesional.

PAI Sebut Saat Ini Marak Advokat Pencari Sensasi dan Pembuat Kisruh, Tegaskan Ingin Lahirkan Para Pengacara Berintegritas

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/50-guru-tpq-sumbar-digembleng-untuk-tingkatkan-kapasitas_m_197941.jpeg" alt="JawaPos.com - Sebanyak 50 orang guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan MDA di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sebagai guru mengaji dan pendidikan agama Islam. Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumbar Syahril me" width="100%">
<figcaption>JawaPos.com - Sebanyak 50 orang guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan MDA di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sebagai guru mengaji dan pendidikan agama Islam. Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumbar Syahril me</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan kabar baik bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Para guru kategori ini dipastikan akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenag telah mendistribusikan anggaran THR dan gaji ketigabelas kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) binaannya. Pengalokasian anggaran ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berikan THR juga kepada guru PAI," kata Ali, Selasa (26/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014482851/5-tips-menghindari-pamer-ibadah-saat-puasa-ramadhan-jangan-dengarkan-bisikan-setan">5 Tips Menghindari Pamer Ibadah saat Puasa Ramadhan, Jangan Dengarkan Bisikan Setan!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat ini ada dua kelompok rumpun Guru PAI. Pertama, Guru PAI yang kepegawaianya diangkat oleh Kementerian Agama. Kedua, Guru PAI yang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, Kemenag tidak pernah membedakan kesejahteraan Guru PAI dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Setiap tahun anggarannya mencapai Rp 6 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk THR, Kemenag akan memberikannya kepada Guru PAI yang diangkat Kemenag dan Pemda. Alokasi anggarannya sudah kita distribusikan ke daerah," sebutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014482853/resmi-dewan-keamanan-pbb-mengeluarkan-resolusi-yang-menuntut-gencatan-senjata-segera-selama-ramadhan">Resmi! Dewan Keamanan PBB Mengeluarkan Resolusi yang Menuntut 'Gencatan Senjata Segera' selama Ramadhan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah menggelar rapat pimpinan, guru PAI baik yang diangkat Kemenag maupun Pemda, THR nya akan dibayarkan oleh Kementerian Agama. Khusus untuk guru PAI yang diangkat Pemda akan ada surat pernyataan untuk memastikan tidak double," lanjut Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai Juknis dari Kementerian Keuangan Nomor 15 tahun 2024, Kemenag tengah mengupayakan agar THR bisa segera distribusikan. &ldquo;Paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Jika belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah hari raya,&rdquo; tandas Guru Besar UIN Bandung ini.</div>

Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan kabar baik bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Para guru kategori ini dipastikan akan mendapat THR.

Kabar Gembira, Kemenag Pastikan Guru PAI dapat Tunjangan Hari Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ilustrasi-logo-kemenag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Muhamad Ali Ramdhani meminta materi soal Ujian Sekolah Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mengandung nilai-nilai moderasi beragama. Ini merupakan upaya pemerintah dalam pengarusutamaan moderasi beragama di sekolah.  “Penguatan konten moderasi beragama pada sekolah harus mengedepankan nilai-nilai integritas, solidaritas, dan tenggang rasa. Nilai-nilai dasar ini adalah bagian penting dari upaya mengembangkan pendidikan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).  Ia juga mengingatkan jajarannya untuk cermat dalam proses penyusunan soal Ujian Sekolah PAI. Salah satunya dengan menghindari konten yang menyinggung SARA maupun hal yang bersifat khilafiyah.  “Saya minta agar Direktur PAI dan para Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS dapat melakukan pendampingan kepada para guru PAI agar mereka dapat menyiapkan materi ujian yang tidak mengandung konten yang mengarah pada SARA maupun khilafiyah (perbedaan madzhab),” pinta Dhani.  Ia pun minta jajaran pendidikan islam di tingkat kanwil, seperti Kepala Bidang PAIS/PAKIS/PENDIS dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para kepala dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Salah satu syarat kelulusannya adalah dengan melaksanakan ujian akhir sekolah atau madrasah.  Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Rohmat Mulyana Sapdi, menjelaskan bahwa sekalipun ujian madrasah menjadi wewenang satuan pendidikan, Direktorat PAI tetap menyiapkan petunjuk teknis ujian sekolah PAI sebagai bagian dari pengendalian mutu.  Disusunnya Juknis Ujian Sekolah PAI, bertujuan untuk mendukung kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Ujian Sekolah Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti.  “Panduan yang ada tidak berorientasi mengatur secara detail penyelenggaraan US PAI akan tetapi lebih fokus pada norma umum pelaksanaan serta penyiapan kisi-kisi soal saja. Juknis ini kita desain dengan mempertimbangkan situasi saat ini, sehingga beberapa hal seperti capaian pembelajaran dan level kognisi sudah kita sesuaikan,” tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1ydvvAO4bs

Ujian Madrasah Pendidikan Agama Hindari Konten yang Menyinggung SARA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/asosiasi-guru-agama-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) meminta klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang sedang membahas kemungkinan penggabungan mata pelajaran (matpel) Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).  "Kami meminta penjelasan atau tabayun kepada Kemdikbud terkait beredarnya power point yang ditulis rahasia terkait penyederhanaan PAI dan PKN," kata Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6), seperti dikutip dari Antara.  Jika upaya penggabungan PKN dan PAI menjadi satu mata pelajaran, Mahnan menyatakan AGPAII menolak kebijakan itu karena akan menimbulkan persoalan besar. Dia mengatakan PAI dan PKN masing-masing memiliki materi yang mendalam jadi dengan penggabungan dapat mereduksi masing-masing mata pelajaran (mapel).  Untuk PKN yang materinya berisi Pancasila, kata dia, juga sebaiknya tidak direduksi melalui penggabungan dengan PAI. "Strategi budaya penguatan Pancasila tidak dengan cara mengerdilkan Pancasila sebagai ideologi, hanya dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam mapel PAI atau mapel lainnya," katanya. Pancasila, kata dia, adalah sebuah sumber hukum, filsafat dan nilai yang tidak akan kering digali. "Pancasila harusnya jadi mapel sendiri sebagai strategi penguatan ideologi Pancasila," imbuhnya. (*)

Para Guru Agama Tolak Wacana Penyatuan Matpel PAI dan PKN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pai

Berita Terkini