<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/SAMSUNG-14-A1-3321731465.jpg" alt="Samsung Galaxy S25 Series. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Samsung Galaxy S25 Series. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama lebih dari tiga dekade, Samsung mengklaim sukses mendorong industri teknologi dalam negeri melalui inovasi, mulai smartphone, tablet, wearable, perangkat elektronik rumah tangga, monitor.&nbsp; Selain menjadi pemimpin industri smartphone dan tablet di Indonesia sejak tahun 2012, Samsung juga menjadi pelopor dengan menggelontorkan investasi membangun pabrik smartphone dan tablet di Cikarang yang diresmikan pada tahun 2015, yang mampu memproduksi smartphone dan tablet untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dan diekspor ke beberapa negara tetangga. Harry Lee, President Samsung Electronics Indonesia mengemukakan, pihaknya berkomitmen untuk tumbuh bersama Indonesia melalui inovasi teknologi, penguatan produksi dalam negeri, serta kontribusi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.&nbsp; "Bersama lebih dari 10 ribu orang Indonesia, kami membangun inovasi produk dan layanan untuk masyarakat Indonesia. Selain memenuhi permintaan pasar Indonesia, pabrik smartphone dan tablet Samsung di Cikarang, Jawa Barat juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekspor pada tahun 2015-2024 yang mencapai lebih dari 12 juta unit smartphone," terang Harry Lee. Selain itu, dampak nyata lainnya adalah, dikatakan bahwa sudah lebih dari sepuluh tahun, Samsung fokus mendidik lebih dari 51 ribu anak muda Indonesia ketrampilan coding &amp; programming, Internet of Things, dan AI.&nbsp; Samsung juga menyebut kalau pihaknya konsisten mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari pemerintah. Komitmen ini dibuktikan lewat pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk berbagai produk, termasuk smartphone.&nbsp; Berkat produksi smartphone di pabrik di Cikarang, lini smartphone Galaxy mampu melampaui batas minimum TKDN berdasarkan Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 serta Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan melakukan ekspor ke beberapa negara tetangga. Kontribusi Samsung tidak berhenti di situ, namun jauh lebih dari itu. Samsung telah menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 11 ribu orang di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi baik dalam mengembangkan inovasi, memproduksi smartphone/tablet, memberikan layanan penjualan dan layanan purna jual untuk masyarakat Indonesia. Kemudian, oada tahun 2012, Samsung Research Institute Indonesia (SRIN) hadir di Indonesia untuk mendorong pengembangan aplikasi dan software yang sesuai dengan kebutuhan pasar dalam negeri dan global. Bidang-bidang teknologi yang menjadi fokus SRIN meliputi AI, Internet of Things (IoT), data, cloud, dan 5G.&nbsp; Dalam mengembangkan inovasi software ini, terjadi knowledge tranfer antara anak muda Indonesia sebagai karyawan SRIN dengan pengembang software antar kantor Samsung Research di Korea Selatan dan beberapa negara lainnya dan beberapa upaya pengembangan digital lainnya.

Samsung berkomitmen untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pabrik smartphone dan program pendidikan.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211144438_458qj1_345-4241091068.jpg" alt="Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch 20 Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch 20 Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Batch 20 Tahun 2025, kembali digelar Selasa (11/2). Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan, pemprov DKI terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Forum tersebut mempertemukan 16 pengusaha dengan sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta. Mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) hingga jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). &rdquo;Dan saya pastinya berharap Business Matching ini nanti ada transaksi-transaksi yang sesuai norma-norma berlaku, undang-undang, dan ini untuk mempermudah kita semuanya,&rdquo; ujar Teguh Setyabudi. Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, sejak 2023 hingga 2024, pemprov telah mencatatkan transaksi lebih dari Rp 483 miliar melalui e-Catalog, dengan total nilai pernyataan ketertarikan mencapai Rp 153,5 miliar. &rdquo;Hingga akhir 2024, Provinsi Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 29,88 triliun atau 91,40 persen dari total komitmen Rp 32,69 triliun. Business Matching P3DN ke-20 ini menjadi yang pertama pada 2025 dan berlangsung selama empat hari, dari 10 hingga 13 Februari,&rdquo; ujar Suharini. Selain itu, turut hadir 16 exhibitor dari industri yang telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Produk Dalam Negeri, seperti SMK Negeri 46 Jakarta dan SMK Negeri 70 Jakarta. Beberapa kegiatan yang juga dilakukan pada acara Business Matching Batch 20 di antaranya sosialisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi P3DN 2025, yang menargetkan 80 persen belanja pengadaan berasal dari produk dalam negeri. Sosialisasi transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi berbasis digital. Sosialisasi fasilitasi restrukturisasi mesin untuk industri kecil dan menengah serta sosialisasi penyampaian laporan tahap produksi melalui SIINas bagi industri kecil.

Business Matching P3DN Batch 20 kembali digelar Selasa (11/2). Dorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

Pemprov Jakarta Realisasikan Rp 29,88 Triliun untuk Produk Dalam Negeri di 2024, Business Matching P3DN 2025 Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/pangan-2358165310.jpeg" alt="Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) di tahun 2023 ini melakukan kegiatan Seminar Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Branding Produk UMKM di 4 lokasi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) di tahun 2023 ini melakukan kegiatan Seminar Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Branding Produk UMKM di 4 lokasi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemendag melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) di tahun 2023 ini melakukan kegiatan Seminar Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Branding Produk UMKM di 4 lokasi. Ada pun 4 lokasi tersebut adalah di&nbsp;Semarang (24-25 Mei), Bandung (20-21 September), Jogjakarta (4-5 Oktober) dan Tangerang (10-11 Oktober). "Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dari brand brand lokal khususnya pelaku UMKM," ujar perwakilan Dit. P3DN Kemendag Rizaldi dalam keterangan tertulis yang diterima. Rizaldi&nbsp;menambahkan, masing-masing lokasi diikuti 200 pelaku UMKM peserta pelatihan. "Peserta yang di Semarang, Bandung dan Tangerang adalah pelaku UMKM di produk pangan, lalu peserta di Yogyakarta adalah pelaku UMKM produk fashion dan craft, " imbuhnya . Menurutnya, para peserta seminar tersebut sebelumnya telah dikurasi dari ratusan pendaftar dengan mengutamakan kriteria antara lain usahanya sudah berjalan, memiliki legalitas usaha, dan memiliki pengetahuan dasar terkait konsep branding. Bagi peserta yang memenuhi kriteria diikutkan dalam seminar secara offline sementara yang tidak maka diikutkan secara online. Dalam pelaksanaan seminar ini, Kemendag bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten setempat dan juga lembaga konsultan Mark Plus untuk pelatihan bagi UMKM produk pangan serta Indonesia Fashion Chamber (IFC) dan PT. Ditali Cipta Kreatif untuk pelatihan bagi UMKM produk fashion dan craft. Secara umum, kata Rizaldi, kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk penguatan kapasitas SDM UMKM melalui pemberian materi terkait branding produk dan strategi branding produk untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Materi pelatihan yang diberikan antara lain meliputi Building Remarkable Brand, Branding Strategy, dan Build the Promotion Strategy. Lebih lanjut, bagi peserta seminar yang terpilih berdasarkan scoring,&nbsp;mereka kemudian diberikan bimbingan lanjutan dan mendapatkan brand book,&nbsp;antara lain strategi branding dalam menentukan positioning, differentiation, tagline untuk produk, dan banyak lagi. Khusus untuk peserta pelatihan penguatan dan pengembangan branding produk fashion dan craft, bagi yang memiliki produk yang dinilai potensial, mereka dikurasi lebih lanjut untuk difasilitasi keikutsertaan dalam pameran fashion show Spotlight 2023 di Post Bloc Jakarta pada 16-18 November 2023. "Hal ini dapat menjadi ajang promosi produk-produk mereka secara lebih luas dan mereka pun dapat mengimplementasikan hasil dari pelatihan penguatan dan pengembangan branding yang mereka terima," ujarnya. "Secara umum, dengan adanya dukungan Kemendag bagi para pelaku usaha UMKM berupa seminar ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM dalam negeri, khususnya dalam hal penguatan brand produknya. Dengan demikian, produk-produk dalam negeri tersebut mempunyai bekal yang cukup dalam meningkatkan penggunaan dan pemasarannya," pungkasnya.

P3DN di tahun 2023 ini melakukan kegiatan Seminar Pelatihan Penguatan Dan Pengembangan Branding Produk UMKM.

Dukung Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Kemendag Gelar Pelatihan Branding untuk UMKM di 4 Lokasi Selama 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/WhatsApp-Image-2023-11-30-at-135451-1299193518.jpg" alt="Surveyor Indonesia Cabang Makassar sosialisasi dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)." width="100%">
<figcaption>Surveyor Indonesia Cabang Makassar sosialisasi dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surveyor Indonesia Cabang Makassar ikut aktif berperan dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kegiatan sosialisasi. Salah satunya partisipasi dalam sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Sulawesi Barat sejak Juni. Sosialisasi itu menjadi media bagi Surveyor Indonesia Cabang Makassar untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dalam upaya bersama meningkatkan penerapan TKDN. Melalui kegiatan itu, perusahaan berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya penggunaan produk dalam negeri sebagai strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan TKDN di tingkat daerah merupakan langkah strategis untuk mendukung pelaku industri lokal. Dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri lokal untuk memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan sektor-sektor industri. &rdquo;Hal itu tidak hanya menciptakan lapangan kerja lokal tetapi juga menguatkan ketahanan ekonomi daerah,&rdquo; kata Kepala Cabang PT Surveyor Indonesia Makassar Helmi Satria Yudha. Dia menyatakan, Cabang Makassar siap mendukung pelaku industri lokal.&nbsp; &rdquo;Kami berkomitmen menjadi mitra yang aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan langkah strategis yang dapat memajukan industri lokal dan mendorong daya saing nasional,&rdquo; ujar Helmi Satria Yudha. Helmi menambahkan, keberlanjutan industri dalam negeri memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan lembaga surveyor. Melalui kegiatan sosialisasi, Surveyor Indonesia dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. &rdquo;Peran aktif Surveyor Indonesia Cabang Makassar dalam kegiatan sosialisasi TKDN merupakan bentuk konkret dari komitmen perusahaan untuk terus berperan dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan Indonesia emas,&rdquo; papar Helmi Satria Yudha.

Surveyor Indonesia Cabang Makassar ikut aktif berperan dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Surveyor Indonesia Cabang Makassar Dorong P3DN untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/bikin-paving.jpg" alt="PAKAI MESIN: Pekerja membuat paving di proyek padat karya. Paving tersebut nanti dibeli Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan permukiman. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAKAI MESIN: Pekerja membuat paving di proyek padat karya. Paving tersebut nanti dibeli Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan permukiman. (Galih Adi Prasetyo/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya melakukan pendataan kelompok usia produktif masyarakat di wilayah Surabaya. Itu untuk menggenjot peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Sebanyak 75 ribu warga masuk dalam kategori keluarga miskin yang akan diberdayakan melalui program padat karya milik Pemkot Surabaya. Namun, 15 ribu warga di antaranya menolak tawaran tersebut. &rdquo;Orang Surabaya yang masuk dalam keluarga miskin kita berikan pekerjaan yang disinergikan dengan padat karya, karena hubungannya dengan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya,&rdquo; ujar Wali Kota Eri. &rdquo;Tetapi sekitar 15 ribu warga tidak mau dibantu akan kita lakukan pendekatan lagi, kalau tidak mau ya sudah. Jika tidak mau, tidak kita berikan bantuan apapun, kecuali lansia, atau memiliki balita dan dia tidak bekerja, tetapi kalau usia produktif harus bekerja,&rdquo; tegas Eri. Lebih lanjut, Eri menyatakan, warga Surabaya yang menolak tawaran tersebut telah membuat surat pernyataan. Nanti, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, melalui program padat karya tersebut diharapkan warga Surabaya dapat hidup sejahtera. &rdquo;Kita berikan pekerjaan tetapi mereka tidak mau, berarti tidak mau mengubah hidupnya. Mereka ini pendapatannya tidak jelas, kurang dari Rp 1 juta. Mereka kita berikan pekerjaan agar pendapatannya di atas Rp 3 juta ya tidak mau,&rdquo; terang Eri. Menurut dia, tidak mungkin pemkot mengubah orang seperti itu. Sebab, mereka tidak ingin bekerja, tetapi hanya ingin mendapatkan bantuan. &rdquo;Mereka masuk dalam usia produktif. Kita tidak bisa memberikan seperti itu,&rdquo; papar Eri.

Pemkot Surabaya lakukan pendataan kelompok usia produktif masyarakat di wilayah Surabaya untuk memanfaatkan program padat karya

Puluhan Ribu Orang Surabaya Masuk Kategori Keluarga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/WhatsApp-Image-2023-04-25-at-162604-3807090334.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/4). Dengan mengambil tema Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) 2023 melebihi angka Rp 3,8 triliun. Sebab, pada Maret 2023, Kota Surabaya menerima penghargaan P3DN dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN. &rdquo;Capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus di angka Rp 3,8 triliun. Pada 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran APBD senilai lebih dari Rp 3 triliun pada sektor UMKM,&rdquo; beber Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan APBD untuk produk lokal dan UMKM. Berdasar data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp 1,2 triliun, serta hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,2 triliun. Sementara itu, belanja untuk PDN (produk dalam negeri) tembus di angka Rp 1,7 triliun serta hingga akhir 2022 menembus angka Rp 3,8 triliun. &rdquo;Data tersebut menunjukkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk dalam negeri (PDN), tercatat sebagai yang tertinggi di antara semua kota di Indonesia. Pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa Pemkot Surabaya terus berpihak kepada ekonomi rakyat,&rdquo; kata Eri Cahyadi. Wali kota mengaku, anggaran 2023 akan fokuskan pada pemberdayaan UMKM, serta untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya. &rdquo;Insya Allah komitmen Pemkot Surabaya pada 2023 harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya,&rdquo; papar Eri. Dia menjelaskan, sebetulnya TKDN (tingkat komponen dalam negeri) ada yang dikerjakan lewat e-katalog oleh masyarakat. Tapi bisa juga melalui lelang berdasar TKDN. &rdquo;Di situlah fokus kita, semakin banyak anggaran yang tercapai, tertuju, dan diterima masyarakat, secara otomatis bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran,&rdquo; ungkap Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi targetkan optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) 2023 melebihi Rp 3,8 triliun

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Targetkan P3DN Tahun Ini Rp 3,8 Triliun Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-12-at-16.56.09.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai juara kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN.  Sebagai kota terbesar kedua se-Indonesia yang telah melaksanakan program P3DN, Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan rupiah dari APBD untuk produk lokal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia.  Adapun capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus Rp 3,8 triliun. Pada 2023, pemkot mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp 3 triliun untuk sektor UMKM.  ”Pemkot Surabaya fokus mengalokasikan belanja APBD untuk produk dalam negeri (PDN) dan UMKM. Bahkan, sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja produk lokal dan UMKM dari APBD Surabaya termasuk tertinggi di Indonesia,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Menurut Eri, optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo. APBD harus didedikasikan untuk rakyat. Serta untuk mendukung ekonomi rakyat.  ”Karena ini semua kan uang dari rakyat. Pemkot Surabaya akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar,” ungkap Eri.  Dia menjelaskan, sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM, serta meningkatkan produk dalam negeri. Di antaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan dukungan APBD untuk produksi dalam negeri dan UMKM semakin memperkuat ekonomi masyarakat Kota Surabaya.  ”Paving kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD untuk pembangunan di kampung-kampung. Demikian pula seragam gratis untuk belajar, diproduksi penjahit di kampung-kampung yang kemudian dibeli pemkot dan masih banyak lagi,” jelas Eri.  Selain itu, melalui instrumen belanja APBD, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui program Rumah Padat Karya di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi produktif.  ”Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,” ujar Eri.  Wali Kota Eri memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri.  ”Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negeri, akan langsung saya copot,” ucap Eri.

Realisasi P3DN Tembus Rp3,8 T, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/produk-dalam-negeri.jpg" alt="Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani saat membuka Diseminasi Penerapan dan Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/02/2023), di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani saat membuka Diseminasi Penerapan dan Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (22/02/2023), di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Estiarty Haryani, mengingatkan kembali atas arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 yaitu mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mengawal secara serius dan konsisten terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal ini dimaksudkan agar perekonomian nasional terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.  Menurut Estiarty, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Menteri dapat menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.  "Agar program P3DN ini berhasil, kami harapkan teman-teman APIP mempunyai alat kerja, pedoman yang sama, dan satu persepsi dalam melihat kondisi di lapangan dalam penerapan P3DN," kata Estiarty saat membuka Diseminasi Penerapan dan Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (22/02/2023), di Jakarta.  Estiarty mengatakan, P3DN bertujuan antara lain untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam mengimplementasikan P3DN ini, Kemnaker telah menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 181 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi P3DN pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan, yang mengatur implementasi pelaksanaan Program P3DN di Kementerian Ketenagakerjaan.  Adapun, salah satu tujuan pembuatkan Kepmen ini adalah meningkatkan P3DN pada Pembelian Barang dan Jasa (PBJ) di Kemnaker. Ia juga mengingatkan untuk membangun ekosistem P3DN pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemnaker, baik di pusat maupun di daerah, agar mengawal secara serius dan konsisten terhadap program P3DN.

Kemnaker Terus Dorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

P3DN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#P3DN

Berita Terkini