<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/WhatsApp-Image-2024-11-13-at-133621-1364455967.jpg" alt="Indonesia Fintech Summit &amp; Expo The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Mall Lt.3, Jakarta Selatan, Selasa (12/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Indonesia Fintech Summit &amp; Expo The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Mall Lt.3, Jakarta Selatan, Selasa (12/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pada periode Februari-Maret 2024, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah mengidentifikasi 537 platform pinjaman online (pinjol) ilegal. Jumlah itu jauh di atas platform P2P lending legal yang saat ini sebanyak 97 entitas. Fenomena tersebut mendorong pemerintah mengarahkan pemberantasan pinjol ilegal sebagai upaya menjaga ketahanan bangsa. Mengingat dampak sosial yang ditimbulkan praktik bisnis pinjol ilegal yang intimidatif dan menjerat masyarakat dengan utang besar. Edukasi keuangan khususnya mengenai pinjaman daring (pindar) dan P2P lending legal terus digencarkan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mendukung Indonesia Fintech Summit &amp; Expo (IFSE) 12-13 November sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024. Kolaborasi Easycash dengan AFTECH merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan terhadap peningkatan literasi keuangan dan kesadaran digital masyarakat agar dapat mengamankan diri dari ancaman pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) yang marak di Indonesia. &rdquo;Kami melihat semangat yang tinggi antar pelaku usaha fintech untuk ikut memberikan edukasi dan bertukar pengalaman dengan satu sama lain guna menciptakan ekosistem fintech yang sehat di Indonesia,&rdquo; ujar Director of Marketing Communication &amp; Community Development AFTECH Abynprima Rizki. Sementara itu, Head Corporate Affairs Easycash Wildan Kesuma mengapresiasi inisiatif yang digagas AFTECH untuk memberikan edukasi yang luas tentang industri P2P lending. Edukasi yang masif diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap literasi keuangan. &rdquo;Sebagai platform P2P lending, selain mendukung peningkatan literasi keuangan, kami juga berharap bisa terus mendukung perluasan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen unbanked dan underbanked,&rdquo; tutur Wildan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK telah mengidentifikasi 537 platform pinjaman online (pinjol) ilegal

537 Pinjol Ilegal Teridentifikasi, Pemerintah dan Fintech Bersatu Tingkatkan Literasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/BI-JATIM-4047501525.jpg" alt="Salah satu peserta yang berpartisipasi dalam pameran produk UMKM Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Jawa 2024, sedang menata produk kain batik tulisnya di Surabaya, Jumat (13/9/2024). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Salah satu peserta yang berpartisipasi dalam pameran produk UMKM Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Jawa 2024, sedang menata produk kain batik tulisnya di Surabaya, Jumat (13/9/2024). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pendanaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terus meningkat. Lender institusi mendominasi dibandingkan perorangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong untuk disalurkan pada pembiayaan produktif, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Per September 2024, outstanding pendanaan industri fintech P2P lending tumbuh double digit. Yakni 33,73 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp 74,48 triliun. Pendanaan dari lender institusi mencapai 89,98 persen. Sedangkan, sisanya sebanyak 10,02 persen disumbang lender perorangan. &ldquo;Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para lender terhadap industri LPBBTI. OJK akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,&rdquo; ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman, Kamis&nbsp;(7/11). Dia meminta fintech P2P lending untuk meningkatkan pembiayaan sektor produktif. Antara lain mencakup peningkatan limit pembiayaan dan pembatasan manfaat ekonomi (bunga). Selain itu, juga meningkatkan aksesibilitas, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM dalam penyusunan rencana bisnis 2025. OJK mencatat industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan di September 2024 tumbuh 33,73 persen YoY senilai Rp Rp 74,48 triliun. Lebih baik dari bulan sebelumnya sebesar 35,62 persen YoY dengan nilai Rp 72,03 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,38 persen. Pertumbuhan pembiayaan ke sektor UMKM dari fintech P2P lending lebih besar dari kredit perbankan. Secara tahunan, masing-masing tumbuh 32,87 persen dan 4,3 persen. Meski, secara nominal penyaluran fintech P2P lending masih Rp 4,97 triliun, masih jauh di bawah perbankan sebanyak Rp 1.379,4 triliun. Dari pelaku industri, platform pendanaan digital Grup Modalku menandatangani fasilitas kredit ketiga dengan HSBC di bawah program ASEAN Growth Fund. Nilai transaksi secara akumulatif lebih dari USD 100 juta atau sekitar Rp 1,55 triliun. Yang juga mencakup dua fasilitas kredit tahunan sebelumnya yang diberikan kepada Grup Modalku. Co-founder and Group CEO of Funding Societies Kelvin Teo menyatakan, transaksi ini menggarisbawahi solusi terukur untuk memungkinkan dan mendukung mitra pendanaan seperti Grup Modalku dalam meningkatkan modal ekuitas dan pendanaan kredit melalui berbagai channel. &ldquo;Ini memungkinkan kami untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait pendanaan kredit yang terukur untuk mendorong pertumbuhan dan profitabilitas, serta meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM yang belum terlayani institusi keuangan konvensional,&rdquo; bebernya. Hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan sebesar lebih dari Rp 64 triliun. Dalam bentuk pendanaan bisnis kepada lebih dari 100 ribu bisnis UMKM di Asia Tenggara. Yakni, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. (Han)

Pendanaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terus meningkat.

Lender Institusi Dominasi Pendanaan Fintech P2P, OJK Dorong Pembiayaan ke UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/OJK-13-4281316775.jpg" alt="Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono" width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan credit scoring eksternal dalam ekosistem peer-to-peer (P2P) lending. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan ketentuan mengenai credit scoring sudah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022. Meski begitu, dia merekomendasikan untuk tetap ada pemeriksaan credit scoring dari pihak eksternal. &ldquo;Di POJK 10 sudah kita atur harus ada filtering berisiko dari masing-masing P2P lending. Tapi, tetap kita tidak boleh 100 persen mengandalkan itu,&rdquo; ujar Triyono usai kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa. Triyono menjelaskan, menggunakan layanan di luar P2P lending yang bisa memberikan hasil lebih akurat bisa menjadi opsi yang lebih baik. Hal itu untuk mengurangi risiko gagal bayar yang kemudian berdampak pada macetnya pembayaran ke lender atau investor. Meski begitu, ia mengakui pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya. &ldquo;Mungkin ada sedikit tambahan biaya, tapi terkompensasi dari tingkat akurasi credit scoring-nya,&rdquo; kata Triyono. Sementara itu, Triyono mengatakan tingkat risiko kredit secara agregat atau tingkat wanprestasi (TWP90) masih berada pada tingkat aman, yakni 2,82 persen per April 2023. Level itu naik dari sebelumnya 2,81 persen pada Maret 2023. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban nasabah fintech di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. TWP90 menjadi ukuran kualitas pendanaan fintech. OJK mencatat terdapat 24 perusahaan P2P lending yang memiliki TWP90 di atas 5 persen, bertambah satu perusahaan dari posisi Maret 2023 yang sebanyak 23 penyelenggara. Sementara outstanding pembiayaan P2P lending tumbuh sebesar 30,63 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp50,53 triliun per April 2023.

Pilihan menggunakan jasa credit scoring eksternal melibatkan banyak pertimbangan, terutama dari segi biaya.

OJK Dorong Penguatan "credit scoring" Eksternal P2P Lending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/404-fintech-ilegal-ditutup-mata-rantai-aliran-dana-diputuh-ojk_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan kegiatan sejumlah 404 fintech P2P ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI). OJK melakukan sejumlah tindakan untuk memutus mata rantai aliran dana. Sesuai dengan POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara P2P yang berstatus terdaftar atau berizin dan hingga 12 Desember 2018 telah mencapai 78 penyelenggara.&nbsp; Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal. OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya. &ldquo;OJK melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari&nbsp;smartphone pengguna P2P serta wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77/2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,&rdquo; jelasnya di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (12/12). Adapun, selain memberhentikan 404 P2P ilegal, OJK juga telah melakukan tindakan tegas berupa: 1. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal 2. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia 3. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI 4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

404 Fintech Ilegal Ditutup, Mata Rantai Aliran Dana Diputuh OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berniat-investasi-di-p2p-lending-simak-beberapa-poin-penting-ini_m_228176.jpg" alt="Ilustrasi investasi fintech dengan model peer to peer lending (P2P)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi fintech dengan model peer to peer lending (P2P).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa tahun belakangan, industri keuangan riuh karena kehadiran Financial Technology (Fintech). Salah satu yang marak yaitu fintech dengan model&nbsp;peer to peer lending&nbsp;(P2P). Dalam investasi ini, lender menginvestasikan uang untuk dipinjamkan kepada borrower. Biasanya profil&nbsp;borrower&nbsp;adalah UMKM yang belum mampu mengakses perbankan. Sementara profil&nbsp;lender&nbsp;bermacam-macam tergantung platform P2P. Nantinya, lender akan mendapatkan&nbsp;return&nbsp;sesuai dengan yang ditawarkan oleh platform. Apa saja yang harus diperhatikan lender&nbsp;jika ingin menginvestasikan dananya di P2P?&nbsp;Jawapos.com&nbsp;mencoba merangkumnya saat berkesempatan berkunjung di Fintech Fair 2018: Perhatikan Mitigasi Kegagalan Investasi Platform P2P Kemungkinan terburuk dari model bisnis P2P lending adalah kegagalan rencana investasi. Head of Micro Business Modalku Sigit Aryo Tejo menuturkan tentunya setiap platform P2P memiliki kemungkinan terburuk, diantaranya adalah kegagalan rencana investasi. Hal ini masih wajar, asal saja jangan sampai pokok atau modalnya tergerus. Namun setiap platform memiliki mitigasi yang berbeda-beda. Misalnya, ada platform yang menyediakan asuransi. Sebagai lender harus betul-betul mencermati siapa borrowe-rnya. Jangan sampai hanya membiayani satu UMKM saja. &ldquo;Harus ada diversifikasi jadi harus lebih dari satu UMKM yang dibiayai,&rdquo; kata dia. Pilih Platform yang Mengutamakan Transparansi Carilah platform yang mengutamakan transparansi. Semua data-data&nbsp;borrower&nbsp;harus bisa terlihat. Begitupun dari sisi borrower. Head of Micro Business Modalku Sigit Aryo Tejo menyarankan kepada borrower harus menyesuaikan kapasitas platform terhadap pinjaman yang diajukan. &ldquo;Kita (penyelenggara) harus kasih (pinjaman) sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak sesuai maka peminjamnya bisa gak bayar,&rdquo; ungkapnya. Assesment atau Melakukan Penelusuran ke Perusahaan P2P Selain transparansi, yang perlu dilakukan jika ingin menjadi lender di sebuah platform P2P adalah dengan menelusuri atau&nbsp;assesment. Seorang lender harus mengetahui kemampuan debitur dalam membayarkan cicilannya. &ldquo;Kan ada penjelasan debitur itu usahanya apa, tujuan penggunaan (pinjamannya) apa. Harus ada analisa revenue-nya dan rationya. Ratio yang menunjukkan debitur untuk membayar pinjamannya. Dengan begitu kita bisa mencegah lender membeli kucing dalam karung,&rdquo; kata CEO Akseleran Ivan Tambunan, beberapa waktu lalu. Jangan Mudah Tergoda Bunga Tinggi Tapi Menyepelekan Risiko CEO Akseleran Ivan Tambunan mengatakan berdasarkan survei motivasi yang dilakukan para lender dalam menginvestasikan dana, nomor satu adalah return sedangkan risiko ada di urutan ke enam.&nbsp; Dia mencontohkan untuk produk yang return-nya diatas 18 persen bisa laris dalam hitungan jam. Sementara yang dibawah 18 persen membutuhkan waktu berhari-hari untuk laku. &ldquo;Bunga dan risiko itu berbanding lurus. Jangan hanya pilih risiko yang tinggi,&rdquo; terangnya.

Berniat Investasi di P2P Lending? Simak Beberapa Poin Penting Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#p2p

Berita Terkini

537 Pinjol Ilegal Teridentifikasi, Pemerintah dan Fintech Bersatu Tingkatkan Literasi Keuangan

Lender Institusi Dominasi Pendanaan Fintech P2P, OJK Dorong Pembiayaan ke UMKM

OJK Dorong Penguatan "credit scoring" Eksternal P2P Lending

404 Fintech Ilegal Ditutup, Mata Rantai Aliran Dana Diputuh OJK

Berniat Investasi di P2P Lending? Simak Beberapa Poin Penting Ini

Download Aplikasi JawaPos.com