<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/pagar-laut8-389932086.jpg" alt="Nelayan yang berasal dari wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI atas bantuan pembongkaran pagar laut.&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan yang berasal dari wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI atas bantuan pembongkaran pagar laut.&nbsp;(Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI AL menyelesaikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten pada Kamis (13/2). Atas tuntasnya pembongkaran tersebut, para nelayan di wilayah Tanjung Pasir menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran TNI. Mereka mengaku sempat kesulitan untuk melaut.&nbsp; Basuki Rahmat adalah salah seorang nelayan yang secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada presiden dan TNI. Sebagai perwakilan dari nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil melaut, dia menyatakan bahwa selama pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu berdiri, dia bersama teman-temannya kesulitan mengakses lokasi tangkap ikan.&nbsp; &rdquo;Dengan selesainya pembongkaran pagar laut ini, kami tidak perlu memutar. Jadi lebih irit bahan bakar saat akan melaut,&rdquo; kata pria berusia 51 tahun itu.&nbsp; Rahmat mengaku senang lantaran Presiden Prabowo memberi atensi secara langsung atas kondisi dan situasi yang dialami oleh para nelayan di pesisir Tangerang. Apalagi setelah atensi tersebut diteruskan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.&nbsp; &rdquo;Kami angkat topi untuk TNI dan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Bapak KSAL Muhammad Ali,&rdquo; imbuhnya. Terpisah, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Mayor Jenderal TNI (Mar) Hermanto menyampaikan bahwa TNI, khususnya TNI AL memastikan bakal selalu berusaha membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, sejak 18 Januari lalu, Angkatan Laut memulai pembongkaran pagar laut yang sempat menjadi sorotan. &rdquo;Tentunya kesulitan-kesulitan masyarakat itu, TNI khususnya TNI Angkatan Laut, Polri, akan selalu hadir untuk membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Tadi kita dengar bersama, perwakilan para nelayan sudah mengucapkan rasa terima kasih dan mereka siap melaut lagi,&rdquo; kata dia.

Dia menyatakan bahwa selama pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu berdiri, dia bersama teman-temannya kesulitan mengakses lokasi tangkap.

Pembongkaran Pagar Laut Selesai, Nelayan Tanjung Pasir Angkat Topi dan Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/pagar-laut7-3878248941.jpg" alt="Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Senin (4/2). (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, Senin (4/2). (TNI AL)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, sempat berhenti karena cuaca dan gelombang tinggi. Mulai hari ini (4/2), TNI AL melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Secara keseluruhan, laporan dari para prajurit di lokasi pembongkaran menyebutkan bahwa pagar laut yang sudah mereka cabut mencapai 20 kilometer. Sisanya tinggal 10,16 kilometer.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa yang terpenting bagi TNI AL adalah membuka akses untuk nelayan. Sehingga mereka bisa melaut dengan ongkos bahan bakar yang paling terjangkau. Tidak perlu memutar jauh akibat keberadaan pagar laut di pesisir Tangerang tersebut.&nbsp; &rdquo;Yang kami utamakan adalah akses nelayan dulu. Akses nelayan supaya bisa melaut dengan mudah. Tidak membebankan bahan bakar mereka. Itu yang intinya,&rdquo; kata Ali saat diwawancara pada Selasa (4/2).&nbsp; Orang nomor satu di TNI AL itu memastikan, tidak ada alasan lain di luar cuaca dan gelombang tinggi yang menyebabkan pembongkaran pagar laut dihentikan beberapa hari belakangan. Sebab, cuaca dan gelombang tidak bisa dilawan. TNI AL bersama petugas dari unsur maritim lainnya harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan mereka. Apalagi pembongkaran itu melibatkan nelayan.&nbsp; &rdquo;Sementara saja dihentikan (pembongkaran pagar laut di Tangerang). Ini sekarang sudah hampir 20 kilometer yang sudah dibongkar. Jadi, sudah tinggal sedikit lagi sebenarnya. Dan itu dihentikan kemarin karena cuaca saja, faktor cuaca. Kalau cuaca membaik, kami lanjutkan lagi. Hari ini dilanjutkan. Pokoknya cuaca membaik, Karena cuaca buruk berbahaya,&rdquo; terang Ali.&nbsp; Dengan sisa pagar laut yang belum dibongkar sepanjang lebih kurang 10,16 kilometer, Ali yakin dalam waktu dekat pembongkaran pagar laut tuntas. Mereka akan menyelesaikan tugas mencabut 30,16 kilometer pagar laut tersebut. Itu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.&nbsp;&rdquo;Paling sebentar lagi (selesai pembongkaran pagar laut di Tangerang). Karena kalau cuaca kami tidak bisa dilawan. Jadi, kami stop karena cuaca saja,&rdquo; ucap mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I itu.

Laporan dari para prajurit di lokasi pembongkaran menyebutkan bahwa pagar laut yang sudah mereka cabut mencapai 20 kilometer.

Sudah Tembus 20 Kilometer, Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Kembali Lanjut Hari ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-1-2889642208.jpg" alt="Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa perusahaan swasta PT TRPN terancam sanksi soal pagar laut yang ada di perairan Bekasi, Jawa Barat. "PT TRPN (sudah) memenuhi panggilan KKP, terancam sanksi atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dikutip Senin (3/2). Doni menyampaikan bahwa KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terus menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi. Dia menyebutkan, pada 31 Januari 2025, perwakilan PT TRPN telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pemeriksaan itu dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP, serta Permen KP No. 31/2021. "Dalam pemeriksaan, PT TRPN mengakui adanya pelanggaran, termasuk pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang sesuai, dengan total luas pelanggaran mencapai lebih dari 76 hektare," ujar Doni. Selain denda administratif, PT TRPN juga diwajibkan melakukan pemulihan kondisi lingkungan, termasuk pencabutan pagar bambu yang telah dipasang di area tanpa izin. Sebagai langkah lanjutan, kata&nbsp;Doni&nbsp;lagi, PT TRPN akan menyampaikan hasil penghitungan nilai investasi sebagai dasar penentuan sanksi denda administratif. "Penyampaian hasil tersebut dijadwalkan pada 6 Februari 2025," ujar&nbsp;Doni. KKP menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak serta-merta melegalkan kegiatan yang telah dilakukan tanpa izin. "Pemeriksaan terhadap PT TRPN akan terus berlanjut hingga semua kewajiban pemulihan dan sanksi dipenuhi sesuai ketentuan," katanya. Sebelumnya, PT TRPN meminta maaf atas pembangunan area reklamasi dengan pagar laut di perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi apabila melanggar aturan dan tidak sesuai dengan prosedur. Permintaan maaf itu disampaikan kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara ketika merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyebutkan bahwa kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Perusahaan meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah provinsi, kepada siapa pun juga yang merasa tersakiti," kata Deolipa,l di lokasi reklamasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/1). Kuasa hukum PT TRPN mengaku pembangunan area reklamasi pagar laut merupakan inisiatif kliennya setelah menata Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pal Jaya. Menurut dia, pembangunan alur pelabuhan yang berangkat dari pemasangan pagar laut murni atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Ada inisiatif mungkin yang sifatnya dianggap menyalahi aturan. Memang kami melanggar, yaitu perusahaan atas permintaan Pemprov Jawa Barat yang meminta supaya dibikin alur laut," katanya. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1). Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa penyegelan dilakukan, karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Langkah tegas itu dilakukan, karena pihak yang diduga melakukan pemagaran tidak mengindahkan surat untuk penghentian sementara, yang telah dilayangkan KKP pada 19 Desember 2024. "Dulu kami sudah turun ke sini. Tanggal 19 Desember (2024) sudah kami peringatkan berhenti, urus dulu PKKPRL-nya. Karena itu menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu ekskavator masih kerja. Makanya saya putuskan saya segel," kata Pung Nugroho di sela meninjau pagar laut itu, Rabu (15/1). &nbsp; &nbsp;

Perwakilan PT TRPN telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi, pada 31 Januari 2025.

Soal Pagar Laut di Bekasi, PT TRPN Terancam Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/sakti-wahyu-2107899597.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp; - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Pernyataan itu disampaikan Sonny dalam rapat kerja dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa dalang di balik (pemasangan pagar laut) ini?" tanya Sonny dihadapan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meminta, Menteri Trenggono bisa menjelaskan secara lengkap ihwal pemilik pagar laut tersebut.&nbsp;"Yang kami harapkan informasi secara garis besarnya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menduga perusahaan jadi dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Menurutnya, jika hanya perusahaan kecil, tidak mungkin bisa memasang pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, putri dari Presiden ke-2 RI Soeharto itu enggan menuduh sosok di balik pemilik perusahaan tersebut. "Saya juga sebagai anggota dewan, sebagai rakyat biasa kita juga ingin tahu siapa sih yang menyuruh, yang membiayai, yang memiliki pagar laut ini kita juga ingin tahu. Dan mudah-mudahan bisa kita percayakan kepada pemerintah supaya bisa menemukan," pungkasnya.</div>

"Ya, kalau enggak perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya," ucap Titiek.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Ditanya Komisi IV DPR tentang Dalang di Balik Pemasangan Pagar Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/IMG-20250121-WA0033-1605193176.jpg" alt="Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar aplikasi bhumi.atrbpn.go.id mengenai HGB di perairan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan pagar laut di tangerang terus menjadi polemik di publik. Karena lokasinya dekat dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 yang disetujui mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), keberadaan pagar laut itu dikaitkan juga dengan mantan Walikota Solo tersebut. Menghubungkan keberadaan pagar laut dengan Jokowi tidak hanya karena lokasinya dekat dengan PSN. Tetapi juga karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi merespons tudingan Jokowi terlibat dalam polemik pagar laut di Tangerang. Dia menilai bahwa tuduhan terhadap Jokowi tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, dia meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi. "Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata Haidar dalam keterangannya Rabu (22/1). Dia menjelaskan pemilik SHGB dan SHM lahan pagar laut di Tangerang, diduga mengarah pada Agung Sedayu Group. Sedangkan pagar laut di Bekasi pemiliknya adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Seperti diketahui Agung Sedayu Group dimiliki oleh Aguan. Sementara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dimiliki oleh Yohannes Stanley. Haidar mengatakan kedua pihak tersebut tidak saling terafiliasi. "Kedua, yang disetujui Jokowi bukan pagar laut. Tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," tutur Haidar. Dia menjelaskan, urusan Presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga terkait. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi Presiden yaitu PSN yang tersebar di banyak daerah. Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya tetapi terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga terkait. Pasalnya kebijakan teknis menjadi kewenangan kementerian atau lembaga. "Ketiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," lanjut Haidar. Ia mengungkap, PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah. Melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan dari pihak swasta. Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian. "Keempat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi," imbuh Haidar. Pasalnya, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal aturannya tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut. "SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu," pungkas Haidar.

Dia menjelaskan pemilik SHGB dan SHM lahan pagar laut di Tangerang, diduga mengarah pada Agung Sedayu Group.

Selain di Tangerang juga Ditemukan di Bekasi dan Surabaya, Haidar Alwi Sebut Pagar Laut Tak Terkait Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/nusron-wahid-858834727.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membantah kabar yang menyatakan bahwa sertifikat pagar laut di perairan Tangerang, Banten milik PT Kapuk Niaga Indah. Nusron dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pemberitaan atas dugaan pemilik sertifikat pagar laut di perairan Tangerang merupakan milik PT Kapuk Niaga Indah, tidak benar. "Terhadap berita yang muncul di media tentang seakan-akan bahwa sertifikat atau yang muncul itu di atas laut atas nama PT Kapuk Niaga Indah itu tidak betul, karena kalau ini yang muncul di media kan itu bukan di Kohod tapi ini di Jakarta Utara, Kohod itu Tangerang ya kan? Itu satu hal lain," kata Nusron, dikutip Senin (20/1). Menteri ATR menegaskan bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah di Jakarta Utara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. SHGB tersebut diterbitkan pada 2017 dan berstatus atas nama perusahaan yang bersangkutan. Sertifikat tersebut terbit berdasarkan Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL) hasil reklamasi yang dilakukan di wilayah tersebut. Dia menerangkan, HPL yang digunakan untuk penerbitan SHGB tersebut terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi tanah hasil reklamasi. Tanah reklamasi tersebut menjadi milik daerah, sedangkan SHGB diterbitkan kepada pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. "Kalau yang ini sudah sesuai dengan prosedur karena ini adalah sertifikat yang terbit pada 2017 ini adalah sertifikat dalam bentuk SHGB atas nama PT Kapuk Niaga Indah, yang ini terbit di atas HPL, dan itu tanah hasil reklamasi karena tanah hasil reklamasi HPLnya atas nama Pemda DKI, SHGBnya atas nama mereka (PT Kapuk Niaga Indah) yang melakukan reklamasi," tuturnya. Menteri ATR memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut telah melalui langkah-langkah yang sah dan transparan. Hal itu tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dan semua proses administrasi terkait sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. "Jadi kalau ini prosedur, kami sampaikan apa adanya," kata Nusron. Nusron juga menegaskan bahwa klarifikasi yang diberikan oleh pihaknya bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan agar informasi yang diterima oleh masyarakat bisa lebih jelas. Dengan penjelasan ini, dia berharap tidak ada lagi spekulasi yang beredar mengenai status hukum tanah dan sertifikat SHGB yang diterbitkan terkait hal tersebut. "Supaya tidak simpang siur, supaya jelas," kata Nusron. Sebelumnya, Menteri ATR membenarkan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Dia menyampaikan bahwa jumlah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu mencapai 263 bidang atas nama beberapa perusahaan hingga perorangan. Nuson menyebutkan Sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian, Nusron juga menyebutkan terdapat Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 17 bidang.

Menteri ATR menegaskan bahwa SHGB yang dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah di Jakarta Utara telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menteri ATR Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Tangerang Milik Kapuk Niaga Indah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/lantamal-3718408997.jpg" alt="Prajurit TNI AL dari Lantamal III Jakarta bersama nelayan Tanjung Pasir membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI AL dari Lantamal III Jakarta bersama nelayan Tanjung Pasir membongkar pagar laut di Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1) ditarget mampu mencabut pagar tersebut sepanjang 2 kilometer. Sisanya baka dilakukan oleh TNI AL sampai sepuluh hari ke depan. Langkah itu dilakukan oleh Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta dan jajaran. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengakui, tidak mudah untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut. &rdquo;Tidak mungkin kalau 30,16 kilometer kami laksanakan (pembongkaran) dalam satu hari. Kami akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 kilometer,&rdquo; terang dia.&nbsp; Selain mengerahkan unsur-unsur TNI AL di bawah Lantamal III, Harry menyatakan bahwa Angkatan Laut berharap keterlibatan instansi dan stakeholder lain untuk mempercepat pembongkaran pagar laut tersebut. Dengan begitu, pagar yang membentang puluhan kilometer itu bisa segera dibongkar tuntas. &rdquo;Harapan saya mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholder yang lain ataupun instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kami,&rdquo; ujarnya. Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyampaikan bahwa mereka akan menuntaskan tugas tersebut dalam beberapa hari ke depan. Tentu pembongkaran dilakukan menyesuaikan kondisi cuaca dan faktor lainnya.&nbsp; &rdquo;Targetnya itu paling cepat sepuluh hari. Paling cepat ya, dengan mempertimbangkan cuaca. Karena kondisi lautnya sangat dangkal, yang bisa masuk cuma kapal nelayan, sea rider, RIB, dan perahu karet,&rdquo; kata dia.&nbsp; <div> Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten sempat viral di media sosial. Keberadaan&nbsp; pagar laut itu juga menjadi atensi sejumlah pejabat. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyegel pagar laut tersebut. Hari ini, TNI AL bersama nelayan setempat mengambil langkah yang lebih tegas dengan membongkar pagar laut tersebut. </div>

”Tidak mungkin kalau 30,16 kilometer kami laksanakan (pembongkaran) dalam satu hari. Kami akan atur mekanismenya," kata Harry.

Hari ini Bongkar 2 Kilometer Pagar Laut di Tangerang, TNI AL Target Selesaikan 30,16 Kilometer dalam Sepuluh Hari

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/pagar-laut5-1779765875.jpg" alt="Pasukan khusus TNI AL dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasukan khusus TNI AL dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Angkatan Laut mengerahkan ratusan pasukan untuk membongkar pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1). Mereka turut melibatkan beberapa pasukan khusus untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto menyampaikan bahwa beberapa pasukan khusus yang terlibat adalah Komando Pasukan Katak (Kopaska), Korps Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).&nbsp; &rdquo;Dari 600 orang (yang terlibat pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir) ada (prajurit) dari Lantamal III Jakarta, kemudian ada Dislambair, kemudian Satuan Kopaska, Diskes, dan Pomal,&rdquo; terang Harry. Perwira tinggi bintang satu TNI AL itu menjelaskan bahwa personel Dislambair dikerahkan untuk memeriksa kedalaman patok-patok bambu yang dipasang sebagai pagar laut. Tujuannya untuk memastikan pembongkaran bisa dilakukan dengan cara menarik pagar bambu tersebut menggunakan kapal. &rdquo;Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Dari masukan-masukan itu, kami bisa berbuat yang mesti kami laksanakan,&rdquo; imbuhnya. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten sempat viral di media sosial. Keberadaan&nbsp; pagar laut itu juga menjadi atensi sejumlah pejabat. Hari ini, TNI AL bersama nelayan setempat mengambil langkah yang lebih tegas dengan membongkar pagar laut tersebut.

"Ada (prajurit) dari Lantamal III Jakarta, kemudian ada Dislambair, kemudian Satuan Kopaska, Diskes, dan Pomal,” terang Harry.

TNI AL Libatkan Pasukan Khusus Bongkar Pagar Laut di Tangerang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/pagar-laut4-269336702.jpg" alt="Proses pembongkaran pagar laut oleh masyarakat, nelayan, dan prajurit TNI AL pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses pembongkaran pagar laut oleh masyarakat, nelayan, dan prajurit TNI AL pada Sabtu (18/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ratusan masyarakat dan nelayan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten terlibat dalam pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer pada Sabtu pagi (18/1). Di tengah-tengah pembongkaran tersebut, mereka sempat menumpah ekspresi dengan meneriakan beberapa kalimat. Termasuk diantaranya yang bernada kritik dan dukungan kepada TNI AL. Pantauan JawaPos.com di lokasi pembongkaran, masyarakat dan nelayan Tanjung Pasir menggunakan kapal-kapal ikan dan kapal-kapal nelayan. Menggunakan tambang, mereka menarik pagar laut yang terbuat dari bambu tersebut. &rdquo;Tarik, tarik, tarik, tarik, bongkar,&rdquo; pekik para nelayan saat pagar laut tersebut ditarik menggunakan kapal. Meski tidak mudah, mereka berupaya sekuat tenaga. Selain pagar laut yang sangat panjang dan menancap kuat, gelombang pasang turut menjadi kendala. Proses pembongkaran pagar laut tersebut butuh waktu. Tidak bisa diselesaikan dalam sehari atau dua hari. Namun demikian, masyarakat dan para nelayan tetap mengusahakan agar pagar laut yang mengganggu aktivitas mereka bisa dibongkar secepatnya. Tampak ekspresi kekesalan dari para nelayan saat pagar laut dibongkar. &rdquo;Mau kaya jual laut,&rdquo; teriak para nelayan. Tidak hanya itu, mereka juga mengapresiasi langkah TNI AL yang telah mengerahkan pasukan untuk membantu masyarakat dan nelayan Tanjung Pasir. &rdquo;Hidup Marinir, Hidup Marinir,&rdquo; kata mereka. Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto memimpin langsung pembongkaran pagar laut tersebut.&nbsp;&rdquo;Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini sudah viral,&rdquo; kata dia. Jenderal bintang satu TNI AL tersebut turun langsung ke lokasi pembongkaran. Bersama ratusan anak buahnya, Harry tampak memberi instruksi agar pagar laut di Tanjung Pasir bisa dibongkar. Dia menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan atas permintaan masyarakat. &rdquo;Dan yang lebih penting kami melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Pantauan JawaPos.com di lokasi pembongkaran, masyarakat dan nelayan Tanjung Pasir menggunakan kapal-kapal ikan dan kapal-kapal nelayan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pagar Laut di Bekasi

Berita Terkini

Pembongkaran Pagar Laut Selesai, Nelayan Tanjung Pasir Angkat Topi dan Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan TNI

Sudah Tembus 20 Kilometer, Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Kembali Lanjut Hari ini

Soal Pagar Laut di Bekasi, PT TRPN Terancam Sanksi

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Ditanya Komisi IV DPR tentang Dalang di Balik Pemasangan Pagar Laut

Selain di Tangerang juga Ditemukan di Bekasi dan Surabaya, Haidar Alwi Sebut Pagar Laut Tak Terkait Jokowi

Menteri ATR Nusron Wahid Bantah Sertifikat Pagar Laut Tangerang Milik Kapuk Niaga Indah

Hari ini Bongkar 2 Kilometer Pagar Laut di Tangerang, TNI AL Target Selesaikan 30,16 Kilometer dalam Sepuluh Hari

TNI AL Libatkan Pasukan Khusus Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Nelayan Tanjung Pasir Teriak ‘Mau Kaya Jual Laut’ saat Bongkar Pagar Laut Bersama TNI AL

Download Aplikasi JawaPos.com