<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/L7UaD4ojZ7YsPq4q5RXFreaYuY7RipJvVVkNiB7f-2-629162675.jpg" alt="Kecelakaan pesawat Air India. (Business Today)" width="100%">
<figcaption>Kecelakaan pesawat Air India. (Business Today)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dunia dikejutkan oleh tragedi mengerikan pada Kamis (12/6) pagi waktu setempat ketika sebuah pesawat penumpang Air India jatuh dalam kobaran api, hanya beberapa detik setelah lepas landas dari Bandara Ahmedabad, India. Pesawat dengan nomor penerbangan AI171 yang tengah menuju London Gatwick itu membawa 232 penumpang dan 12 awak, kini menjadi pusat duka dan mengguncang dunia internasional. Pesawat Boeing 787-8 Dreamliner itu sempat mengudara sebelum dilaporkan kehilangan kendali dan menukik tajam, meninggalkan jejak api di langit kota Ahmedabad.&nbsp; Sejumlah rekaman video amatir yang beredar menunjukkan ledakan hebat dan asap hitam mengepul ketika pesawat jatuh di kawasan padat penduduk di Meghaninagar, daerah Sabarmati. Sumber dari maskapai menyebut bahwa dalam pesawat terdapat 169 warga negara India, 53 warga negara Inggris, 1 warga negara Kanada, dan 7 warga negara Portugis. Korban luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun jumlah korban jiwa belum dikonfirmasi secara resmi. Menteri Penerbangan India, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, menyatakan rasa duka mendalam dan menyebut tragedi ini sebagai "kejadian memilukan yang mengguncang seluruh bangsa." Ia menegaskan bahwa seluruh badan tanggap darurat India telah berada dalam kondisi siaga penuh terkait tragedi tersebut.&nbsp; &ldquo;Saya memantau langsung situasi ini. Operasi penyelamatan berjalan dengan kecepatan maksimum. Pikiran dan doa saya menyertai semua keluarga korban,&rdquo; ujarnya dalam konferensi pers darurat terkait tragedi tersebut. Di media sosial, FlightRadar24 melaporkan bahwa sinyal terakhir pesawat diterima pada pukul 08:08:51 UTC, hanya beberapa detik setelah tinggal landas. Menandakan betapa cepatnya insiden ini berlangsung. Sementara itu, Kepala Menteri Gujarat telah memerintahkan operasi penyelamatan berskala besar yang disebutnya sebagai "operasi dengan sikap perang". Puluhan ambulans, unit pemadam kebakaran, dan tim penyelamat kini berpacu melawan waktu di lokasi kecelakaan. Gambar dramatis memperlihatkan ekor pesawat tersangkut di atap rumah warga, dan kobaran api masih terlihat di beberapa bagian reruntuhan. Laporan awal menyebutkan bahwa beberapa rumah mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Dunia kini menunggu kabar selanjutnya dari lokasi kejadian, sementara keluarga korban dan masyarakat internasional hanya bisa berharap dan berdoa akan adanya keajaiban.

Pesawat Air India jatuh di Ahmedabad, menewaskan banyak penumpang. Menteri Penerbangan India menyatakan duka mendalam atas kejadian ini.

Breaking News! Pesawat Air India Sarat Muatan Jatuh Saat Lepas Landas Menuju London, Angkut 232 Penumpang dan 12 Awak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/penyekatan-tes.jpg" alt="AKSES TERBATAS: Penyekatan menuju Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kemarin (21/7). Di sejumlah titik, penyekatan tampak lebih longgar daripada sebelumnya. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKSES TERBATAS: Penyekatan menuju Jalan Antasari, Jakarta Selatan, kemarin (21/7). Di sejumlah titik, penyekatan tampak lebih longgar daripada sebelumnya. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ataupun mikro. Berganti dengan tingkatan, mulai level 1 hingga 4. Meski, secara substansi sama.  Aturan baru itu dikemas dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali. Dalam inmendagri tersebut, istilah PPKM darurat diubah menjadi PPKM level 4 dan berlaku hingga 25 Juli 2021. ’’Setelah itu, nanti ada evaluasi,” kata Mendagri Tito Karnavian kemarin (21/7).  Selain perubahan sebutan, lanjut dia, substansi yang diatur dalam inmendagri tersebut sama dengan sebelumnya. Khususnya terkait pembagian sektor kritikal, esensial, dan nonesensial. ’’Isinya sebetulnya secara substansi sama dengan PPKM darurat,’’ jelas dia.  Hanya, dalam inmendagri terbaru, pihaknya mengatur penguatan 3T (testing, tracing, treatment) sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan. Yang paling rendah, jika positivity rate mingguan kurang dari 5 persen, jumlah tes per 1.000 penduduk per minggu adalah 1. Yang tertinggi, jika positivity rate mingguan lebih dari 25 persen, jumlah tes per 1.000 penduduk per minggu adalah 15.  Testing tersebut perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen. "Nah, ini tolong betul-betul dipenuhi dan mohon untuk bisa betul-betul dipedomani,” pintanya.  Untuk telusur (tracing), inmendagri mengharuskan dilakukan sampai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Jika hasil pemeriksaan positif, perlu dilakukan isolasi. Sedangkan jika hasil pemeriksaan negatif, perlu dilanjutkan karantina dan dites ulang pada hari ke-5. Jika negatif, pasien dianggap selesai karantina.  Terkait treatment, inmendagri meminta dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit.  Selain Inmendagri 22/2021, Tito mengeluarkan Inmendagri 23/2021 yang mengatur perpanjangan PPKM mikro di luar Jawa-Bali. Aturan tersebut menegaskan bahwa daerah yang tidak termasuk kriteria level 3 dan 4 menetapkan dan mengatur PPKM mikro di masing-masing wilayahnya.  PPKM mikro diterapkan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Tito meminta posko di setiap level menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai aturan.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan nama dari PPKM darurat menjadi PPKM level 4 didasari arahan WHO. ’’Kita menggunakan dua level, yaitu level transmisi dan kapasitas respons,’’ ujarnya pada konferensi pers secara virtual kemarin.  Selain itu, dari segi level situasi 4, kondisi di RI, baik secara transmisi maupun kapasitas respons, terbilang belum memadai. ’’Sehingga ini perlu diperbaiki,’’ jelasnya.  Airlangga melanjutkan, perubahan istilah menjadi level 4 juga merupakan permintaan para gubernur. Dengan perubahan istilah itu, diharapkan ada kejelasan kapan sebuah wilayah memasuki level 1, 2, 3, atau 4. Tiap level juga diberi target testing yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.  Koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, presiden meminta tidak lagi menggunakan istilah darurat atau mikro. Jika pada 25 Juli kasus menunjukkan tanda-tanda menurun, pemerintah akan mulai melakukan relaksasi. ”Apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi seperti penurunan kasus. Indikator-indikator sesuai acuan WHO. Parameternya sudah ada,” jelasnya.  Menurut dia, penerapan PPKM darurat sudah menghasilkan perbaikan pada aspek pergerakan masyarakat yang mengalami penurunan. Juga, ada penurunan bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit serta jumlah kasus.  Beberapa kabupaten, kata Luhut, malah menunjukkan perbaikan yang pesat, yakni turun dari level 4 ke level 2. Namun, pihaknya tidak ingin terburu-buru. ’’Biarlah 5 hari biar lebih tenang sehingga bisa lebih baik keadaannya,” tambahnya.  Dalam waktu dekat pemerintah meningkatkan tes dan telusur serta memperbanyak pusat-pusat isolasi, terutama di daerah padat penduduk. ”Malam ini (tadi malam, Red) kita finalkan. Bagaimana kita akan testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk. Terutama di aglomerasi. Jabodebek, Bandung, Surabaya, Solo Raya, Semarang Raya, dan Malang Raya,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/07/2021/sri-mulyani-akui-ada-efek-samping-pada-kebijakan-ppkm-level-4/">Sri Mulyani Akui Ada Efek Samping Pada Kebijakan PPKM Level 4</a>  Testing dan telusur masif, kata Luhut, dilaksanakan mulai 1 hingga 2 hari ke depan. Dengan demikian, ketika ada pelonggaran pada 26 Juli, testing dan tracing bisa berjalan dengan baik. Vaksinasi juga akan dipercepat secara paralel.  Respons Pelaku Usaha  Pelaksanaan PPKM darurat memberikan tekanan yang besar pada keberlangsungan usaha. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, pemerintah perlu mencari titik keseimbangan agar kebijakan dalam rangka menekan laju pandemi Covid-19 tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional.  Apindo bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan sikap bersama dengan memberikan beberapa usulan dan permintaan kepada pemerintah. Di antaranya, pengusaha mengharapkan pemerintah mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi. Yakni, dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional. ”Namun, dengan catatan sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya,” ujar Hariyadi.  Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantuan khusus untuk para pekerja/buruh yang terdampak kebijakan PPKM level 4. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, bantuan subsidi upah (BSU) akan kembali diberikan kepada sekitar 8 juta pekerja di wilayah PPKM level 4.  Syarat penerimanya masih sama. Yaitu, pekerja merupakan WNI, menerima upah di bawah Rp 3,5 juta, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021, serta memiliki rekening bank aktif. Selain itu, pekerja/buruh penerima bekerja di sektor terdampak seperti barang, konsumsi, serta perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan.

Turunkan Positivity Rate, Tes-Tracing di Daerah Padat Penduduk

padat penduduk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#padat penduduk

Berita Terkini

Breaking News! Pesawat Air India Sarat Muatan Jatuh Saat Lepas Landas Menuju London, Angkut 232 Penumpang dan 12 Awak

Turunkan Positivity Rate, Tes-Tracing di Daerah Padat Penduduk

Download Aplikasi JawaPos.com