<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/pad-surabaya-2558277084.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Tak terasa, pergantian tahun dari 2024 menuju 2025 kurang satu bulan lagi. Namun sebelum itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang harus segera dikebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satunya terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 yang belum genap mencapai 100 persen. Bahkan, capaian PAD Kota Surabaya hingga saat ini baru sekitar 80 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum 100 persen, makanya itu kita kejar dalam waktu satu bulan, karena target di pemerintah biasanya 95 persen setiap tahun. Nah, ini kita kejar sampai mencapai 93 persen," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi,&nbsp; Jumat (29/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, untuk mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya, Eri menyampaikan bahwa ada beberapa sektor yang akan terus didorong untuk mencapai realisasi 93 persen. Mulai dari mempercepat capaian PAD melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan sebenarnya rutin, ya. Itu yang bisa kita ambil setiap waktu sebenarnya dan tidak sampai menunggu akhir. Harusnya, itu ada insentif juga karena kita lagi ngejar PAD-PAD dulu," imbuh Eri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, realisasi PAD dari PBB per pada 26 September 2024 sudah mencapai 78 persen. Capaian realisasi tersebut total PAD PBB 2024, bila dirupiahkan yakni sekitar Rp 1,6 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febri sepakat bahwa kemajuan pembangunan dan kelengkapan fasilitas publik sebuah daerah bergantung pada pajak. Dikatakan Febri, pembangunan salah satunya ditopang dari kepatuhan warganya dalam membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika masyarakat sudah sangat nyaman tinggal di Surabaya, maka itu adalah 60 persen dari pajak. "Karena itu mari kita menggugah hati masing-masing, kalau tidak segera dibayarkan, betapa 60 persen itu tidak bisa menutup semua yang menjadi kebutuhan pembangunan Surabaya," tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Eri menyampaikan bahwa ada beberapa sektor yang akan terus didorong untuk mencapai realisasi PAD 93 persen.

Optimalkan Pajak, Pemkot Surabaya Kejar Capaian PAD sebelum Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pencucian-uang.jpeg" alt="ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI pencurian uang miliaran rupiah. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya paparkan pendapatan pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya pada triwulan pertama 2023.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat menyatakan, pendapatan pajak Surabaya diklaim lebih baik jika dibandingkan tahun lalu, ketika masa pandemi Covid-19.  ”Pendapatan kita dari pajak pada triwulan pertama tahun ini sebesar Rp 845 miliar, bertambah Rp 42 miliar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” ujar Hidayat.  ”Jika diakumulasikan PAD Kota Surabaya pada triwulan pertama sekitar Rp 1 triliun dari sektor pajak dan retribusi,” imbuh dia.  Hidayat menyebutkan, sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang PAD tertinggi jika dibandingkan sektor lain. Yakni, sebesar Rp 254 miliar.  ”Kemudian BPHTB sebesar Rp 181 miliar, lalu pajak restoran Rp 142 miliar. Disusul pajak penerangan jalan sebesar Rp 112 miliar,” jelas Hidayat.  Sesuai data Bapenda Kota Surabaya, beberapa pungutan sektor pajak mencapai target 100 persen bahkan lebih. Di antaranya pajak hotel mencapai 100,63 persen. Lalu, pendapatan denda pajak daerah capaian realisasinya hingga 241 persen. Namun masih banyak juga sektor yang belum mencapai target 100 persen.  ”Kita ikuti saran dari Pak Anas Wakil Ketua Komisi B untuk mencantumkan dalam laporan, sektor mana saja yang belum mencapai target realisasi. Untuk bahan evaluasi agar ke depannya bisa mencapai target,” ujar Hidayat.

Triwulan Pertama 2023, Sentimen Positif Pendapatan Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-10-at-22.18.21.jpg" alt="Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Praktik juru parkir (jukir) liar di Surabaya makin tak terbendung dan membuat masyarakat mengeluh. Tempat yang seharusnya bebas uang parkir seperti di minimarket, tetap saja dibuat lahan untuk menarik ongkos parkir.  Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Arjuna Rizky Dwi Krisnayana mengatakan, jukir dengan parkir ilegal itu, meresahkan dan membebani warga Surabaya. Selain itu, juga berpotensi menggembosi pendapatan asli daerah (PAD).  ”Padahal, PAD seharusnya dapat dialokasikan untuk stimulus pembangunan Surabaya sekaligus kesejahteraan warganya,” kata Arjuna saat dihubungi.  Putra dari Wakil Wali Kota Surabaya Armuji itu menilai, sebetulnya Surabaya sudah memiliki peraturan daerah yang ketat untuk aktivitas parkir. Mulai dari Perda hingga Perwali terkait penyelenggaraan dan tarif parkir, hingga sanksi administratif berupa denda maksimal Rp 50 juta untuk orang atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir tanpa izin sesuai Ketentuan aturan.  ”Namun hingga kini penegakan peraturan tersebut belum maksimal, masih marak jukir liar berkeliaran,” tambah Arjuna.  Dia mengusulkan agar Pemkot Surabaya membuat inovasi dan modernisasi dalam perda dan terkait perparkiran di Surabaya. Arjuna mendorong agar parkir di pinggir jalan bisa dilengkapi dengan mesin karcis portable.  Karcis itu hanya dimiliki petugas resmi dan menerapkan sistem seperti di mal. Yakni, yang mendapatkan karcis di awal dan pembayaran yang sesuai dengan durasi parkir serta pembayaran melalui tunai maupun non tunai seperti Qris.  ”Ada sistem grace period yaitu bebas ongkos parkir apabila durasi parkir kendaraan di bawah 5 menit. Saya rasa warga Surabaya tidak keberatan apabila membayar parkir dengan layanan yang baik, aman, nyaman, dan layak,” papar Arjuna.  Pada 2022, Badan Pendapatan Daerah Surabaya hanya mendulang rupiah dari sektor pajak parkir sebesar 73,12 persen. Dari PAK 2022 Rp 109 miliar, realisasi 2022 hanya Rp 80 miliar.  Sementara itu, pendapatan dari retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Surabaya juga tidak 100 persen. Dishub hanya menyetorkan Rp 41 miliar dari target PAK Rp 69 miliar.

Parkir Liar Menjamur, Mengganggu PAD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/TERMINAL-PURABAYA-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Capaian atau realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya dari retribusi pada tahun ini meleset sebesar Rp 105 miliar dari target. Dari target Rp 370,1 miliar, terealisasi Rp 264,8 miliar atau 71 persen. Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang berjalan lambat serta pengalihan aset menjadi faktor pemicunya.  Beberapa OPD penghasil PAD tidak optimal menyumbang retribusi. Contohnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Dari target Rp 69,6 miliar, realisasinya hanya Rp 41,4 miliar. Artinya, kurang Rp 28,1 miliar.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, sejumlah faktor membuat retribusi dishub merosot. Salah satunya, pengalihan pengelolaan Terminal Purabaya dari Dishub Surabaya ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp 3,1 miliar. ”Sekarang tidak bisa lagi menarik retribusi (Terminal Purabaya, Red) karena pengelolaan beralih ke pusat,” kata Musdiq kemarin (29/12).  Pemicu lainnya adalah terjadinya pengurangan titik parkir tepi jalan umum (TJU). Pada masa sebelum pandemi Covid-19, jumlah lahan parkir TJU mencapai 1.800 titik. Nah, tahun ini berkurang menjadi 1.223 titik.  Mayoritas lahan parkir TJU berada di kawasan kuliner, pertokoan, dan jasa. Saat pandemi, sejumlah toko tutup sehingga menggerus potensi pendapatan parkir. ”Pengurangan titik parkir ini tentu mengurangi retribusi,” ujar Musdiq.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah mengatakan, potensi parkir belum dikelola dengan maksimal. Banyak lahan parkir potensial yang belum terjamah oleh dishub. Salah satunya di sentra wisata kuliner (SWK) dan taman kota. Justru banyak di antaranya yang dimanfaatkan dan dikelola oleh jukir liar. ”Banyak juga yang tanpa karcis. Nah, hasil parkir ini disetor ke mana?” cetus Zuhro, sapaan akrab Zuhrotul Mar’ah.  Dishub harus berinovasi guna menekan potensi kebocoran pendapatan parkir. Banyak yang harus diperbuat. Di antaranya, memperbanyak parkir TJU dengan sistem nontunai. ”Titik parkir yang sudah dikelola dishub harus diperketat dengan sistem,” tegas politikus PAN itu.  Bukan hanya dishub yang harus berbenah. DPRD juga menyoroti retribusi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) yang rendah. Dari target Rp 129,8 miliar, OPD itu hanya mampu menyumbang retribusi Rp 70,9 miliar.  Tahun ini capaian pajak dan retribusi sama-sama tak memenuhi target. Bahkan, pemasukan retribusi jauh lebih rendah dibandingkan pajak daerah.  Sementara itu, secara keseluruhan pendapatan daerah tahun ini mencapai total Rp 8,5 triliun.  ---  CAPAIAN RETRIBUSI 11 OPD <ul> 	<li>OPD | Target | Realisasi</li> 	<li>Dishub | Rp 69 miliar | Rp 41 miliar</li> 	<li>DPRKPP | Rp 129 miliar | Rp 70 miliar</li> 	<li>DLH | Rp 75 miliar | Rp 65 miliar</li> 	<li>BPKAD | Rp 78 miliar | Rp 74 miliar</li> 	<li>DKKORP | Rp 9,3 miliar | Rp 6,8 miliar</li> 	<li>Dinkopdag | Rp 4 miliar | Rp 3,2 miliar</li> 	<li>Disperinaker | Rp 447 juta | Rp 395 juta</li> 	<li>DKPP | Rp 1,5 miliar | Rp 556 juta</li> 	<li>Dinkes | Rp 529 juta | Rp 776 juta</li> 	<li>DSDABM | Rp 683 juta | Rp 610 juta</li> 	<li>DPKP | Rp 515 juta | Rp 258 juta</li> </ul> Sumber: Bapenda Surabaya

Pendapatan Retribusi di Surabaya Meleset Rp 105 M dari Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RPH-KOTA-SURABAYA.jpg" alt="Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya." width="100%">
<figcaption>Ruang penyembeliahn sapi di PD RPH SUrabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Surabaya berlomba-lomba menyetorkan dividen (pendapatan) menjelang tutup tahun. Nominal paling besar disetorkan PDAM Surya Sembada.  ”Nilainya mencapai Rp 107 miliar,’’ ungkap Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya Dewi Wahyu Wardani.  Selain PDAM, Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) juga menyetorkan dividen Rp 1,7 miliar. Berikutnya, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebesar Rp 1,2 miliar. Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) hanya mampu menyumbang laba bersih ke pemkot Rp 20 juta.  Sayangnya, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) absen. BUMD itu tidak ikut setor dividen. ”Kecuali RPH karena masih minus,” jelas Dewi.  Menurut Dewi, yang paling penting saat ini adalah pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan harus diutamakan daripada hanya menyetorkan dividen. Salah satu yang jadi perhatian adalah PDPS.  Manajemen harus mampu membenahi bangunan pasar. Sebab, banyak di antaranya yang sudah rusak. ”Memang betul. Banyak pasar yang rusak dan butuh perbaikan,” ucap Dewi.  Tahun depan pemkot berencana memberikan penyertaan modal ke PDPS. Nilainya sekitar Rp 30 miliar. Dewi menyampaikan, penyertaan modal yang direncanakan tahun depan itu masih dikaji. ”Apakah langsung dana atau berupa pembangunan pasar,” paparnya.  Kinerja keuangan BUMD menjadi sorotan wakil rakyat. PDPS misalnya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya Luthfiyah menilai dividen Rp 20 juta terlampau kecil. ”Terkesan dipaksakan supaya kelihatan setor dividen. Tapi, kebutuhan internal jauh lebih besar,” kata Luthfiyah.  Sebaiknya, PDPS berfokus pada perbaikan kualitas pasar. Sebab, banyak bangunan pasar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Salah satu pasar yang butuh perhatian adalah Pasar Kendangsari. ”Kondisi pasar di Surabaya sangat parah. Banyak bangunan yang sudah jebol karena dimakan usia,” ujarnya.

Setoran Laba BUMD ke Pemkot, PDAM Capai Rp 107 Miliar, PD RPH Nihil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PAD-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pendapatan daerah di Surabaya belum mencapai target. Dari target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 4,76 triliun, hingga kini realisasinya baru Rp 3,7 triliun atau 78 persen. Minimnya pemasukan daerah itu disikapi berbeda oleh Komisi B DPRD Surabaya.  Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Luthfiyah mengatakan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya sudah melaporkan realisasi pendapatan daerah ke dewan. Meski di bawah target, pihaknya bisa memaklumi kondisi itu. Alasannya, perekonomian belum benar-benar pulih karena pandemi Covid-19.  ”Sebenarnya, kami tidak terlalu menuntut capaian pajak harus 100 persen. Karena kan ini masih efek pandemi,” kata Luthfiyah kemarin (25/12).  Menurut dia, pemkot sudah bekerja maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terutama di sektor pajak. Mulai pemberian insentif dengan penghapusan denda hingga menggandeng pihak kejaksaan. ”Saya rasa pemkot sudah proaktif mengingatkan wajib pajak (WP),” ucapnya.  Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz punya pendapat berbeda. Dia menilai kinerja pendapatan daerah belum maksimal. Itu terlihat dari capaian pajak yang masih di bawah ekspektasi. ”Kalau kurang 5 persen, bisa dimaklumi. Ini minus 20 persen lebih,” ungkapnya.  Menurut Mahfudz, dari sembilan objek pajak, hanya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang bisa mencapai lebih dari 80 persen. Selebihnya di bawah itu. Dia menyoroti lima objek target yang masih jauh dari harapan. Yaitu, pajak hotel, restoran, reklame, parkir, dan pajak hiburan. Pendapatannya belum memuaskan. Padahal, target yang ditetapkan berada di bawah potensi asli. ”Ini karena pemkot tidak tegas saja,” ucapnya.  Pajak reklame contohnya. Sejumlah reklame masih berdiri tegak meski belum membayar pajak selama bertahun-tahun.

Soal Pendapatan Daerah, Komisi B DPRD Surabaya Beda Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kota-surabaya.jpg" alt="PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENDAPATAN DAERAH: Wilayah Surabaya disesaki bangunan gedung. Pajak bumi dan bangunan menjadi potensi pendapatan Pemkot Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- APBD Surabaya 2023 sudah disahkan pekan lalu. Kekuatan belanja pemkot mencapai Rp 11,2 triliun. Meski besar, dewan menilai proyeksi pemasukan daerah, terutama dari sektor pajak, belum optimal.  Pendapatan daerah tersebut antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.  Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz meminta pemkot melalui badan pendapatan daerah (bapenda) untuk terus memaksimalkan pendapatan pajak. Salah satunya, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). ”Ini masih bisa dimaksimalkan,” kata Mahfud kemarin (14/11).  Menurut dia, target BPHTB masih pesimistis. Sebab, terjadi penurunan target pendapatan tahun depan. Ada penurunan Rp 130 miliar. Dari Rp 1,38 triliun tahun ini menjadi Rp 1,25 triliun pada 2023. ”Seharusnya kan bisa naik,” kata Mahfudz.  Dia menyampaikan, naiknya pajak BPHTB diprediksi terjadi karena kondisi perekonomian yang membaik pascapandemi Covid-19. Karena itu, aktivitas jual beli hak atas tanah dan bangunan bisa meningkat tahun depan. ”Jadi, kami minta pajak BPHTB bisa dioptimalkan lagi,” papar politikus PKB itu.  Berbeda dengan BPHTB. Target pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun depan naik sampai Rp 150 miliar. Dari tahun ini Rp 1,4 triliun menjadi Rp 1,5 triliun pada tahun depan.  DPRD mendorong agar terus memaksimalkan potensi pembayaran wajib pajak. Salah satunya, menggandeng pihak kejaksaan. ”Kami sudah minta agar bapenda meminta bantuan kejaksaan. Ini dibenarkan oleh undang-unang,” kata John Thamrun, anggota komisi B.  Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi siap bekerja maksimal untuk mencapai target PAD. Pihaknya pun terus melakukan inovasi. Salah satunya, sistem jemput bola untuk target pajak reklame. Pihaknya melakukan operasi simpatik di pusat-pusat perbelanjaan. Tujuannya, pembayaran pajak bisa dilakukan di mal.

Target PBB di Surabaya Naik, tapi BPHTB Malah Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BLUD-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemasukan badan layanan umum daerah (BLUD) yang meliputi puskesmas, rumah sakit, dan Suroboyo Bus ke penadapatan asli daerah (PAD) masih rendah. DPRD Surabaya mendesak pemkot memperbaiki kinerja BLUD.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah mengatakan, kinerja BLUD harus dimonitor dan dievaluasi (monev). Itu merupakan tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Surabaya. ”Ini seharusnya masuk bidang perekonomian,” kata Zuhrotul dalam rapat kemarin.  Sejak dibentuk, lanjut dia, setoran PAD dari BLUD masih rendah. Baik puskesmas, rumah sakit, maupun Suroboyo Bus. Padahal, banyak inovasi yang bisa dikembangkan untuk menambah pundi-pundi pendapatan.  Suroboyo Bus contohnya. Dinas perhubungan (dishub) bisa mengusulkan penambahan rute baru seiring naiknya animo warga untuk menggunakan transportasi publik. ”Jika pelayanan berkualitas, petugas ramah, dan on time, warga pasti mau beralih ke transportasi publik,” paparnya.  Di sisi lain, BLUD memiliki fungsi sosial berupa pelayanan ke masyarakat. Puskesmas contohnya. Puskesmas lebih banyak melayani masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan. Preminya dibayar APBD lewat program universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. ”Jadi, harus ada inovasi. Dengan jadi BLUD, puskesmas bisa mengatur keuangan dengan mandiri,” imbuh politikus PAN itu.  Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Surabaya Dewi Wahyu Wardani menyatakan masih mengkaji potensi di setiap BLUD. ”Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Yaitu, dinkes dan dishub,” tuturnya. (mar/c6/aph)

Pemasukan Puskesmas, Suroboyo Bus, dan Rumah Sakit Pemkot Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RESTO-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos,com- Jika dibandingkan dengan delapan pajak daerah lainnya, setoran pajak restoran di Kota Surabaya masih seret. Hingga kini, persentase pemasukan pajak restoran baru mencapai 56,09 persen. Dewan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya segera menagih wajib pajak (WP) yang belum membayar pajak.  Kepala Bapenda Surabaya Musdiq Ali Suhudi menyampaikan, penerimaan dari pajak restoran baru separo lebih dari target yang ditetapkan. ”Targetnya Rp 732.767.251.792. Penerimaan Rp 411.014.378.998,” ujarnya.  Rendahnya capaian pajak restoran disebabkan sejumlah hal. Salah satunya, dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang. Banyak restoran yang tutup dan belum buka lagi sampai hari ini. Faktor lain, banyak WP yang menunggak pajak.  Pendapatan terendah kedua ditempati pajak parkir. Target pajak parkir tahun ini sebesar Rp 109.709.913.071. Sampai saat ini, realisasinya baru Rp 64.789.354.872. ”Baru 59,06 persen,” kata Musdiq.  Pascapandemi, bapenda berupaya memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak. Salah satunya lewat pemangkasan sanksi administratif bunga pajak. Penghapusan sanksi administratif bunga pajak itu berlaku sejak Oktober hingga November.  WP yang membayar pajak bulan ini akan terbebas dari sanksi administratif bunga pajak 100 persen. Namun, jika WP membayar bulan depan, dendanya hanya dipangkas 50 persen. ”Kami masih tetap jemput bola pajak reklame. WP juga bisa mencicil pembayaran pajak dengan catatan nanti kami tinjau dulu keuangannya,” jelas Musdiq.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta bapenda memantau restoran yang belum membayar pajak. Belum lama ini, politikus PDIP itu menemukan tempat makan di Jalan Tunjungan yang tidak setor pajak. ”Jadi, jangan sampai pundi-pundi pendapatan daerah itu tidak termaksimalkan dengan baik,” tegasnya.

Setoran Pajak Restoran di Kota Surabaya Masih Seret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PAJAK-REKLAME.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya berkejaran dengan waktu untuk memenuhi capaian pendapatan daerah. Terutama dari sektor pajak. Hingga kini pemasukan pajak masih rendah.  Sampai 30 September, pendapatan pajak terkumpul Rp 3,08 triliun. Masih kurang Rp 681,1 miliar dari total target Rp 4,76 triliun. Progresnya 64 persen. Realisasi pendapatan itu berasal dari sembilan objek pajak. Mulai pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, hingga parkir. Ada juga pajak penerang jalan, pajak air tanah, PBB, dan BPHTB.  Kepala Bapenda Surabaya Musdiq Ali Suhudi bakal bekerja keras mengejar target itu. Sejumlah inovasi dilakukan untuk mengejar pendapatan pajak yang kurang. Pajak reklame misalnya.  Bapenda mulai jemput bola di mal-mal. Program itu merupakan operasi simpatik pembayaran pajak reklame. Seiring dengan kegiatan ekonomi yang sudah membaik, petugas keliling dari mal ke mal. ”Operasi kami lakukan di beberapa mal. Bayar pajak bisa di tempat melalui QRIS,” jelas Musdiq.  Pihaknya juga menggandeng Kejaksaan Negeri Surabaya. Tujuannya, menagih wajib pajak yang menunggak cukup lama. Pemkot memang memiliki banyak piutang yang nyantol di sejumlah wajib pajak (WP). Termasuk pajak hotel. ”Kami melibatkan jajaran samping untuk menagih piutang,” ujar Musdiq.  Inovasi lain juga dilakukan. Yaitu, mengoperasikan mobil keliling. Pelayanan secara mobile bisa melayani pembayaran berbagai objek pajak. Mulai pajak hotel, hiburan, restoran, hingga parkir. Sejauh ini yang sudah dilaksanakan adalah pembayaran PBB melalui mobil keliling.  Sementara itu, dewan pesimistis bapenda bisa mengejar target pajak. Khususnya, objek pajak yang memiliki banyak tunggakan. Misalnya, pajak hotel, restoran, dan reklame. Apalagi tahun anggaran 2022 hanya tersisa 2,5 bulan. ”Kalau saya pesimistis,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz.  Anggota Komisi B John Thamrun mendukung langkah bapenda dalam menggandeng pihak kejaksaan. ”Saya kira itu terobosan yang bisa dicoba untuk memaksimalkan pendapatan daerah,” jelas John.

Kejar Pendapatan Pajak Rp 3 T, Bapenda Gandeng Kejari Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pad surabaya

Berita Terkini