<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/25/Fedi-Nuril-Shafa-Nadia-401644398.jpg" alt="Fedi Nuril. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Fedi Nuril. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fedi Nuril turut bersuara atas isu royalti di industri perfilman. Dia menyatakan para aktor memang pantas untuk mendapatkan royalti atas filmnya yang diputar di OTT setelah turun layar di bioskop. Sebab, film merupakan hasil kerja sama dari upaya banyak orang. &ldquo;Menurut saya layak. Apalagi, kalau film itu dianggap sukses dan umurnya panjang,&rdquo; kata Fedi saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (23/4) malam. Pasalnya, penayangan film di OTT juga memberikan keuntungan lebih bagi pihak rumah produksi. &ldquo;Permintaan royalti ini wajar atau dianggap adil. Kan film ini ditayangkan di tempat lain bisa dapat bagian juga,&rdquo; tutur Fedi. Rupanya, diam-diam dia juga sudah memperjuangkan hal tersebut untuk film Ayat-Ayat Cinta (2008). Sayang, Fedi memilih untuk tidak menceritakan hasil yang didapat dari upayanya itu. &ldquo;Saya pernah coba di awal, hasilnya untuk diri saya sendiri dulu,&rdquo; cetus dia. Sampai saat ini, Fedi mengaku masih memperjuangkan royalti tersebut untuk film-film yang dibintanginya. &ldquo;Masih berupaya pasti. Namanya negosiasi mengajukan dulu nggak ada salahnya,&rdquo; imbuhnya. Sekalipun hasilnya tidak berbuah manis, namun bapak tiga anak tersebut berharap para produser bisa terbuka untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan yang masuk akal terkait penolakan itu. &ldquo;Harus terbuka diobrolin. Kalau menolak alasannya apa? Kalau diterima tinggal dikmongin itung-itungannya yang dirasa adil,&rdquo; tutur Fedi. Walau sebetulnya, aktor 42 tahun itu memahami pembagian royalti sudah semestinya dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja di awal. &ldquo;Bagaimana pun itu negosiasi bisnis, bisa diajukan di awal. Produser kalau menginisiasi itu sangat dermawan, tapi kalau kami hanya menunggu juga kurang tepat,&rdquo; tegas Fedi.

Ferdi Nuril menegaskan pentingnya royalti bagi aktor film yang karyanya tayang di over the top (OTT).

Fedi Nuril Terus Perjuangkan Hak Royalti Film yang Tayang di OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/xQE01Qpxy67QSp7ZDUJKID9hFmLB27da0ZbyqwA7-1-560196720.jpg" alt="Jumpa pers Duren Jatuh. (Abdul Rahman/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Jumpa pers Duren Jatuh. (Abdul Rahman/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Duren Jatuh akan tayang melalui platform streaming WeTV mulai 3 April 2025 mendatang. Series ini mengkombinasikan unsur romansa dengan nuansa komedi yang menghibur. Series garapan sutradara Vemmy Sagita tersebut dibintangi sejumlah aktor dan aktris populer. Mereka adalah Zoe Abbas Jackson, Nino Fernandez, Arya Mohan, Samuel Rizal, Marcell Darwin, Michella Putri, dan Aylena Fusil.&nbsp; Series Duren Jatuh digarap oleh rumah produksi SinemArt. Menceritakan tentang Anne (diperankan Zoe Abbas), seorang gadis muda yang merasakan jatuh cinta pada Julian (diperankan Nino Fernandes).&nbsp; Namun sayangnya cintanya harus kandas karena berujung pada penolakan. Bertahun-tahun kemudian, disaat Anne mulai terlibat perhatian yang diberikan Ethan (Arya Mohan) dan Lucas (Harry Vaughan), Julian malah kembali lagi dengan status duda.&nbsp; Anne yang memang belum selesai dengan masa lalunya, lantas terperangkap ke dalam kisah cinta yang rumit.&nbsp;Series ini mengombinasikan antara pemain muda dan pemain yang lebih senior. Meski ada perbedaan secara usia, chemistry yang terbangun diantara para pemainnya disebut sangat apik yang akan membuat para penonton larut dalam alur cerita. Arya Mohan mengatakan, dirinya sempat harus berhati-hati di awal menjalani syuting.Sebab, diantara para pemain lainnya, dirinya yang paling muda. "Harus lebih berhati-hati karena kan baru project pertama kalinya sama mereka. Kadang ketika merasa dekat, kadang malah kurang ajar," kata Arya Mohan. Sementara itu, Vemmy Sagita selaku sutradara sekaligus penulis naskah mengatakan, dirinya banyak mencari referensi dari film dan series luar negeri yang mengambil tema serupa. Dia pun merasa tertantang karena tema semacam ini masih jarang diangkat oleh sineas Indonesia. "Senang saja gitu mendobrak hal-hal yang dianggap tabu. Padahal bisa jadi itu sebentulnya tidak tabu, hanya cara kita yang berbeda dalam melihat," paparnya.

Duren Jatuh yang dibintangi Zoe Abbas Jackson, Nino Fernandez, dan Arya Mohan, tayang di WeTV mulai 3 April 2025. Mengisahkahkan cinta rumit

Sinopsis Series 'Duren Jatuh' yang Dibintangi Zoe Abbas Jackson, Nino Fernandez, hingga Arya Mohan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/lafran-3419639678.jpg" alt="Lafran Pane, salah satu pendiri HMI. (IG film Lafran)" width="100%">
<figcaption>Lafran Pane, salah satu pendiri HMI. (IG film Lafran)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Hari Pahlawan tahun ini akan diwarnai dengan penayangan film Lafran melalui platform Over-the-Top (OTT) MAXStream. Film berkisah tentang pendiri HMI tersebut akan tayang tepat pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lafran Pane, salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang&nbsp;berdiri pada tanggal 5 Februari 1947, merupakan salah satu Pahlawan Nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nama Lafran Pane dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Film Lafran mengisahkan tentang perjuangan pada awal kemerdekaan. Pada masa itu, perdebatan seputar keIslaman dan nasionalisme cukup kuat dan keduanya sempat diposisikan berseberangan dan saling menegasikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lafran Pane lewat pemikirannya merumuskan formula bahwa Islam dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru bisa saling menguatkan sebagai wilayah perjuangan dan pengabdian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi Lafran Pane, mahasiswa yang merupakan kelompok non-partisan atau independen, bisa menjadi gerakan dalam memperjuangkan semangat nasionalisme Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perjalanan Lafran dari Tapanuli Selatan ke Jakarta hingga Jogjakarta mewarnai perubahan cara pandang Lafran di dalam berjuang. Idealisme yang menguat, Lafran Pane punya visi besar dalam memperjuangkan keindonesiaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson mengatakan, pihaknya menayangkan film Lafran sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan tayangan dan hiburan berkualitas yang mudah diakses oleh masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap film Lafran bisa disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan penonton yang belum dapat menikmati filmnya di layar bioskop sebelumnya. Di sisi lain, memperingati Hari Pahlawan, tema kepahlawanan dalam film nasional harus didukung untuk memberikan motivasi dan semangat nasionalisme Indonesia secara terus menerus," katanya dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lesley Simpson berharap film Lafran dapat menjadi inspirasi untuk memberikan dampak positif bagi para penonton.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia selaku Produser Eksekutif film Lafran mengungkapkan, penayangan film Lafran sebagai wujud penghargaan terhadap semangat kepahlawanan dan nasionalisme yang akan terus relevan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap pesan inspiratif dalam Lafran dapat menjangkau generasi muda dan keluarga indonesia, mengingatkan kita semua akan pentingnya perjuangan untuk tanah air," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Film Lafran sebelumnya telah ditayangkan di bioskop pada Juni 2024 lalu. Film ini digarap oleh rumah produksi Reborn Intiatives dan Radepa Studio.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Lafran Pane, salah seorang pendiri HMI, lewat pemikirannya merumuskan formula bahwa Islam dan negara tidak perlu dipertentangkan.

Film Lafran akan Tayang di MAXstream Tepat saat Peringatan Hari Pahlawan 10 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/20240425_123713-1314708005.jpg" alt="Operator seluler XL Axiata. (Rian Alfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Operator seluler XL Axiata. (Rian Alfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Intervensi Pemerintah sangat diharapkan untuk menuntaskan sejumlah persoalan dalam industri telekomunikasi. Intervensi itu bisa bermuara menciptakan iklim bisnis yang sehat. Chief Corporate Affiars XL Axiata Marwan O Baasir mengatakan, industri telekomunikasi Indonesia ke depan tetap akan sangat menantang. Bahkan sepertinya tidak akan menjadi lebih ringan untuk dilalui. Kompetisi antar-operator akan terus ketat. Selera dan kebutuhan pelanggan terus berkembang. Hal itu sangat mempengaruhi arah strategi bisnis. "Selain itu, kami juga harus menghadapi munculnya pesaing baru yang membawa teknologi baru, seperti Starlink dan sejenisnya. Di saat yang sama, sejumlah persoalan hingga kini belum jelas penanganannya. Bahkan belum jelas aturannya. Padahal sangat berpotensi mengganggu jalannya bisnis secara industri,&rdquo; ujar Marwan O Baasir di Sleman, DI Jogjakarta pada Rabu malam (24/10). Adapun sejumlah persoalan dalam bisnis telekomunikasi yakni keberadaan RT/RW Net, kemunculan Starlink, aturan tentang OTT (Over The Top) yang menumpang di jaringan milik operator belum jelas, hingga kebijakan mengenai regulatory charge, dan lelang frekuensi. XL Axiata berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat di industri telekomunikasi nasional, yang akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Intervensi pemerintah diperlukan dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri, terutama para operator. Menurut Marwan, meski kompetisi masih akan sangat ketat, peluang untuk terus dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis masih terbuka sering dengan kompetisi industri yang semakin rasional. Persaingan dari sisi kualitas dan pelayanan menjadi hal utama. Peluang yang terbuka itu akan dioptimalkan oleh XL Axiata. Yaitu, dengan terus fokus pada upaya mendorong dan meningkatkan layanan baru dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di antaranya layanan konvergensi. Selain peluang, manajemen XL Axiata memandang pihaknya saat ini menghadapi tantangan bagaimana menjaga keberlangsungan industri dengan memastikan ketersediaan layanan dengan harga yang kompetitif sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, industri telekomunikasi bisa tetap sehat dan masyarakat bisa mendapatkan layanan Internet yang berkualitas. XL Axiata berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat tersebut yang juga akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Marwan menyebut, perlunya intervensi segera dari pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri telekomunikasi nasional, terutama para operator. Tantangan regulasi yang tengah diperjuangkan oleh XL Axiata salah satunya menyangkut insentif untuk Biaya Regulasi. Beban biaya yang harus dipikul oleh XL Axiata untuk menopang operasional ini, termasuk pajak spektrum frekuensi, semakin mahal dan memberatkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014613751/rombak-direksi-dan-komisaris-xl-axiata-bagikan-dividen-rp-6355-miliar">Rombak Direksi dan Komisaris, XL Axiata Bagikan Dividen Rp 635,5 Miliar</a> &rdquo;Dalam menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia, kami selaku operator selalu berupaya mematuhi setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah. Salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari spektrum frekuensi, yang secara berkala terus mengalami peningkatan, hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional operator,&rdquo; kata Marwan. Marwan berharap pemerintah dapat memperhatikan beban regulasi yang saat ini dibebankan kepada industri telekomunikasi. Rasio biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) terhadap pendapatan kotor operator telah mencapai 13-14 persen, melebihi batas wajar yang ideal 5-10 persen. Terkait dengan kebutuhan atas tambahan spektrum atau frekuensi untuk peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga mendorong pemerintah untuk menggelar lelang spektrum yang cocok untuk jaringan 4G dan 5G. XL Axiata berminat mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang akan diselenggarakan. Berharap pemerintah menetapkan &ldquo;reserved price&rdquo; yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan operator. XL Axiata memandang, harga awal yang minim dan penerapan faktor pengurang dalam regulasi akan membantu memastikan kelayakan ekonomis bisnis operator, serta mendorong pengembangan jaringan, termasuk di wilayah pelosok. Karena itu, XL Axiata juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan operator dalam membangun jaringan di lokasi yang menjadi kewajiban pemenang lelang frekuensi. Sementara itu, terkait maraknya praktik penjualan kembali layanan internet ilegal (RT/RW Net), XL Axiata menyoroti dampak negatif praktik ini. Selain merugikan pelanggan, juga merugikan operator, dan pemerintah. Praktik ini mengabaikan kewajiban pembayaran BHP frekuensi, mengakibatkan harga layanan internet menjadi tidak sehat, dan berpotensi mengancam keamanan data pelanggan. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan pengaturan dan penertiban terhadap praktik ini secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Praktik RT/RW Net jelas melanggan aturan antara lain UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019. Ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan yang ada sangat dibutuhkan karena praktik ilegal ini telah merugikan XL Axiata sebagai operator yang telah berinvestasi dalam pembangunan jaringan dan pemilik lisensi yang sah. XL Axiata juga berkomitmen untuk memberantas praktik RT/RW Net melalui edukasi, kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asosiasi terkait, serta penegakan aturan yang ketat dalam syarat dan ketentuan berlangganan layanan.

Industri telekomunikasi Indonesia ke depan tetap akan sangat menantang. Bahkan sepertinya tidak akan menjadi lebih ringan untuk dilalui.

XL Axiata Dorong Pemerintah Buat Kebijakan demi Iklim Industri Telekomunikasi yang Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/collage-ott-1663475256.jpg" alt="Harga terbaru langganan platform streaming OTT di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Harga terbaru langganan platform streaming OTT di Indonesia.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com -&nbsp;Platform streaming OTT (Over The Top) menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia untuk menonton film dan series karena pilihan yang beragam. Untuk bisa menonton semua konten film dan series yang disediakan oleh platform streaming, pengguna perlu membayar biaya langganan bulanan atau tahunan. Pengguna pun bisa menonton film dan series dengan lebih nyaman di mana saja dan bersama siapa saja.&nbsp; Namun, akhir-akhir ini terjadi banyak kenaikan pada harga langganan platform streaming yang nominalnya terbilang cukup besar. Berikut adalah rekap harga langganan platform streaming di Indonesia yang dihimpun oleh JawaPos.com dari website resmi mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013091356/di-tengah-pemogokan-produksi-film-saham-netflix-malah-melonjak-naik">Di Tengah Pemogokan Produksi Film, Saham Netflix Malah Melonjak Naik</a> 1. Netflix Netflix menerapkan empat kategori harga langganan untuk bisa menikmati konten film dan series premium yang mereka sediakan. Kategori pertama adalah Mobile dengan harga Rp 54.000 yang menampilkan resolusi gambar 480p dan hanya bisa ditonton di smartphone dan tablet. Selanjutnya adalah Basic yang mematok harga Rp 65.000 dengan resolusi 720p dan dapat disaksikan di smartphone, tablet, komputer, dan televisi. Yang ketiga adalah Standard dengan resolusi gambar 1080p yang bisa dinikmati setelah membayar seharga Rp 120.000 di semua layar yang sama dengan Basic. Terakhir adalah Premium dengan harga Rp 186.000 yang menyediakan resolusi gambar paling baik yaitu 4K+HDR di semua layar yang sama dengan Basic dan Standard. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/01409639/sejumlah-konten-vidio-dibajak-klaim-rugi-hingga-ratusan-miliar-rupiah">Sejumlah Konten Vidio Dibajak, Klaim Rugi hingga Ratusan Miliar Rupiah</a> 2.&nbsp;Disney+ Hotstar OTT selanjutnya adalah Disney+ Hotstar yang baru-baru ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Disney+ Hotstar Indonesia memiliki dua kategori langganan, yaitu Basic dan Premium dengan pilihan durasi pembayaran bulanan maupun tahunan. Kategori Basic mematok harga bulanan Rp 65.000 dan tahunan Rp 450.000, sedangkan Premium dapat dinikmati selama satu bulan dengan harga Rp 119.000 dan Rp 799.000 untuk satu tahun. Perbedaan antara Basic dan Premium pada Disney+ Hotstar adalah jumlah layar yang dapat menonton secara bersamaan, serta resolusi gambar. Basic hanya dapat ditonton oleh 1 layar atau 1 pengguna dengan resolusi 1080p, sedangkan Premium dapat ditonton bersamaan oleh 3 layar dengan resolusi 4K (2160p). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/01427010/top-gun-mavericksesame-street-season-53-tayang-di-hbo-go-awal-2023">Top Gun: Maverick-Sesame Street Season 53 Tayang di HBO Go Awal 2023</a> 3.&nbsp;HBO GO Platform streaming HBO GO yang menyediakan film-film box office Hollywood juga mengalami kenaikan harga pada 2023. HBO GO Indonesia menyediakan tiga pilihan durasi langganan, yaitu satu bulan, tiga bulan, dan 12 bulan. Dengan harga Rp 79.000 untuk satu bulan, Rp 119.000 untuk tiga bulan, dan Rp 399.000 untuk 12 bulan. 4.&nbsp;Prime Video Ada pula Prime Video yang masih tetap konsisten dengan harga Rp 59.000 untuk satu bulan berlangganan. Selanjutnya ada Viu yang menyajikan konten film dan series Asia dengan biaya berlangganan standar Rp 100.000 untuk enam bulan. Platform streaming lain yang rumornya akan segera mengalami kenaikan harga adalah AppleTV+ yang saat ini masih mematok harga Rp 99.000 per bulan untuk menikmati konten film dan series premium yang dimiliki. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/01401536/hadir-di-indonesia-prime-video-anggap-konten-lokal-sangat-penting">Hadir di Indonesia, Prime Video Anggap Konten Lokal Sangat Penting</a> 5. Vidio Terakhir adalah platform streaming milik Indonesia yaitu Vidio yang menyediakan empat paket berlangganan. Empat paket tersebut adalah Premier League Mobile dengan harga Rp 25.000, Platinum dengan harga Rp 39.000, Diamond (Premier League + Platinum) dengan harga Rp 59.000 - Rp 99.000, dan paket spesial FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 dengan harga Rp 39.000 - Rp 99.000 untuk satu bulan. Sedangkan untuk paket satu tahun adalah Rp 269.000 untuk paket Platinum, dan Rp 429.000 - Rp 749.000 untuk paket Diamond.***

Simak rekap harga langganan platform streaming di Indonesia yang kini menaikkan harga, mulai dari Netflix hingga vidio.

Tarif Langganan Streaming OTT di Indonesia Naik, Simak Harga Terbaru di 5 Platform Ini! 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/nonton-film-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: seseorang menonton film streaming. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: seseorang menonton film streaming. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini, mengonsumsi konten baik video atau pun musik, juga <a href="https://www.jawapos.com/tag/podcast/">podcast</a> lewat platform Over The Top atau OTT telah menjadi semacam tren. Tua, muda, semua gemar mengonsumsi konten yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri atau istilah kerennya adalah on demand.  Terlebih lagi, masa pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> juga tidak dipungkiri lagi telah membuat orang lebih banyak beraktivitas di rumah. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong mereka mencari berbagai cara kreatif untuk menghabiskan waktu selama di rumah saja yang mana salah satunya adalah mengonsumsi konten untuk sarana hiburan mereka.  Sebelumnya dilaporkan, berdasarkan hasil studi terbaru berjudul Future of TV dari The Trade Desk (TTD), popularitas OTT atau Over The Top meningkat pesat di tahun ketiga pandemi Covid-19. Yang menariknya lagi, studi ini juga menunjukan bahwa saat ini satu dari tiga orang Indonesia dilaporkan menonton konten OTT dan mereka mengonsumsi 3,5 miliar jam konten setiap bulannya.  Dengan pertumbuhan konsumsi OTT sebesar 40 persen Year on Year (YoY), kini Indonesia berdasarkan riset TTD tercatat memimpin konsumsi OTT di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan OTT menjadi salah satu platform hiburan yang paling banyak diminati masyarakat untuk menonton acara favorit mereka yang dapat diakses kapan dan di mana saja, melalui berbagai macam perangkat.  Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa 51 persen penonton OTT adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/gen-z/">Gen Z</a> dan Millennial dengan rentang usia 16-34 tahun. Sebagian besar audiens muda tersebut adalah pengguna loyal, terlihat dari konsumsi konten OTT yang mencapai 4 jam bahkan lebih setiap harinya.  Kelompok usia tersebut juga merupakan kelompok yang paling dilirik oleh pengiklan karena mereka tengah berada pada fase di mana mereka mulai membangun loyalitas jangka panjang dengan brand, dan mereka cenderung menjadi pencetus tren bagi seluruh kelompok usia.  Apa yang dicari? Tidak perlu diragukan lagi, konten Korea merupakan konten OTT yang paling populer di Indonesia. 57 persen dari penonton OTT memilih konten Korea di antara dua pilihan genre teratas mereka dan popularitasnya di antara penonton perempuan tidak tertandingi.  Tiga dari empat (75 persen) perempuan memilih konten Korea sebagai preferensi utama mereka. Sementara itu, jumlah penonton OTT yang menyaksikan konten barat justru menurun sebanyak sembilan persen dibandingkan tahun sebelumnya.  "Konsumen secara agresif mulai beralih ke cara baru dalam mengonsumsi konten, dan ini berarti pengiklan modern harus mengembangkan strategi baru untuk menjangkau mereka," ujar Florencia Eka, Country Manager, The Trade Desk Indonesia.  Ketika <a href="https://www.jawapos.com/tag/drama-korea/">drama Korea</a> tetap menjadi genre favorit penonton perempuan dikalangan Gen Z dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/milennial/">Millennial</a>, penonton pria dikalangan Gen Z justru lebih memilih konten komedi, aksi, serta anime, sementara penonton pria di kalangan Millennial lebih memilih konten olahraga yang disiarkan secara live.  Selain itu, studi ini juga menekankan bahwa penonton lebih memilih OTT untuk menyaksikan acara favorit mereka dibandingkan TV tradisional. Dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan antara preferensi penggunaan OTT dan TV tradisional untuk menonton acara favorit mereka tercatat hanya 13 persen, sedangkan saat ini kesenjangannya semakin signifikan menjadi 22 persen.  Gen Z dilaporkan mendominasi perbedaan preferensi ini dengan kesenjangan sebesar 27 persen, menggambarkan bagaimana generasi muda mulai meninggalkan TV tradisional.

Gen Z Paling Suka Konsumsi Streaming, Konten Ini yang Banyak Dicari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/images-2022-03-15T151820.529.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berdasarkan hasil studi terbaru berjudul Future of TV dari The Trade Desk, popularitas OTT atau Over The Top meningkat pesat di tahun ketiga pandemi Covid-19. Yang menariknya lagi, studi ini juga menunjukan bahwa saat ini satu dari tiga orang Indonesia dilaporkan menonton konten OTT dan mereka mengonsumsi 3,5 miliar jam konten setiap bulannya.  Dengan pertumbuhan konsumsi OTT sebesar 40 persen Year on Year (YoY), kini Indonesia berdasarkan riset TTD tercatat memimpin konsumsi OTT di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan OTT menjadi salah satu platform hiburan yang paling banyak diminati masyarakat untuk menonton acara favorit mereka yang dapat diakses kapan dan di mana saja, melalui berbagai macam perangkat.  Studi ini hadir di saat para pengiklan tengah merencanakan anggaran belanja iklan dan media tahunan terbesar mereka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dengan dua dari tiga orang Indonesia yang akan lebih banyak berbelanja online pada bulan Ramadan kali ini, studi ini dapat membantu pengiklan untuk mengoptimalkan OTT sebagai kanal beriklan yang efektif selama bulan Ramadan dan di masa yang akan datang.  Selain itu, jumlah penonton OTT berbasis iklan juga dikatakan terus bertambah dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan konten on-demand. Menurut studi ini, terdapat lebih dari 50 juta penonton di Indonesia yang bergantung pada OTT berbasis iklan, dan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya.  Indonesia kini menjadi pasar yang paling toleran terhadap iklan di Asia Tenggara. 42 persen orang Indonesia bersedia untuk menonton empat iklan atau lebih setiap jamnya demi mendapatkan konten gratis.  Studi ini juga menunjukkan bahwa konten OTT yang diproduksi secara profesional dan premium memberikan keuntungan bagi brand. Secara spesifik, brand recall dari iklan di OTT meningkat secara signifikan, dengan 35 persen penonton OTT mengingat brand yang diiklankan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu hanya sebesar 23 persen.  “Konsumen secara agresif mulai beralih ke cara baru dalam mengonsumsi konten, dan ini berarti pengiklan modern harus mengembangkan strategi baru untuk menjangkau mereka," ujar Florencia Eka, Country Manager, The Trade Desk Indonesia di Jakarta.  Dia melanjutkan, OTT memungkinkan brand untuk menjangkau audiens mereka dengan lebih tepat dan akurat karena kami dapat memanfaatkan data dalam penerapan kampanye OTT yang tidak mungkin dilakukan pada TV tradisional.  Kemudian, studi ini juga menemukan bahwa penonton lebih memilih OTT untuk menyaksikan acara favorit mereka dibandingkan TV tradisional. Dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan antara preferensi penggunaan OTT dan TV tradisional untuk menonton acara favorit mereka tercatat hanya 13 persen, sedangkan saat ini kesenjangannya semakin signifikan menjadi 22 persen.  Selain itu, Gen Z mendominasi perbedaan preferensi ini dengan kesenjangan sebesar 27 persen, menggambarkan bagaimana generasi muda mulai meninggalkan TV tradisional.

Konsumsi Platform Streaming Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/media_baru.jpg" alt="ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - BUDIONO/JAWA POS</figcaption>
</figure>Martin Scorsese, sutradara tersohor Hollywood, dengan nada gusar menulis di Harper’s Magazine terbitan Februari lalu berjudul Il Maestro: Federico Fellini and the Lost Magic of Cinema.  ---  SCORSESE prihatin terhadap sinema dalam relasinya dengan perkembangan saluran video streaming internet yang biasa kita sebut dengan OTT (over the top) semacam Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, dan Go Play sebagai media baru dalam distribusi dan ekshibisi film. Scorsese mengawali tulisannya: hari-hari ini, seni film secara sistematis mengalami devaluasi, dikesampingkan, direndahkan, dan direduksi ke sesuatu yang disebut ”konten”. OTT sebagai media baru selalu menuntut soal konten, layaknya para YouTuber yang bicara ”konten”, tetapi berbeda dengan arti konten yang dimaksud Scorsese dan berbagai literatur teori seni film.  Media baru adalah segala bentuk komunikasi menggunakan teknologi internet yang dijadikan sebagai media untuk menayangkan suatu karya audiovisual, termasuk teks. Media baru selalu dikontraskan dengan media ”lama” yang mencakup televisi, bioskop, radio, bahkan koran dan majalah.  Perkembangan seni film adalah pergulatan antara isi (konten) dan bentuk yang berelasi dengan gaya/medium (style) yang kemudian menciptakan bahasa sinema yang tidak pernah tunggal. Film Citizen Kane (1941) karya Orson Welles dan 8 ½ mm (1963) Federico Fellini hingga The Tree of Life (2011) Terrence Malick adalah beberapa contoh terbaik dari pergulatan itu. Kita juga bisa melihatnya pada Chungking Express (1994) karya Wong Kar Wai dengan gaya editing jump cut (sambungan shot yang tidak berkesinambungan) mampu mengejutkan jagat sinema saat itu. Jump cut pada Chungking Express mampu menghadirkan efek keterasingan, dunia yang terfragmentasi, waktu yang melompat, dan semacam ada ruang kosong, yang kesemuanya itu dialami Tony Leung sebagai tokoh dalam cerita film itu. Style, form, dan konten saling memobilisasi dan terintegrasi untuk memunculkan pemaknaan tertentu.  Ketika sinema belum berurusan dengan OTT, teknologi CGI (computer-generated imagery) terlebih dahulu muncul, turut mengubah peta dan bahasa sinema, digunakan di film-film Hollywood, misalnya film-film hero ala Studio Marvel: Avengers, Captain Marvel, Spider-Man, dan seterusnya. Bagi Scorsese, film-film superhero Marvel itu mirip dengan taman hiburan daripada karya film seperti yang ia kenal dan cintai sepanjang hidupnya, menurutnya itu bukan sinema.  Scorsese yang semenjak remaja tumbuh dengan film-film Federico Fellini, Roberto Rossellini, dan para maestro film lainnya, tampaknya, sedang membandingkan dua masa berbeda, masa puluhan tahun lampau ketika teknologi dalam produksi, distribusi, dan ekshibisi film masih terbatas dibandingkan masa kini, ketika ekshibisi film bisa dijangkau melalui telepon pintar. OTT sebagai media baru dan perkembangan teknologi film yang melesat itu telah mengintervensi isi, bentuk, dan gaya sebuah film. Semua itu terinkorporasi menjadi ”konten”. Inilah yang disebut dengan era post-filmic, yaitu masa ketika film menjadi jauh lebih ”kompleks”, dipicu teknologi digital yang melepaskan film dari ketergantungan pada pita seluloid selama satu abad lebih (Stewart: 2008).  Sinema adalah tentang estetika, emosional, dan spiritual, kata Scorsese, yang menyangkut soal karakter dan kompleksitas manusia yang kontradiktif dan penuh paradoks. Kita bisa melihat kompleksitas itu pada film Tjoet Nja’ Dhien (1988) yang bicara tentang pertaruhan hidup dan mati atas nama martabat manusia, juga pada film Atheis (1974) tentang kebimbangan manusia mencari Tuhan. Penonton mengalami kehidupan di film itu melalui ruang gelap dengan layar putih terhampar lebar dan suasana yang khusyuk. Kita menamainya dengan bioskop, yang mampu menstimulasi sensasi indrawi kita untuk masuk ke kehidupan di dalam film. Seperti kisah tokoh Toto dan Alfredo dalam film Cinema Paradiso (1988), yang terbius oleh kekuatan sinema.  Pandemi yang tengah berlangsung ini membawa ekshibisi film beralih ke OTT. Bahkan, film yang awalnya dipersiapkan untuk tayang di bioskop membelokkan haluan ekshibisinya ke OTT, misalnya film Guru-Guru Gokil (2020) dan Layla Majnun (2021). Munculnya teknologi dalam bentuk media baru ini menemukan momentumnya pada pandemi Covid-19, menciptakan budaya baru penonton film. Budaya penonton berubah, maka apa yang ditonton itu (film) tentu juga akan berubah. Mesin algoritma OTT tidak hanya memberikan sugesti apa yang akan kita tonton selanjutnya setelah kita menonton sebuah film. Ia juga memberikan data terhadap apa yang disukai dan tidak disukai penonton, kemudian menentukan konten (film) seperti apa yang layak disajikan, atas nama bisnis film.  Kita boleh tidak sependapat dengan Scorsese, tetapi kita patut memikirkan kegusarannya, yang mungkin berimbas pada masa depan film Indonesia. Scorsese sendiri pernah membuat film The Irishman (2019) yang dikhususkan tayang di Netflix. Tetapi, kini ia justru mempertanyakan OTT sebagai media baru dan efeknya terhadap seni film. Dengan segala pengalamannya, ia mungkin telah melihat bagaimana masa depan seni film dalam relasinya dengan OTT. Apakah benar melenyapkan seperti yang ia cemaskan atau justru melahirkan kembali seni film baru? (*)  ---  NURMAN HAKIM, Sutradara dan produser film

Media Baru, Post-filmic, dan Masa Depan Film

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maxstream-aplikasi-video-streaming-telkomsel-siap-temani-mudik_c_217454.jpeg" alt="Ilustrasi: penggunaan aplikasi MaxStream dari Telkomsel melalui smartphone dan tablet. (Istimewa/ Telkomsel)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: penggunaan aplikasi MaxStream dari Telkomsel melalui smartphone dan tablet. (Istimewa/ Telkomsel)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Layanan over-the-top (OTT) lokal mendukung upaya pemerintah yang mewajibkan OTT asing bekerja sama dengan pihak dalam negeri.  Deputi CEO Vidio Hermawan Sutanto mengatakan, pihaknya sebagai OTT lokal sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam menyetarakan playing field antara pemain asing dengan pemain lokal sebagaimana yang dibahas dalam RPP pos telekomunikasi dan penyiaran (Postelsiar). RPP Postelsiar merupakan salah satu turunan undang-undang nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.  "Kolaborasi yang erat antara perusahaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/over-the-top/">OTT</a> dengan operator telekomunikasi memiliki potensi besar dalam mendorong kemajuan ekonomi digital nasional yang tengah digalakkan Presiden Jokowi," ujar Hermawan Sutanto kepada wartawan, Kamis (18/2).  Mewajibkan layanan OTT asing bekerja sama dengan perusahaan jaringan telekomunikasi nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi digital.  Hermawan mengklaim saat ini OTT layanan video lokal terbesar di Indonesia adalah Vidio. Menurut dia gagasan dari Kemenko Perekonomian dan Kemenkominfo patut didukung oleh OTT dan perusahaan jaringan telekomunikasi lokal. Vidio sendiri saat ini sudah bekerja sama dengan XL, Indosat, Tri, Smartfren, Telkom dan Telkomsel. Kerja sama itu agar pelanggan OTT dapat menikmati layanan live streaming konten dengan baik. Contohnya siaran langsung olahraga, dan video on demand (VOD) berupa local original series dan drama korea.  Dengan kerja sama dengan operator telekomunikasi itu, pelanggan aktif Vidio dapat meningakat. "Keuntungan kerja sama tak hanya dinikmati oleh Vidio dan partner operator telekomunikasi kami saja, tapi juga pelanggan," tandasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/30/01/2021/pemerintah-diminta-atur-kewajiban-kerja-sama-ott-dan-operator-telko/">Pemerintah Diminta Atur Kewajiban Kerja Sama OTT dan Operator Telko</a>  Hermawan berharap kerja sama yang telah terjalin antara vidio dengan layanan jaringan telekomunikasi nasional dapat terus berlanjut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SQpM-kC6P0s

OTT Video Lokal Apresiasi Pengaturan pada RPP Postelsiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-dia-daftar-provider-seluler-paling-ngebut-dan-lemot-siapa-saja_m_218468.png" alt="Ilustrasi: jaringan telekomunikasi. (OpenSignal)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: jaringan telekomunikasi. (OpenSignal)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketentuan mewajibkan over the top (OTT) asing bekerja sama dengan layanan telekomunikasi lokal mendapat penolakan. Disinyalir penolakan itu karena OTT asing tidak mau dikontrol jika berbisnis di Indonesia.  Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, mewajibkan OTT asing bekerja sama dengan layanan telekomunikasi lokal diatur dalam RPP Postelsiar. Akan tetapi ketentuan itu dilarang pihak tertentu dan OTT asing sendiri karena dianggap bertentangan dengan prinsip net neutrality. "Padahal konsep tersebut sudah tidak berlaku lagi Amerika Serikat," kata Heru Sutadi kepada wartawan, Rabu (17/2).  Menurut Heru Sutadi, net neutrality yang disuarakan sejumlah LSM merupakan kampanye terselubung yang dilakukan OTT asing yang ingin berbisnis di Indonesia. Sayangnya, mereka ingin berbisnis tanpa diikat aturan perundang-undangan yang berlaku.  "Strategi OTT asing masuk ke sejumlah negara termasuk Indonesia, tapi tidak mau dikontrol alias mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. OTT asing itu ingin membawakan dan mendistribusikan kontennya secara bebas," kata Heru  Heru menyebut, Indonesia tidak mengadopsi net neutrality karena tidak sesuai dengan norma dan perundang-undangan yang ada. Dengan menerapkan net neutrality, OTT asing dapat menyalurkan seluruh konten tanpa adanya kontrol dari pemerintah. Padahal kontrol dari pemerintah adalah hal yang mutlak. Kontrol itu selain untuk menjaga kedaulatan negara, juga untuk melindungi warga negara dari konten-konten negatif dan ilegal.  "Saat ini Indonesia hanya mengenal teknologi netral di industri telekomunikasi. Indonesia tak mengenal net neutrality. Masa kita ingin OTT asing menyebarkan konten negatif dan ilegal di Indonesia. Seperti perjudian, pornografi atau LGBT. Penyebaran konten negatif dan ilegal di Indonesia melanggar perundang-undangan yang ada," terang Heru.  Seperti diketahui Indonesia sangat melarang adanya konten ilegal dan negatif. Contohnya konten yang mengandung pornografi, LGBT, radikalisme, terorisme, serta perjudian. Semua itu merujuk pada UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perjudian.  Oleh karena itu, Heru meminta Pemerintah tetap berhati-hati memahami net neutrality yang tengah didengungkan OTT asing. Negara harus berdaulat di ruang digital dan tidak dikontrol OTT asing. Kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi lokal harus dipertahankan di RPP Postelsiar. "Kewajiban kerja sama ini penting untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/AgBrsSCwbok

ICT Institute: OTT Asing Masuk ke Indonesia Tapi Tidak Mau Dikontrol

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#over the top

Berita Terkini