<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/j9QU8eoNpWBmFKni9tnK6Bj8suN1MVTDFAcBtv2Z-253889953.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta tambahan anggaran senilai Rp 4,88 triliun sehingga total pagu pada tahun 2026 mencapai Rp 52,01 triliun, dari sebelumnya senilai Rp 47,13 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan dari anggaran tersebut sebesar Rp 47,13 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, operasional kantor, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dasar minimal. "Dan untuk itu memang belum memasukkan kegiatan-kegiatan strategis yang perlu tambahan anggaran," kata Suahasil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/7). Lebih lanjut ia merinci, penambahan anggaran senilai Rp 4,88 triliun akan diperuntukkan bagi empat kegiatan strategis itu. Meliputi, senilai Rp 1,2 triliun untuk dukungan pencapaian target penerimaan. Lalu, senilai Rp 1,74 triliun akan digunakan untuk layanan mandatory dan prioritas. Selanjutnya, ada belanja Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp 1,9 triliun, serta kebutuhan dasar unit eselon I senilai Rp 41,32 miliar. Dia juga memastikan, penambahan anggaran itu akan digunakan untuk menjalankan lima program prioritas, meliputi program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, dan program pengelolaan kekayaan negara dan resiko, serta program dukungan manajemen. &ldquo;Dan ini kami usulkan sebagai alokasi anggaran yang optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal," ujar Suahasil. Sementara itu, total pagu anggaran yang mencapai Rp 52,01 triliun untuk sepanjang tahun 2026 sudah termasuk untuk Badan Layanan Umum (BLU). Ia memastikan bahwa angagran BLU senilai Rp 10,38 triliun tidak mengalami perubahan. Sehingga, sejumlah BLU terdiri dari Lembaga Pengelola Dana dan Pendidikan (LPDP) memperoleh sebesar Rp 3,83 triliun. Kemudian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 6,06 triliun. Kemudian, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp 43,01 miliar, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) senilai Rp 69,6 miliar. Selanjutnya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 95,64 miliar, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 163,47 miliar, dan untuk Politeknik Keuangan Negara (STAN) sebesar Rp 15,03 miliar.

Kemenkeu usulkan tambahan anggaran Rp 4,88 triliun untuk tahun 2026, fokus pada program prioritas dan pencapaian target penerimaan.

Kemenkeu Minta Tambahan Anggaran Tahun 2026 Sebesar Rp 4,88 Triliun jadi Rp 52,01 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/dody-hanggodo-1225520481.jpg" alt="Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan angin segar terkait efisiensi anggaran. Kementerian yang dipimpin Dody Hanggodo itu ditetapkan mendapatkan anggaran periode 2025 sebesar Rp 50,4 triliun. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya Rp 29,59 triliun setelah dipangkas Rp 81,3 triliun dari total pagu anggaran pada 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Keputusan itu diambil dari rapat koordinasi pemerintah bersama DPR Kamis (13/2). Efisiensi untuk Kementerian PU menurun dari Rp 81 triliun menjadi Rp 60,4 triliun. Artinya, total anggaran Kementerian PU pada 2025 menjadi Rp 50,4 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan bahwa benar ada penambahan anggaran untuk Kementerian PU. Saat ini masih proses politik anggaran, nantinya penambahan ini akan dibahas. "Memang iya, tapi lagi proses. Politik anggaran seperti itu, ini kita masuk ke politik anggaran sesi dua," ujarnya menjawab pertanyaan Jawa Pos. Yang pasti, Kementerian PU akan berupaya maksimal menjalankan program Presiden Prabowo Subianto. "Saya mesti ke DPR nih," ucapnya ditemui di lobi kantor Kementerian PU, kemarin (13/2). Dia juga menegaskan tidak ada rencana merumahkan 10 ribu pegawai Kementerian PU. "Siapa yang merumahkan," ujarnya lantas meminta undur diri karena akan ke DPR. Sebelumnya, alokasi belanja Kementerian PU tercatat dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, dari total pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 110,95 triliun. Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan dengan pemangkasan itu, pihaknya hanya akan mengelola alokasi belanja sebesar Rp 29,59 triliun di sepanjang tahun 2025 ini. "Semula pagu DIPA Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun, namun dikurangi Rp 81,38 triliun," kata Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja bersama Komisis V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa efisiensi tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja. Di antaranya, terdiri dari pembatalan kegiatan fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja ATK, serta peniadaan acara seremonial dan rapat/seminar. (idr/ali)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan anggaran periode 2025 sebesar Rp 50,4 triliun. Dengan demikian tidak ada pegawai yang dirumahkan

Akhirnya Kementerian PU Mendapat Anggaran Rp 50,4 Triliun, 10 Ribu Pegawai Tidak Ada Dirumahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/oke-PROFIL_BUDI-GUNADI-SADIKIN_ali13-1538742494.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Negara melakukan efisiensi anggaran. Akibatnya pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun ini semula Rp 105,7 triliun dikurangi Rp 19,6 triliun. &ldquo;Ada beberapa realokasi yang diperlukan untuk program prioritas,&rdquo; kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (6/2). Dengan pemangkasan anggaran ini, Budi sebenarnya yakin bahwa ada beberapa program prioritasnya yang bakal tidak maksimal. Namun dia akan nekat menjalankan program-program tersebut. Salah satu program prioritas (quick win) Kemenkes adalah pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Targetnya 200 juta orang. Karena ada efisiensi anggaran, maka jumlah targetnya dikurangi menjadi Rp 100 juta. &ldquo;Tidak mungkin dalam tahun pertama semua (targetnya) bisa. Tapi kalau minatnya banyak, saya yakin Presiden dan Menkeu akan kasih,&rdquo; ujar budi. Dia akan mengevaluasi pemeriksaan gratis ini selama enam bulan setelah program dilaksanakan. Dalam efisiensi anggaran ini, obat dan vaksin juga terdampak. Budi mengakui hal ini. Rencananya anggaran obat tahun ini untuk sepuluh bulan saja. Sebab, Januari dan Februari sudah ada anggaran dari tahun lalu. &ldquo;Vaksin dan obat itu ada stok untuk dua bulan,&rdquo; ungkapnya. Budi menyatakan akan ada evaluasi anggaran dengan DPR pada Mei atau Juni. Pada bulan ini akan dilihat penyerapan anggaran seperti apa. Selain dari anggaran APBN, kegiatan di sektor kesehatan juga berasal dari donor lembaga internasional. Sayangnya, dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memutus donor lembaga internasional, itu bakal berpengaruh juga ke Indonesia. (lyn/ali)

Negara melakukan efisiensi anggaran. Akibatnya pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun ini dikurangi Rp 19,6 triliun.

Negara Lakukan Efesiensi, Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp 19,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/APKASI-28-2285362943.jpg" alt="Pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo &amp; Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo &amp; Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendorong upaya pemerintah yang menargetkan tahun 2023 belanja produk dalam negeri dalam Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai 95% atau senilai Rp1.171 triliun. Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan ini saat memberikan sambutan pada pembukaan Apkasi Procurement Network 2023: Expo &amp; Forum (APN 2023) yang berlangsung di Hall C, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Senin (27/11/2023). Sutan Riska menekankan, 95% dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus didorong untuk dibelanjakan produk dalam negeri. Bupati Dharmasraya ini menambahkan even APN 2023 yang berlangsung 27-28 November 2023 merupakan salah satu bentuk dari peran dan inisiatif Apkasi dalam mendukung pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan. &ldquo;Melalui momentum kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa untuk membeli produk yang masih dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2023 atau paling tidak mencari produk yang dibutuhkan untuk Tahun Anggaran 2024,&rdquo; katanya. Sutan Riska juga melaporkan bahwa even APN yang telah terselenggara sebanyak 4 (empat) kali ini bukan hanya sekedar exhibition, namun juga memberikan pembelajaran kepada para pengguna anggaran terkait dengan pengelolaan PBJ melalui workshop dan business matching yang menjadi side event. Ia menambahkan, &ldquo;Selain itu, kami juga membuka ruang konsultasi kepada pengunjung pemda dan penyedia barang/jasa dengan LKPP dan Kementerian Perindustrian terkait penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau biasa disebut TKDN.&rdquo; Terkait posisi Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah, Sutan Riska menegaskan pihaknya membuka diri bekerjasama dengan multi pihak, termasuk swasta. &ldquo;Seperti misalnya dalam APN 2023 kami siap berkolaborasi dengan perusahaan dan asosiasi yang siap membangun jaringan infrastruktur internet sehingga tingkat penetrasinya mampu mencapai daerah terpencil, terluar dan tertinggal sebagai syarat modal suatu daerah dalam bertransformasi secara digital berbasiskan internet,&rdquo; tukasnya. Kementerian Dalam Negeri juga mengapresiasi inisiatif Apkasi menyelenggarakan APN 2023. Mewakili Mendagri yang berhalangan hadir, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dalam kesempatan memberikan arahan sebelum membuka secara resmi APN 2023, mengatakan bahwa langkah Apkasi melibatkan pihak swasta dalam kegiatan ini patut diacungi jempol. &ldquo;Perlu disadari bahwa membangun daerah itu tidak bisa selalu berharap APBD sebagai tulang punggungnya, kita membutuhkan seluruh kekuatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Maka tugas pemimpin adalah menggerakkan semua potensi tersebut. Kegiatan APN 2023 menjadi salah satu strategi dengan mempertemukan pihak swasta dengan pemda,&rdquo; katanya. Suhajar menambahkan, dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memastikan apakah pihak swasta nasional telah mendapatkan cukup perhatian dari para pemimpin dan pengguna anggaran. &ldquo;Inilah yang kemudian mendasari adanya himbauan agar belanja APBN dan APBD minimal 40%-nya adalah produk dalam negeri. Belanjalah di dalam negeri agar ekonomi nasional bergerak,&rdquo; katanya. Suhajar juga menekankan bahwa filosofi PDN, mengacu APBD yang angkanya sekitar Rp.1.200 triliun, di mana kantong terbesarnya ada di pemerintah kabupaten, yakni sekitar Rp.700 triliun. &ldquo;Misal setengahnya saja dari angka tersebut, maka ada potensi anggaran sekitar Rp.300-400 triliun yang bisa dibelanjakan, dan kalau mereka belanjanya 60% PDN, maka ada perputaran sekitar Rp.200-an triliun pembelian barang dan jasa ke swasta, termasuk juga para UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten terpencil sekalipun,&rdquo; imbuhnya. Inilah, masih menurut Suhajar, Presiden berharap agar minimal seperempat anggaran pemerintah yang dibelanjakan bisa menghidupkan perekonomian dalam negeri. Ia pun berujar, &ldquo;Maka apa yang dikerjakan Apkasi menggelar APN 2023 ini patut diapresiasi dan didukung sebagai langkah nyata berkontribusi menggerakkan perekonomian nasional.&rdquo;

Melalui kegiatan APN 2023 ini, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dapat berinteraksi langsung dengan para penyedia barang dan jasa.

Gelar APN 2023, Apkasi Pacu Realisasi Target Pemerintah untuk Belanja Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-menteri-johnny-merger-indosat-H3-berto-2.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Kominfo tahun depan memperoleh pagu anggaran Rp 19,7 triliun. Tetapi ternyata kebutuhan anggaran mereka mencapai Rp 40,5 triliun atau mengalami kekurangan Rp 20 triliun lebih. Kebutuhan anggaran itu di antaranya untuk sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), keamanan siber, dan literasi digital.  Kebutuhan tambahan anggaran tersebut disampaikan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada Rabu (21/9). Menteri merinci program-program yang butuh tambahan anggaran. Termasuk juga program yang belum ada anggaran sama sekali. Di antara program yang membutuhkan tambahan anggaran adalah program literasi digital.  ”Anggaran yang ada di pagu baru untuk 5,5 juta sasaran. Dengan nominal anggaran Rp 550 miliar,” kata Johnny G. Plate.  Politikus Partai Nasdem mengatakan, target atau sasaran literasi digital mereka adalah untuk 12,4 juta orang dengan anggaran Rp 1,25 triliun. Sehingga masih ada kekurangan Rp 700 miliar.  Menurut Johnny, program yang belum ada anggaran contohnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran Rp 20 miliar untuk sosialisasi UU PDP. Supaya UU tersebut bisa tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Dia mengatakan bagaimanapun caranya, harus dicarikan jalan supaya ada anggaran tersebut.  ’’Agar UU ini dipahami masyarakat secara luas,’’ tutur Johnny.  Dia mengatakan, pemerintah bersama Komisi I DPR diharapkan bisa mencari sumber pendanaan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi itu. Sebagai sebuah undang-undang yang baru dan memiliki peran vital, Johnny menjelaskan, sosialisasi UU PDP penting untuk dijalankan.  Dalam rapat pembahasan tambahan anggaran tersebut, Johnny juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo.  ’’Anggaran peningkatan keamanan siber Rp 34,5 miliar. Ini adalah keamanan siber internal Kementerian Kominfo,’’ terang Johny.  Dia menambahkan, dalam postur rancangan APBN 2023 Kementerian Kominfo, anggaran tersebut belum tersedia.  Sementara itu, program literasi digital yang digulirkan Kementerian Kominfo bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Di antara kegiatannya adalah mengedukasi masyarakat terhadap bahaya berita hoaks melalui program Kelas Kebal Hoaks dengan menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).  Pemeriksa Fakta Mafindo Riza Dwi Maqruf menyampaikan, banyak media atau aplikasi untuk digunakan mengecek keaslian informasi. Di antaranya memanfaatkan Google Lens untuk melakukan verifikasi informasi foto yang bertebaran di media sosial.  ’’Selain itu bisa menggunakan keywords terkait foto yang ingin di cari, kita bisa juga menggunakan Google Lens dengan cara buka aplikasinya,’’ tutur Riza Dwi.  Kemudian mengarahkan kamera ke foto yang ingin dicari informasi klasifikasinya. Menurut Riza Dwi, saat ini pengecekan sebuah informasi benar apa salah, sudah sangat mudah. Dia berharap masyarakat tidak lagi gampang termakan informasi atau berita hoaks.

Kominfo Butuh Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Basuki-Ist-for-jawapos.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi V DPR menyetujui usulan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 100,59 triliun. Program kerja Kementerian PUPR Tahu 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional.  “Sesuai dengan hasil rangkaian raker dan RDP yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 100,59 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki dikutip Selasa (7/9).  Basuki memaparkan, melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp 100,59 triliun meliputi Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp 3,12 triliun, Belanja Operasional Barang sebesar Rp 2,51 triliun, Anggaran Pendidikan sebesar Rp 4,56 triliun, dan Belanja Non-Operasional sebesar Rp 90,40 triliun.  Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp 39,70 triliun, permukiman sebesar Rp 12,15 triliun, perumahan sebesar Rp 5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 2,15 triliun.  Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp 28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,91 triliun. Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.  "Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindaklanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, namun kami tetap berkomitmen untuk tetap memperhatikan semua usulan yang ada terutama pada tahun 2022-2023 ini," tuturnya.  Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang.

DPR Setujui Anggaran PUPR Tahun 2022 Rp 100,59 Triliun, Ini Rinciannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk 2021 tercatat sebesar Rp 81,5 triliun. Akan tetapi pada tahun 2022 mendatang, pagu indikatif sebesar Rp 73 triliun, atau turun Rp 8,5 triliun.  "Keprihatinan kita menyangkut anggaran pendidikan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2022," jelas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Rapat Kerja dengan Mendikbudristek secara daring, Selasa (15/6).  Pagu indikatif sebesar Rp 73 triliun ini pun ia khawatirkan akan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengalami kendala. Sebab, pengurangan anggaran ini tentu akan berpengaruh pada pelaksanaan program tahun mendatang.  "Dari berbagai analisa dari hitungan yang kami bikin ada resiko RPJMN kita tidak terpenuhi karena ada pengurangan anggaran pada tahun 2022 ini," ujarnya.  Oleh karenanya, pihaknya bersama Kemendikbudristek pun mengusulkan akan adanya penambahan alokasi anggaran. Adapun tambahan tersebut sebesar Rp 20,16 trilun, sehingga total usulan pagu indikatif 2022 dapat mencapai Rp 93,24 triliun. "Kami sedang berjuang anggaran di sektor pendidikan ini jadi komitmen bersama agar tercapai apa yang kita rencanakan," imbuhnya.  Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri pun juga berharap anggaran dunia pendidikan dapat meningkat untuk tahun 2022. Hal itu guna mendukung program yang akan berjalan di tahun depan. "Karena tanpa itu terus terang hampir banyak program kita enggak akan berjalan tahun depan," sebutnya.  Menurut Nadiem, jika tak melebihi Rp 81,5 triliun, maka pihaknya pun bersiap untuk skenario terburuk. Dia akan melakukan realokasi anggaran agar program pendidikan tak menjadi korban. "Kita harus melakukan realokasi yang cukup masif untu memastikan program prioritas kita tidak terkorbankan," tutur dia. (*)

Pagu Kemendikbudristek 2022 Turun Rp 8,5 T, Nadiem Minta Tambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-daftar-kementerianlembaga-penerima-anggaran-paling-besar-di-2018_m_164859.jpeg" alt="Infrastuktur jalan termasuk yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing" width="100%">
<figcaption>Infrastuktur jalan termasuk yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengalokasikan belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dalam APBN 2018 sebesar Rp 847,4 triliun. Alokasi tersebut meningkat Rp 33,4 triliun dibanding usulan dalam RAPBN 2018. Dari alokasi tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi instansi yang mendapat jatah terbesar, yakni Rp 107,7 triliun. Alokasi itu lebih besar dibanding dengan usulan pada <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/26/164759/gerindra-tolak-rapbn-2018-misbakhun-stop-politik-pencitraan-sesaat" target="_blank">RAPBN 2018</a> sebesar Rp 105,7 triliun. Setelah Kemenhan, ada Kementerian PUPR yang juga mendapat alokasi besar, yakni Rp 107,71 triliun. "Alokasi ter-update, Kementerian Pertahanan Rp 107,71 triliun, itu paling tinggi. Kedua PUPR Rp 107,4 triliun. Kemudian yang lain tidak ada perubahan," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10) kemarin. Anggaran itu nantinya akan difokuskan pada perbaikan kinerja, efisiensi belanja operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pelelangan. Berikut daftar K/L yang menerima anggaran besar dalam APBN 2018 : KEMENTERIAN : 1. Kementerian Pertahanan Rp 107,7 triliun 2. Kementerian PUPR Rp 107,4 triliun 3. Kementerian Agama Rp 62,2 triliun 4. Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun 5. Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun 6. Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun 7. Kemenristek Dikti Rp 41,3 triliun 8. Kemendikbud Rp 40,1 triliun 9. Kemenkeu Rp 32,9 triliun 10. Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun LEMBAGA 1. POLRI Rp 95 triliun 2. KPU Rp 12,5 triliun 3. Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun 4. Kejaksaan Rp 6,4 triliun 5. DPR Rp 5,7 triliun 6. BIN Rp 5,6 triliun 7. Bawaslu Rp 5,6 triliun.

Ini Daftar Kementerian/Lembaga Penerima Anggaran Paling Besar di 2018

pagu anggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pagu anggaran

Berita Terkini