<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/9JLBXB7mC345XUFJFkRgJ4H9enGyOVbAQHRwsbrb-1-3506754123.jpg" alt="Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira. (Masria Pane/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira. (Masria Pane/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta sudah memasuki tahap akhir. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembatasan penjualan rokok. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Farah Savira menuturkan, pembatasan melalui Raperda KTR itu bertujuan untuk melindungi generasi muda dari menjadi perokok aktif. Khususnya, anak di bawah usia 21 tahun. &ldquo;Kami tidak ingin memberikan ruang bagi anak-anak untuk mudah mengakses rokok. Karena itu, salah satu larangan tegas adalah tidak menjual rokok kepada mereka,&rdquo; kata Farah. Pansus juga mengusulkan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak. Kebijakan itu, lanjut Farah, sudah lama menjadi bagian dari draf Raperda KTR dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat maupun forum pembahasan publik. Namun, kebijakan itu berpotensi berdampak pada PAD. Mulai dari sektor dunia hiburan, cukai hasil tembakau, dan pajak penjualan rokok. &ldquo;Dari dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau, ada potensi penurunan hingga hampir 50 persen. Dari sebelumnya Rp2 triliun bisa jadi hanya Rp1 triliun. Ini masih kami minta data lengkap dari Bapenda,&rdquo; jelasnya. Selain DBH cukai itu, ada juga potensi kehilangan PAD dari pajak lainnya, di antaranya pajak rokok dan sektor hiburan juga akan berkurangan dengan pembatasan itu. Untuk angka pasti, dia belum mendapatkan dari Pemprov DKI. Namun, dari data Bapenda DKI, Jawa Pos mendapat data, target pajak rokok tahun ini mencapai Rp 900 miliar dan pajak kesenian dan hiburan mencapai Rp 600 miliar. Menurutnya, pentingnya sinergi antar lembaga untuk mencari solusi atas potensi kehilangan pendapatan ini. &ldquo;Memang harus ada creative financing yang sempat dibahas oleh di Rapimgab, dari teman-teman Bapenda, Bapeda, dan lain-lain. Tapi ya kita lihat lagi potensi PAD di Jakarta apa saja, kan masih ada pariwisata, masih ada kuliner, masih ada hal-hal lain yang bisa kita perjuangin,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Farah juga mengakui bahwa Pansus menerima banyak masukan agar ekonomi lokal tetap hidup, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual rokok secara legal. &ldquo;Kami tidak ingin ada pemutusan rantai ekonomi. Karena itu, ada usulan agar tempat umum tertentu masih boleh menjual rokok dengan syarat ketat,&rdquo; ujarnya. Meski dinilai lama, Farah menyebutkan, pansus akan segera merampungkan raperda tersebut dalam bulan ini. Tidak hanya rokok biasa, larangan dalam raperda itu juga termasuk larangan rokok elektrik atau vape.

Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta bahas Ranperda Kawasan Tanpa Rokok yang berpotensi turunkan Pendapatan Asli Daerah di Pemprov DKI Jakarta.

Pansus Akui Raperda KTR Bisa Kurangi PAD, Dorong Creative Financing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cara-djp-kejar-penerimaan-pajak-rp-1283-triliun-hingga-akhir-tahun_m_161819.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) masih menjadi andalan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membukukan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil dari PAD itu dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja pegawai.  Khusus di wilayah Jakarta Timur saja pada 2019 total PAD dari PBB-P2 ditargetkan Rp 1,1 miliar. Wali Kota Jakarta Timur M Anwar menyebut, pajak merupakan masih menjadi andalan terbesar dalam memperoleh PAD bagi Pemprov DKI Jakarta.  "Target dari 13 jenis pajak di Jakarta Timur tahun 2019 ini Rp 2,8 triliun. Kalau dari sektor PBB-P2 Rp 1,1 miliar," katanya, Kamis (29/8).  Cukup tingginya target pajak itu, Anwar berharap warga dan pengusaha semakin sadar untuk melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, yakni 16 September 2019. Pembayara pajak sebelum tenggat waktu itu untuk menghindari adanya denda yang diterima oleh wajib pajak (WP).  Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menambahkan, wilayah Jakarta Timur cukup mampu memenuhi target PAD dari 13 pajak. Menurut dia pembayaran pajak di Jakarta sangat mudah. Banyak banyak tempat pembayaran. Di antaranya 13 bank, perusahaan retail, dan start up. "Tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak melunasi," tandasnya.

PBB-P2 Masih Jadi Andalan Sumber PAD DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pejabat-pemprov-dki-beri-bocoran-besaran-tunjangan-anies-sandi_m_164442.jpeg" alt="Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tunjangan operasional Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur serta Wakil Gubernur dipastikan akan bertambah signifikan. Dengan catatan, jika besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai target. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan, saat ini pihaknya menargetkan PAD Jakarta mecapai Rp50 triliun. Tahun ini, PAD DKI Jakarta berada di angka Rp41 triliun. "Insha Allah untuk PAD mungkin kita rencanakan bisa sampai di angka Rp48 triliun sampai Rp50 triliun," kata Edi di Balaikota, Senin (23/10), dilansir RMOl Jakarta (Jawa Pos Grup). Diketahui besaran tunjangan operasional <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/24/164387/ahok-djarot-tinggalkan-proyek-molor-anies-sandi-yang-minta-maaf" target="_blank">Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta</a> dihitung berdasar PAD yakni dengan rumus 0,13%&times;PAD DKI. Ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 109/2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketika PAD DKI Rp50 triliun, maka tunjangan Anies-Sandi mencapai Rp65 miliar per tahun. Jika mengacu perhitungan yang diterapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, tunjangan operasional sebesar itu terbagi dua dengan besaran&nbsp;60 persen untuk Gubernur dan 40 persen untuk Wagub. Jadi, jika target PAD itu terpenuhi Anies mendapat tunjangan operasional Rp39 miliar pertahun atau Rp3,25 miliar perbulan, sedangkan Sandi mendapatkan&nbsp;Rp26 miliar pertahun atau Rp2,16 miliar tiap bulan. Jadi, tunjangan Anies dan Sandi kalau digabung menjadi Rp5,41 miliar per bulan. Edi menjelaskan untuk dapat memenuhi target PAD Rp50 triliun, BPRD DKI akan mengejar tunggakan dari sektor pajak. BPRD DKI disebut Edi akan membentuk unit penagihan pajak dan lebih mengefektifkan juru sita pajak. "Kita optimalkan pencairan tunggakan. PBB masih ada Rp2,2 triliun yang akan kita tagih. Oleh karena itu, nanti akan dibentuk unit penagihan aktif di Badan Pajak. Kita efektifkan juru sita pajak, kita efektifkan PPNS untuk menagih pajak. Di PKB juga masih ada tunggakan hampir Rp600 miliar. Jadi dari sumber pencairan tunggakan itu kita akan optimalkan penerimaan pajak daerah yang totalnya sampai Rp3 triliun penambahannya," pungkas Edi.

Pejabat Pemprov DKI Beri Bocoran Besaran Tunjangan Anies-Sandi

pad dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pad dki jakarta

Berita Terkini

Pansus Akui Raperda KTR Bisa Kurangi PAD, Dorong Creative Financing

PBB-P2 Masih Jadi Andalan Sumber PAD DKI Jakarta

Pejabat Pemprov DKI Beri Bocoran Besaran Tunjangan Anies-Sandi

Download Aplikasi JawaPos.com