<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/9BA67025-79B0-48E4-83DF-FF9D3023FEEC-1038522936.jpeg" alt="Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya usut tuntas rantis Brimob yang lindas driver ojol di demonstrasi 28 Agustus 2025. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya usut tuntas rantis Brimob yang lindas driver ojol di demonstrasi 28 Agustus 2025. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melepas 1.575 buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat baru, bersama dengan angkatan kerja baru. Acara berlangsung di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (29/7/2025), dan diharapkan menjadi kabar baik di tengah tekanan ekonomi global. &ldquo;Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kegiatan untuk menyalurkan tenaga kerja yang terdampak PHK sekaligus juga memberangkatkan tenaga kerja angkatan baru. Tentunya ini adalah kabar menggembirakan di tengah situasi yang tentunya ada beberapa tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak ekonomi global,&rdquo; ujar Sigit dalam sambutannya. Pelepasan tenaga kerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab gejolak ketenagakerjaan yang tengah melanda Indonesia. Polri mengambil peran aktif dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor guna menyerap buruh terdampak dan membuka peluang kerja baru. Sigit menyampaikan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuka kesempatan kerja bagi ribuan buruh. Ia berharap langkah ini bisa memberi harapan baru bagi pekerja Indonesia, terutama mereka yang sebelumnya kehilangan pekerjaan. &ldquo;Saya ucapkan terima kasih dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh Indonesia. Sekaligus terima kasih kepada teman-teman perusahaan yang berinvestasi, membuka lapangan pekerjaan baru,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, Sigit juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas investasi di Indonesia. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk aktif mengawal keamanan dan kelancaran iklim usaha, karena sektor industri yang tumbuh akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja. &ldquo;Oleh karena itu tentunya, saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh agar industri baru terus bertumbuh sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Sigit mendorong agar kelompok buruh senantiasa meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Menurutnya, sumber daya manusia yang unggul akan menjadi daya tarik bagi investor global. &ldquo;Sehingga dengan demikian ini juga akan membuat perusahaan-perusahaan, industri-industri yang ingin berinvestasi di Indonesia menjadi yakin bahwa buruh-buruh Indonesia sangat luar biasa,&rdquo; katanya. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini adalah status buruh yang kembali dipekerjakan. Kapolri menegaskan bahwa mereka langsung menjadi pegawai tetap, bukan outsourcing, sesuai dengan harapan banyak elemen buruh. &ldquo;Oleh karena itu, terima kasih demikian juga kepada desk ketenagakerjaan dan teman-teman pengusaha yang lain. Kita harapkan untuk terus bisa bekerja sama. Sehingga ada ruang-ruang baru yang terus diciptakan untuk membangun menciptakan lapangan pekerjaan dan juga tentunya juga mendorong agar investasi di Indonesia terus bertumbuh,&rdquo; tutup Sigit.

Kapolri lepas 1.575 buruh PHK dan angkatan kerja baru, sebut ini kabar gembira. Buruh langsung jadi pegawai tetap, bukan outsourcing.

Buruh Langsung Jadi Pegawai Tetap, Kapolri: Ini Kabar Baik untuk Dunia Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/IMG-20250428-WA0036-756323066.jpg" alt="Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. (Novi Husdinariyanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo. (Novi Husdinariyanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Situbondo mempersiapkan solusi lowongan kerja outsourcing bagi 600-an tenaga honorer yang terpaksa diberhentikan. Sebab, terbentur dengan peraturan pemerintah pusat. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayago menyampaikan permohonan maaf atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebab, tidak bisa mempertahankan sekitar 600 tenaga honorer yang terpaksa dirumahkan. &rdquo;Dengan berat hati ya, kami sudah ke provinsi dan ke Jakarta untuk mempertahankan mereka, tapi tidak bisa," kata Bupati Rio, sapaan Yusuf Rio Wahyu Prayago seperti dilansir dari Antara di halaman Pemkab Situbondo, Senin (28/7). Dia menyebut dari 600 orang tenaga honorer yang diberhentikan itu terdiri atas sekitar 300 orang honorer guru, 200 orang tenaga teknis yang selama ini mengabdi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemkab Situbondo, dan 100 tenaga honorer lainnya. &rdquo;Anggaran kami sudah ada, tapi kalau dibayarkan akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, jadi ya kami ikuti aturannya," kata Bupati Rio. Bupati menyampaikan meminta maaf kepada ratusan honorer yang diberhentikan dan pihaknya berjanji membuka lowongan kerja tenaga outsourcing dengan memprioritaskan tenaga honorer tersebut. "Yang jelas, selain membuka peluang outsourcing, kami juga siap membantu permodalan bagi mereka yang ingin berwirausaha, jadi tidak akan kami tinggal begitu saja,&rdquo; ujar Yusuf Rio Wahyu Prayago. Informasi diperoleh, sekitar 600 orang tenaga honorer di lingkungan Pemkab Situbondo itu terpaksa diberhentikan karena masa bekerja kurang dari 2 tahun dan tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemkab Situbondo persiapkan solusi lowongan kerja outsourcing bagi 600-an tenaga honorer yang diberhentikan karena terbentur aturan

Pemkab Situbondo Siapkan Solusi Bagi 600 Honorer Diberhentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/1714606010103-261857302.jpg" alt="Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin (duduk, dua dari kanan) di kantor PBNU (1/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin (duduk, dua dari kanan) di kantor PBNU (1/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) turut memperingati Hari Buruh Internasional. Dalam peringatan itu, Sarbumusi juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu lebih diarahkan kepada Pemerintahan yang bakal dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyoroti UU Cipta Kerja (Ciptaker). Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin menuntut Pemerintah baru nanti membuka ruang dialog sosial terkait UU Ciptaker. "Melalui ruang dialog sosial itu bersama-sama mengevaluasi, mengkoreksi, dan merevisi kembali UU Ciptaker," kata Irham Ali Saifuddin di kantor PBNU pada Rabu (1/5). Dia menekankan, aspek yang perlu direvisi di dalam UU Ciptaker adalah klaster ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Menurut dia, UU Ciptaker semula bertujuan baik. Di antaranya penyederhanaan regulasi serta mendorong adanya investasi yang lebih baik. Dalam perkembangannya, ada penunggang gelap dalam penyusunan UU Ciptaker. Beberapa aspek yang disorot soal aturan mengenai tenaga alih daya atau outsourcing. Saat ini regulasi soal tenaga alih daya sudah kebablasan. "Aturannya tenaga alih daya itu untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan pokok di sebuah perusahaan," katanya. Tetapi dalam praktiknya, hampir semua lini pekerjaan, diisi oleh tenaga alih daya. Dia mengatakan praktik seperti ini ditemukan di industri garmen, metal, manufaktur, dan lainnya. Di era UU Ciptaker saat ini, hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha dibuat lebih liberasi. Serta lebih fleksibel yang justru berpengaruh terhadap karir buruh. Sistem itu membuat buruh berada pada sistem kontrak secara terus menerus. Kemudian juga ada aturan soal cuti serta jam kerja yang begitu kaku. Sehingga berdampak lebih mudahnya buruh mengalami PHK. "Kejadian seperti ini tentu tidak kita inginkan," katanya. DPP Konfederasi Sarbumusi juga mendorong adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan para pekerja. Termasuk penetapan upah yang lebih berkeadilan. Serta adanya tunjangan kesejahteraan lain seperti transportasi dan perumahan. Menurut dia, urusan transportasi dan perumahan itu menjadi aspek krusial untuk kesejahteraan seorang buruh.

Sarbumusi menekankan aspek yang perlu direvisi di dalam UU Ciptaker adalah klaster ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya.

Gara-Gara UU Ciptaker, Hampir Seluruh Aspek Pekerjaan di Perusahaan Pakai Outsourcing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/WhatsApp-Image-2024-02-28-at-102425-1249039051.jpg" alt="PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) berhasil membangun reputasi sebagai penyedia layanan jasa pengelolaan SDM yang efisien dan tepercaya." width="100%">
<figcaption>PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) berhasil membangun reputasi sebagai penyedia layanan jasa pengelolaan SDM yang efisien dan tepercaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) berdiri sejak 1999. Merupakan perusahaan anak Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI (YKP BRI) dan Dana Pensiun BRI telah berhasil membangun reputasi sebagai penyedia layanan jasa pengelolaan SDM yang efisien dan tepercaya. PT PKSS memiliki misi menjalankan dan mengembangkan bisnis SDM yang mendukung bisnis perusahaan mitra melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir. Sehingga, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Direktur Utama PT PKSS Revi Rizal Latif mengatakan, PT PKSS telah membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Aktivitas merekrut dan menyalurkan tenaga kerja sangat mudah dilakukan. Tapi, mengelola tenaga kerja profesional yang siap ditempatkan di perusahaan yang membutuhkan itu tidak bisa sembarangan. &rdquo;Kami sudah sangat siap menyediakan kebutuhan mereka,&rdquo; ucap Revi. Revi menjelaskan, PT PKSS mengedepankan profesionalisme dalam menghadirkan berbagai solusi sumber daya manusia berintegritas dan berdaya saing untuk memajukan perusahaan mitra. &rdquo;Nilai yang menjadi Corporate Culture PKSS adalah PRIORITAS yang merupakan akronim dari profesional, reliabel, integritas, orientasi bisnis, dan kepuasan pelanggan, serta inovasi dan kreativitas,&rdquo; ujar Revi. Menurut dia, PT PKSS mendorong perusahaan klien bertumbuh berkelanjutan dan menghasilkan profitabilitas melalui solusi sumber daya manusia terpadu sehingga pengelolaan tenaga kerja berjalan dengan efisien. Sehingga, perusahaan mitra bisa fokus pada pengembangan bisnis. Direktur Bisnis Rahman Arif menambahkan, dengan pengalaman sejak 1999, PT PKSS memiliki 34 jaringan kerja di seluruh Indonesia. Sudah teruji mengelola sumber daya manusia lebih dari 50.000 pekerja dan bersinergi dengan lebih dari 300 perusahaan baik BUMN, perusahaan swasta nasional maupun multinasional. &rdquo;PKSS mengembangkan sumber daya manusia perusahaan mitra dengan tiga solusi terpadu, yakni Man Power Outsourcing (MPO), Business Process Outsourcing (BPO) dan Knowledge Process Outsourcing (KPO),&rdquo; ujar Rahman. Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan Rudy Andimono menjelaskan, PT PKSS telah tumbuh menjadi mitra perusahaan untuk mengembangkan aspek bisnis perusahaan untuk menjadi lebih efisien. Dengan pengalaman bisnis yang teruji, jaringan kerja yang meliputi seluruh Indonesia dan pemanfaatan sistem teknologi terkini. &rdquo;Kami telah mengintegrasikan solusi digital dalam layanan outsourcing perusahaan kami. Seperti, aplikasi dashboard Manage Service Sales untuk memantau pencapaian penjualan layanan yang dikelola, E-archive untuk pengelolaan arsip secara digital dan E-recruitment untuk mengoptimalkan proses perekrutan (Talent Pooling),&rdquo; jelas Rudy Andimono. &rdquo;Kami juga memiliki tenaga kerja profesional di bidang SDM dan psikolog yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, solusi layanan terpadu ketenagakerjaan dan SDM yang kami tawarkan sangat efektif dan efisien,&rdquo; jelas dia. Menurut Rudy, proses yang dilangsungkan PT PKSS berusaha menjamin terciptanya sumber daya manusia dengan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian terbaik serta terjamin karena perseroan memiliki sertifikasi berstandar nasional dan internasional. Selain itu, PT PKSS juga tergabung dalam 5 Asosiasi terbesar di Indonesia yaitu Kadin (Kamar Dagang Indoesia), ABADI (Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia), APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia), ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan), dan APKLINDO (Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia). &rdquo;PT PKSS yakin tidak hanya dapat mencetak tenaga kerja yang berkompeten dan siap untuk disalurkan serta siap bersaing di pasar kerja nasional tetapi juga memiliki sumber daya yang tidak kalah saing di tingkat internasional,&rdquo; ujar Rudy Andimono.

PT PKSS perusahaan anak Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI (YKP BRI) dan Dana Pensiun BRI penyedia layanan jasa pengelolaan SDM yang efisien

PKSS, Anak Usaha YKP BRI dan Dapen BRI, Siap Penuhi Kebutuhan Pekerja Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/11-mei-qantas-dan-jetstar-asia-airways-pindah-ke-terminal-3_m_206533.jpeg" alt="maskapai internasional, Qantas" width="100%">
<figcaption>maskapai internasional, Qantas</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Maskapai penerbangan nasional Australia&nbsp;Qantas&nbsp;telah kalah dalam upaya pengadilan tinggi untuk membatalkan keputusan bahwa mereka melakukan outsourcing secara ilegal terhadap 1.700 pekerjaan ground handler. Dilansir dari laman The Guardian, pengadilan tinggi dengan bulat menguatkan keputusan pengadilan federal yang mengharuskan maskapai penerbangan tersebut dikenakan tagihan kompensasi yang sangat besar karena memberhentikan staf di 10 bandara pada November 2020. Sekretaris nasional Serikat Pekerja Transportasi, Michael Kaine mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa mereka sekarang akan mencari kompensasi dan hukuman yang signifikan di pengadilan federal atas &ldquo;pemecatan terbesar yang dinyatakan ilegal&rdquo; dalam sejarah Australia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011821784/rafael-alun-diduga-berinvestasi-di-maskapai-pelat-merah-begini-tanggapan-bos-garuda-indonesia">Rafael Alun Diduga Berinvestasi di Maskapai Pelat Merah, Begini Tanggapan Bos Garuda Indonesia</a> Pada bulan Juli 2021, pengadilan federal memutuskan bahwa outsourcing pekerja yang dilakukan Qantas sebagian didorong oleh keinginan untuk menghindari aksi industrial, yang merupakan pelanggaran terhadap Fair Work Act. Keputusan tersebut merupakan kemenangan besar bagi TWU, yang dalam kasus ini didukung oleh intervensi dari Menteri Hubungan Kerja Tony Burke. Serikat pekerja menyebutkan keluhan meningkat sebesar 70% pada tahun 2022 di tengah tingginya pembatalan, penundaan dan kehilangan bagasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/011812268/investor-asing-berpeluang-masuk-maskapai-nasional">Investor Asing Berpeluang Masuk Maskapai Nasional</a> TWU menanggapi hasil tersebut dengan menyerukan permintaan maaf publik dari Qantas dan ketuanya, Richard Goyder, serta seluruh dewan untuk diganti oleh direktur baru, termasuk perwakilan pekerja.

Pengadilan federal memutuskan bahwa outsourcing pekerja yang dilakukan Qantas didorong oleh keinginan untuk menghindari aksi industrial.

Maskapai Penerbangan Nasional Qantas Terbukti Lakukan Outsourcing Secara Ilegal Terhadap 1.700 Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/20230511_163317-2845257623.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan inspeksi mendadak ke PT KAO di Kawasan Industri Jababeka, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/5) sore." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan inspeksi mendadak ke PT KAO di Kawasan Industri Jababeka, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (11/5) sore.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta perusahaan memecat oknum atasan nakal berinisial B yang menjadi terduga pelaku ajakan kencan kepada karyawati dengan modus syarat perpanjangan kontrak kerja. &rdquo;Tadi sudah diceritakan bahwa PT KAO sudah meminta PT Ikeda memberhentikan sementara manajer yang bermasalah sambil hukum berjalan. Saya juga sudah menelepon Kapolres langsung untuk memberikan atau menindaklanjuti temuan atau laporan korban,&rdquo; ujar Wamenaker&nbsp;Afriansyah Noor&nbsp;seperti dilansir dari Antara setelah menginspeksi PT Kao Indonesia terkait kasus dugaan ajakan staycation&nbsp;kepada karyawati&nbsp;jika kontrak kerja ingin diperpanjang. Dia menjelaskan, kapolres berjanji menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak, saksi korban, dan lain-lain termasuk yang dilaporkan. Korban kasus staycation AD, 24, merupakan karyawan alih daya PT Ikeda yang bekerja di PT Kao Indonesia. Sedangkan terduga pelaku, B, diketahui menjabat manajer PT Ikeda. Afriansyah memuji langkah perusahaan agar sang manajer nakal diberhentikan. Namun, dia menyayangkan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga dugaan pelecehan itu bisa sampai terjadi. Afriansyah Noor juga meminta perusahaan memberi dukungan moril kepada AD selaku korban dugaan kasus itu. Hal itu disampaikan karena sejak kasus tersebut terungkap, tidak ada bentuk perhatian dari perusahaan terhadap korban. Kendati korban berasal dari perusahaan penyalur kerja, tenaga korban digunakan di perusahaan yang memproduksi produk kecantikan itu. &rdquo;Walaupun PT Kao yang mempekerjakan orang, biarpun melalui outsourching, biar berimbang ceritanya, saya minta manajemen atau manajer HRD memanggil AD untuk mendapatkan keterangan yang benar. Memang harus periksa silang juga untuk mencegah ada kesalahan,&rdquo; ucap Afriansyah Noor. Sebelum melakukan sidak, Afriansyah lebih dulu menemui korban AD di Posko Pengaduan Tindak Kekerasan dan Pelecehan terhadap Pekerja Perempuan di Kantor Hukum Nyumarno, Cikarang Pusat. Setelah mendengar langsung kesaksian korban, Afriansyah menegaskan kasus yang menimpa AD harus menjadi pelajaran bagi perusahaan lain agar tidak terulang kembali. Sementara itu, perwakilan PT Kao Indonesia Nurbaeti mengatakan, pihaknya mengikuti arahan Wamenaker untuk bersikap tegas pada pelaku pelecehan. Pihaknya pun bakal turut memberi perhatian kepada AD selaku korban. &rdquo;Sesuai dengan arahan Pak Wamenaker, memang sebenarnya dari awal kami mengikuti perkembangan kasus ini. Kemudian kami minta siapapun terduga untuk dinonaktifkan sesuai arahan Pak Wamen. AD merupakan karyawan outsourcing yang direkrut PT Ikeda dan ditempatkan di PT Kao di Cikarang. Kami sudah memberikan instruksi kepada Ikeda untuk menyelesaikan persoalan ini,&rdquo; ucap Nurbaeti.

Wamenaker minta perusahaan pecat oknum atasan nakal terduga pelaku ajakan kencan kepada karyawati dengan modus perpanjangan kontrak kerja

Wamenaker Minta Perusahaan Pecat Oknum Atasan Nakal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-cahyadi.png" alt="RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perjuangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertahankan tenaga Non ASN, sempat mendapatkan penolakan dari kementerian. Terjadi perdebatan argumen antara Wali Kota Eri dengan pihak Kementerian PAN RB, meski akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar. &rdquo;Akhirnya saya geger luar biasa saat itu dengan kementerian. Kemudian saya diberikan jalan (keluar) kementerian. Kalau (kerja) di pemerintah kota, (Non ASN) harus ikut aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak boleh ikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),&rdquo; kata Eri. Apabila mengikuti aturan Kemenaker, besaran gaji Non ASN diatur berdasar upah minimum kota (UMK). Nah, secara otomatis ketika UMK meningkat, gaji pegawai ikut naik. Sedangkan jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai Non ASN dihitung berdasar beban kerja. &rdquo;Itu pilihan yang sulit bagi saya. Karena kalau ikut gaji UMK, gaji naik terus tapi teman-teman (Non ASN) harus ikut pihak ketiga (perusahaan swasta). Tapi kalau ikut pihak ketiga, apakah sudah pasti teman-teman ini akan mendapatkan besaran gaji UMK,&rdquo; ujar Eri. Wali kota lalu melakukan perhitungan besaran honor pegawai Non ASN jika mengikuti aturan Kemenaker dan Kemenkeu. Dia juga berkaca dari pegawai swasta seperti petugas keamanan dan kebersihan yang ikut pihak ketiga justru mendapatkan besaran gaji jauh di bawah UMK. &rdquo;Karena itu, saya tidak rela kalau teman-teman ikut pihak ketiga (perusahaan swasta). Maka itu (Non ASN) saya pertahankan, akhirnya ikut aturan menteri keuangan,&rdquo; sebut Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri lantas menjabarkan, pada 2021, pegawai penunjang di pemkot seperti petugas keamanan dan kebersihan, besaran honor sekitar Rp 4,3 juta per bulan mengikuti aturan Kemenaker atau UMK. Apabila besaran gaji itu dikalikan selama satu tahun atau 12 bulan, total Rp 51,6 juta. Sedangkan jika mengikuti aturan dalam kemenkeu, besaran gaji pegawai penunjang seperti petugas keamanan dan kebersihan sekitar Rp 3,7 juta per bulan. &rdquo;Nah, jika honor itu dikalikan dalam satu tahun atau 12 bulan, ketemunya adalah Rp 44,4 juta,&rdquo; papar Eri. &rdquo;Sehingga ada selisih sekitar Rp 7,2 juta. Akhirnya saya menghadap lagi bertemu Pak Menteri (PAN RB), tidak bisa ini jaraknya (selisih) terlalu jauh. Akhirnya disampaikan (Pak Menteri) kalau ikut aturan Menteri Keuangan, ada gaji ke-13,&rdquo; tambah Eri. &rdquo;Sehingga jika gaji Rp 3,7 dikalikan 13 bulan, dalam satu tahun mendapatkan Rp 48,1 juta. Nah, jika Rp48,1 juta dibagi 12 bulan, pegawai penunjang per bulan masih menerima gaji Rp 4 juta lebih,&rdquo; sambung Eri.

Perjuangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertahankan tenaga Non ASN sempat mendapatkan penolakan dari kementerian

Gaji Tenaga Honorer Non ASN Surabaya Ikut Aturan Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/eri-imbau-jajaran-1675168602.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan perjuangannya ketika mempertahankan Rp 1,6 triliun honor tenaga Non ASN (aparatur sipil negara) atau outsourcing (OS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Perjuangan itu dilakukan hingga ke tingkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi di momen halalbihalal bersama seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, Kamis (27/4). Halalbihalal yang berlangsung virtual di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya tersebut, juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) bersama para asisten. Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer atau Non ASN harus sudah dihapus per 28 November 2023. Sebab, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). &rdquo;Ada kabar bahwa seluruh pegawai Non ASN atau OS di seluruh Indonesia akan dihapus dan sudah tidak boleh lagi. Tapi (jika tidak dihapus), mereka harus ikut pihak ketiga. Di situlah saya sampaikan ke kementerian, saya tidak akan melepas saudara-saudara saya,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi mengawali cerita. Karena itu, Wali Kota Eri menghadap ke Kemenpan RB. Di sana dia bersikukuh untuk mempertahankan tenaga Non ASN atau OS agar jangan sampai dilepas atau ikut pihak ketiga. &rdquo;Sebab, jika hal itu dilakukan, Surabaya akan hancur dan terjadi pengangguran yang luar biasa. Maka saya dengan seluruh kekuatan saya, Pak Menteri, saya mohon maaf tidak akan melepas mereka kecuali mereka ada kesalahan yang memang melanggar hukum,&rdquo; ungkap Wali Kota Eri ketika menghadap Kementerian PAN RB. Di situlah terjadi perdebatan argumen antara Wali Kota Eri Cahyadi dengan pihak kementerian. Akhirnya kemudian diberikan opsi jalan keluar. &rdquo;Akhirnya saya geger (bertengkar) luar biasa saat itu dengan kementerian. Kemudian saya diberikan jalan (keluar) kementerian. Kalau (kerja) di pemerintah kota, maka (Non ASN) harus ikut aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tidak boleh ikut aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),&rdquo; terang Eri. Apabila mengikuti aturan Kemenaker, lanjut dia, besaran gaji Non ASN diatur berdasar upah minimum kota (UMK). Nah, secara otomatis ketika UMK meningkat, gaji pegawai ikut naik. Sedangkan jika mengikuti aturan Kemenkeu, besaran gaji pegawai Non ASN dihitung berdasar beban kerja. &rdquo;Saya tidak rela kalau teman-teman ikut pihak ketiga (perusahaan swasta). Maka itu (Non ASN) saya pertahankan, akhirnya ikut aturan Menteri Keuangan,&rdquo; sebut Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ungkap perjuangan pertahankan tenaga Non ASN (aparatur sipil negara) atau outsourcing di lingkungan pemkot

Tenaga Non ASN Pemkot Surabaya Dipertahankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menurut-bps-gaji-pekerja-jasa-keuangan-dan-asuransi-tertinggi_m_210623.jpeg" alt="Ilustrasi gaji pegawai" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gaji pegawai</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya sudah merumuskan besaran gaji tenaga outsourcing. Dari 25 ribu tenaga kontrak, banyak yang menerima gaji di bawah UMK Surabaya 2023. Kondisi itu menjadi sorotan wakil rakyat.  ”Saya sudah dapat laporan ini. Para PTT (pekerja tidak tetap, Red) ini mengeluh,” kata Baktiono kemarin (1/2).  Menurut Baktiono, gaji tenaga outsourcing se-harusnya disesuaikan dengan UMK tahun berjalan. Itu sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang ditetapkan pemerintah. Bahkan formulasi itu, jelas dia, dirintis sejak kepemimpinan Bambang D.H. sebagai wali kota. Juga diteruskan oleh Tri Rismaharini. ”Pemerintahan saat ini juga harus komit dengan itu,” paparnya.  Menurut dia, penurunan gaji di bawah UMK tidak boleh terjadi. Sebab, bisa melanggar Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenaga-kerjaan. Seharusnya, kata Baktiono, PTT bisa menerima gaji di atas UMK. Apalagi APBD 2023 sudah ditetapkan Rp 11,2 triliun. ”Mengapa APBD naik, tapi gaji pekerja diturunkan?” ucapnya.  Terkait gaji tenaga kontrak yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, Baktiono menyebut bisa memaklumi. Tapi, pemkot harus melihat beban dan risiko kerja.  Para satgas penyapu jalan atau pembersih saluran contoh-nya. Beban kerja mereka cukup tinggi. Apalagi saat musim hujan seperti saat ini. ”Kalau sedang hujan, mereka pasti ada di lapangan. Jelas ini berisiko bagi kesehatannya. Makanya kami tidak setuju,” papar politikus PDIP itu.

Mayoritas Tenaga Kontrak Pemkot Surabaya Terima Gaji di Bawah UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Indah-Anggoro-Putri-Biro-Humas-Kemnaker.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan alasan perubahan substansi ketenagakerjaan alih daya atau outsourcing dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Salah satu alasannya, yakni untuk memberikan peluang bagi pekerja untuk menjadi pekerja tetap atau PKWTT.  "Alasan perubahan untuk memberikan peluang atau kesempatan yang lebih luas bagi pekerja sebagai pekerja tetap/PKWTT guna melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tetap," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers secara daring, Jumat (6/1).  Ia menambahkan, apabila outsourcing tidak dibatasi maka dikhawatirkan masyarakat akan sulit menjadi pekerja tetap. "Kalau terlalu dibuka dalam Undang-undang Cipta Kerja akan terus outsourcing. Maka dari itu kita bisa batasi, jadi ada kesempatan menjadi tetap," tambahnya.  Meski demikian, ia menjelaskan adanya pembatasan pelaksanaan pekerjaan ini diyakini tidak mengurangi upaya perusahaan untuk tetap mengembangkan usahanya. Hal ini seiring dengan rasa tenang yang didapatkan pekerja sehingga produktivitasnya akan meningkat.  "Untuk memberikan ketenangan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan pada akhirnya akan tercapai kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha," jelasnya.  Terkait perubahan substansi ini, Kemnaker memastikan segala ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP). Yakni, dengan melakukan revisi terhadap PP 35 Tahun 2021  Adapun saat ini, revisi PP 35 Tahun 2021 masih dalam proses pembahasan dan penyusunan.  "Revisi PP masih kita kerjakan. Kami internal membahas substansi PP setelah punya konsep akan dibawa ke forum perwakilan pengusaha dan serikat pekerja total 42 orang. Target bu Menteri Ida Fauziyah secepatnya untuk diselesaikan," tandasnya.  Sebelumnya, dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan atau outsourcing. Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih daya dapat dilakukan secara terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses diskusi.  Sementara itu, dalam Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Dalam hal ini jenis-jenis pekerjaan apa saja yang boleh dialihdayakan akan diatur dalam revisi PP 35 tahun 2021.

Penjelasan Kemenaker Soal Outsourcing Dibatasi di Perppu Ciptaker

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#outsourcing

Berita Terkini