<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_20211022-194729_Gallery-1-1.jpg" alt="Wisatawan mengunjungi Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park saat hari pertama pembukaan kembali kawasan pariwisata itu di Badung, Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Wisatawan mengunjungi Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park saat hari pertama pembukaan kembali kawasan pariwisata itu di Badung, Bali. Naufal Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik pagar beton antara warga Desa Adat Ungasan dan pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali akhirnya selesai. Sebelumnya, pagar beton ini menutup akses warga. Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Kantor Perbekel Ungasan, disepakati perjanjian pinjam-pakai lahan antara Pemerintah Kabupaten Badung dan manajemen GWK untuk akses jalan warga. Selain itu, hasil keputusan paruman prajuru Desa Adat Ungasan berupa berita acara nomor 06.1/DAU/X/2025 memuat 10 poin tuntutan terhadap GWK resmi dicabut. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta dan sekretaris kecamatan, Perbekel Desa Ungasan I Made Kari, Bendesa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa, Ketua LPM Ungasan I Made Nuada Arsana, serta seluruh prajuru desa adat dan perwakilan warga.&nbsp; Bendesa Adat Ungasan I Wayan Disel Astawa mengatakan, pihak desa adat menyatakan persoalan telah selesai. Selain itu, perjanjian pinjam-pakai antara Pemkab Badung dan manajemen GWK telah memiliki kekuatan hukum yang jelas.&nbsp; &ldquo;Kesimpulan rapat hari ini, kami pada dasarnya menginginkan jalan masyarakat Ungasan di Banjar Giri Dharma dibuka kembali. Sekarang masyarakat sudah bisa bernapas lega, jadi apa yang bisa kita ributkan lagi?,&rdquo; ujar Disel, Rabu (29/10). Disel menegaskan, seluruh keputusan hasil paruman sebelumnya telah dicabut. Saat ini izin kegiatan di GWK juga akan difasilitasi kembali. Hal itu kata dia demi kepentingan pariwisata di kawasan tersebut.&nbsp; &ldquo;Hari ini keputusan sudah diterima semua, klir semua, tidak ada demo. Hari ini sudah selesai dan seterusnya tidak ada persoalan lagi. Termasuk izin kegiatan di GWK kita jalankan, karena kita juga tidak ingin menghambat kepentingan pariwisata,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia berharap pihak GWK terbuka dan menerima kondisi ini demi menciptakan kelancaran hubungan dengan masyarakat lokal, terutama karena banyak warga Ungasan yang bekerja di kawasan GWK.&nbsp; Sementara itu, Perbekel Ungasan I Made Kari menambahkan, sistem perjanjian pinjam-pakai dinyatakan cukup. Jaminan juga diberikan oleh pemerintah daerah. &ldquo;Bagi kami ini sudah sangat cukup dan sudah dijamin oleh pemerintah daerah,&rdquo; kata Kari.&nbsp; Dia menjelaskan, keputusan desa adat sebelumnya yang membatasi aktivitas GWK, kini telah dicabut sepenuhnya. &ldquo;Semua keputusan yang pernah dibuat, sudah dinyatakan selesai dan dicabut hari ini. Jadi saya berharap masyarakat semuanya terutama Desa Ungasan tidak lagi mempermasalahkan permasalahan GWK,&rdquo; ujar Kari&nbsp; Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta menyatakan, proses penyelesaian persoalan di Desa Adat Ungasan harus dilalui secara bertahap. Ia menilai, langkah yang dilandasi niat baik akan menghasilkan hal baik bagi semua pihak.&nbsp; &ldquo;Semesta sudah menentukan waktunya, seperti tembok pembatas GWK yang sudah dibongkar. Saya juga bersyukur para tokoh, prajuru Desa Ungasan bisa memberikan arahan dan mengambil langkah strategis yang bijaksana. Saya sangat mengapresiasi hal ini,&rdquo; tandasnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Polemik pagar beton antara warga Desa Adat Ungasan dan pengelola Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali akhirnya berakhir damai.

Polemik Pagar Beton GWK Berakhir Damai, Akses Warga Ungasan Dibuka Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/pagar-betonn-579480079.jpg" alt="Foto udara tanggul laut yang ramai di media sosial di kawasan cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara tanggul laut yang ramai di media sosial di kawasan cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara dikeluhkan nelayan. Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera memanggil PT Karya Citra Nusantara (KCN), perusahaan yang membangun tanggul itu. Untuk diketahui, PT KCN merupakan badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Perusahaan ini merupakan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan kepemilikan saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebesar 85 persen.&nbsp; Menariknya, 25,85 persen saham PT KBN juga dimiliki oleh Pemprov DKI. "Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut," ujar Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Pramono juga meluruskan soal izin pembangunan. Ia menegaskan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bukan dikeluarkan Pemprov DKI, melainkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara," terangnya. Meski begitu, Pramono menegaskan pihaknya tetap akan melindungi nelayan agar tidak dirugikan dari aktivitas perusahaan. "Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut," jelasnya. Hasil Verifikasi Lapangan Kememterian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan verifikasi lapangan terkait keberadaan pagar beton di laut Cilincing, Jakarta Utara.&nbsp; Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP Fajar menjelaskan, pembangunan itu merupakan proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, proyek tersebut telah memiliki izin lengkap dan tidak menutup akses bagi nelayan. "Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," ujar Fajar, Kamis (11/9). Diketahui, pagar beton laut ini awalnya ramai dibicarakan setelah sebuah video diunggah akun Instagram @arie_ngetren. Dalam video tersebut, seorang pria menyebut panjang pagar mencapai 2-3 kilometer. Keberadaan pagar laut ini membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Para nelayan harus memutar jauh menuju lokasi penangkapan ikan. Dalam video lainnya yang diunggah juga memperlihatkan kondisi proyek pagar laut dari udara. Terlihat pengerjaan proyek itu masih terus berlangsung. Sejumlah alat berat tengah menancapkan tiang beton ke dasar laut. Fajar memastikan, KKP akan terus mengawasi proyek tersebut agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.&nbsp; "Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama," katanya. Lebih jauh, Fajar mengungkapkan, proyek yang dibangun ialah pengembangan Terminal Umum yang dibangun oleh PT. KCN. Pembangunan ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.&nbsp; "Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta menanggapi keluhan nelayan Cilincing terkait pagar beton di laut, berjanji akan memanggil perusahaan terkait.

Buntut Pagar Beton di Laut Cilincing, Gubernur Pramono Panggil PT KCN

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r13:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/pagar-beton-cilincing-2575702009.jpeg" alt="Tangkapan layar video viral keberadaan pagar laut yang dikeluhkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. (Instagram @arie_ngetren)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral keberadaan pagar laut yang dikeluhkan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. (Instagram @arie_ngetren)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik pagar beton yang berdiri di perairan Cilincing, Jakarta Utara, terus jadi perbincangan publik. Pagar raksasa itu viral di media sosial setelah nelayan mengeluhkan kesulitan mencari ikan karena jalur mereka terhalang. Pemprov Jakarta pun buka suara. Mereka menegaskan, urusan izin pembangunan pagar beton tersebut bukan ranah mereka, melainkan kewenangan pemerintah pusat. Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat dalam pembangunan pagar beton tersebut.&nbsp; Menurutnya, perizinan merupakan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sementara lokasi pagar beton laut berada di sekitar Pelabuhan Marunda. "Kewenangannya ada di KKP terkait perizinan. Yang kedua, karena ini wilayahnya ada di sekitaran lokasinya ada di Pelabuhan Marunda, silahkan nertanyakan kepada pengelola pelabuhan," ujar Chico. Viral di Medsos, Nelayan Mengeluh Pagar beton ini awalnya ramai dibicarakan setelah sebuah video diunggah akun Instagram @arie_ngetren. Dalam video tersebut, seorang pria menyebut panjang pagar mencapai 2-3 kilometer. "Jadi nelayan kesulitan mencari ikan. Dia harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," ujar suara dalam video. Dalam video lainnya yang diunggah juga memperlihatkan kondisi proyek pagar laut daru udara. Terlihat pengerjaan proyek itu masih terus berlangsung. Sejumlah alat berat juga terlihat tengah menancapkan tiang beton ke dasar laut. Dinas SDA: Bukan Proyek Kami Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengaku pihaknya juga sudah menerima laporan soal video yang viral itu. Namun, ia menegaskan proyek pagar beton itu bukan pekerjaan Dinas SDA. "Ini bukan pekerjaan Dinas SDA dan juga bukan Kementerian PU," kata Ika saat dikonfirmasi wartawan. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2">&nbsp;</div>

olemik pagar beton yang berdiri di perairan Cilincing, Jakarta Utara, terus jadi perbincangan publik.

Soal Pagar Beton di Laut Cilincing, Pemprov Jakarta: Itu Kewenangan KKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/demi-asrama-haji-warga-rela-pagar-rumahnya-dirobohkan_m_113933.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demi kelanjutan pembangunan asrama haji, warga Korong Kabun, Nagari Sungaibuluh Selatan, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat (Sumbar) merobohkan kembali pagar beton rumahnya yang menghalangi jalan masuk. Nasrul, 50, salah seorang tokoh masyarakat Batanganai mengatakan, warga sudah sepakat memberikan akses jalan masuk untuk kelanjutan pembangunan Asrama Haji. Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar sudah menjamin masalah hak warga terkait upah dan pembayaran material bangunan yang belum dituntaskan kontraktor proyek. Dikatakannya, keterbukaan warga untuk kelanjutan Asrama Haji itu, tidak semata-mata karena telah adanya janji pembayaran hak warga. Namun karena warga Nagari Sungaibuluh Selatan memang memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Kabupaten Padangpariaman. Terlebih pembangunan itu berkaitan dengan fasilitas ibadah. &ldquo;Sebenarnya, warga tidak pernah berniat menghalangi pembangunan. Sebab, kami merasa fasilitas ini untuk kepentingan bersama nantinya. Bahkan menjadi kebanggaan di nagari kami,&rdquo; ucapnya. Saat mendapat kepastian dari Kemenag Sumbar, warga menjadi lebih tenang dan membongkar lagi pagar penghalang yang dibuat di pintu masuk areal pembangunan Asrama Haji tersebut. Kendati demikian, Nasrul berharap Kemenag dapat menetapkan perusahaan yang tepat untuk kelanjutan pembangunan Asrama Haji itu. Sehingga, pembangunan fasilitas ibadah itu tidak lagi menuai konflik dengan warga nantinya. Eri Gunung, 50, tokoh masyarakat lainnya menjamin, kelanjutan pembangunan Asrama Haji dapat berjalan dengan aman. Pasalnya, setelah mendapat kejelasan dari Kemenag, warga memang sudah tidak lagi mempermasalahkan pembayaran upah. &ldquo;Setelah kami pikir-pikir, apabila jalan masuk tetap dibiarkan terhalang pagar beton, kami juga yang akan rugi. Makanya, warga memilih membuka kembali pagar itu, agar pembangunan dilanjutkan,&rdquo; ujarnya. Eri mengatakan, dibukanya kembali jalan masuk untuk kelanjutan pembangunan Asrama Haji Padangpariaman tentu menjadi harapan baru bagi warga. Artinya, warga yang sebelumnya sudah terlibat dalam pembangunan tersebut, ingin dilibatkan kembali. Sehingga, mereka tidak hanya menghabiskan waktu untuk menanti janji Kemenag Sumbar. &ldquo;Warga yang sebelumnya terlibat dalam pembangunan itu sekarang banyak yang duduk-duduk di rumah saja. Jadi kalau mereka dilibatkan lagi, tentunya mereka bisa mendapat penghasilan dari kelanjutan pembangunan tersebut,&rdquo; tukasnya. (g/wni/iil/JPG)

Demi Asrama Haji, Warga Rela Pagar Rumahnya Dirobohkan

pagar beton

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pagar beton

Berita Terkini

Polemik Pagar Beton GWK Berakhir Damai, Akses Warga Ungasan Dibuka Kembali

Buntut Pagar Beton di Laut Cilincing, Gubernur Pramono Panggil PT KCN

Soal Pagar Beton di Laut Cilincing, Pemprov Jakarta: Itu Kewenangan KKP

Demi Asrama Haji, Warga Rela Pagar Rumahnya Dirobohkan

Download Aplikasi JawaPos.com