<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada Kamis (18/12). Dengan status P21 tersebut, KPK akan segera melakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka (tahap II) kepada jaksa penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan dan melanjutkan proses hukum ke tahap persidangan. Noel tampak dibawa Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan penampilan yang mencuri perhatian. Ia mengenakan peci hitam serta mengalungkan sorban di lehernya. Saat ditanya alasan mengenakan atribut keislaman tersebut, Noel menjawab singkat. &ldquo;Biar keren,&rdquo; kata Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12). Noel juga menyatakan dirinya siap menghadapi proses hukum lanjutan, termasuk persidangan di pengadilan. &ldquo;P21 hari ini harus siap, namanya petarung dimanapun harus siaplah!,&rdquo; tegasnya. Noel terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Selain Noel, KPK menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka. Ke-10 tersangka itu yakni, Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Para tersangka diduga berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian Bobby Mahendro mendapatkan jatah terbanyak, sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker diduga menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar dan satu motor Ducati. Dalam proses penyidikan, tim KPK turut menyita sejumlah barang bukti dari Noel seperti 4 ponsel dan 4 mobil mewah, yakni mobil Alphard, Land Cruiser, BAIC dan Mercedes. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cas adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini membahas tentang kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Wamenaker Noel, yang baru saja dinyatakan P21 oleh KPK.

Nyentriknya Eks Wamenaker Noel Bergaya Pakai Peci dan Kalungkan Sorban saat Perkaranya P21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG_20230126_175733.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan akan mempertemukan oknum penyidik kepolisian dengan anggota Provos Polsek Jatinegara, Bripka M. Ilham Kausar/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan akan mempertemukan oknum penyidik kepolisian dengan anggota Provos Polsek Jatinegara, Bripka M. Ilham Kausar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Polda Metro Jaya menyatakan berkas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinyatakan lengkap atau P-21.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pihaknya telah menerima surat menyatakan berkas kasus tersebut lengkap.  "Membenarkan bahwa penyidik Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Metro Jaya telah menerima surat pernyataan bahwa berkas perkara atas nama tersangka telah lengkap," katanya kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/2).  Sebagai informasi, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 September 2021 dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Sabtu 19 Maret 2022.  Haris dan Fatia sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 21 Maret 2022, namun penyidik tidak menahan keduanya usai menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan pada Selasa 1 November 2022.  Pihak Polda Metro Jaya juga sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti setelah beredar video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar.  Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.  Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut dugaan pelanggaran UU ITE hingga penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. (*)

Berkas Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Haris-Fatia Dinyatakan P-21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/roy-suryo-berkas-p21-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Roy Suryo dinyatakan lengkap atau P21 dan akan segera disidangkan.  "Iya benar, per 28 September 2022," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta Ade Sofyansah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (29/9).  Ade menyatakan, berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap setelah diperiksa oleh tim peneliti kejaksaan. Langkah selanjutnya adalah pelimpahan tahap dua yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti dari Polda Metro Jaya kepada kejaksaan.  Lebih lanjut dia mengatakan pelimpahan tahap kedua tersebut telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 WIB. "Tahap dua dilaksanakan hari ini, di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sekitar pukul 14.00 WIB," kata Ade.  Diketahui, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kemudian ia juga disangkakan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy Suryo sejak 5 Agustus 2022 terkait kasus tersebut. Alasan penahanan Roy Suryo karena dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti. (*)

Kejati DKI Nyatakan Berkas Kasus Penistaan Agama Roy Suryo Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/bripda-randy-terbukti_terlibat.jpg" alt="BERAKHIR: Bripda Randy Bagus Hari Sasongko diganjar sanksi pemecatan dalam sidang etik di Mapolda Jatim kemarin. (POLDA JATIM UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERAKHIR: Bripda Randy Bagus Hari Sasongko diganjar sanksi pemecatan dalam sidang etik di Mapolda Jatim kemarin. (POLDA JATIM UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyampaikan berkas perkara mantan polisi Randy Bagus Hari Sasongko yang ditetapkan sebagai tersangka kasus berkaitan bunuh diri mahasiswi telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto.  "Kemarin sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang hasilnya pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dari hasil penanganan pidananya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Gatot Repli Handoko di Mapolda Jatim di Surabaya, Rabu (2/2).  Randy Bagus adalah pacar Novia Widyasari Rahayu, mahasiswi yang ditemukan tewas bunuh diri di pusara ayahnya di Desa Japan, Sooko, Mojokerto pada 2 Desember 2021.  Tentang pemecatan dari institusi, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, Randy dinyatakan secara jelas bersalah melanggar Pasal 7 ayat satu huruf b, dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.  Saat ini, kata Kombes Gatot, Polda Jatim telah menyerahkan tersangka Randy kepada Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk dilakukan proses selanjutnya. "Penanganan KKEP dan pidana sudah kami laksanakan semua. Tinggal proses penuntutan di pidana umumnya," ucap dia.  Perwira menengah Polri dengan tiga melati di pundak tersebut juga menyatakan mengenai upacara pencopotan Randy dari institusi kepolisian masih perlu menunggu administrasi. "Nantinya ada dewan terkait masalah anggota dan bisa dilihat update-nya seperti apa. Jika sudah selesai bisa dilakukan pencopotan," kata dia.  Atas perbuatannya, Randy dijerat Pasal 348 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin, yang ancaman hukumannya lima tahun penjara. Diketahui, kasus ini mencuat setelah Novia Widyasari, mahasiswi Universitas Brawijaya ditemukan meninggal dunia dengan cara bunuh diri usai menenggak racun.  Novia meninggal dunia di atas pusara ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan penyelidikan, kasus bunuh diri Novia ini rupanya bermuara pada persoalan jalinan asmara dengan Bripda Randy yang merupakan anggota Polres Pasuruan. (*)

Polda Jatim Nyatakan Berkas Perkara Eks Polisi Randy Bagus sudah P21

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220110-WA0022.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jatim Gatot Repli Handoko (tengah) di Mapolda Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jatim Gatot Repli Handoko (tengah) di Mapolda Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tubagus Joddy, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel, segera menjalani persidangan. Tubagus merupakan sopir yang menyebabkan kecelakaan aktris Vanessa Angel bersama suaminya, Febri Andriansyah atau Bibi pada 4 November.  Kecelakaan itu terjadi di Kilometer (Km) 673+300/A ruas Tol Jombang, Jawa Timur. Saat itu, Joddy mengendarai mobil Mitsubishi Pajero putih mutiara bernomor polisi B 1264 BJU bersama Vanessa, suaminya, GS (putra Vanessa), dan baby sitter.  Kasus kecelakaan itu memasuki babak baru. Sebab per Senin (10/1), Polres Jombang telah melengkapi berkas Tubagus Joddy. Berkas itu akan diserahkan ke kejaksaan untuk tahap selanjutnya jalani persidangan.  ”Berkas driver almarhumah atas nama Joddy sudah dinyatakan lengkap (P21). Proses penanganan sudah melakukan pemeriksaan dan berkas perkara sudah diserahkan ke kejaksaan oleh Polres Jombang pada Selasa 23 November,” kata Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Gatot Repli Handoko, Senin (10/1).  Gatot memastikan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap Supplemental Restraint System dan Electronic Control Unit atau SRM ECU. Sistem itu sedang ramai diperbincangkan, mengingat ada black box mobil yang menyimpan data perjalanan ketika kecelakaan terjadi. Mulai dari kecepatan hingga kondisi mesin mobil.  ”Black box atau data elektronik yang sudah dikirim ke Jepang. Dan sudah mendapatkan laporannya pada 23 Desember,” terang Gatot.  Selanjutnya, pada 27 Desember, penyidik dari Polres Jombang sudah melakukan pemeriksaan kepada Tubagus Joddy. Berikutnya, pada 5 Januari 2022, berkas sudah dikirim kembali ke kejaksaan.  ”Pihak kejaksaan sudah menyatakan lengkap atau P21,” tegas Gatot.  Setelah berkas telah lengkap, hari ini (10/1) penyidikan naik ke tahap dua. Selain menyerahkan berkas, Polres Jombang juga menyertakan beberapa barang bukti.  ”Untuk hasil black box itu nanti di persidangan dijelaskan. Termasuk juga mobil, alat komunikasi, semua barang bukti diserahkan dan dijelaskan ke persidangan,” terang Gatot.  Atas kecelakaan itu, Joddy dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sopir Vanessa Angel, Tubagus Joddy Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/DJOKO-CHANDRA-RIKSA-KEJAGUNG-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/9/2020). Usai diperiksa, Djoko Tjandra mengenakan rompi khas Jampidsus berwarna pink dan tangan diborgol. Pada sa" width="100%">
<figcaption>Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (25/9/2020). Usai diperiksa, Djoko Tjandra mengenakan rompi khas Jampidsus berwarna pink dan tangan diborgol. Pada sa</figcaption>
</figure><div class="Ls"> <div class="As"> <div class="Cs">JawaPos.com - Kasus Surat Jalan palsu Djoko Tjandra memasuki babak baru. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyatakan berkas sudah lengkap atau P21.</div> </div> </div> <div id="cv_" class=" Xg "> <div class="Zg"> <div class="Rg"> <div class="Li"> <div class="yj"> <div class="Ph" data-onclick="w"> <div id="cvcmsg_174c8492a6b02111" class="yh"> <div id="cvcfullmsg_174c8492a6b02111" class="Vh"> <div id="cvcmsgbod_174c8492a6b02111" class="aj"> <div class="Ni"> <div class="ni pi " dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Terhitung sejak hari Kamis tanggal 24 September 2020, Puskas perkara surat jalan palsu dengan tersangka ADK, PU dan JST dinyatakan lengkap oleh JPU," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Sabtu (26/9).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Adapun tersangka dalam kasus ini  yakni Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking. Pekan depan, mereka akan diserahkan kepada Kejaksaan untuk segera disidang.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Hari Senin tanggal 28 September 2020 akan dilaksanakan tahap 2 dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke JPU," jelas Awi.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Diketahui, setelah menjadi buron kasus cesie Bank Bali, Djoko Tjandra kembali terlibat kasus pidana pembuatan Surat Jalan palsu dan penghapusan red notice. Dalam dua kasus tersebut, dia sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dalam kasus Surat Jalan palsu Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka. Yakni Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sedangkan kasus penghapusan red notice ada 4 tersangka. Yakni Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra sebagai pemberi suap. Kemudian Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai penerima suap.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Berkas P21, Djoko Tjandra Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61750_80789_brigjen-agung-setya.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Agung Setya" width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Agung Setya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan sepuluh unit mobile crane di PT Pelindo II akan segera masuk tahap baru. Kasus ini miliki dua orang tersangka yakni mantan Direktur Teknik Pelindo II Ferialdy Noerlan dan mantan Senior Manager Peralatan PT Pelindo II Haryadi Budi Kuncoro. &quot;Sudah P-21 (berkas lengkap). Tersangka FN dan HBK hari ini diamankan untuk diserahkan besok ke Kejaksaan,&quot; kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Agung Setya di Jakarta, Rabu (2/11). Agung menerangkan, Ferialdy disebut bertanggungjawab atas seluruh rangkaian kasus korupsi ini. Sementara Haryadi yang juga dikenal sebagai adik mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, hanya membantu atasannya itu.&nbsp; Selain kedua nama itu, ada satu nama lagi yang menjadi sorotan dalam kasus ini, yakni Richard Joost Lino. Pria yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama, sudah beberapa kali diperiksa penyidik.&nbsp; Ketika ditanya soal Lino, Agung hanya menjawab dengan nada bercanda. &quot;Berkasnya belum jadi,&quot; kata dia. Kasus ini berawal saat penyidik menemukan sepuluh mesin derek yang semestinya dikirim ke delapan pelabuhan berbeda justru mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah melalui proses panjang hingga berganti Kabareskrim, kasus ini akhirnya siap untuk disidangkan. (elf/JPG)

Berkas Lengkap, Dua Tersangka Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#p21

Berita Terkini