<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/IMG-20241210-WA0085-3824648312.jpg" alt="Kegiatan diskusi Penguatan Moderasi Beragama untuk Masyarakat yang diselenggarakan LTN PBNU di Jakarta, Selasa (10/12). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kegiatan diskusi Penguatan Moderasi Beragama untuk Masyarakat yang diselenggarakan LTN PBNU di Jakarta, Selasa (10/12). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kampanye atau infiltrasi paham radikalisme di media sosial (medsos) ditengarai masih terus bermunculan. Untuk menangkisnya, tidak cukup lewat literasi digital. Tetapi juga lewat penguatan moderasi beragama yang jadi program utama pemerintah sekarang. Ancaman kampanye atau infiltrasi paham radikalisme itu dikupas dalam diskusi Penguatan Moderasi Beragama untuk Masyarakat yang diselenggarakan Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU di Jakarta pada Selasa (10/12). Dalam diskusi itu, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU KH Nurul Badruttamam mengatakan, moderasi beragama perlu terus digulirkan di masyarakat. Karena di dalamnya banyak pilar yang bisa membendung paham radikalisme. Seperti pilar toleransi, juga ada pilar kedamaian serta keadilan. Menurutnya, pilar-pilar moderasi tersebut, perlu diimplementasikan secara nyata dalam segala aspek kehidupan. "Termasuk dalam bermedia sosial," katanya. Kiai Nurul mengatakan, dalam pengembangan moderasi beragama perlu diiringi dengan penguatan literasi digital. Baginya, literasi digital itu penting. Khususnya untuk menebar pesan damai dan menjaga harmoni antarumat beragama berbasis teknologi. Dia mengatakan saat ini ada tiga tantangan moderasi beragama di media sosial. Pertama adalah radikalisasi online. Yaitu penyebaran ideologi radikal melalui platform media sosial. Radikalisasi online ini harus dibasmi dengan melibatkan banyak pihak. Tidak cukup peran tokoh agama saja. "Kedua adalah disinformasi keagamaan," katanya. Disinformasi keagamaan yakni maraknya berita palsu yang berpotensi memecah-belah umat. Lalu yang ketiga adalah, polarisasi konten media sosial. Polarisasi di ranah digital itu, apat memicu konflik antar kelompok umat beragama. Ketua LTN PBNU Ishaq Zubaedi mengatakan, kehidupan beragama yang moderat menjadi pilar penting untuk pembangunan bangsa dan negara. "Moderasi beragama mejadi salah satu indikator penting, bahwa pembangunan di republik kita ini berjalan memenuhi unsur-unsur dari sejumlah kebutuhan bangsa Indonesia," jelas Staf Khusus Menteri Sosial itu. Menurutnya moderasi beragama juga menjadi kunci penting terciptanya harmoni sosial yang dapat menjadi indikator pembangunan yang sudah tercapai. Moderasi beragama ini lebih ditekankan pada masalah-masalah kehidupan beragama yang moderat. "Jika harmoni sosial terbentuk maka salah satu prasyarat untuk melanjutkan pembangunan itu sudah tercapai," terangnya.

Baginya, literasi digital itu penting. Khususnya untuk menebar pesan damai dan menjaga harmoni antarumat beragama berbasis teknologi.

Penyebaran Paham Radikalisme di Medsos Masih Terjadi, Perlu Penguatan Moderasi Beragama di Dunia Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers mengatakan, wartawan atau jurnalis perlu ikut terlibat berperan mencegah paham radikalisme berkembang di tengah masyarakat, hingga menimbulkan aksi terorisme. Hala itu dikatakan Plt Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya,  "Media mainstream harus menjaga kepentingan publik. Jurnalis itu jika mengetahui paham radikalisme dan terorisme, maka media turut melakukan pencegahan," kata M Agung Dharmajaya pada kegiatan lokakarya peran pers pencegahan paham radikalisme dan terorisme untuk mewujudkan Indonesia harmoni berlangsung di Palu, Jumat (23/12) dikutip dari Antara.  Ia mengingatkan, Dewan Pers telah menerbitkan pedoman peliputan terorisme, yang disosialisasikan mulai 2023, oleh karena itu jurnalis harus bijak memberitakan kasus-kasus terorisme, dalam artian tidak secara masif memberitakan hingga detail cara-cara teroris membuat alat-alat untuk meneror, seperti cara merakit bom.  Oleh karena itu, tanggung jawab wartawan dan wartawati dalam menyajikan berita yang berimbang akurat dan terpercaya dengan mengedepankan kepentingan publik serta mengedukasi. "Informasi boleh salah, tapi berita jangan sampai salah," ucap Agung.  Menurut Dewan Pers, pedoman liputan menjadi bagian penting dalam pencegahan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia.  Mengenai kolaborasi melawan terorisme, katanya, perlu perluasan dan pelibatan unsur dalam rangka pencegahan tindakan radikalisme maupun intoleransi, maka tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai regulator, dan aparat penegak hukum, tetapi juga perlu peran pers dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.  Mengenai panduan peliputan terorisme, katanya, jurnalis harus paham bahwa teroris merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, kemudian jurnalis harus menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.  "Wartawan jangan hanya mementingkan kecepatan berita tayang, perlu diperhatikan akurasi dan yang paling penting memahami kasusnya. Maka pastikan berita yang tulis bukan berita bohong dan merujuk pada kode etik jurnalistik," ujar Agung.

Dewan Pers: Jurnalis Perlu Ikut Cegah Paham Radikalisme Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Paham radikal semakin meluas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencium paham itu sudah sampai ke sekolah-sekolah. Disinyalir pengaruh ideologi khilafah telah dibawa ke pondok pesantren (ponpes).  Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar menilai, bahaya radikalisme sudah menyusup di satuan pendidikan. “Kami sangat prihatin dan khawatir atas hadirnya doktrin ideologi khilafah yang dapat mempengaruhi keyakinan anak-anak terhadap ideologi Pancasila serta NKRI. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap sikap toleransi dan cinta tanah air," ungkap Nahar kepada wartawan, Kamis (23/6).  Kementerian PPPA mengecam berbagai bentuk penyebaran doktrin khilafah di tingkat satuan sekolah. Di antaranya melarang hormat pada bendera Merah Putih, tidak mengejarkan mengenai Pancasila sebagai ideologi di Indonesia, peserta didik hanya didogma menghormati bendera KM. Bahkan sekolah atau ponpes itu tidak memasang foto Presiden.  Nahar menegaskan bahwa sikap dan budaya akibat doktrin radikal tersebut telah menanamkan sikap intoleransi kepada peserta didik.  “Sikap intoleransi saat ini sudah masuk di dunia pendidikan. Terbukti dari hasil kajian cepat deteksi dini sikap intoleransi di kalangan pelajar," jelasnya.  Lebih lanjut Nahar menjelaskan, dalam upaya meminimalisasi doktrin-doktrin ideologi khilafah maupun radikalisme di satuan pendidikan, Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Densus 88 untuk mengarusutamakan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019.

KemenPPPA Sebut Paham Radikalisme dan Intoleransi Sudah Masuk Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Pertanian-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petani saat membajak sawah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi virus corona atau COVID-19," width="100%">
<figcaption>Petani saat membajak sawah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2020). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berupaya mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi virus corona atau COVID-19,</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) akan digandeng dalam pelaksanaan program transmigrasi hingga 2024. Mereka akan difungsikan untuk memastikan bahwa program transmigrasi berjalan lancar tanpa ada hambatan.  Selain itu, anggota PPAD digandeng untuk melakukan pembinaan di wilayah transmigrasi. Spesialisasi PPAD diutamakan pada pencegahan deradikalisasi.  Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, peserta transmigrasi rentan menjadi target baru dari upaya radikalisasi.  ”Ketika gerakan (radikalisasi) mentok (terpojok) di daerah yang mapan, akhirnya lari ke daerah transmigrasi yang belum mapan,” kata Abdul Halim usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Transmigrasi 2022 di Kota Surabaya pada Rabu (9/3).  Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim menyebut, upaya radikalisasi menjadi salah satu fokus utama program transmigrasi hingga 2024.  ”Kami menggandeng Pak Doni Monardo, mantan kepala BNPB yang juga ketua PPAD dalam rakornas ini. Dari pengalaman, purnawirawan ini jauh lebih matang daripada yang tidak atau belum jadi tentara. Potensi ini dikolaborasikan supaya model transmigrasi jadi lebih bagus,” ujar Abdul Halim, mantan ketua DPRD Jatim itu.  Sementara itu, Doni Monardo yakin kolaborasi tersebut akan menjadi strategi yang baik dalam menyiapkan perkembangan dan kemajuan Indonesia. ”Kami akan siapkan transmigran untuk betul-betul serius mengembangkan wilayah transmigrasi. Misal di bidang peternakan, kita akan datangkan sapi dalam jumlah besar tiap tahun,” jelas Doni.  Doni juga menyinggung rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Dengan mendampingi transmigran, Indonesia bisa mendapat banyak pemasukan.  ”Kita semua tahu rempah-rempah di wilayah nusantara. Bisa jadi ini salah satu strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dulu VOC kaya raya karena omzet mencapai 7,9 triliun US Dollar. VOC kaya raya, kenapa kita enggak?” ucap Doni.  Selain pencegahan radikalisasi bersama PPAD, output dari rakornas itu di antaranya adalah usul program kegiatan 2023 yang tersinkronisasi antara pusat dan daerah. Termasuk kontribusi daerah dalam bentuk sharing APBD untuk program transmigrasi.  Pada kesempatan itu dialkukan penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB) dan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan beberapa institusi. Kemendes juga teken PKB dengan Fatayat dan Muslimat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kemendes Gandeng Purnawirawan TNI Tangkal Radikalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220131_195849-1.jpg" alt="Wakil Presiden Republik Indonesia Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Republik Indonesia Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyikapi masih adanya oknum yang melakukan penyebaran paham radikalisme di rumah ibadah. Wapres meminta aparat keamanan memetakan wilayah rawan tersebut.  ”Sebenarnya kan rumah ibadah sudah ada aturannya. Itu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri (PBM). Sebenarnya, PBM itu merupakan kesepakatan majelis agama bagaimana menanganinya (radikalisme),” ujar Wapres seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sulawesi Selatan.  Meski sebelumnya ada konflik, dengan hadirnya PBM itu akan ada pengawasan di rumah ibadah untuk meredam kekhawatiran akan penyebaran ajaran radikalisme. Sebab, sudah ada solusi dan aturannya.  Oleh karena itu, kata Ma'ruf, sepanjang PBM itu aturan dipatuhi, akan terhindar konflik soal ibadah. ”Karena sudah detail, jadi solusinya sudah dibuat, tapi kadang-kadang orang tidak patuh. Nah, kalau tidak patuh ditegakkan hukumnya law and enforcement-nya,” tegas Ma’ruf Amin.  Aturan PBM Menag dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 itu dikeluarkan atas kesepakatan dari berbagai majelis agama guna menghindari konflik.  Bahkan Mabes Polri akan memetakan masjid di Indonesia sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme di sekitaran rumah ibadah.  Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) merespons rencana Polri untuk memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah.  Mantan Wakil Presiden itu menegaskan, tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid. ”Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada di-baiat di masjid, macam-macam,” tegas JK saat berada di Makassar.  Pria akrab disapa JK itu menambahkan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.

Wapres Sikapi Penyebaran Paham Radikalisme di Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/TERORIS-MABES-POLRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keterlibatan perempuan dalam terorisme kian mengkhawatirkan. Dua insiden terbaru di Gereja Katedral Makassar dan Mabes Polri, Jakarta, membutikan itu.  Dari data yang dihimpun Jawa Pos, setelah pengembangan bom bunuh diri yang dilakukan YSF bersama sang suami, L, tiga perempuan lain ditangkap. Yakni, MM, M, dan MAN. Mereka memiliki peran masing-masing, dari memotivasi YSF hingga melakukan survei lokasi aksi.  Sebelum aksi teror yang dilakukan Zakiah Aini di Mabes Polri, memang telah ada beberapa perempuan pelaku teror. Pada 2016, misalnya, ada upaya melakukan serangan bom ke Istana Negara yang berhasil digagalkan Densus 88 Antiteror.  Dua pelakunya perempuan: DYN alias Dian Yulia dan TS. Bom Surabaya pada 2018 juga melibatkan seorang perempuan beserta suami dan anak-anak mereka.  Direktur IV Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menuturkan, peran perempuan memang mulai sentral dalam aksi teror. Hal itu belajar dari kelompok teror ISIS yang tercatat banyak mengerahkan perempuan sebagai pelaku teror bom bunuh diri. ”Dicontoh kelompok teroris di Indonesia,” ujarnya.  Salah satu faktor yang membuat kelompok teroris merekrut perempuan adalah kekosongan tenaga lelaki. Ditunjang dengan sifat alamiah perempuan yang lebih perasa atau emosional.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/04/2021/sebelum-beraksi-di-mabes-polri-zakiah-aini-posting-di-instagram/">Sebelum Beraksi di Mabes Polri, Zakiah Aini Posting di Instagram</a>  Untuk pelaku teror tunggal atau lone wolf seperti Zakiah Aini. Wawan menjelaskan, pelaku melakukan aksi teror dalam kurun waktu kurang dari setahun setelah terpapar paham radikalisme. Rentang waktunya satu hingga enam bulan. ”Biasanya begitu,” terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=J2sXDRvBRcc

Teroris Perempuan Beraksi 1–6 Bulan setelah Terpapar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/WhatsApp-Image-2019-11-07-at-20.32.35.jpeg" alt="Sekjen DPP GP Ansor - Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP GP Ansor - Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Radikalisme menjadi salah satu isu yang disorot pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin pun memerintah para menterinya di Kabinet Indonesia Maju untuk memberantas radikalisme sampai ke akar-akarnya.  Komitmen pemerintah tersebut mendapat respons positif dari publik. Salah satunya Gerakan Pemuda (GP) Ansor. "Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menko Pulhukam, Menhan, Mendagri, dan Menag untuk serius memerangi radikalisme. Kami mengapresiasi dan mendukung. Ini membuat tugas Ansor menjadi ringan," ungkap Sekjen DPP GP Ansor Abdul Rochman di Jakarta, Kamis (7/11). Pada saat yang sama DPP GP Ansor baru saja menggelar rapat koordinasi dengan DPW GP Ansor se-Indonesia.  Menurut Abdul Rochman, masalah radikalisme sudah mengkhawatirkan. Bahkan sudah berkembang sejak delapan tahun terakhir. "Kebijakan Presiden menunjukkan bahwa negara sudah hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya," kata dia.  "Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme. Bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting," sambung Abdul Rochman.  Di sisi lain, Adung--begitu Abdul Rochman disapa, GP Ansor mendukung komitmen pemerintah berdasar pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan. "Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis."  Terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi mengklarifikasi polemik cadar. Dia menegaskan bahwa tidak melarang menggunakan niqab atau cadar. Hanya saja, menurut dia, cadar tidak ada hubungannya dengan kualitas ketakwaan seseorang.  “Cadar dengan ketakwaan itu tidak ada hubungannya. Karena itu kami ingin (isu) cadar ini tidak berkembang dengan alasan ukuran ketakwaan umat,” kata Fachrul saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).  Mantan wakil panglima TNI itu mempersilakan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa cadar adalah salah satu ukuran ketakwaan. Meskipun begitu, ada juga orang yang berpendapat bahwa cadar tidak ada kaitannya dengan takwa.

Pemerintah Diminta Serius Tangani Radikalisme, Bukan Sekadar Narasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Fachrul-Razi-Raka-Denny.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah tradisi baru dilakukan Presiden Joko Widodo dengan memilih Menteri Agama dengan latar belakang tentara. Adalah sosok Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi yang ditunjuk sebagai menjadi Menteri Agama.  Rupanya Presiden Jokowi membutuhkan tangan dingin Fachrul Razi untuk memberantas paham radikalisme. Jokowi sendiri dalam pernyataannya mengatakan, kalau nantinya tugas Menag Fachrul berkaitan dengan radikalisme.  "Menteri Agama berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, dan terutama haji, ada di bawah beliau," ujar Presiden Jokowi saat mengumumkan tugas baru Fachrul Razi, Rabu (23/10).  Lantas, bagaimana kiprah Fachrul sebelum menjadi menteri?  Karier tertinggi pria kelahiran Aceh 26 Juli 1947 itu yakni sebagai Wakil Panglima TNI pada periode 1999-2000 pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Sejumlah posisi di militer pernah dipegang oleh jebolan Akademi Militer tahun 1970 itu.  Kiprahnya dikenal mulai dari Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad, Wakil Asisten Operasi KASAD, hingga Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana dan Gubernur Akademi Militer. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi KASUM ABRI, Kepala Staf Umum ABRI, hingga Sekjen Departemen Pertahanan.  Pada saat kampanye Pilpres 2019 lalu dia menjadi salah satu pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam tim Bravo-5. Pria usia lebih dari 70 tahun itu disebut sebagai menteri tertua di kabinet Indonesia Maju.  Dalam Tim Bravo-5, Fachrul Razi bersama kelompok relawan pemenang Jokowi di luar struktur Tim Kampanye Nasional (TKN). Kerjanya seluas 34 provinsi dan merangkul dukungan di luar negeri.  Jabatan yang pernah diembannya di antaranya Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad. Wakil Asisten Operasi KASAD. Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana. Gubernur Akademi Militer (1996-1997). Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998). Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999). Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999). Wakil Panglima TNI (1999-2000). Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad. Wakil Asisten Operasi KASAD. Kepala Staf Daerah Militer VII/Wirabuana. Gubernur Akademi Militer (1996-1997). Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998). Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999). Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999). Dan terakhir Wakil Panglima TNI (1999-2000).

Menag Fachrul Razi, Jenderal (Purn) yang Bakal Tangkis Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Asep-Adi-Saputra_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebaran paham radikalisme ditengarai sudah masuk ke institusi Polri. Salah satu anggotanya Bripda Nesti, 23, diduga terpapar dalam paham radikal Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). Oleh karena itu, yang bersangkutan tengah dilakukan pemeriksaan intensif.  "Sementara ini dia diduga terpapar kepada paham-paham radikalisme dari ISIS, tetapi masih didalami," ujar Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (3/10).  Nesti diketahui merupakan Polwan yang ditugaskan di Satuan Logistik Polda Maluku Utara. Jam kerjanya rutin dari pagi sampai dengan sore hari.  Asep mengatakan Nesti sudah dua kali ditangkap dalam kasus radikalisme. Pertama dia ditangkap di Surabaya sekitar bulan Mei, selanjutnya diamankan kembali di Solo belum lama ini. Dia diduga terlibat dalam jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Wawan Wicaksono yang ditangkap di Salatiga, Jawa Tengah.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/irak-hukum-mati-pemuda-isis-asal-belgia_m_.jpg" alt="Ilustrasi simpatisan ISIS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi simpatisan ISIS</figcaption>
</figure> ILUSTRASI Polwan terpapar paham radikal ISIS/ reuters  "Waktu diamankan pertama terus dia dalam pengawasan lalu hilang. Kemarin akhirnya ditangkap lagi di Solo," imbuhnya.  Dalam kasus ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror masih mendalami kondisi Nesti. Namun, polri telah merekomendasikan supaya dia disanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Korps Bhayangkara.  "Yang bersangkutan secara aturan di internal kami sedang menuju sidang kode etik dan nanti akan direkomendasikan di PTDH," tegas Asep.  Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Suroto mengaku tidak paham bagaimana anggotanya tersebut bisa terpapar paham radikal. Namun, apabila memang terbukti, sudah sepatutnya Nesti dipecat sebagai anggota polri.  Sedangkan menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Nesti terpapar paham radikal melalui media sosial. "Dia terpapar paham ISIS melalui medsos," tukasnya.

Polwan yang Terpapar ISIS Direkomendasikan Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/youtube-berencana-hapus-fitur-dislike-setuju_c_280808.jpg" alt="Ilustrasi: seseorang menggunakan YouTube dan logo dislike." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: seseorang menggunakan YouTube dan logo dislike.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTube akhirnya mengambil langkah tegas. Menyusul Google dan Twitter, platform konten video online itu akan menertibkan akun-akun yang menyebarkan paham fasisme atau supremasisme. YouTube bersiap memblokir saluran yang mempromosikan paham ekstrem.  ''Hari ini (Rabu, Red) kami kembali membatasi ujaran kebencian. Kami melarang video yang menyatakan satu kelompok lebih baik dari yang lain atau membenarkan diskriminasi.'' Begitu bunyi pernyataan resmi YouTube sebagaimana dilansir Agence France-Presse Rabu lalu (5/6).  Selain video propaganda ultrakanan, anak usaha Google tersebut akan menindak akun yang menyebarkan teori konspirasi terhadap tragedi kemanusiaan. Itu merupakan buntut dari kritik santer para aktivis kemanusiaan. Mereka menganggap YouTube menampung tokoh sayap kanan yang terus menyangkal kebenaran tragedi Holocaust atau kekejian aksi pembunuhan di SD Sandy Hook.  YouTube menegaskan tidak akan segan memblokir atau mencabut hak monetisasi akun yang melanggar. Jika sudah meresahkan, akun tersebut bisa diblokir selamanya. Semeresahkan apa? Aktif menyebarkan paham pro-Nazi, misalnya.  Tapi, YouTube juga tidak akan sembarangan. Selain laporan dari masyarakat, YouTube akan melibatkan para pakar dalam langkah-langkah yang mereka tempuh nanti. ''Kami tetap akan menyimpan video tersebut agar nanti bisa diakses oleh peneliti,'' lanjut YouTube.  Kebijakan itu memancing polemik. Direktur The Southern Poverty Law Center Heidi Beirich menyambut baik langkah tersebut. Menurut dia, video paham fanatik yang beredar di YouTube bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk mengorganisasi kekuatan global.   Di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang mengeluhkan tindakan tersebut. Beberapa guru sejarah di Inggris mempertanyakan bagaimana sistem pemblokiran mereka. Pasalnya, video dokumentasi tentang Nazi dan Adolf Hitler milik mereka telah dihapus. Bahkan sebelum YouTube memublikasikan rencana untuk menertibkan akun-akun radikal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paham radikalisme

Berita Terkini