<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/2Hw89GmuM0Pom3YvMviLu2JcD3C6YPNn3gWL9ev4-2294523622.jpg" alt="Kepala BNPT Eddy Hartono menggelar program Penguatan Kampus Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT Eddy Hartono menggelar program Penguatan Kampus Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat ketahanan ideologi kebangsaan di lingkungan pendidikan. Program ini difokuskan untuk memberikan edukasi mendalam terkait mitigasi penyebaran paham radikal dan terorisme yang kini kian marak melalui ruang digital. Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan edukasi penguatan kebangsaan penting untuk mencegah terjadinya pandangan radikalisme di kalangan akademis. Hal ini dengan menggelar program Penguatan Kampus Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. "Hari ini kita lakukan edukasi bagaimana tentang modus operandi maupun cara perkembangan terorisme kekinian. Terlebih, saat ini sosial media dijadikan tempat atau wadah yang efektif untuk melakukan propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme," kata Eddy Hartono, Kamis (11/12). Eddy menegaskan, kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat untuk membangun Kesiapsiagaan Nasional. "Kegiatan penguatan kampus kebangsaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, bahwa kita melakukan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. Abdul Muhid, menyampaikan komitmen kampus untuk menjaga lingkungan akademik dari infiltrasi paham radikal.&nbsp; "UIN Sunan Ampel Surabaya berkomitmen untuk menjaga kampus ini dari paham-paham radikalisme, karena UIN Sunan Ampel Surabaya ini dilahirkan dan didirikan oleh para ulama, kiyai yang tentu komitmen terhadap kebangsaan tidak bisa diragukan," tuturnya. Ketua FKPT Jawa Timur, Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah Zainiyati, M.Ag, menegaskan kesiapannya mendukung upaya BNPT melalui peningkatan literasi digital dan edukasi di lingkungan kampus.&nbsp; Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga serta prinsip double check terhadap informasi digital sebagai langkah membendung penyebaran ajaran radikal. "Kami dari FKPT Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat bagaimana upaya pencegahan ini perlu dilakukan termasuk kami masifkan ketika perkuliahan," pungkasnya.

BNPT terus perkuat ideologi kebangsaan di pendidikan, cegah paham radikal melalui program edukasi di UIN Sunan Ampel.

Cegah Paham Radikalisme di Lingkungan Pendidikan, Kepala BNPT Minta Civitas Akademika Perkuat Ideologi Kebangsaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/MADRASAH-1008460277.jpg" alt="Kegiatan Madrasah Fest 2023 yang digelar Kemenag untuk menanamkan literasi keagamaan sejak usia anak (12/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Madrasah Fest 2023 yang digelar Kemenag untuk menanamkan literasi keagamaan sejak usia anak (12/8). Foto : Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, menghadapi ancaman paham radikal yang merusak atau disintegrasi. Diantara upaya mencegahnya adalah lewat literasi keagamaan sejak usia anak-anak. Adanya ancaman paham radikal yang disintegrasi itu disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) M. Ali Ramdhani. Dia mengatakan ancaman paham radikal yang disintegrasi diantaranya disebabkan masuknya paham agama yang deseptif. Untuk diketahui, paham keagamaan yang deseptif itu berbahaya. Pasalnya secara sederhana, pemahaman keagamaan yang deseptif artinya adalah pemahaman yang melenceng. Menurut Dictionary Meriam-Webster deseptif atau desepsi adalah sebuah tindakan yang membuat seseorang percaya tentang sesuatu yang tidak benar. Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, ancaman paham deseptif bisa ditangkal dengan literasi keagamaan yang lurus sejak usia anak-anak. "Acara ini diharapkan menumbuhkembangkan budaya literasi keagamaan yang lurus dalam suasana kompetisi yang sehat di kalangan siswa madrasah," kata Dhani dalam gelaran Madrasah Fest di Serpong (12/8). Acara tersebut digelar sejak 10 Agustus lalu. Dhani mengungkapkan, kompetisi Madrasah Fest itu adalah wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang ilmu keagamaan. "Pemerintah perlu memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama," ungkapnya. Madrasah Fest 2023 dilaksanakan dalam rangka membumikan nilai-nilai keagamaan pada siswa madrasah. Di era digital yang disruptif, Kemenag berupaya menjaga keilmuan keagamaan Islam yang saat ini eksis bersama ilmu sains dan sosial. Gelaran tahun ini diikuti 817 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Para peserta terdiri atas 508 Madrasah Aliyah (MA), 227 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 82 siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI). Mata lomba yang dibuka adalah Memorizing Holy Qur&rsquo;an (hafalan Al-Qur'an), Explaining Holy Qur&rsquo;an (pemahaman Al-Qur'an), Memorizing Hadith (hafalan hadis), Reading Islamic Turats (membaca kitab klasik), dan Islamic Issues Debate Contest (debat keislaman). Kemudian ada Reciting Holy Qur&rsquo;an (tilawah Al-Qur'an), Voice of Arabic (bahasa Arab), Student Chef (memasak), Calligraphy Fest (seni kaligrafi), dan Creative Design Fest (festival desain).&nbsp;

Kompetisi Madrasah Fest adalah wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam bidang ilmu keagamaan.

Tangkal Ancaman Paham Radikal Lewat Literasi Keagamaan Sejak Usia Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KEMENDES-12B.jpg" alt="Menteri Kemendes PDTT, Abdul Halim Iskandar memberikan pengarahan pada acara Pemanggilan, Pembekalan dan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Gedung Makarti Muktitama, KDPDTT. Jakarta, Kamis (12/5/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kemendes PDTT, Abdul Halim Iskandar memberikan pengarahan pada acara Pemanggilan, Pembekalan dan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Gedung Makarti Muktitama, KDPDTT. Jakarta, Kamis (12/5/2022).</figcaption>
</figure> JawaPos.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mewanti-wanti agar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tidak terjebak paham radikal. Sebagai abdi negara kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa ditawar.  “Kita ini bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kita hidup dari air Indonesia, kita berpijak di atas bumi Indonesia, kita bernafas menghirup udara Indonesia, pada saatnya kita meninggal kita akan dikebumikan di bumi Indonesia. Maka sudah sebuah keniscayaan kita untuk mencintai Indonesia,” ujar Abdul Halim Iskandar saat  memberikan arahan dalam pembekalan dan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Aula Makarti Muktitama, Kantor Kemendes PDTT pada Kamis (12/5/2022).  Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengatakan kecintaan NKRI merupakan modal utama bagi seorang abdi negara. Jika modal dasar ini terganggu dengan berbagai paham yang mendegradasikan kecintaan terhadap negara maka akan sangat berbahaya. Apalagi jika paham-paham tersebut diyakini oleh abdi negara yang mempunyai akses dan pengaruh terhadap lahirnya berbagai kebijakan publik.  “Maka jangan sampai para CPNS maupun ASN Kemendes PDTT terpapar paham-paham yang bisa melunturkan cinta kepada bangsa dan negara,” katanya.  Dengan landasan kecintaan terhadap negara pula, lanjut Gus Halim maka seorang aparatur sipil negara bisa memberikan pengabdian terbaik dalam berbagai situasi dan kondisi.  Menurutnya situasi bernegara tentu tidak selalu dalam kondisi serba ideal. Ada kalanya situasi negara tidak baik-baik saja yang bisa jadi hal itu berimbas langsung pada kesejahteraan pegawai.  “Dalam situasi ini maka landasan cinta negara akan mampu menjadi bahan bakar untuk bekerja maksimal,” ujarnya.  Gus Halim mencontohkan bagaimana saat negara menghadapi pandemic Covid-19. Dari sisi anggaran banyak terjadi rekofusing, yang berimbas pada pemotongan tunjangan bagi ASN. Jika situasi ini tidak ditanggapi dengan semangat pengabdian pada negara maka sudah pasti akan menganggu tingkat kinerja ASN.  “Jadi menjadi ASN itu tidak berarti hadirnya zona nyaman yang membuat malas-malasan karena merasa semua sudah terjamin,” katanya.  Menurut Gus Halim Indonesia membutuhkan banyak talenta untuk bisa terus berkembang lebih baik di masa depan. Kehadiran para CPNS sebagai ASN baru diharapkan mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan bagi Indonesia. Termasuk di lingkungan Kemendes PDTT.  “Saya bertugas untuk membawa Kemendes PDTT ini miliki arah yang lebih jelas, miliki eksistensi yang lebih konkret, memiliki kinerja yang lebih maksimal supaya keberadaan Kemendes PDTT sampai kapan pun selalu dibutuhkan,” ungkapnya.  Gus Halim menegaskan kontribusi positif para ASN di lingkungan Kemendes PDTT mempunyai pengaruh besar bagi percepatan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia terutama bagi mereka yang berdomisili 74.960 desa di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari Kemendes PDTT, para CPNS ini mutlak harus memiliki rasa bangga, rasa percaya diri bahwa Kemendes PDTT ini memang sangat dibutuhkan keberadaannya.  “Rasa percaya diri tersebut harus ditampilkan dengan kinerja yang maksimal, sehingga bukan hanya harapan untuk dibutuhkan, tapi kenyataannya keberadaan Kemendes PDTT memang dibutuhkan,” pungkasnya.  Sebagai informasi, orientasi ini diikuti oleh 253 peserta yang terdiri dari 233 hasil seleksi CPNS yang digelar Kemendes PDTT dan 20 orang berasal Sekolah Tinggi Akuntansi (STAN). Turut mendampingi Gus Menteri yakni Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, serta pejabat eselon 1 di lingkungan Kemendes PDTT.

Gus Halim Wanti-Wanti CPNS Kemendes Tak Terjebak Paham Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/boy-rafli-amar.jpg" alt="Boy Rafli (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Boy Rafli (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar menegaskan bahwa pencegahan paham radikal terorisme harus terus digiatkan. Hal ini dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap rukun, bersatu, dan harmoni.  "Masalah kebangsaan ini pekerjaan rumah, tugas kita sepanjang negara berdiri. Indonesia merupakan negara kebangsaan, nation state. Beraneka ragam berkumpul jadi satu, NKRI. Mari kita selalu menjaga kerukunan dalam harmoni ini," ujar Boy dalam keterangannya, Selasa (8/2).  Mantan Kapolda Papua tersebut mengibaratkan paham radikal terorisme sebagai virus yang berbahaya layaknya Covid-19. Orang yang terpapar paham radikal intoleran bisa saja tidak memiliki tanda-tanda dan sikap tertentu.  Oleh karena itu, Boy menuturkan dalam mencegah virus radikal terorisme, nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam empat konsensus kebangsaan yaitu UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harus terus digelorakan terutama dalam ruang dialog kebangsaan.  "Kalau masyarakat, anak muda Indonesia tidak kuat aspek ideologinya, banyak anak muda akan terpapar," jelasnya.  Boy mengatakan anak muda merupakan generasi yang harus mendapatkan perhatian serius dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konten propaganda paham radikal yang secara masif muncul di media sosial.  "Anak muda Indonesia sebagai mayoritas pengguna media sosial harus dilindungi agar tidak terpengaruh paham radikal," katanya.  Sementara itu, Ketua Kelompok Ahli BNPT, Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya mengatakan upaya BNPT dalam merawat persatuan dan kerukunan bangsa harus didukung dan dipelihara sebagaimana leluhur bangsa Indonesia telah mewariskan semangat persatuan dan kesatuan.  "Alhamdulillah BNPT menjaga generasi muda. Keukhuwahan, persatuan dan kesatuan sudah diwariskan bahkan sejak zaman para Walisongo. Jangan kita sampai mengecewakan warisan leluhur bangsa kita untuk terus bersatu," ujar Habib Luthfi.

BNPT Sebut Paham Radikal Sama Bahayanya dengan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/KANTOR-KEMENAG.jpg" alt="Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian Agama Jakarta. (Istimewa)a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memberikan iimbauan kepada orang tua terkait adanya isu pondok pesantren yang terafiliasi kelompok terorisme. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi generasi bangsa menganut paham radikal.  Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono, mengatakan bahwa dalam rencana memasukkan anak ke lembaga pendidikan keagamaan tersebut, yang harus diperhatikan adalah Arkanul ma'had.  Hal tersebut merupakan rukun pesantren yang harus dipenuhi, yakni harus adanya kyai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musholla, serta kajian kitab kuning.  Kemudian, memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Contohnya adalah ketika kurikulum yang diajarkan menjurus kepada doktrin radikal, maka hal itu dapat dilaporkan.  "Kedua adalah menyampaikan kepada anak-anaknya, kalau dikira bertentangan ya jangan ikut, lebih baik pindah, toh di Indonesia ini sudah 30 ribu lebih pesantren, banyak alternatif," ucapnya.  Diakui olehnya, salah satu pondok pesantren yang kredibel adalah milik Nahdlatul Ulama (NU). Lembaga yang berdiri sejak 31 Januari 1926 telah eksis dalam dunia pendidikan dengan melahirkan puluhan ribu pesantren di Indonesia.

Kemenag Beri Cara Orang Tua Antisipasi Anak Terjerat Paham Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220125_092440.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memimpin apel gelar pasukan wilayah Jabodetabek. Apel digelar di Monas, Jakarta, pada Selasa (25/1). Apel ini diikuti oleh 2.655 prajurit.  Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Dudung membahas terkait kelompok radikal kanan yang sudah menyebar di kelompok masyarakat. Bahkan, saat ini paham radikal sudah masuk ke elemen pelajar atau mahasiswa.  "Kelompok-kelompok radikal sudah banyak di beberapa elemen masyarakat, termasuk kaum pelajar. Oleh karena itu, komandan (satuan) sudah menentukan langkah antisipasi, kewaspadaan agar prajurit kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi," ujar Dudung.  Menurutnya, informasi ini dia dapat dari hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan Tahun 2022 beberapa waktu lalu. Atas dasar itu, TNI AD harus siap mengantisipasi kelompok radikal ini.  Mantan Pangkostrad itu menilai perkembangan kelompok radikal saat ini bisa terjadi hanya dalam hitungan menit. Maka jika tidak diantisipasi secara cepat, bisa membahayakan kondisi bangsa.  "Oleh karena itu, jangan ragu, harus tahu tempat sampai koordinat di mana kelompok radikal berada. Hingga suatu ketika nanti saatnya yang tidak memungkinkan kalian tahu di mana," imbuhnya.  Di samping itu, Jenderal Dudung meminta prajurit TNI AD untuk segera melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak terjerumus paham radikal.  "Jangan kita terbuai dengan tugas pokok menghadapi ancaman dari luar yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam," pungkas Jenderal Dudung.

KSAD Ungkap Paham Radikal Kanan Sudah Masuk ke Elemen Pelajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211222-WA0047_1-1.jpg" alt="Anggota Brimob Polda Kalsel bersenjata lengkap mengamankan lokasi penggerebekan oleh tim Densus 88 Antiteror Polri. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob Polda Kalsel bersenjata lengkap mengamankan lokasi penggerebekan oleh tim Densus 88 Antiteror Polri. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Densus 88 Antiteror mengamankan seorang pemuda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (22/12). Dia diduga terlibat jaringan terorisme ataupun terpapar paham radikal.  Berdasar pantauan di sekitar rumah terduga teroris Jalan Simpang Kuin Selatan Gang Seroja, Kecamatan Banjarmasin Barat, sekitar pukul 09.00 wita, sejumlah anggota Brimob Polda Kalsel bersenjata lengkap mengamankan lokasi penggerebekan oleh tim Densus 88. Sekitar lebih kurang satu jam, polisi kemudian meninggalkan lokasi dan membawa sebuah tas, senjata tajam, dan baju gamis.  Kabidhumas Polda Kalsel Kombespol Mochamad Rifa'i yang dikonfirmasi mengaku belum mendapatkan informasi terkait kegiatan Densus 88 tersebut. ”Nanti kalau ada info lengkapnya kami sampaikan, mohon waktunya,” ujar Mochamad Rifa'i  seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, dari informasi pihak orang tua yang anaknya diamankan, NI mengaku, anaknya dibawa dari lokasi bekerja di daerah Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.  ”Anak saya, MNR, 22, kata polisi diduga terlibat terorisme jadi dibawa. Semoga tuduhan itu tidak benar, karena anak saya ini baik dan sehari-harinya hanya bekerja dan kadang berlatih pencak silat,” kata NI.

Densus 88 Antiteror Amankan Seorang Pemuda di Banjarmasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/perang-lawan-taliban.jpg" alt="PERLAWANAN ANTI-TALIBAN: Pria bersenjata anggota pasukan anti-Taliban di Bazarak, Panjshir (18/8). (AHMAD SAHEL ARMAN/AFP)" width="100%">
<figcaption>PERLAWANAN ANTI-TALIBAN: Pria bersenjata anggota pasukan anti-Taliban di Bazarak, Panjshir (18/8). (AHMAD SAHEL ARMAN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintahan Afghanistan yang berhasil digulingkan kelompok Taliban direspons Ken Setiawan, seorang mantan teroris dan pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center. Sosok yang kini menjadi pengamat terorisme itu khawatir, gerakan Taliban membuat semangat kelompok radikal di Indonesia bangkit.  ”Kalau dari sisi motivasi ini menjadi semangat kelompok-kelompok teman-teman yang sudah berhaluan radikal di Indonesia. Sebagaian di sini mereka mendukung bahkan turut merayakan kebangkitan Taliban,” tutur Ken Setiawan ketika dihubungi pada Kamis (26/8).  Ken mencontohkan dengan gerakan yang pernah berkibar di Indonesia, misalnya JI (Jamaah Islamiyah) dan JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Dia merasa kelompok tersebut memang tidak berhubungan langsung dengan Taliban. Namun petinggi kelompok tersebut pernah menjadi militer Afganistan.  Menurut Ken, mereka secara pemikiran tak jauh berbeda. ”Walaupun Taliban ini akidahnya ahlusunah wal jamaah tapi permasalahannya, mereka bergaul dengan orang orang Salafi-Wahabi jadi akhirnya terkontaminasi juga dengan mereka (Taliban),” terang Ken Setiawan.  Menurut dia, kelompok-kelompok radikal di Indonesia jika bergaul dengan kelompok-kelompok yang terindikasi berakidah Salafi-Wahabi, akan memiliki pemikiran serupa. Mereka memahami bahwa tidak bisa menegakkan syariat Islam tanpa kekuasaan.  ”Sehingga harus menggulingkan kekuasaan terlebih dahulu. Jadi tujuan mereka sebenarnya kekuasaan bukan dakwah yang seperti kita lihat pada umumnya dan potensi konfliknya cukup besar ketika berhadapan dengan kelompok nasionalisme moderat seperti NU. Ini sekali lagi kalau dibiarkan tidak menutup kemungkinan  bakal seperti Suriah, Libya, dan Afganistan,” beber Ken Setiawan.  Dia bersyukur Indonesia memiliki konsep kearifan lokal dan Pancasila. Dia berharap agar pemerintah bisa memperkuat ideologi Pancasila di masyarakat. Pemerintah harusnya berusaha untuk membasmi ideologi yang mengarah pada paham radikal. Bukan hanya menangkap orang yang sudah terindikasi sebagai teroris.  ”Seperti di Libya itu yang radikal atas nama agama hanya 10 persen yang 90 persen itu mendukung pemerintah tapi karena 10 persen itu dibiarkan bisa provokasi bisa menggulingkan kekuasaan,” tutur Ken Setiawan. Dia menambahkan, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk bertindak agar apa yang terjadi dengan Taliban tidak terjadi di Indonesia.  ”Jadi ini ngeri. Bila tidak diantisipasi, tidak mustahil Indonesia akan seperti Suriah, Afganistan, atau Libya,” kata Ken Setiawan.

NII Crisis Center Khawatir Ada Kebangkitan Besar-besaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menpan-dan-RB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:" width="100%">
<figcaption>Menpan dan RB Tjahjo Kumolo berbicara saat mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2019 di tengah pandemi Covid-19. Foto:</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah tidak menoleransi aparatur sipil negara (ASN) yang berafiliasi dengan organisasi terlarang atau ormas yang sudah dicabut status badan hukumnya. Jika nekat, mereka terancam dipecat dengan tidak terhormat.  Organisasi dan ormas yang dimaksud, antara lain, Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).  Ketentuan tersebut baru saja ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo melalui surat edaran (SE). Isinya, panduan pencegahan hingga sanksi bagi ASN yang berafiliasi dengan organisasi terlarang. SE itu ditandatangani bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Di situ ditegaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus melarang dan mencegah ASN di bawah pimpinannya terlibat atau mendukung organisasi terlarang atau ormas yang dicabut status badan hukumnya.  Tjahjo menjelaskan, terlibat yang dimaksud meliputi menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, serta terlibat dalam kegiatan. Kemudian, memakai simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.  ”SE bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah, serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegasnya kemarin (28/1). Sebab, lanjut dia, keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap radikalisme negatif. Baik di lingkungan ASN maupun instansi pemerintah.  Selain melarang anak buahnya terlibat organisasi terlarang, PPK diminta melakukan langkah pencegahan. Di antaranya, memberikan pembekalan rutin soal nilai-nilai dasar ASN, terutama yang berkaitan dengan nilai Pancasila, pengawasan dan evaluasi secara rutin, hingga membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN.  Dalam SE B No 02/2021 dan No 2/SE/I/2021 tersebut juga ditekankan soal upaya penindakan bagi ASN yang melanggar. Ada sejumlah dasar hukum. Di antaranya, PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. PPPK yang melanggar nilai Pancasila akan diberhentikan dengan tidak terhormat. Begitu pula bagi PNS yang diatur dalam PP 11/2017 dan UU 5/2014 tentang ASN. ”SE ini harap diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh instansi pusat dan daerah untuk mencegah masuknya paham radikal,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0GexXki6op8

Cegah Paham Radikal, ASN Ikut Organisasi Terlarang Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Asep-Adi-Saputra_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabagpenum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, terduga teroris berinisial AH alias AJ yang ditangkap di Surabaya, Jawa Timur terpapar paham radikal ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Saat itu, dia harus menjalani hukuman penjara usai terlibat kasus pidana umum.  "Yang bersangkutan menjalankan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan Madura dan disanalah AH mengenal salah satu tokoh JAD Jawa Timur yang sama-sama sedang menjalankan hukuman penjara," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (25/4).  Dari perkenalan itu, AH mulai intens berkomunikasi dengan tokoh JAD tersebut. Hingga akhirnya terjadi penularan paham radikal. Seiring berjalannya waktu, AH kemudian memutuskan bergabung dengan kelompok JAD Jawa Timur.  "Ada sebuah penularan paham radikal yang diterima oleh AH dan semakin berkembang hingga bergabung bersama-sama dengan kelompok JAD Jawa Timur," imbuhnya.  Saat ditangkap, Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sejumlah barang bukti senjata api dari tangan AH. Seperti 2 pucuk senjata api jenis FN dan 1 laras panjang beserta ratusan amunisi.  Sebelumnya, Jelang bulan suci Ramadan, Densus 88 Antiteror Mabes Polri kembali mengamankan seorang terduga teroris. Kali ini operasi dilakukan di di Jalan Kunti, Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, sekitar pukul 10.00 WIB.  Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan peristiwa ini. "Iya benar ada penangkapan terduga teroris," kata dia saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (23/4) malam.

Teroris Surabaya Terpapar Paham JAD saat Berada di Dalam Lapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paham radikal

Berita Terkini