<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/01/WhatsApp-Image-2024-11-30-at-211329-2091083695.jpg" alt="Kementerian PMK telah lakukan kajian tentang peran pemberdayaan perempuan untuk pembangunan manusia di 8 kabupaten dan 11 desa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian PMK telah lakukan kajian tentang peran pemberdayaan perempuan untuk pembangunan manusia di 8 kabupaten dan 11 desa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah melakukan kajian mendalam tentang peran pemberdayaan perempuan untuk pembangunan manusia. Kajian tersebut dilakukan di 8 kabupaten dan 11 desa. Dari hasil kajian Kementerian PMK itu ditemukan fakta pemberdayaan perempuan di pedesaan menjadi bagian penting untuk membangun manusia Indonesia yang inklusif.&nbsp; &rdquo;Pemberdayaan perempuan dalam rangka pembangunan desa menjadi bagian penting dalam membangun manusia Indonesia inklusif,&rdquo; kata Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Monalisa Herawati Rumayar, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (30/11). Pengumpulan data lapangan Studi Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Desa dengan metode pendekatan kualitatif, itu telah dilaksanakan pada 17-24 November oleh tim Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Delapan kabupaten tersebut adalah Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara. Kriteria pemilihan lokasi adalah lokus intervensi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), komponen Desa Inklusi, mendapat intervensi program pemerintah, nonpemerintah, status kesetaraan dan pemberdayaan gender, status IDM, dan isu pemberdayaan. &rdquo;Dari studi ini, diharapkan dapat memecahkan masalah tertentu dan mencari solusi bersama para ahli serta dapat menggali konsep dan praktik pemberdayaan perempuan di desa, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan atau program yang lebih baik,&rdquo; papar Monalisa. Informan pengumpulan data ini adalah OPD terkait, pemerintah desa, kelompok perempuan, kelompok tani, tokoh agama, tokoh masyarakat, individu perempuan penerima program, inidividu perempuan nonpenerima program, CSO/NGO, dan swasta. Temuan awal menunjukkan, program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan desa biasanya merupakan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan cara menjalankan usaha. Pendekatan yang digunakan top down dari pemerintah pusat, maupun dari pemerintah kabupaten ke desa. Namun, ditemukan juga program yang merupakan inisiatif datang dari desa melalui anggaran desa, seperti pelatihan kelompok usaha perempuan yang diisiniasi pemdes. Sasaran penerima program pemberdayaan adalah perempuan kepala keluarga, perempuan pelaku UMKM, perempuan penyintas kekerasan, perempuan purna migran, dan keluarga/individu lain selain perempuan. Dari pengumpulan data ditemukan juga fakta bahwa kolaborasi terkait program pemberdayaan perempuan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan CSO, telah berjalan baik.

Kementerian PMK sebut pemberdayaan perempuan di pedesaan menjadi bagian penting untuk membangun manusia Indonesia yang inklusif

Kemenko PMK Sebut Pemberdayaan Perempuan Penting untuk Pembangunan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-202238-3651653997.jpg" alt="Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan Dashboard Kecamatan Berbasis Web. Dashboard digunakan untuk menganalisa permasalahan layanan dasar di desa berbasis data empirik di lapangan. Sehingga memudahkan camat dan stakeholder untuk menentukan langkah kebijakan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan di desa berbasis kebutuhan (demand side) Plh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjen Bina Adwil Kemendagri Edi Cahyono menjelaskan, kecamatan memiliki peran penting. Yakni mengintegrasikan perencanaan antara desa dengan daerah. &rdquo;Kemendagri melakukan peningkatan kapasitas aparatur camat. Pelatihan kepada para camat ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD),&rdquo; papar Edi Cahyono. Menurut dia, ada lima komponen yang terlibat dalam program itu. Yakni Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Bappenas. &rdquo;Ada 9 modul yang diajarkan kepada para camat,&rdquo; kata Edi Cahyono. Edi menambahkan, dengan pelatihan ini aparatur kecamatan diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak semata-mata administratif. Sebaliknya, aparatur kecamatan memiliki kedalaman secara substansi. Dengan demikian, lanjut dia, koordinasi, konsolidasi, dan kerja sama, lintas sektor dalam layanan dasar desa menjadi lebih kuat. Selain itu, perencanaan pembangunan dan desa menjadi lebih sinkron. &rdquo;Diharapkan nantinya tercapai output dari program, yaitu peningkatan kualitas belanja desa yang berkaitan dengan layanan dasar dalam urusan kesehatan, pendidikan air bersih dan sanitasi, sosial serta kependudukan,&rdquo; papar Edi Cahyono. Sebelumnya, Edi menjelaskan, ada 1.007 kecamatan di 60 kabupaten/kota dari 10 provinsi yang mengikuti pelatihan P3PD. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;1.007 Kecamatan yang terdiri atas unsur aparat kecamatan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan sebagai pemangku layanan dasar sebagai substansi target,&rdquo; ujar Edi Cahyono. Materi pelatihan untuk para camat meliputi sistem rencana pembangunan desa, pembangunan daerah, pelayanan dasar, standar pelayanan minimal (SPM), data layanan dasar, dan Sistem Informasi Data.

Kemendagri tingkatkan kapasitas aparatur camat. Pelatihan itu merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kemendagri Latih Camat Perencanaan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/WhatsApp-Image-2024-11-14-at-110238-929227226.jpg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo kunjungan kerja ke Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo kunjungan kerja ke Desa Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Rabu (13/11). La Ode menyampaikan harapan agar Desa Budo, yang dikenal sebagai desa wisata, bisa menjadi model bagi desa-desa lain. Dengan letaknya strategis dari Manado dan Bitung dan juga dekat dengan ikon wisata laut dunia, Taman Nasional Bunaken, Desa Budo dinilai sangat potensial. &rdquo;Desa Budo ini bisa menjadi episentrum desa wisata di Sulawesi Utara. Desa Budo bisa direplikasi daerah lainnya, bisa menjadi desa percontohan, perlu lebih dipromosikan untuk membangun branding desa yang kuat,&rdquo; ujar La Ode seperti dilansir dari Antara. Dalam arahannya, La Ode mengajak kepala desa dan aparatur desa bersama-sama membangun dan memajukan desa. Dia mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan potensi desa, seperti melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, serta dinas lain, selain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Selain itu, demi akselerasi kemajuan desa di Sulut. La Ode berharap Dinas PMD dapat berkoordinasi dengan Regional Management Consultant (RMC) Sulawesi Utara yang saat ini sebagai garis terdepan di provinsi dalam Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). La Ode menyebut, Sulawesi Utara merupakan tempat awal pengabdiannya sebagai abdi negara. Dia mengungkapkan rasa cinta pada daerah ini, terutama pada potensi desa-desa di Sulut yang begitu besar untuk dikembangkan. Ke depan, diharapkan desa di Minahasa Utara dapat mengikuti lomba desa dan kelurahan, serta berpartisipasi dalam Hari Desa Nasional yang akan digelar pada 15 Januari 2025. La Ode berharap agar desa-desa di Kecamatan Wori bisa turut ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi lokal yang dimiliki. &nbsp;

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri melakukan kunjungan kerja ke Desa Budo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara

Dirjen Bina Pemdes Ajak Semua Pihak Saling Kolaborasi untuk Majukan Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Paudah-2723540010.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kelancaran penyelenggaraan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di 33 provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah saat menutup kegiatan "Workshop Supervisi dan Pengendalian P3PD" Selasa (21/11) malam, di Sentul, Bogor. "Atas nama pimpinan, kami mengucapkan terima kasih. Disadari bahwa keberhasilan pelatihan P3PD, tentu tidak terlepas dari kerja keras para pihak yang terlibat, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa serta dukungan para tenaga ahli yakni regional management consultant (RMC) dan tenaga pendamping profesional di masing-masing provinsi yang merupakan mitra kerja, sehingga pelatihan P3PD di 33 provinsi berjalan lancar," ungkap Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Paudah. Paudah menerangkan, hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Sementara untuk 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) karena ada kendala sarana akomodasi dan transportasi. Namun, untuk NTT ditargetkan minggu pertama Desember dapat menyelesaikan pelatihan. "Secara keseluruhan semua berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih langsung kepada bapak/ibu semua yang hadir dalam kegiatan ini," kata Paudah. Paudah juga menuturkan, untuk menggelar pelatihan secara masif di 33 provinsi tidak lah mudah. Namun, hal tersebut dapat terwujud karena bantuan semua pihak. Ia menyadari masih banyak kekurangan yang terjadi dan meminta maaf atas kekurangan tersebut. "Kita semua tahu, program ini sudah berlangsung dari tahun 2020 namun terkendala Covid 19. Pelatihan baru berjalan secara masif di tahun 2023 ini. Kurun waktu satu tahun ini kita menyelesaikan dua tahun yang tertunda. Kita tahu betul akan ada kekurangan," ungkap Paudah. "Oleh karena itu, harapan kita semua melalui workshop ini kita akan melakukan perbaikan pengendalian untuk tahun 2024. Ini upaya kita agar pelatihan berjalan lancar," kata Sesditjen Bina Pemdes. Paudah meminta dukungan juga untuk pelatihan P3PD tahap II di 2024. Menurutnya pada pelatihan P3PD di 2024 akan menerapkan Learning Management System (LMS). "Tidak kalah penting bahwa ke depan kita akan melakukan pelatihan, tidak hanya pelatihan tatap muka tetapi juga sudah menerapkan LMS. Ini butuh perhatian semua terutama RMC yang akan mendampingi pemerintah provinsi/kabupaten untuk mengawal peserta pelatihan melalui LMS, " tutur Paudah.

Hingga saat ini, sudah 32 provinsi yang telah berhasil menggelar pelatihan. Hanya 1 provinsi yang belum menyelesaikan pelatihan NTT.

Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Apresiasi Kelancaran Pelatihan P3PD di 33 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Stunting-vietnam-2563202109.jpeg" alt="Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka stunting pada anak sebanyak 9 juta jiwa.&nbsp; Angka ini dianggap sangat mengkhawatirkan karena akan mengganggu cita-cita pembangunan menuju Indonesia Emas pada 2045.&nbsp; Oleh karena itu, Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya penanganan stunting kepada kader PKK dan Posyandu.&nbsp; Sosialisasi terkini tentang stunting dilakukan Paudah di hadapan para peserta pelatihan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kendari, Sulawesi Utara, Selasa (14/11) lalu.&nbsp; "Apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa bersaing secara ekonomi, penyakit menahun ada dimana-mana. Kalau kurang gizi kita tambahin jadi gemuk juga tidak bagus karena jadinya obesitas, sehingga banyak penyakit muncul," katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013228933/pemerintah-perpanjang-bantuan-stunting-dan-beras-10-kg-hingga-juni-2024">Pemerintah Perpanjang Bantuan Stunting dan Beras 10 Kg hingga Juni 2024</a> Selain mengingatkan, Paudah juga membeberkan kiat negara tentangga, Vietnam dalam mengatasi stunting. Paudah mengaku, ia sempat dikirim mewakili RI untuk pergi ke Vietnam pada 2018.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013172986/daun-kelor-dinilai-bisa-jadi-pilihan-makanan-alternatif-untuk-tangani-stunting">Daun Kelor Dinilai Bisa jadi Pilihan Makanan Alternatif untuk Tangani Stunting</a> Vietnam dipandang berhasil mengatasi stunting dari prevelansi 20 persen menjadi 0 persen. Ini berhasil dilakukan dalam waktu 15 tahun. Padahal, Vietnam adalah negeri kecil dan pernah porak poranda karena perang melawan Amerika Serikat.&nbsp; "Vietnam itu dulu belajar mengatasi stunting dari Indonesia, ketika zaman Soeharto. Sekarang malah mereka berhasil," tuturnya. Lantas apa yang menyebabkan Vietnam berhasil? Menurut Paudah, begitu perempuan tahu bahwa dirinya hamil, maka ia atau keluarganya langsung lapor ke puskesmas.&nbsp; "Tapi puskesmas di sana tidak sama dengan di sini yang mengobati,. Nanti kader puskesmas yang akan turun ngontrol terus," katanya. Selanjutnya, ketika sudah lahir dan bayi berumur 28 hari, ada kader yang datang ke rumah untuk mengukur lingkar kepala, tinggi badan, berat badan&nbsp; Pada saat usia 6 bulan, ketika bayi butuh makanan tambahan, kader-kader akan bergantian mengontrol dan memberikan makanan tambahan secara bergantian.&nbsp; Hal itu dilakukan hingga usia 2 tahun. "Darimana bahan pangannya? Desa itu dikasih lahan seluas dua hektare. Di sana di bangun peternakan, perikanan, dan pertanian, dari sana lah gizi disediakan," paparnya.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki angka stunting pada anak sebanyak 9 juta jiwa.

Di Hadapan Aparatur Desa, Sesditjen Bina Pemdes Beberkan Kiat Vietnam Berhasil Atasi Stunting

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/P3PD-2702466682.jpeg" alt="Acara penutupan pelatihan apratur desa program P3PD, di Makassar, Sulawesi Selatan (07/11)." width="100%">
<figcaption>Acara penutupan pelatihan apratur desa program P3PD, di Makassar, Sulawesi Selatan (07/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan trobosan untuk kemandirian desa. Program yang terbalut dalam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas desa tersebut pun, direncanakan akan kembali diagendakan pada 2024 mendatang.&nbsp; Plh Dirjend Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo menuturkan bahwa, program P3PD merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).&nbsp; Program tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasioanal (Bappenas), dan Kementerian Desa (Kemendes). Kemudian, juga dilaksanakan hingga tataran Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang menjadi targetnya adalah Pemerintahan Desa.&nbsp; La Ode Ahmad mengungkapkan, pencapaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menjalankan pelatihan P3PD merupakan sebuah prestasi. Karena dari target 964 desa yang mengikuti pelatihan dan yang mengikuti itu sebanyak 892 desa atau persentasinya 92 persen.&nbsp; "Itu semua tidak terlepas dari upaya klaborasi Pemerintah pusat melalui Dirjend Pemdes, lewat teman-teman di daerah, mulai dari Dinas PMD, Provinsi hingga Kabupaten/Kota juga teman-teman RMC dan upaya ini harus diteruskan," tuturuya saat melakukan penutupan pelatihan apratur desa program P3PD, di Makassar, Sulawesi Selatan (07/11).&nbsp; Mantan Direktur Ormas Kemendagri ini juga mengatakan bahwa kegiatan P3PD bisa menjadi lagecy secara pengetahuan untuk mengembangkan kapasitas dipemerintah desa. Ia mengharapkan dengan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013072724/kemendagri-gelar-ajang-best-bumd-awards-2023-bank-dki-raih-bpd-terbaik">Kemendagri Gelar Ajang Best BUMD Awards 2023, Bank DKI Raih BPD Terbaik</a> "Tentunya dengan ilmu dan pengalaman yang didapatkan melalui pelatihan, kita berharap pelatihan P3PD bisa menggugah potensi ekonomi di desa," kata La Ode Ahmad. Ia juga berharap, dengan pelatihan P3PD juga diharapkan Desa bisa berkontribusi bagi pemerintah desanya sendiri, hingga berdampak pada Pemerintah Kabupaten/kota sampai provinsi khususnya di Sulsel. Sementara itu Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sulsel, Muh Saleh mengucapkan terimakasih atas program P3PD yang dicanangkan oleh Kemendagri. Menurutnya, dengan program tersebut, Pemerintah Sulsel merasa sangat terbantu dalam meningkatkan kapasitas sumber daya desa. Ia juga mengatakan bahwa, meski dalam pelaksanaan banyak kendala namun semua bisa berjalan secara maksimal atas komitmen dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota juga teman-teman dari Regional Management Consultan (RMC) Makassar.&nbsp; "Karena yang menjadi kendala itu tentu jarak kemudian waktu sosialisasi yang tidak cukup panjang. Sehingga banyak desa dan peserta tidak bisa mengikutinya," ungkapnya. Meski demikian, Saleh mengharapkan kegiatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun mendatang. "Target tahun 2023 ini baru 900-an desa. Sementara di Sulsel ada 2.266 Desa, sehingga besar harapan kegiatan dapat dilanjutkan untuk menyentuh keseluruhan desa di Sulsel," harapnya.&nbsp; Ditempat yang sama, Kepala Desa Baku Kecamatan Malangke Luwu Utara, Sapee R mengatakan bahwa pelatihan P3PD merupakan pengalaman pertama yang didapatkan untuk meningkatkan kapasistas dirinya. Ilmu yang didapatkan dianggap sangat berguna dan bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Desanya.&nbsp; "Pelajaran yang diberikan sangat berarti. Mulai dari materi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembang dan penyusunan peraturan desa semua sangat berguna," pungkasnya.&nbsp;

P3PD merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank). Program tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri dan lainnya

Kemendagri Apresiasi Pelaksanaan P3PD Provinsi Sulawesi Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Untitledo-1439153985.jpg" alt="Penutupan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui P3PD 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Jumat (28/10)." width="100%">
<figcaption>Penutupan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui P3PD 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Jumat (28/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pelayanan publik di desa diharapkan dapat lebih optimal setelah Pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemdes Kemendagri Paudah saat menutup Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Program Penguatan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa (P3PD) 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Jumat (28/10) malam. &rdquo;Setelah pelatihan ini diharapkan pemerintah desa mampu meningkatkan pelayanan publik lebih optimal kepada masyarakat di desa,&rdquo; ujar Paudah. Paudah menjelaskan, untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, aparatur desa diberi berbagai materi selama pelatihan P3PD. Beberapa materi yang diberikan meliputi, materi tentang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, kerja sama desa, materi produk penyusunan peraturan desa, hingga materi mengenai kewirausahaan dan kepemimpinan. &rdquo;Materi kewirausahaan diberikan secara khusus supaya pemerintah desa mampu meningkatkan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Harapannya, semakin banyak usaha di desa, salah satunya meningkatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),&rdquo; terang Paudah. Sementara itu, materi kepemimpinan, lanjut dia, diberikan supaya para kepala desa sebagai panutan mampu menyelesaikan masalah secara baik di desa. &rdquo;Kami sengaja menghadirkan kepala desa, BPD, perangkat desa dalam satu forum. Hal ini diharapkan agar terbuka pemahaman yang sama bagaimana cara mengelola, merencanakan pembangunan di desa secara baik untuk dibelanjakan sebaik-baiknya sesuai potensi yang ada,&rdquo; tutur Paudah. Paudah berharap pasca pelatihan, aparatur desa mampu meningkatkan koordinasi dan soliditas yang baik untuk melayani masyarakat. Pelatihan itu juga diharapkan mampu meningkatkan sinergitas Pemdes dan BPD dalam percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa. &rdquo;Aparatur desa diharapkan mampu berinovasi memajukan desa dengan berbagai program yang&nbsp; dapat mengoptimalkan potensi, tantangan dan peluang di desa dengan mendorong partisipasi masyarakat,&rdquo; ungkap Paudah. Pelatihan di NTB sebanyak 6 angkatan sejak 20 September - 28 Oktober, diikuti 896 desa dengan jumlah peserta mencapai 3.510 dari 3.574 atau 97 persen. &nbsp;

Pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pelayanan publik lebih optimal

Tutup Pelatihan P3PD di NTB, Sesditjen Bina Pemdes Berharap Pelayanan Publik di Desa Lebih Optimal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/Paudah-Kemendagri-3948322514.jpeg" alt="Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah melakukan pelatihan kepada aparatur desa secara masif melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Pelatihan ini diyakini membawa pola pikir (mindset) baru bagi aparatur desa tentang tata cara mengelola dana desa.&nbsp; Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah mengatakan, hal itu di Jakarta, Selasa (24/10). "Kualitas belanja desa bukan hanya dimaknai kalau PADes nya meningkat. Tapi yang lebih luas adalah pelatihan ini sesungguhnya buka mind set kepala desa dan jajarannya agar dana desa digunakan untuk kebutuhan masyarakatnya," katanya.&nbsp; Kebutuhan masyarakat tersebut, kata Paudah, harus sesuai dengan potensi yang ada di desa. Artinya, rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.&nbsp; Paudah menjelaskan, dari hasil evaluasi selama sebulan pelaksanaan, P3PD telah berjalan sesuai dengan harapan. "Sekitar 80 persen sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita ingin capai," ujarnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013013327/nilainya-sampai-rp-468-triliun-kemendagri-minta-dana-desa-jangan-disia-siakan">Nilainya Sampai Rp 468 Triliun, Kemendagri Minta Dana Desa Jangan Disia-siakan</a> Dalam sesi pelatihan itu, para aparatur desa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara mengelola desa. Saat ini, sejumlah provinsi berhasil menyelesaikan pelatihan lebih cepat. Provinsi tersebut di antaranya Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012970160/soal-wacana-pilkada-dimajukan-dpr-ri-akan-bahas-bersama-kemendagri">Soal Wacana Pilkada Dimajukan, DPR RI akan Bahas Bersama Kemendagri</a> Paudah menekankan, pelatihan seperti ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, namun sebaliknya perlu adanya kesinambungan. Ini mengingat dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 538,67 triliun selama 9 tahun pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi secara nasional.&nbsp; Hingga kini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak lebih dari 2 persen. "Agak miris. Tidak punya daya ungkit," ujarnya.&nbsp; P3PD, menurut Paudah, memberikan mind set baru tentang bagaimana membelanjakan keuangan desanya secara baik dan benar. "Mereka belajar menyusun administrasi, merencanakan dan mengelola keuangan," paparnya.&nbsp; P3PD merupakan program kerjasama antara pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank). Pelatihan ini ditargetkan untuk 33.458 desa atau hampir 45 persen dari total jumlah desa 75.265 Desa, dan/atau hampir 50 persen dari total target Desa lokasi P3PD 67.000 Desa.&nbsp; Diketahui, mereka berasal dari unsur penyelenggara pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa, sehingga totalnya adalah 133.832 orang.

Rencana penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus untuk kepentingan masyarakatnya.

Ditjen Bina Pemdes: P3PD Buka Mindset Baru Bagi Aparatur Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/28/Dirjen-Pemdes-Terbaru-777267063.jpeg" alt="Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sulut." width="100%">
<figcaption>Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Sulut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menyatakan, desa merupakan fundamental untuk kemajuan sebuah bangsa. Jika fundamen tersebut kuat, maka negara akan kuat. Begitu juga sebaliknya jika fundamen lemah maka negara akan lemah. Eko mengungkapkan hal tersebut saat membuka pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Nanggroe, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (17/10). "Proklamator kita katakan pada kita semua. Bung Hatta mengatakan, Indonesia tidak akan bercahaya kalau hanya di Jakarta. Akan bercahaya kalau lilin-lilin dari desa bercahaya. Maka mari kita buat lilin-lilin di desa bercahaya," katanya. Acara ini turut dihadiri Sesditjen Bina Pemdes Paudah, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, M Lutfi, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Murtono, dan Asisten II Sekda Provinsi NAD Mawardi. Menurut Eko, salah satu cara untuk menghidupkan lilin tersebut adalah dengan melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa. "Apakah swadaya, sudah swakarya, atau sudah swasembada?," katanya. Selain itu, perlu juga dievaluasi apakah desa-desa tersebut sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab, PADes merupakan bentuk dari sebuah kemandirian desa. Sejauh ini, pemerintah pusat telah melakukan transfer dana desa sekitar Rp 538,6 triliun dari 2015 - 2023. Namun, PADes yang dihasilkan sekitar Rp 2,6 triliun. Oleh karena itu, perlu ada sinergi, kolaborasi antara Kemendagri, Kemendes PDTT, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemenkeu. "Butuh komitmen, tanpa komitmen tidak mungkin," imbuhnya. Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para Geucik (kepala desa) untuk membuat warisan untuk generasi masa depan di desa-desa. Jabatan yang diemban saat ini haruslah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membuat kemajuan-kemajuan yang baik, supaya kelak desa tak ditinggalkan generasi mudanya. Berkuranganya populasi di pedesaan ini bisa dilihat dari data sejak tahun 70-an hingga sekarang. Pada 1970-an, penduduk desa masih sekitar 80 persen, namun saat ini tinggal 40 persen. "Ini fenomena semua negara maju, banyak usia produktif meninggalkan desa," ujarnya. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, M Lutfi menambahkan, pada minggu kelima pelaksanaan pelatihan, sebanyak 14.525 orang telah mengikuti pelatihan. Mereka berasal dari 3.632 desa di 33 Provinsi. "Khusus di Aceh sebanyak 1.024 orang dari 256 Desa, dalam 32 kelas," ujarnya. Sementara itu, Mawardi mengharapkan pelatihan ini benar-benar dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, desa-desa dapat bangkit dan pembangunan meningkat. "Aparatur desa akan bisa menjawab tantangan dan kompleksitas. Saat ini tantangan besar dan kompleksitasnya tinggi," paparnya.

Perlu juga dievaluasi apakah desa-desa tersebut sudah memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebab, PADes merupakan bentuk dari kemandirian

Pelatihan P3PD, Dirjen Bina Pemdes Ajak Desa Mampu Terangi Indonesia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/Wamendagri-2078553031.jpeg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, aparatur pemerintahan desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan terobosan di desa-desa." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, aparatur pemerintahan desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan terobosan di desa-desa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa, salah satunya melalui pemberian dana desa yang terus meningkat. Sejak 2015 - 2022, jumlah dana desa yang diberikan sekitar Rp 468,65 triliun.&nbsp; Oleh karena itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, aparatur pemerintahan desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan terobosan di desa-desa.&nbsp; "Harus melakukan terobosan di desa untuk mengurangi angka kemiskinan, angka stunting, untuk menyejahterakan masyarakat desa," kata John Wempi saat pembukaan rapat penguatan stakeholder dalam rangka penguatan pemerintah daerah Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Regional I tahun 2023, di Bali, Kamis (15/09). Menurutnya, alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat itu menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa&nbsp; untuk mengelola dengan baik, cermat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia mengakui, dalam kenyataannya, masih banyak desa-desa, kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal, dalam bentuk belanja desa.&nbsp; Bahkan, seringkali belanja desa tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Akibatnya, dana desa belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pelayanan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559280/wamendagri-ungkap-3-isu-strategis-papua-yang-jadi-perhatian-pemerintah">Wamendagri Ungkap 3 Isu Strategis Papua yang Jadi Perhatian Pemerintah</a> Situasi ini tentunya akan mendorong tenaga kerja produktif di perdesaan mencari pekerjaan di perkotaan dan menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja produktif untuk mengelola potensi ataupun sumberdaya yang ada di desa.&nbsp; Ia menjelaskan, strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sangat diperlukan karena desa mempuyai masalah yang lebih besar. Saat ini, desa memiliki angka kemiskinan yang tinggi, sumber daya manusia (SDM) yang rendah, serta sarana dan prasarana yang sulit.&nbsp; Meski demikian, ia mengapresiasi hal-hal positif terkait desa pasca lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah desa sebanyak 83.794.&nbsp; Jumlah desa sangat tertinggal berkurang 9.015, dari 13.453 menjadi 4.438. Desa tertinggal berkurang 24.354, dari 33.592 menjadi 9.238 desa. Desa berkembang bertambah 11.011, dari 22.888 menjadi 33.893. Desa maju bertambah 16.641, dari 3.608 menjadi 20.249. Adapun desa mandiri menjadi 6.239, dari 174 desa.&nbsp; Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan, rapat ini merupakan langkah strategis guna memperkuat Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan program di daerah.&nbsp; Selain untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, kegiatan ini juga merumuskan kebijakan &ldquo;Exit Strategy&rdquo; guna mendorong keberlanjutan kegiatan pasca P3PD.&nbsp;

Faktanya masih banyak desa-desa, kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal, dalam bentuk belanja desa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#P3PD

Berita Terkini