<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/biasakan-murid-kelola-uang-sabu-khusus-jajan_m_122913.jpeg" alt="ILUSTRASI. Para siswa kelas I dan II SDIT Al Uswah sedang membeli makanan ringan di kantin sekolah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Para siswa kelas I dan II SDIT Al Uswah sedang membeli makanan ringan di kantin sekolah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wacana penarikan retribusi bagi penyewa kantin sekolah di Jakarta menuai polemik. Usulan itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno saat melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sutikno menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Wacana itu muncul setelah Sutikno mengetahui keberadaan kantin sekolah di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp 5juta per tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah," ujar Sutikno dikutip JawaPos.com dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian SKPD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,&rdquo; ucap Sutikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Sutikno meminta Dinas Pendidikan mengkaji guna membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah. Menurutnya, diperlukan kejelian SKPD dalam menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,&rdquo; tutur Sutikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Dengan perincian, sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Purwosusilo sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengiptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah. &ldquo;Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kita koordinasikan ke BPAD,&rdquo; ucap Purwosusilo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, wacana penarikan retribusi bagi penyewa kantin di sekolah menuai kritik dari masyarakat.&nbsp;Seperti yang diungkapkan pemilik akun X @liaasister. Ia menilai, kebijakan itu akan berdampak naiknya harga makanan bagi anak sekolah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah ini semangat banget palak warganya. Sampai kantin sekolah pun akan di cari 2 aturan nya biar bisa di palakin. Sudah bukan rahasia lagi kalau retribusi apa pun namanya adalah memalak yang legal. Dampak nya , harga makanan di kantin sekolah pasti akan lebih mahal akan banyak anak 2 yang gak mampu membeli nya. Gak semua anak bisa punya bekal dari rumah, kan?," tulis pemilik akun dikutip JawaPos.com, Jumat (22/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengguna X lainnya, @alvinlie21, mengaku heran dengan pejabat yang suka mengenakan pajak kepada rakyat. Padahal, hal itu hanya akan memberatkan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa pejabat kok suka banget pajakin rakyat ya? Gak mikir dampaknya kpd rakyat. Kantin Sekolah Seharusnya malah dlisubsidi. 1. Kantin di sekolah fungsinya Pelayanan Publik. Mudahkan murid &amp; ortu; 2. Pengusahanya adalah UMKM; 3. Kalau dipajaki, biaya ortu murid akan makin berat," tulisnya.</div>

"Sudah kita sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan," kata Sutikno.

Polemik Retribusi Kantin Sekolah di Jakarta: Potensi Pendapatan Daerah yang Mengundang Pro Kontra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/parkir-liar.jpg" alt="TERTUTUP: Deretan mobil tetap diparkir di Jalan Rajawali oleh pemiliknya meski sudah ada tanda larangan parkir. Mobil-mobil tersebut menghalangi jarak pandang pengendara yang keluar dari tempat parkir perkantoran di sekitar lokasi. (Hariyanto Teng/Jawa Po" width="100%">
<figcaption>TERTUTUP: Deretan mobil tetap diparkir di Jalan Rajawali oleh pemiliknya meski sudah ada tanda larangan parkir. Mobil-mobil tersebut menghalangi jarak pandang pengendara yang keluar dari tempat parkir perkantoran di sekitar lokasi. (Hariyanto Teng/Jawa Po</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan mengatakan bahwa aliran dana parkir liar mencapai hingga setengah triliun rupiah dalam setahun. Hal itu tentunya membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi menguap.  Belum lagi, kerugian lain dari parkir liar tersebut adalah membuat jalanan di sekitarnya menjadi macet. Ia mengatakan, sudah seharusnya ini menjadi fokus Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyelesaikannya.  "Sekarang ini PJ Gubernur Jakarta memiliki target memecahkan masalah kemacetan Jakarta. Manajemen parkir bisa dijadikan salah satu cara memecahkan kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan oleh Pj Gubernur Jakarta bapak Heru Budi," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/12).  Dengan begitu, Tigor meminta Heru untuk mengevaluasi Dinas Perhubungan agar menertibkan dan memperbaiki manajemen perparkiran. Sebab, sejauh ini ia tidak melihat iktikad baik dari dinas tersebut untuk menertibkan hal tersebut.  "Parkir liar di Jakarta terus ada dan sepertinya tidak mau dituntaskan oleh UP Parkir dan Dinas Perhubungan Jakarta. Sudah ada rambu dilarang parkir, tetap saja ada jukir lengkap dengan seragam biru UP Parkir beroperasi di lokasi dilarang parkir tersebut," tegasnya.  Terkait PAD dari parkir, Tigor pun menyayangkan tidak transparannya pengelolaan uang yang jadi salah satu andalan penghasilan Jakarta itu. Ia mempertanyakan aliran uang parkir yang selama ini sudah berjalan.  "Seperti halnya di Jalan Jatinegara Timur depan Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Parkir liar di depan Pasar Jatinegara tidak ada yang Rp 2.000 untuk motor dan Rp 5.000 untuk mobil. Parkir di kawasan parkir liar di jalan Jatinegara motor Rp 3.000 dan mobil Rp 1.0000," ungkapnya.  Sepengalamannya sendiri, awal tahun 2022 lalu saat Grand Indonesia mulai beroperasi kembali, Tigor mengaku beberapa kali berkunjung ke pusat bisnis tersebut. Motor yang ia gunakan parkir di area parkir sekitar Grand Indonesia.  "Ketika pulang dan ambil motor, petugas jukir liarnya meminta biaya parkir Rp 10.000 kepada saya. Ketika saya coba tawar Rp 5.000, si jukir liar tidak mau dan tetap meminta saya membayar parkir motor seharga Rp 10.000," ceritanya.  Tigor menilai, di semua kawasan parkir liar di sekitar Grand Indonesia itu terdapat banyak sekali titik parkir dan diisi ribuan sepeda motor. Ia memastikan betapa besarnya pendapatan parkir liar di kawasan sekitar Grand Indonesia itu.  "Misalnya saja ada sekitar 5.000 sepeda motor setiap hari yang parkir di sana, maka pendapatannya ada Rp 50 juta sehari, Rp 1,5 miliar sebulan, dan Rp 18 miliar dalam setahun," kiranya.  Menurut Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) itu, parkir liar di badan jalan Jakarta bukan rahasia lagi, hingga memicu konflik kelompok atau ormas tertentu untuk mendapatkan jatah parkir liar di badan jalan.  Kondisi ini, kata Tigor, sudah sering terjadi beberapa tahun lalu seperti di Kelapa Gading atau di Cibubur. Menurutnya, di Jakarta sekitar 16.000 satuan ruas parkir (SRP) di badan jalan yang dulu liar sudah ditutup, namun lima tahun terakhir parkir liar di badan jalan itu hidup dan marak lagi.  "Jika sehari 8 jam efektif parkir dan satu jam rata-rata membayar Rp 10.000 maka pendapatannya parkir liar di Jakarta Rp 10.000 kali 8 kali 16.000.000 adalah Rp 1,28 miliar sehari, Rp 38,4 miliar sebulan dan menjadi Rp 460 miliar setahun," tegasnya.  "Ya, sekitar Rp 460 miliar setahun uang parkir liar di Jakarta, itu jika diambil hitungan dari 16.000 SRP awal di Jakarta. Jumlah SRP parkir liar di Jakarta tentu jumlahnya bisa lebih banyak, maka pendapatannya bisa bertambah lagi," lanjutnya.  Jika data di atas tidak masuk akal, Tigor menantang Pemprov DKI melakukan survei investigatif sendiri untuk menghitungnya seperti yang pernah pihaknya lakukan pada tahun 2007 lalu. Hitungan di atas, tambahnya, bahkan belum menyasar perhitungan pendapatan parkir di pasar-pasar yang ada di Jakarta.  "Satu pasar di Jakarta bisa mendapatkan setidaknya Rp 1 miliar setahun, pasar tradisional di Jakarta yang dikelola oleh PD Pasar Jaya setidaknya ada 96 pasar," ucapnya.  Tigor menyebutkan bahwa dalam setahun pendapatan parkir dari pasar tradisional di pasar PD Pasar Jaya sedikitnya mencapai Rp 96 miliar.  "Pertanyaannya uang tersebut kemana saja mengalirnya? Tentu mengalirnya tidak ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta. Uang banyak itu masuk ke kantong-kantong mulai dari jukir liar hingga ke orang-orang UP Parkir Jakarta," ungkapnya.  "Begitu pula uang parkir di pasar PD Pasar Jaya juga perlu dikritisi kemana mengalirnya. Harap Pemprov DKI Jakarta menertibkan manajemen keuangan parkir dari restribusi parkir di badan jalan yang sekarang ini 'diliarkan' oleh UP Parkir dan Dinas Perhubungan Jakarta," pungkasnya.

Dana Parkir Liar Ditaksir Rp 460 Miliar, Heru Diminta Evaluasi Dishub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/pad-pemprov-dki-2016-tersendat-justru-target-2017-naik_m_101039.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun ini meningkat. Pada 2016 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) menargetkan PAD sebesar Rp 33,1 triliun. Untuk 2017 target membengkak menjadi Rp 35,23 triliun. Namun, yang menjadi sorotan adalah PAD 2016 lalu yang tidak mencapai target. Hingga penghujung tahun 2016, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan penerimaan pajak daerah sebesar 96 persen atau sekira Rp 31,7 triliun. Meski belum maksimal pada 2016, tapi targetnya meningkat di 2017. Lantas, apakah yang sebenarnya direncanakan Pemprov DKI menghadapi fakta tersebut? Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati mengatakan, memang ada beberapa jenis penerimaan pajak yang belum dioptimalkan di tahun 2016. Belum lagi kata Tuty, kondisi perekonomian global dan nasional yang mengalami perlambatan. Sehingga, imbasnya kepada melemahnya PAD DKI Jakarta. "Mudah-mudahan di 2017 nanti ada perbaikan-perbaikan," ucap Tuty di Balai Kota Jakarta, Senin (9/1). Adapun, beberapa jenis pajak yang nantinya menjadi fokus Pemprov DKI untuk meningkatkan PAD di tahun ini. "Misalnya pajak perpakiran, pajak penerangan jalan, dan PBB (pajak bumi dan bangunan). Itu yang akan terus ditingkatkan," papar dia. (uya/JPG)

PAD Pemprov DKI 2016 Tersendat, Justru Target 2017 Naik

pad jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pad jakarta

Berita Terkini

Polemik Retribusi Kantin Sekolah di Jakarta: Potensi Pendapatan Daerah yang Mengundang Pro Kontra

Dana Parkir Liar Ditaksir Rp 460 Miliar, Heru Diminta Evaluasi Dishub

PAD Pemprov DKI 2016 Tersendat, Justru Target 2017 Naik

Download Aplikasi JawaPos.com