<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Nopi-Karyadi-saat-dipulangkan-ke-Indonesia-1016008362.jpg" alt="Nopi Karyadi, 29, saat dipulangkan ke tanah air oleh pihak KJRI Turki, usai terjatuh saat hendak kabur dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Nopi Karyadi, 29, saat dipulangkan ke tanah air oleh pihak KJRI Turki, usai terjatuh saat hendak kabur dari apartemen Mr. Emeka Paul. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali berkelindan dengan kesulitan masyarakat di tengah himpitan keadaan. Utang menumpuk, tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, hingga dipaksa berhadapan dengan satu jalan: mencari peruntungan di luar negeri. Seperti Nopi Karyadi. Perempuan muda yang terjebak iming-iming gaji tinggi dari pekerjaan di Turki. Perempuan berusia 29 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) itu harus menelan pil pahit atas keputusan yang dia ambil 2 tahun lalu. Saat itu, Nopi memutuskan pergi ke Turki dengan angan-angan dan harapan besar. Mendapat pekerjaan dan penghasilan untuk melanjutkan hidup. Dia tidak sadar tengah menjadi target pelaku TPPO. Di tengah jalan, Nopi mulai curiga. Pekerjaan dan penghasilan yang dijanjikan tidak sesuai tawaran awal. Ibarat peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Upaya keluar dari jebakan berujung petaka. Nopi mengalami kecelakaan, harus dirawat intensif, dan terpaksa pulang ke Indonesia dalam keadaan perlu pemulihan. Untungnya, dia tidak sampai kehilangan nyawa. Banyak korban TPPO lain yang pulang tinggal nama. Tentu saja kasus Nopi diketahui oleh otoritas setempat dan perwakilan Indonesia di Turki. Namun, pada institusi kepolisian dalam negeri kasusnya tidak termonitor. Meski sempat diadvokasi dan mendapat atensi dari Bareskrim Polri, saat dikonfirmasi mengenai kasus TPPO yang menimpa Nopi, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri belum memonitor. &rdquo;Kami belum terinformasi dengan kasus tersebut,&rdquo; kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah. Namun, rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nopi sebelum memutuskan berangkat ke Turki berkesesuaian dengan modus-modus TPPO yang kerap dilancarkan oleh pelaku kejahatan lintas batas negara tersebut. Yakni tawaran gaji tinggi tanpa perjanjian atau kontrak kerja yang jelas. Dan jebakan itu seringkali sukses menjadi perangkap bagi Warga Negara Indonesia (WNI) seperti Nopi. &rdquo;Modusnya bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dalam penempatan tenaga kerja, dijanjikan gaji dan fasilitas yang besar, bekerja tanpa ada perjanjian dan kontrak kerja,&rdquo; ungkap Nurul. Diakui oleh jenderal bintang satu Polri tersebut, Turki merupakan salah satu negara transit yang kerap kali dijadikan penghubung untuk WNI yang berniat menjadi PMI di Iraq dan Suriah. Meski ada, kasus TPPO yang diungkap oleh Polri dan terkait langsung dengan Turki tidak sebanyak kasus TPPO dari negara-negara lain di Asia atau Timur Tengah dan sekitarnya. Merujuk data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), kasus TPPO yang menjerat WNI sebagai korban masih tinggi. Khususnya TPPO di luar negeri. Sejak 2022-2024, angkanya terus naik dengan persentase kenaikan sebesar 33 persen. Total kasus TPPO di luar negeri pada periode tersebut mencapai 1.864 kasus. Untuk mencegah korban TPPO terus bertambah, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Mohammad K. Koba menyampaikan, bahwa kebijakan pusat saja tidak cukup. Perlu kepekaan semua pihak. Termasuk petugas yang memiliki kewenangan untuk menangani TPPO. Sehingga korban tidak sampai masuk dalam jebakan dan jerat pelaku TPPO. &rdquo;Penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan kebijakan pusat. Kuncinya ada pada kepekaan petugas dalam mengenali tanda-tanda korban, integritas menjalankan mandat negara, serta keberanian bertindak cepat,&rdquo; tegasnya. Selaras dengan data Kemenko Polkam dan Kemlu, Migrant Care sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang concern pada nasib dan kehidupan PMI mencatat kenaikan korban TPPO sejak pandemi Covid-19 melanda dunia dan masuk Indonesia pada 2020 lalu. Menurut Migrant Care, krisis yang berulang terjadi pasca pandemi menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut &lsquo;lapar kerja&rsquo;. Belum lagi Sepanjang 2023 sampai pertengahan 2025, Indonesia dilanda gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada berbagai sektor usaha. Akibatnya banyak orang seperti Nopi. Tidak punya pekerjaan dan dihimpit keadaan. Kondisi itu menjadikan tipologi korban perdagangan orang meluas. Anak-anak muda di perkotaan bahkan orang-orang berpendidikan pun ikut terjerat. Catatan Migrant Care menunjukkan jika satu dekade terakhir ini kasus perdagangan orang&nbsp; didominasi para&nbsp; pekerja&nbsp; pada&nbsp; sektor&nbsp; pekerja&nbsp; rumah&nbsp; tangga,&nbsp; pekerja perkebunan sawit, dan pekerja di kapal penangkap ikan. Saat ini kasus TPPO meluas sampai pekerja muda yang terjebak dalam penyalahgunaan teknologi digital, untuk penipuan seperti scam online dan judi online. Maka tidak heran bila Pemerintah Indonesia saat ini memberi atensi cukup besar pada TPPO. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri menjadi salah satu yang menjalankan upaya pencegahan dan penindakan TPPO. Pada Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 30 Juli lalu, Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja keras. &rdquo;Perdagangan orang merampas hak, martabat, dan masa depan para korban. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan,&rdquo; kata dia. Nurul mengakui bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir, kompleks, dan memerlukan penanganan menyeluruh. Karena itu, penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan dengan kolaborasi lintas sektor, koordinasi yang solid antar lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat. &lrm;&rdquo;Polri terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, memperluas edukasi publik, serta meningkatkan kapasitas penyidik dan penyelidik, terutama di wilayah-wilayah yang rawan menjadi titik perdagangan orang,&rdquo; jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Mr-Emeka-Paul-2-437087267.png" alt="Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan kantor bodong miliknya di Turki. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Mr. Emeka Paul, saat berpose di depan kantor bodong miliknya di Turki. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Sejak awal 2025 sampai akhir Juli lalu, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri sudah menangani 189 kasus TPPO. Jumlah total korban dari ratusan kasus itu mencapai 546 orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak. Untuk menjerat korban, para pelaku menggunakan berbagai modus. Mulai bujuk rayu pekerjaan di luar negeri, program magang palsu, pengantin pesanan, hingga penipuan melalui media sosial. Karena itu, Nurul mengajak masyarakat segera melapor bila melihat ada tanda-tanda terjadinya TPPO di sekitar mereka. &lrm;&rdquo;Laporkan jika melihat tanda-tanda atau indikasi perdagangan orang. Jangan ragu. Setiap laporan adalah bentuk penyelamatan,&rdquo; tandasnya.

Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali berkelindan dengan kesulitan masyarakat di tengah himpitan keadaan.

Berkaca dari Kasus Nopi, Iming-Iming Gaji Tinggi jadi Jebakan PMI di Luar Negeri   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/1648041952098.jpg" alt="Ilustrasi kepulangan PMI di Bandara Juanda. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kepulangan PMI di Bandara Juanda. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyatakan, disahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi perda dinilai tepat guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum ke pekerja migran.  Jubir Fraksi PDI Perjuangan Daniel Rohi mengatakan, Jatim merupakan penyumbang terbesar PMI. Sehingga Provinsi Jatim perlu menata agar para PMI Jatim memperoleh segala hak dan dapat melaksanakan kewajiban dengan baik.  Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, jumlah PMI sebanyak 72.624 orang pada 2021. Dari jumlah tersebut terbanyak dari Jatim sebanyak 28.810 orang atau 39,6 persen dari total PMI.  ”Dari jumlah tersebut 9 dari 10 PMI bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Sedangkan sekitar 10 persen sisanya bekerja sebagai pengasuh,” kata Daniel Rohi pada Rabu (23/3).  Fraksi PDI Perjuangan memandang langkah penyusunan Raperda itu sangat tepat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pahlawan devisa. ”Raperda ini diharapkan memberi landasan bagi Pemprov Jatim untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga PMI secara ilegal yang berpotensi meningkatkan risiko bagi para PMI,”  jelas Daniel Rohi.  Daniel mencatat permasalahan utama kepulangan PMI asal Jatim ada sembilan. Yakni, pulang atas kemauan sendiri (23,20 persen), sakit (19,22 persen), tak mampu bekerja (16,23 persen), bermasalah dengan majikan (14,26 persen), PHK (12,61 persen), bermasalah dengan keluarga (9,23 persen), majikan meninggal (4,50 persen), tidak sesuai dengan perjanjian kerja (2,30 persen), dan deportasi (1,50 persen).  ”Kami berharap adanya kurikulum komprehensif Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKN) yang mengkombinasikan pengetahuan dan keterampilan PMI dengan kompetensi bahasa dan budaya serta peraturan perundangan tertentu negara yang hendak dituju,” papar Daniel.  Sementara itu, Jubir Fraksi PPP DPRD Jatim Achmad Sillahuddin mengatakan, banyak perubahan fundamental terhadap tata kelola PMI jika mengacu UU Nomor 18 Tahun 2017. Misal, perubahan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).  ”Ada juga perubahan fundamental pada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keterlibatan pemerintah desa serta  masyarakat dalam tata kelola PMI,” beber Achmad Sillahuddin.  ”Perda ini merupakan kado istimewa bagi PMI Jatim dan keluarganya dan gelar yang disematkan kepada PMI sebagai Pahlawan Devisa akan lebih bermakna. Sebab, ada perhatian yang memadai dari semua pihak terhadap kesejahteraan dan keselamatan PMI dan keluarganya,” tambah dia.

Jatim Satu-satunya Provinsi yang Punya Perda Soal Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-tahun-gaji-tak-pernah-naik-izin-pulang-malah-ditahan-majikan_m_206272.jpeg" alt="Nenek Aini (baju hitam) saat melakukan video call dengan kedua anaknya di Indonesia, di KBRI Riyadh Selasa (14/3)" width="100%">
<figcaption>Nenek Aini (baju hitam) saat melakukan video call dengan kedua anaknya di Indonesia, di KBRI Riyadh Selasa (14/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Air Mata Nur Aini,55, tak bisa dibendung lagi. Semuanya seolah tertumpah, mengucur deras membasahi pipinya yang mulai keriput. Tangis kebahagiaan ini pecah, ketika Nenek Aini-begitu ia disapa- bisa berkomunikasi dengan kedua anaknya, Ahyadi dan Yanti di Indonesia pada Selasa (14/3) kemarin, di kantor KBRI Riyadh, setelah 20 tahun lebih tak bertemu dan tak saling berkomunikasi. Tangisan kebahagiaan juga semakin pecah, ketika Aini bisa melihat wajah anak-anak dan cucu-cucunya melalui video call. Tentu saja, itu adalah kali pertama Aini melihat wajah cucu-cucunya. Bahkan, sebelum disambungkan melalui telepon, Aini mengaku tak ingat lagi seperti apa wajah anak-anaknya. Dalam sambungan telepon itu, Aini juga baru mengetahui bahwa ayahanda dan ibundanya telah wafat. Tak pelak air mata terus membasahi pipi Aini. Aini akhirnya akan segera kembali ke tanah air, setelah KBRI Riyadh mengurus segala prosedur di instansi terkait di Arab Saudi. <a href="https://www.jawapos.com/tag/203121/kbri-arab-saudi" target="_blank">Nenek Aini</a>, meninggalkan kampung halaman pada 10 September 1997. Selama lebih dari 20 tahun merantau di Arab Saudi, menurut pengakuannya tak pernah berkomunikasi dengan keluarganya di Serang, Banten. Ia pun baru mengetahui bahwa kini keempat anaknya telah menikah. Selama bekerja di majikannya, Nenek Aini mengaku tidak pernah mendapatkan perlakuan kekerasan. Hanya saja, gajinya tak pernah naik. &ldquo;Ya, bekerja selama 20 tahun dengan gaji yang sama,&rdquo; kata Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Riyadh, menirukan ucapan Nenek Aini, sebagimana dikutip dari siaran pers yang diterima JawaPos.com Sabtu (21/4). Berdasarkan ingatannya, pada sekitar tahun 1997-1998, Aini pernah mengirimkan uang kepada anaknya di Indonesia sebanyak 3 kali. Setelah itu, Nenek Aini putus komunikasi sama sekali dengan keluarga di tanah air. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada pengiriman gaji hasil kerja kerasnya. Dikisahkannya, Nenek Aini sebelumnya pernah merantau ke Arab Saudi selama 4 tahun pada 1993-1997. Tidak lama di tanah air, Nenek Aini kembali memulai mengais rezeki di Arab Saudi. Hanya saja, perantauannya yang kedua ini tidak semulus yang pertama. &ldquo;Saya sempat memperbarui paspor saya pada tahun 2001 di KJRI Jeddah. Namun, karena karena saya masih merasa belum cukup banyak uang, saya urungkan niat saya kembali ke tanah air,&rdquo; papar Aini. Pada tahun 2002, Nenek Aini meminta kepada majikan untuk dipulangkan ke tanah air. Sayangnya, majikan tak langsung mengiyakannya. Nenek Aini mengaku beberapa waktu lalu juga sempat bertemu dengan seorang WNI yang bekerja menjadi pengemudi di sebuah taman. Menurut Nenek Aini, WNI tersebut sempat menawarinya agar kabur saja. Namun, Nenek Aini memilih masih percaya kepada majikannya. Hingga pada Rabu (7/3), majikan membawanya ke KBRI Riyadh untuk memperbarui paspor. Saat diwawancara petugas, Nenek Aini mengaku bahwa seluruh gajinya sejak 1998 masih berada di tangan majikan. Permohonan perpanjangan paspornya yang kadaluwarsa pun tidak begitu saja diluluskan. KBRI Riyadh mendalami kasusnya lebih jauh. Kepada majikan, KBRI Riyadh meminta agar seluruh sisa gaji Nenek Aini segera dibayarkan serta meminta untuk tidak mempekerjakan Nenek Aini lagi dan agar segera memulangkannya ke Indonesia. Sementara Nenek Aini tinggal di RUHAMA (griya singgah KBRI Riyadh), majikan Nenek Aini kemudian datang membawa seluruh sisa gajinya. Demi keamanan, Nenek Aini menitipkan sebagian besar gajinya di rekening bank KBRI Riyadh dan hanya membawa sekedarnya di tangan untuk keperluan pribadi saat menunggu proses pemulangan dan bekal perjalanan kepulangan nanti. Secara paralel, KBRI Riyadh juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tanah air. Melalui Atase Kepolisian KBRI Riyadh AKBP Fakhrurrozi, akhirnya dapat berkoordinasi dengan Polsek Bojonegara, Serang, Banten, untuk selanjutnya melacak keluarga Nenek Aini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Polsek Bojonegara dapat melacak keberadaan keluarganya. Segera setelah itu, Nenek Aini disambungkan dengan keluarganya melalui telepon dan video call. Dalam sambungan telepon yang didampingi KBRI Riyadh, keluarga Nenek Aini sempat terceletuk untuk menggantikan posisi Nenek Aini bekerja pada majikan yang sama di Arab Saudi. Namun demikian, KBRI menyarankan agar tidak ada lagi keluarga Nenek Aini dan tetangga-tetangganya di Serang yang tertarik iming-iming agen atau calo yang menjanjikan pekerjaan mudah dengan gaji besar di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya karena saat ini Pemerintah Indonesia telah melakukan pemberhentian atau moratorium pengiriman tenaga kerja unskill ke negara-negara Timur Tengah. &nbsp;

20 Tahun Gaji Tak Pernah Naik, Izin Pulang Malah Ditahan Majikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/berkali-kali-dideportasi-tetap-tak-jera-mengais-rezeki-di-luar-negeri_m_112577.jpeg" alt="MENGAIS REZEKI: Sejumlah TKI mendapat pengarahan sebelum berangkat ke luar negeri." width="100%">
<figcaption>MENGAIS REZEKI: Sejumlah TKI mendapat pengarahan sebelum berangkat ke luar negeri.</figcaption>
</figure> Bekerja di luar negeri masih menjadi magnet tersendiri bagi para WNI. Dalam sebulan tercatat 14.845 orang jadi buruh migran. Belum termasuk yang lewat jalur ilegal. Tuntutan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong mereka mengadu nasib di mancanegara.  -------    AZIS Eko Purnomo, 17, masih ingat betul pengalaman berurusan dengan Polis Diraja Malaysia pada 2014. Remaja berperawakan kurus itu ditangkap karena membawa senjata tajam. Dia pun digiring dan ditahan di sebuah lokap (penjara sementara) polisi Pulau Pinang, negara bagian Malaysia. &rdquo;Tapi bisa bebas, bayar suap RM 700,&rdquo; ujar Azis kepada Jawa Pos.  Bukan hanya sekali itu Azis berurusan dengan polisi negara tetangga. November 2016 remaja kelahiran Sragen, Jawa Tengah, tersebut kembali ditangkap otoritas keamanan Pulau Pinang. Kali ini Azis disangka melanggar pasal perjudian. Azis pun lagi-lagi digiring ke lokap untuk diproses hukum. &rdquo;Kalau kasus ini, saya harus bayar RM 4.800 biar (kasus judi) tidak diproses,&rdquo; tuturnya.  Kasus judi itu menjadi pengalaman terakhir Azis berurusan dengan polisi Malaysia. Sebab, meski sudah membayar, remaja yang mengaku lulusan SD tersebut tetap masuk list WNI bermasalah (WNI-B) yang harus dideportasi ke tanah air. Azis pun ikut rombongan WNI-B pulang ke Indonesia pada 25 Januari. &rdquo;Saya bayar untuk keringanan kasus,&rdquo; tuturnya.  Azis merupakan satu di antara ribuan, bahkan jutaan, WNI yang menganggap Malaysia sebagai rumah kedua. Meski berkali-kali mendapat masalah di negeri jiran itu, mereka tetap ingin kembali. &rdquo;Rencananya bulan depan saya ingin kembali lagi (ke Malaysia, Red),&rdquo; ungkap remaja yang sejak usia 12 sudah bekerja di Malaysia tersebut.  Di tempat asalnya di Sragen dia pesimistis bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Namun, di Malaysia dia bisa mendapatkan uang dengan cukup mudah. Aziz yang bekerja di restoran di Pulau Pinang mendapatkan upah RM 80&ndash;100 per hari (Rp 270 ribuan). &rdquo;Di sana (Pulau Pinang) juga banyak teman yang sudah seperti saudara sendiri,&rdquo; ujar remaja yang sudah tak punya orang tua itu.  Menjadi buruh di negeri orang masih jadi pilihan yang diminati begitu banyak orang. Merujuk data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tahun 2016 ada 234.451 orang TKI. Hingga Januari sudah 14.845 TKI yang ditempatkan. Jumlah tersebut memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 23.665 orang.  Lokasi penempatan paling banyak di Malaysia 5.866 orang, Taiwan (4.915), Hongkong (1.347), Singapura (1.077), dan Arab Saudi (518). Tentu masih banyak lagi TKI yang berada di negara-negara tersebut yang tidak masuk pendataan BNP2TKI.  Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengakui, banyak TKI yang menggunakan cara-cara ilegal untuk bisa menjadi pekerja di negeri tetangga. Khususnya di Malaysia dan Singapura. Lantaran masuk secara ilegal, pekerjaan yang diperoleh pun apa adanya sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka. &rdquo;Banyak sekali TKI yang masuk tanpa izin ke sana (Malaysia dan Singapura),&rdquo; ucap Nusron.  Dia menduga, ada oknum yang turut bermain. Karena itu, BNP2TKI berusaha mencari tahu oknum tersebut. Caranya adalah menjalin kerja sama dengan KPK, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan pemerintah daerah (pemda) yang menjadi kantong-kantong buruh migran. &rdquo;Siapa pemainnya? Bagaimana cara mengatasinya?&rdquo; kata dia.  BNP2TKI juga membentuk 50 one stop service untuk memudahkan TKI yang hendak mengurus dokumen. Selain itu, one stop service dipercaya bakal memangkas biaya yang biasa dikeluarkan TKI untuk mengurus dokumen. &rdquo;Supaya cepat. Untuk urus dokumen tidak perlu ke banyak pintu. Cukup satu pintu,&rdquo; jelasnya.  Lokasinya di kabupaten dan kota yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, ditempatkan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. Tahun ini ditargetkan bisa selesai 24 tempat one stop service.  Pengetatan sejak pengurusan paspor menjadi salah satu cara untuk menyaring calon TKI ilegal. Pada awal tahun hingga 24 Februari, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM telah menolak pengajuan paspor sedikitnya 735 orang.  Pertimbangannya, mereka hendak bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dokumen-dokumen atau perizinan yang sah. Mayoritas berasal dari daerah kantong-kantong TKI seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.  Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menuturkan, sejak awal pembuatan paspor memang ada pengetatan. Pembuat paspor akan ditanyai tujuannya, untuk sekadar wisata atau hendak bekerja. Bila memang untuk bekerja, pengajuan paspor harus disertai rekomendasi dari BNP2TKI.  &rdquo;Makanya, kalau pas bikin paspor hanya bilang ingin wisata, tapi ternyata saat di bandara bawa visa kerja bisa ditolak petugas imigrasi. Karena dia tidak konsisten,&rdquo; ujar Agung. Petugas tidak akan mempertimbangkan meskipun orang tersebut sudah punya tiket. Orang tersebut tetap bisa ditolak saat di bandara. Data mulai Januari hingga 24 Februari, sudah ada 125 orang yang dicegah pergi.   Tujuan pengetatan dalam pembuatan paspor itu adalah perlindungan TKI. Sebab, orang yang dari awal menyalahi aturan sangat mungkin tidak punya kompetensi cukup untuk bekerja di luar negeri. &rdquo;Potensi dieksploitasinya lebih besar. Justru itu merugikan yang bersangkutan,&rdquo; ungkap pria asal Malang tersebut.  Dia mencontohkan kasus Siti Aisyah yang belakangan diketahui bekerja secara ilegal di Malaysia. TKI yang tidak memiliki dokumen yang sah berada dalam posisi rentan. Sesuai prosedur, para TKI itu harus melapor ke KBRI untuk pendataan. Tapi, memang banyak yang mengelabui dengan menjadi TKI ilegal.  Imigrasi di luar negeri juga tidak bisa mengawasi seluruh warga Indonesia. Apalagi, dari sekitar 130 kantor kedutaan besar, hanya 19 negara yang punya atase imigrasi. &rdquo;Kadang yang sulit itu mengawasi kalau ada orang yang bepergian ke Malaysia, tapi tujuan akhirnya bekerja di negara lain. Pelacakannya dengan bantuan negara lain itu,&rdquo; ungkap dia.  Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menyatakan, pemerintah perlu menguatkan jalur diplomasi agar bisa menekan negara lain dalam perlindungan TKI. Tantangan tersebut memang berat karena Indonesia perlu punya posisi tawar yang kuat. &rdquo;Tapi, perlindungan itu kan komitmen Presiden Jokowi yang menjanjikan negara hadir untuk melindungi,&rdquo; katanya.  Selain itu, pengawasan terhadap TKI sangat lemah. Pejabat yang menangani tenaga kerja di luar negeri bukan seorang diplomat. Mereka hanya petugas teknis administrasi yang mendata TKI. &rdquo;Kalau diplomat dengan paspor yang dimiliki tentu punya gerak lebih leluasa. Seperti menemui TKI di penjara,&rdquo; ungkap Wahyu.  Selain itu, cara pandang terhadap TKI perlu diubah. Tidak hanya memandang mereka dari sisi ekonomi. Tapi, juga lebih pada upaya perlindungan WNI di negara lain. &rdquo;Saya kira peran swasta harus lebih dikurangi. Sebab, swasta itu orientasinya hanya mengambil untung,&rdquo; kata Wahyu.  Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menilai TKI ilegal di berbagai negara merupakan masalah kompleks. Pencegahan maupun perlindungan TKI tak bisa sukses jika upaya tersebut hanya dilakukan secara benar di Indonesia. Karena itu, penting adanya payung hukum antara negara asal dan tujuan.  Hal tersebut terus didorong Kemenaker dalam kesempatan apa pun. Apalagi payung hukum yang melindungi buruh migran di Asia Tenggara. Namun, sering upaya perlindungan TKI dan penegakan hukum penyalur terhalang belum tegasnya hukum di negara tujuan. Banyak oknum penyalur yang masih bersembunyi di negara seperti Malaysia. Karena itu, Menaker M. Hanif Dhakiri terus mendorong negara-negara ASEAN menghasilkan instrumen yang mengikat mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran.  &rdquo;Indonesia kan negara yang banyak menempatkan tenaga kerjanya di luar negeri. Karena itu, kami sangat perhatian terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran dan penegakan hukum di sana,&rdquo; ujarnya. Salah satu aspek yang diperdebatkan adalah status instrumen mengikat atau tidak. Kemudian, apakah keluarga TKI juga ikut masuk daftar perlindungan dalam produk hukum itu nanti. &rdquo;Kami berprinsip agar status instrumen ASEAN tersebut akan mengikat sehingga memiliki landasan hukum yang jelas,&rdquo; tambah Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Maruli A. Hasoloan. (tyo/jun/syn/bil/c10/oki)

Berkali-kali Dideportasi, Tetap Tak Jera Mengais Rezeki di Luar Negeri

pahlawan devisa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pahlawan devisa

Berita Terkini

Berkaca dari Kasus Nopi, Iming-Iming Gaji Tinggi jadi Jebakan PMI di Luar Negeri

Jatim Satu-satunya Provinsi yang Punya Perda Soal Pekerja Migran

20 Tahun Gaji Tak Pernah Naik, Izin Pulang Malah Ditahan Majikan

Berkali-kali Dideportasi, Tetap Tak Jera Mengais Rezeki di Luar Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com