<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/polri-2989438037.jpg" alt="Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidikan kasus dugaan pemalsuaan penerbitan sertifikat laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten memasuki babak baru. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod Arsin sebagai tersangka. Tidak sendirian, dia menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan hal itu pada Selasa (18/2). Dia menyampaikan bahwa penetapan tersangka tersebut sudah melalui gelar perkara.</p> <p dir="ltr">Pihaknya memastikan bahwa barang bukti yang mereka temukan dalam proses penyidikan sudah cukup kuat untuk menjadikan Arsin dan tiga orang lainnya sebagai tersangka.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa. Telah kami tetapkan sebagai tersangka,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Djuhandani menyampaikan bahwa secara keseluruhan ada 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod. Berdasar hasil gelar perkara hari ini, penyidik sepakat menetapkan empat orang tersangka. Seluruhnya diduga terlibat dalam pemalsuan penerbitan sertifikat laut di Desa Kohod.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Empat tersangka itu kaitannya adalah seperti saya sampaikan, yaitu terkait masalah pemalsuan dimana, pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah,&rdquo; ungkap Djuhandani.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa empat orang tersebut bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu dalam bentuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Penyidikan kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat laut di Desa Kohod sudah dilakukan oleh Polri sejak Januari lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan secara langsung Bareskrim Polri melakukan pendalaman atas dugaan pelanggaran hukum di sana.</p> <p dir="ltr">Awalnya, pagar laut di pesisir Tangerang menyita perhatian publik. Kini pagar laut itu juga sudah dibongkar oleh TNI AL.</p>

Berdasar hasil gelar perkara hari ini, penyidik sepakat menetapkan empat orang tersangka. Seluruhnya diduga terlibat dalam pemalsuan.

Kades Kohod dan Tiga Orang jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Sertifikat Laut di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/Pagar-Laut9-1-3165466089.jpeg" alt="Pembongkaran Pagar Laut. (Dok TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran Pagar Laut. (Dok TNI AL)</figcaption>
</figure> <div> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, Banten sudah tembus 28,8 kilometer. Kini hanya tinggal 1,36 kilometer pagar laut yang tersisa. TNI AL optimistis, pembongkaran bisa dituntaskan oleh nelayan setempat. Artinya besok (13/2) langkah yang dimulai pertengahan bulan lalu akan selesai.</p> <p dir="ltr">Sebagaimana pemberitaan JawaPos.com pembongkaran pagar laut tersebut dimulai oleh Angkatan laut pada Sabtu (18/1). Meski sempat terkendala cuaca dan gelombang tinggi, tidak sampai satu bulan pembongkaran pagar laut tersebut dituntaskan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Hingga saat ini total pagar laut yang telah dibongkar sepanjang 28,8 kilometer. Pembongkaran yang dilakukan TNI AL itu telah membuka akses para nelayan untuk melaut, sehingga tersisa 1,36 kilometer dari 30,16 kilometer,&rdquo; terang&nbsp; Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta pada Rabu malam (12/2).&nbsp;</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015639001/3-cara-berkomunikasi-dengan-pasangan-yang-sedang-marah-supaya-emosi-mereda-dan-konflik-terselesaikan">3 Cara Berkomunikasi dengan Pasangan yang Sedang Marah supaya Emosi Mereda dan Konflik Terselesaikan</a></strong> <p dir="ltr">Sepanjang hari ini, total ada 321 personel TNI AL yang terdiri dari Pasukan Marinir (Pasmar) 1, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, beserta jajaran dibawahnya yang turut membantu proses pembongkaran pagar laut tersebut. Mereka bergerak bersama para nelayan di sekitar lokasi pagar laut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Rencananya pada esok hari, Kamis, 13 Februari 2025, pembongkaran pagar laut dinyatakan selesai, yang diharapkan untuk sisa pagar laut sepanjang 1,36 kilometer dapat dibongkar secara mandiri oleh masyarakat nelayan setempat,&rdquo; imbuh Wira.</p> <strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015638993/babak-8-besar-epa-liga-1-persija-jakarta-u-18-kunci-tiket-semifinal-nasib-u-16-dan-u-20-bergantung-borneo-fc-dan-persebaya-surabaya">Babak 8 Besar EPA Liga 1: Persija Jakarta U-18 Kunci Tiket Semifinal, Nasib U-16 dan U-20 Bergantung Borneo FC dan Persebaya Surabaya</a></strong> <p dir="ltr">Perwira tinggi bintang satu TNI AL itu pun menyampaikan bahwa selama pembongkaran pagar laut dilaksanakan, ada beberapa kendala yang dialami. Diantaranya kemampuan mesin kapal kurang kuat, sehingga menghambat pembongkaran. Namun demikian para prajurit bersama nelayan tetap melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto tersebut.&nbsp;</p> </div> <div>&nbsp;</div>

Pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, Banten sudah tembus 28,8 kilometer. Kini hanya tinggal 1,36 kilometer pagar laut yang tersisa.

Dari 30,16 Km Pagar Laut di Tangerang Tersisa 1,36 Km, TNI AL Optimistis Nelayan Setempat Bisa Tuntaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000002368-1783653812.jpg" alt="Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN terkait kasus penerbitan Surat Hak Milik (SHM) dan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dalam kasus pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, AHY menyadari penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Desa Kohod Tangerang, otoritasnya ada pada di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang sesuai aturannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya, secara hukum memang hal ini sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Kantah. Tetapi sebagai Menko, AHY akan ikut menjadi bagian solusi dari persoalan ini,&rdquo; kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015581289/tak-ada-sial-dalam-finansialnya-5-shio-usahanya-berkembang-pesat-hingga-sekejap-menjadi-juragan-yang-memiliki-harta-lebih-dari-orang-sekitar">Tak Ada Sial dalam Finansialnya: 5 Shio Usahanya Berkembang Pesat hingga Sekejap Menjadi Juragan yang Memiliki Harta Lebih dari Orang Sekitar </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Herzaky menyebut, ada dugaan penyalahgunaan wewenang pada tingkat Kantah maupun kerja juru ukur terkait penerbitan SHM dan SHGB itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Juga perlu diteliti lebih lanjut mengapa Pemerintah Daerah bisa mengeluarkan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) padahal fisiknya adalah laut. RTRW Prov Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB,&rdquo; ucap Herzaky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Herzaky tak memungkiri, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi untuk mendalami terbitnya SHM dan SHGB di kawasan pagar laut Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015581281/roda-kekayaan-mengarah-ke-atas-9-weton-mengalami-perubahan-nasib-menjadi-bos-besar-setelah-berjumpa-dengan-rezeki-seluas-lapangan">Roda Kekayaan Mengarah ke Atas: 9 Weton Mengalami Perubahan Nasib Menjadi Bos Besar Setelah Berjumpa dengan Rezeki Seluas Lapangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang itu, Menko AHY telah mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik,&rdquo; ujar Herzaky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Herzaky meminta semua pihak memperxayakan itu kepada Menteri ATR/BPN agar dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah itu agar disampaikan kepada publik hasilnya. Menko AHY mendukung penuh Kementerian ATR/BPN dalam hal ini. Jika dugaan penyalahgunaan wewenang itu memang betul terbukti, maka hal tersebut harus diproses secara hukum lebih lanjut,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

AHY menyadari penerbitan SHM dan SHGB dalam kasus Desa Kohod Tangerang, otoritasnya ada pada di tingkat Kantah BPN Kabupaten Tangerang.

Staf AHY Sebut Penerbitan SHM dan SHGB di Pagar Laut Tangerang Tanggung Jawab Kepala Kantah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp; - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Pernyataan itu disampaikan Sonny dalam rapat kerja dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa dalang di balik (pemasangan pagar laut) ini?" tanya Sonny dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta, Menteri Trenggono bisa menjelaskan secara lengkap ihwal pemilik pagar laut tersebut.&nbsp;"Yang kami harapkan informasi secara garis besarnya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menduga perusahaan jadi dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, jika hanya perusahaan kecil, tidak mungkin bisa memasang pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, putri dari Presiden ke-2 RI Soeharto itu enggan menuduh sosok di balik pemilik perusahaan tersebut. "Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan," pungkasnya.</div>

"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Ditanya Komisi IV DPR tentang Dalang di Balik Pemasangan Pagar Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/titik-1533590252.jpg" alt="Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Komisi IV DPR Titi Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto menyaksikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). Dia mengaku sudah mendengar keluhan nelayan setempat. Selain itu, dia juga mendukung pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</p> <p>Bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan beberapa pejabat lainnya, Titiek menyaksikan pembongkaran pagar laut tersebut dari atas kendaraan tempur (ranpur) Korps Marinir LVT-7. Dia menyatakan bahwa dirinya datang ke Tanjung Pasir bersama beberapa pimpinan Komisi IV DPR lainnya. Dia ingin melihat langsung kondisi di lokasi pemagaran.</p> <p>&rdquo;Saya beserta beberapa pimpinan Komisi IV melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan, karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu,&rdquo; kata Titiek.</p> <p>Selain KSAL, salah seorang putri Presiden Soeharto itu telah mendengar langsung penjelasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Baik terkait dengan pembongkaran pagar laut maupun pembatalan sertifikat yang sudah diterbitkan di wilayah tersebut. Dia mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI AL, KKP, maupun ATR/BPN.</p> <p>&rdquo;Bahwa pagar laut akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu. Sekarang, hari ini, secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut,&rdquo; terang dia.</p> <p>Titiek pun menyinggung soal ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah diterbitkan. Menurut dia, penjelasan menteri ATR/BPN sudah klir. Bahwa sertifikat yang terbukti cacat prosedur dan cacat material akan dibatalkan tanpa melalui pengadilan. Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>&rdquo;Mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kami dengar dari pak menteri bahwa ini akan dibatalkan. Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi, yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR, terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,&rdquo; tegasnya. </p>

Ketua Komisi IV DPR Titi Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto menyaksikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang.

Titiek Soeharto Saksikan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Dukung Pembatalan Sertifikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/titiek-3515501278.jpg" alt="Jajaran Komisi IV DPR RI akan meninjau lokasi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jajaran Komisi IV DPR RI akan meninjau lokasi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1). (istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jajaran Komisi IV DPR RI akan meninjau lokasi pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1). Sidak itu dipimpin langsung Ketua Komisi VI DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto.</p> <p>Selain Titiek Soeharto, tampak juga dalam rombongan, antara lain Daniel Johan dari fraksi PKB, Rajiv dari fraksi Nasdem, Panggah Susanto dari fraksi Golkar, hingga Dadori Wonodipuro dari fraksi Gerindra.</p> <p>&ldquo;Akan meninjau pagar laut yang sangat menghebohkan itu, yang panjangnya setengah (Tol) Jagorawi 30,16 kilometer hari ini, hari Rabu tanggal 22,&rdquo; kata Titiek dalam keterangannya, Rabu (22/1).</p> <p>Titiek mengaku pihaknya merencanakan sidak ke lokasi pagar laut pada Kamis (23/1) besok. Sebab, DPR baru akan menggelar rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk membahas pagar laut di Tangerang, Banten, pada hari ini.</p> <p>"Kami akan ketemu dengan Kementerian Kelautan Perikanan, rencananya sih besok. Kalau mereka tidak ada sidang kabinet, jadi besok," ungkap Titiek, Selasa (21/1) kemarin.</p> <p>Titiek menilai, masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Karena itu, dia mendesak pemerintah segera mencari tahu siapa dalang di balik pemasangan tersebut.</p> <p>"Yang penting ini sudah lama, sudah sebulan, masa enggak dapat-dapat. Siapa sih yang bikin 30 kilometer lho, itu sama dengan separoh Jagorawi. Dan, itu pagarnya adanya di laut bukan di daratan, kan susah bikinnya," tegasnya.</p> <p>Selain bakal mendalami kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada rapat nantinya, Komisi IV DPR juga akan menelusuri kelalaian atau dugaan kesengajaan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut yang dipagari tersebut.</p> <p>"Itu kami akan cek lagi kebenarannya, kami akan turunkan (tim ke lapangan)," pungkas Titiek.</p>

Titiek menilai, masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer itu sudah terlalu lama berlarut-larut.

Gemas Isunya sudah Terlalu Lama tapi Nggak Ada yang Ngaku, Titiek Soeharto Pimpin Komisi IV DPR RI Sidak ke Pagar Laut di Tangerang