<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pahala-Nainggolan-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan pihak berperkara eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto. Dalam pemeriksaan ini, Pahala mengaku ditanya mengenai prosedur penerbitan surat tugas penyelidikan di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit, kalau ada hasilnya sampai paparan ke pimpinan dan diputuskan ke lidik," kata Pahala di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala mengaku dicecar cukup banyak pertanyaan oleh penyidik. Seluruhnya terkait dengan prosedur di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Alexander&nbsp;Marwata. Aduan ini terkait pertemuan&nbsp;Alex&nbsp;dengam eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berupa hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK (Alexander&nbsp;Marwata) dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015197771/bertemu-eks-kepala-bea-cukai-jogjakarta-alexander-marwata-katanya-akan-penuhi-panggilan-polisi-hari-ini">Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Alexander Marwata Katanya Akan Penuhi Panggilan Polisi Hari Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade mengatakan, aduan ini sudah didalami oleh penyelidik. Sejauh ini sudah 17 saksi yang dimintai keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 17 orang saksi dalam penanganan perkara aquo," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Dalam pemeriksaan, Deputi Pencegahan dan Monitoring, Pahala mengaku ditanya mengenai prosedur penerbitan surat tugas penyelidikan di KPK.

Diperiksa Kasus Alexander Marwata, Deputi di KPK Pahala Nainggolan Ditanya Prosedur Surat Tugas

<div id="m#msg-f:1810513449059672507" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/Screenshot_2024-09-18-13-18-49-349_comgoogleandroidgm-edit-2874122164.jpg" alt="Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Pahala Nainggolan saat menjalani seleksi tes wawancara calon pimpinan KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi KPK Pahala Nainggolan saat menjalani seleksi tes wawancara calon pimpinan KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan enggan merespons terkait polemik penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, saat menjalani tes wawancara seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Pahala merupakan salah satu dari 20 capim KPK yang mengikuti tes wawancara oleh panitia seleksi (Pansel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015101433/bangunan-faskes-hingga-kantor-polisi-rusak-akibat-gempa-bumi-m49-di-kabupaten-bandung">Bangunan Faskes hingga Kantor Polisi Rusak Akibat Gempa Bumi M4.9 di Kabupaten Bandung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala berdalih, polemik jet pribadi Kaesang akan diputuskan Pimpinan KPK. Sementara, dirinya saat ini bukan merupakan Pimpinan KPK.<br /> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang untuk jet pribadi, saya mohon maaf pak, bahwa ini di ranah internal KPK diputus pimpinan pak. Jadi jangan ditanya pendapat saya apa pak," kata Pahala saat menjalani tes wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Pahala mengaku sempat memperdebatkan penggunaan jet pribadi Kaesang saat rapat pimpinan. Pahala menegaskan, dirinya tidak bisa menjelaskan lebih jauh polemik jet pribadi Kaesang dalam seleksi capim KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pertama Minggu lalu di Rapim kita ya berdebat soal itu. Tapi saya sekali lagi minta maaf, di forum ini saya nggak bisa bilang pendapat saya apa, karena itu di internal saja, dan itu akan ada putusan pimpinan seperti apa," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala mengungkapkan, awalnya memang bidang pencegahan KPK akan memanggil Kaesang. Namun, KPK menerima aduan terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi lagi awal kan dibilang ini akan dipanggil oleh pencegahan, tapi berikutnya kita bilang bahwa karena ada aduan, diproses aduan," ungkap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Pahala mengamini bahwa Kaesang Pangarep telah mendatangi KPK untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi, pada Selasa (17/9) kemarin. Menurutnya, pihaknya baru akan menindaklanjuti klarifikasi Kaesang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin datang lagi ya, saya bilang saya terima, masa orang dateng saya tolak, kan&nbsp; nggak mungkin. Saya terima dan dia isi form oke. Tapi kan itu yang akan kita tindak lanjuti, sekali lagi minta maaf itu internal," ungkap dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pahala Nainggolan enggan merespons terkait polemik penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, sa

Pahala Nainggolan Enggan Jawab Polemik Jet Pribadi Kaesang Pangarep saat Tes Wawancara Capim KPK

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pahala-nainggolan-61629406.jpg" alt="Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku sudah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029. Menurutnya, pendaftaran ini merupakan momentum untuk melakukan perbaikan terhadap KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan saya mewakili insan KPK aja. Kami yang di dalam itu merasa bahwa jangan sampai kita kehilangan momentum," kata Pahala dalam diskusi daring bertajuk 'Daftar Capim KPK, Kuatkan Harapan Bangsa', Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala mengaku dirinya merasa tak enak karena mendaftar capim, lantaran dirinya menjadi salah satu pembicara dalam diskusi terkait capim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014856389/pejabat-senior-korea-utara-tak-hadiri-jamuan-makan-malam-yang-diadakan-utusan-tiongkok-di-pyongnyang-para-ahli-ungkapkan-hal-ini">Pejabat Senior Korea Utara Tak Hadiri Jamuan Makan Malam yang Diadakan Utusan Tiongkok di Pyongnyang, Para Ahli Ungkapkan Hal Ini</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman humas bahwa, &lsquo;ini saya daftar, mbak. Saya daftar buat pimpinan nih&rsquo;. Jadi saya bilang, waduh, nih saya diajak ngomong tapi daftar gimana,&rdquo; ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Pahala tetap jadi pembicara dalam acara diskusi tersebut. Namun, ia mengaku mewakili insan KPK agar tak kehilangan kesempatan untuk berbincang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dia mengajak semua pihak yang sesuai kriteria untuk mengikuti jejaknya mendaftar sebagai calon pimpinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014856362/resep-felicya-angelista-bentengi-pernikahan-dari-kasus-perselingkuhan-di-kalangan-selebritas">Resep Felicya Angelista Bentengi Pernikahan dari Kasus Perselingkuhan di Kalangan Selebritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan cuma protes, yang di atas 50 tahun daftar segera. Daftar saja gitu kan. Urusan hasil itu cerita lain lah, gitu kan, karena KPK butuh nih, benar-benar butuh orang yang benar-benar, nih, kalau kita ngomong di dalam,&rdquo; ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mendukung semua insan KPK untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan di periode mendatang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pokoknya semua deputi di KPK silakan maju kalau yang bersangkutan mau,&rdquo; ungkap Alex, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014856361/siap-siap-5-shio-ini-akan-banjir-keberuntungan-di-tanggal-15-hingga-21-juli-2024-cek-apa-saja">Siap-Siap! 5 Shio Ini Akan Banjir Keberuntungan di Tanggal 15 hingga 21 Juli 2024, Cek Apa Saja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dukungan serupa juga disampaikan Alex saat disinggung soal nama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia mempersilakan jika koleganya itu mau maju sebagai pimpinan KPK mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau saya sih dorongnya sudah sampai mentok. Tapi kan, kembali lagi yang bersangkutan,&rdquo; pungkas Alex.</div> </div>

Pahala Nainggolan mengaku sudah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2024-2029.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan Ngaku Sudah Daftar Capim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/TEAM-REFORMASI-HUKUM-DATANGI-KPK-FEDRIK-TARIGAN-4-3064941865.jpg" alt="Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (tiga dari kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung ACLC CI KPK, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (tiga dari kiri) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung ACLC CI KPK, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pendaftaran Calon Pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (dewas) yang dikabarkan sepi peminat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kerja KPK ke depan ditentukan dari kualitas pimpinan ke depan.</p> <p>Menurut dia, sebenarnya bukan masalah besar atau kecil calon yang mendaftar. Lebih penting, lagi adalah kualitas dari calon pendaftar. Sebab, kehebatan panitia seleksi (pansel) tidak dilihat dari jumlah pendaftar. Sedikit pendaftar jauh lebih baik. "Ketimbang banyak tapi habis energi buat seleksi kayak asesmen segala macam," kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/7).</p> <p>Pahala mengaku sudah memberi masukan kepada pansel. Peran pansel sangat menentukan dalam mencari sosok pimpinan KPK berintegritas. Dia bercerita soal seleksi capim KPK 2019, ketika itu jumlah pendaftar mencapai 400-an. Kala itu jumlah pendaftar sebanyak itu lebih banyak bertemu dengan konsultan. Artinya pendaftar sebanyak itu hanya bertemu konsultan untuk di-review. Sementara yang ketemu ke tahap pansel hanya 40 orang. "Kita kasih masukan. Ya, lebih banyak keterlibatan pansel ketimbang konsultan. Jadi kita bilang lebih keringetan dikitlah," ucap Pahala.</p> <p>Meski demikian, Pahala tidak mempermasalahkan jika pendaftar Capim dan Dewas KPK hanya sedikit. Dia berharap kualitas pimpinan KPK ke depan sangat mumpuni dalam menentukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Jadi kalau misalkan sedikit juga kita pikir tidak masalah, yang penting bagus-bagus," tegas Pahala.</p> <p>Sementara itu, Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 Yusuf Ateh mengaku bakal melakukan evaluasi. Sejauh ini jumlah pendaftar masih minim, yakni hanya 26 orang. "Tanggal 8 akan kami evaluasi. Maksudnya dilihat laporannya," kata Ateh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).</p> <p>Terkait hal apa yang akan dievaluasi, Ateh menyatakan akan melihat dulu seperti apa hasil laporan pendaftarannya nanti. "Nanti dilihat dulu, tunggu dulu," tegasnya.</p> <p>Ateh membantah jika pendaftaran Capim dan Calon Dewas KPK saat ini dikatakan sepi peminat. Dia mengklaim, saat ini baru masa awal pendaftaran, sehingga calon pendaftar masih banyak yang melakukan registrasi akun secara online terlebih dulu.</p> <p>Selain itu, para calon pendaftar masih harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dikumpulkan saat mendaftarkan diri sebagai Capim maupun Calon Dewas KPK. "Kan baru mulai. (Calon pendaftar) Sudah buat akun kok. Kan (perlu siapin) dokumen. Nanti (mendaftar melampirkan) dokumen. Kan perlu waktu itu, biasalah. Pokoknya tunggu saja. Tunggu saja, percayalah," pungkasnya.</p>

KPK merespons pendaftaran capim dan dewas yang dikabarkan sepi peminat. Sebenarnya bukan masalah besar atau kecil calon yang mendaftar.

KPK Tidak Persoalkan Rekrutmen Capim dan Dewas Sepi Peminat

<h1>&nbsp;</h1> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pahala-nainggolan-61629406.jpg" alt="Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dua pejabat yang melaporkan aset berupa mata uang kripto dengan nilai miliaran rupiah.</p> <p>"Saya memeriksa LHKPN dua orang punya aset kripto miliaran. Masing-masing individu punya beberapa miliar," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (23/4).</p> <p>Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut enggan mengungkapkan dari instansi mana kedua pejabat tersebut, namun dia menerangkan dua pejabat tersebut berdinas di instansi yang berkaitan dengan urusan keuangan.</p> <p>Dia juga menerangkan LHKPN tersebut adalah laporan periodik tahun 2023, yang dilaporkan pada 2024.</p> <p>"Orang keuangan pokoknya, saya kan juga orang keuangan yang bekerja dekat-dekat uang. Pokoknya mereka lebih canggih," ujarnya.</p> <p>Pahala mengatakan, pihak KPK masih mempelajari soal detail aset dalam bentuk kripto tersebut, karena menurutnya temuan penyelenggara negara yang melaporkan aset dalam bentuk mata uang kripto adalah hal yang baru. Dia juga belum bisa memastikan apakah ada indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan aset tersebut.</p> <p>"Saya juga enggak mengerti, baru belajar saya, ini bener enggak sih harga (kripto) nilainya segini. Enggak tahu (apakah berasal dari TPPU atau tidak)," katanya.</p> <p>Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian lembaga terkait mewaspadai pola baru pencucian uang, salah satunya lewat pasar aset kripto.</p> <p>"Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai seperti 'crypto currency asset', virtual NFT, kemudian aktivitas pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain lain, karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan tentang 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/4).</p> <p>Presiden juga meminta agar penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif.</p> <p>Kepala Negara meminta agar kementerian/lembaga terkait bekerja dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku TPPU, yakni melalui kerja sama internasional, memperkuat regulasi dan transparansi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi.</p> <p>Para pelaku TPPU, kata Presiden, terus mencari cara baru, salah satunya melalui pasar aset kripto untuk melakukan pencucian uang.</p> <p>Berdasarkan laporan kejahatan kripto, Presiden memaparkan indikasi pencucian uang lewat aset kripto secara global mencapai 8,6 miliar dolar AS pada tahun 2022 atau setara Rp139 triliun.</p> <p class="class-paragraph">"Artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka. Kalau ndak, ya kita akan ketinggalan terus," katanya.</p> <p>Selain tindak pidana pencucian uang, Presiden Jokowi juga meminta kementerian/lembaga mewaspadai ancaman pendanaan terorisme yang harus dicegah.</p> <p>Ia juga menyinggung Undang-Undang Perampasan Aset yang telah diajukan ke DPR untuk segera disahkan.</p> <p>Menurut Presiden, pelaku TPPU harus bertanggung jawab dan mengembalikan uang negara atas tindak pidana yang dilakukan, dengan diperkuat melalui Undang-Undang Perampasan Aset.</p> <p>"Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan," kata Presiden.&nbsp;</p>

Kedua pejabat yamg memiliki aset kripto miliaran rupiah tersebut berdinas di instansi yang berkait dengan urusan keuangan negara.

Wow! KPK Temukan LHKPN Dua Pejabat dengan Aset Kripto Miliaran Rupiah

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1797123548345325680" data-legacy-message-id="18f0aa587c9cd870"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":qw" class="ii gt"> <div id=":qv" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pahala-Nainggolan-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dinilai tidak perlu menskrining calon menteri, seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 saat baru terpilih menjadi kepala negara. Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat berdiskusi dengan sejumlah awak media.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Presiden Jokowi saat terpilih pada Pilpres 2014 pernah menyerahkan sejumlah nama calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dicek rekam jejaknya. Total ada 43 nama untuk mengisi 33 pos menteri saat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan, zalim lho orang distabilo, kalau terbukti ambil. Ini menurut saya, saya waktu itu belum masuk KPK, saya baca gimna kisah kita menstabilo kebanyakan ngamuknya," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Pahala, tindakan tersebut akan memberi efek negatif bagi nama calon menteri. Sehingga tidak perlu menskrining untuk menentukan jajaran menteri kabinet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lo distabilo, ini pidana lho, men. Kalau emang ada bukti ambil jangan duga menduga, nasib orang berhenti," tegas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014569663/pks-belum-tentukan-jadi-oposisi-di-pemerintahan-prabowo-gibran-tapi-pastikan-akan-tetap-kritis">PKS Belum Tentukan jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi Pastikan Akan Tetap Kritis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menyatakan, dirinya bakal menolak secara tegas jika Prabowo-Gibran ingin menskrining calon menteri. Ia menekankan, tindakan itu akan berefek negatif bagi calon menteri yang diskrining.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau ada pun saya di ratas (rapat terbatas) bakal nolak, jangan dong. Ini pidana, kalau dibilang ukurannya normatif boleh tapi kan ini pidana salah atau ngga. Dengan stabilo artinya bersalah, kau bersalah kan udah ada jalurnya ambil orangnya," pungkas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div>

Kalau kamu tanya saya pribadi, enggak. Ngapain gitu-gituan, zalim lho orang distabilo, kalau terbukti ambil.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Tak Setuju Jika Prabowo Skrining Calon Menteri-nya

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pahala-nainggolan-61629406.jpg" alt="Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyatakan, Makassar New Port menjadi salah satu pelabuhan yang memiliki rapor hijau. Pasalnya, telah melakukan evaluasi berbasis National Logistic Ecosystem (NLE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengatakan, NLE merupakan salah satu program pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor maupun pergerakan arus barang antar daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari hasil evaluasi STRANAS PK, Makassar New Port higga awal 2024 memiliki rapor hijau. Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi fokus, lima pelabuhan memiliki rapor hijau,&rdquo; kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Pencegahan KPK ini menjelaskan, ada delapan indikator evaluasi NLE. Salah satunya penerapan single billing online untuk mencegah terjadinya praktik pungli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pelabuhan lainnya, kata Pahala masih perlu dilakukan perbaikan. &ldquo;(Karena, red) 29 pelabuhan (berapor) kuning dan 12 pelabuhan berapor merah,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala berharap, Makassar New Port yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 Februari bisa mendorong digitalisasi pelabuhan di Indonesia Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini untuk efisiensi dan efektivitas layanan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014377366/megawati-dukung-hak-angket-todung-tegaskan-pdip-tak-akan-makzulkan-presiden">Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, digitalisasi pelabuhan bisa memudahkan proses investasi di Indonesia untuk menggerakkan perekonomian. &ldquo;Stranas PK mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari setidaknya 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan,&rdquo; jelas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyebabnya sistem dari kementerian dan lembaga yang beroperasi dalam layanan pelabuhan tidak terintegrasi menyebabkan pelayanan tidak efisien karena sistem yang terpisah dan tentunya membuka peluang pungli yang berujung pada tingginya biaya layanan pelabuhan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Deputi Bidang Pencegahan KPK ini menjelaskan, ada delapan indikator evaluasi NLE. Salah satunya penerapan single billing online

Stranas PK Sebut Makassar New Port jadi Salah Satu Pelabuhan dengan Rapot Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi&nbsp;untuk dimintai klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sejumlah transaksi.</p> <p>"Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi.&nbsp;<em>Nah,</em> hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang, kami klarifikasi beberapa transaksi, ini dari siapa," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa.</p> <p>Klarifikasi tersebut berlangsung pada Jumat pagi (1/9) di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.</p> <p>Pahala tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja temuan KPK dalam klarifikasi tersebut. Namun, dia menyebut nominal transaksi tersebut cukup signifikan sehingga membuat yang bersangkutan dipanggil ke KPK.</p> <p>"Sedang dianalisis hasilnya; tapi kalau sampai diundang ke sini, signifikanlah transaksinya," tambah Pahala.</p> <p>Lebih lanjut, Pahala menjelaskan klarifikasi tersebut juga merupakan lanjutan dari pendalaman KPK soal suara publik yang mengeluhkan pembangunan infrastruktur di Lampung.</p> <p>"Statusnya masih kami klarifikasi, belum kami lihat di lapangan, belum kami lihat data-data lain," katanya.</p> <p>Dia juga belum bisa memastikan apakah Arinal akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi lanjutan.</p> <p>"Belum tahu, nanti ditanyakan ke tim seperti apa hasilnya; yang jelas (Arinal) kami undang untuk klarifikasi beberapa penerimaan," ujar Pahala Nainggolan.</p>

"Gubernur (Lampung) ini ada beberapa transaksi yang kami mintakan klarifikasi. Nah, hari Jumat pagi (1/9), beliau kami undang," ujar Pahala.

KPK Panggil Gubernur Lampung untuk Klarifikasi Sejumlah Transaksi Mencurigakan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/Menpora-Dito-Ariotedjo-Dery-Ridwansah-7JPG-3986893701.jpg" alt="Menpora Dito Ariotedjo" width="100%">
<figcaption>Menpora Dito Ariotedjo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah mengklarifikasi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo, terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada hari ini, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, telah menelepon langsung Dito untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilaporkan dalam LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang nelepon Menpora, nanyain ini apa dalamnya, suratnya apa, kan dia enggak lampirin surat apa-apa loh. Kalau lampirin LHKPN saking mudahnya sekarang cuma LHKPN-nya sama surat kuasa, nah di dalamnya itu kalau ada apa-apa itu kita prosesnya klarifikasi, tapi tidak menghambat ditayangkan di e-announcement, jadi jalan aja klarifikasi," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu materi yang diklarifikasi, kata Pahala, terkait kategori hadiah sebagaimana dicantumkan dalam LHKPN. Ia mengaku sempat curiga, lantaran hadiah berkonotasi negatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dalam pembicaraan melalui telepon itu, Dito disebut akan mengganti kategori hadiah dengan hibah tanpa akta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang di situ kenapa kita kaget karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di database KPK yang namanya hadiah ini. Rupanya beliau di-advice oleh entah siapa itu bahwa ini kan ada kolom usaha sendiri, warisan, hadiah, hibah tanpa akta dan hibah. Rupanya di advice kalau hibah harus pakai akta, jadi hadiah saja. Jadi, kita kaget karena selama ini enggak ada di database kita hadiah segede ini," papar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala memastikan, pihaknya sejauh ini belum ada kejanggalan ataupun keraguan dalam LHKPN Dito. Bahkan, ia berujar Dito ingin mengundang KPK untuk membuat program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenpora.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011801291/dituduh-bekingi-al-zaytun-hendropriyono-waspada-saja-hati-hati">Dituduh Bekingi Al Zaytun, Hendropriyono: Waspada Saja Hati-hati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau mengundang KPK bikinlah program pencegahan di sana. Besok mungkin jam 8 pagi saya ke sana membicarakan apa sih yang mau dikerjain buat kementeriannya," pungkas Pahala.</div>

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, telah menelepon langsung Dito untuk mengklarifikasi apa yang dilaporkan

KPK Klarifikasi Menpora Dito Ariotedjo Soal LHKPN-nya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kpk-pahala-nainggolan-dery-.jpg" alt="Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).  Fo" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).  Fo</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menjelang masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus. Salah satunya, menyarankan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk meningkatkan transparansi pada seleksi jalur mandiri.</p> <p>Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi yang dimaksud meliputi jumlah kuota penerimaan, kriteria dan mekanisme penilaian, serta afirmasi. Semua aspek tersebut harus diumumkan secara detail sebelum seleksi jalur mandiri dilaksanakan.</p> <p>Bukan hanya itu, KPK juga memberikan saran kepada PTN agar menyatakan besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) tidak menjadi penentu kelulusan. Besaran SPI harus berbasis pada kemampuan sosial ekonomi keluarga mahasiswa. &rdquo;Seperti penerapan UKT (uang kuliah tunggal, Red),&rdquo; paparnya kemarin (18/5).</p> <p>PTN juga diminta untuk membangun sistem otomasi dalam penentuan kelulusan PMB. Rektor tidak boleh menjadi penentu tunggal. &rdquo;Pengambilan keputusan akhir harus berdasar mekanisme kolektif,&rdquo; terangnya. &rdquo;Dirjen Dikti harus memberi sanksi administratif yang lebih tegas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB,&rdquo; imbuh Pahala.</p> <p>KPK berupaya melakukan pencegahan potensi korupsi untuk perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia. Kasus suap terkait PMB di Universitas Lampung (Unila) menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola perguruan tinggi di Indonesia masih rentan dengan korupsi. &rdquo;Pendidikan tinggi adalah jenjang di mana pendidikan korupsi diuji,&rdquo; tutur Pahala.</p> <p>Dia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian KPK yang dilakukan pada September&ndash;Desember 2022. Dari hasil kajian itu ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, ketidakpatuhan PTN terhadap kuota penerimaan mahasiswa, khususnya jalur mandiri. Lalu, mahasiswa yang diterima pada jalur mandiri tidak sesuai kriteria yang ditetapkan PTN. <strong>(tyo/c17/fal)</strong></p>

Menjelang masa PMB tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pahala nainggolan

Berita Terkini