<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/w4XQJtgzCu1lCLubZgNbDRtICk3KfLZ6gw6wUdxi-3357768645.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Wakil Kepala Daerah di Kota Madiun dan Kabupaten Pati sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, menyusul penetapan tersangka terhadap dua kepala daerah tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membenarkan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat radiogram terkait penunjukan pelaksana tugas kepala daerah di dua wilayah berbeda itu. &ldquo;Sudah dikeluarkan surat radiogram kepada gubernur untuk menunjuk wakil sebagai plt kepala daerah,&rdquo; kata Bima Arya dikonfirmasi, Rabu (21/1). Menurut Bima, radiogram tersebut berisi penugasan otomatis kepada wakil kepala daerah masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan sementara waktu. Penunjukan Plt dilakukan melalui gubernur setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. &ldquo;Langsung wakilnya sebagai Plt, melalui gubernur,&rdquo; jelasnya. Surat penunjukan tersebut disampaikan melalui Gubernur Jawa Tengah untuk Kabupaten Pati dan Gubernur Jawa Timur untuk Kota Madiun. Dengan terbitnya radiogram itu, pemerintahan daerah tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan. Dengan demikian, Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun. Sementara itu, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati. Sebagai informasi, Wali Kota Madiun Maidi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin (19/1). Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi berupa fee proyek dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara itu, Bupati Pati Sudewo juga ditangkap KPK dalam OTT pada kasus yang berbeda. Sudewo diduga terlibat dalam praktik suap jual beli jabatan terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati. Penunjukan Plt kepala daerah ini dilakukan untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan kelangsungan pelayanan publik di masing-masing daerah selama proses hukum berjalan. &nbsp;

Kemendagri menunjuk Wakil Kepala Daerah di Kota Madiun dan Kabupaten Pati sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala daerah

Kemendagri Tunjuk Wakil Kepala Daerah Madiun dan Pati jadi Plt Wali Kota dan Bupati 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_4217JPG-1898750894.jpg" alt="Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan secara rinci konstruksi perkara terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjerat dugaan pemerasan dan penerimaan uang dengan modus fee proyek serta dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain Maidi, KPK juga menjerat Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula pada Juli 2025, saat Maidi memberikan arahan untuk melakukan pengumpulan uang di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. &ldquo;Bahwa pada Juli 2025, Maidi selaku Wali Kota Madiun periode 2025&ndash;2030 memberi arahan pengumpulan uang melalui Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun, dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). Asep menjelaskan, arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun yang saat itu tengah mengurus proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. &ldquo;Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, untuk menyerahkan uang sebesar Rp 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang &lsquo;sewa&rsquo; selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun,&rdquo; ucap Asep. Lebih lanjut, KPK mengungkapkan penyerahan uang tersebut dilakukan pada awal Januari 2026 melalui pihak kepercayaan Maidi. &ldquo;Bahwa pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan STIKES menyerahkan uang tersebut kepada Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Maidi melalui transfer rekening atas nama CV Sekar Arum," ungkapnya. Tindakan itu, lantas berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (19/1). Dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan sembilan orang dari unsur penyelenggara negara, swasta, hingga pengurus yayasan. Selain mengamankan para pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 550 juta, dengan rincian Rp 350 juta diamankan dari Rochim Ruhdiyanto dan Rp 200 juta diamankan dari Thariq Megah. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dugaan pemerasan lain yang dilakukan Maidi terkait proses perizinan usaha di Kota Madiun. &ldquo;Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba,&rdquo; jelasnya. Asep menambahkan, pada Juni 2025 Maidi juga diduga meminta uang kepada pihak developer dengan nilai yang cukup besar. &ldquo;Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp 600 juta. Dimana, uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening,&rdquo; beber Asep. Penyidik KPK juga menemukan indikasi penerimaan lain yang diduga sebagai gratifikasi selama Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Salah satu penerimaan tersebut berkaitan dengan proyek pemeliharaan jalan di lingkungan Pemkot Madiun. &ldquo;Diantaranya penerimaan lainnya berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar,&rdquo; ujarnya. Dalam proyek tersebut, Maidi diduga meminta fee 6 persen kepada kontraktor melalui Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp 200 juta. Terakhir, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya dalam kurun waktu yang cukup panjang. &ldquo;Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019&ndash;2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp 1,1 miliar,&rdquo; pungkasnya. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. &nbsp;

KPK beberkan kasus Wali Kota Madiun Maidi terkait dugaan pemerasan fee proyek dan dana CSR. Simak kronologi dan perkembangan terbaru.

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Wali Kota Madiun Maidi, Terjerat Dugaan Pemerasan Bermodus Fee Proyek dan Dana CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-3JPG-1700279070.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi dikawal petugas setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi dikawal petugas setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Wali Kota Madiun. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin (19/1). Selain Maidi, KPK juga menjerat Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi, dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun sebagai tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya (gratifikasi) di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang sebagai tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1). Dalam operasi senyap itu, lanjut Asep, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp 550 juta. Barang bukti uang itu menjadi bukti kuat adanya penerimaan uang terhadap Wali Kota Madiun. "Dengan rincian Rp 350 juta diamankan dari Sdr RR dan Rp 200 juta diamankan dari Sdr TM," ungkap Asep. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. "Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," tegas Asep. Atas perbuatannya, Maidi dan Rochim Ruhdiyanto disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf e UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, Maidi bersama-sama dengan Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. &nbsp;

KPK resmi tetapkan Wali Kota Madiun Maidi tersangka korupsi proyek dan gratifikasi. OTT amankan uang Rp 550 juta sebagai barang bukti.

KPK Resmi Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi Sebagai Tersangka, Amankan Uang Rp 550 Juta saat Gelar OTT

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-1123183546.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi setibanya di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring OTT, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rengkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah dalam satu hari menuai keprihatinan. Sebab, KPK menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1). Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan amanah jabatan. &ldquo;Ini merupakan tamparan keras bagi pelaksanaan otonomi daerah. Kami di Komisi II DPR RI sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jabatan jangan pernah dijadikan alat untuk memperkaya diri melalui fee proyek atau jual beli jabatan,&rdquo; kata Toha kepada wartawan, Selasa (20/1). Menurut Toha, dugaan suap dalam pengisian jabatan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih menghadapi persoalan serius terkait integritas. Hal serupa juga terlihat dalam dugaan penyimpangan dana CSR di Kota Madiun. Ia menegaskan, semestinya dana CSR dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan penyakit lama yang harus segera diputus. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka birokrasi di bawahnya dipastikan tidak akan berjalan secara profesional,&rdquo; tegas legislator PKB tersebut. Lebih lanjut, Toha meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/IMG_2596JPG-2753198157.jpg" alt="Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo tiba di gedung KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. &ldquo;Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa pengawasan tidak pernah lengah. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk melakukan korupsi,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK OTT dua kepala daerah di satu hari, DPR ingatkan jangan main-main dengan jabatan. DPR Dukung penuh terhadap KPK dalam perangi korupsi

KPK OTT Dua Kepala Daerah dalam Sehari, DPR Imbau Tak Main-main dengan Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/JKT_Bupati-Kabupaten-Pati-Diperiksa-KPK-Selama-65-Jam_SALMAN-TOYIBI_-4JPG-376025062.jpg" alt="Bupati Kabupaten Pati Sudewo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Pati Sudewo. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1). Dalam giat penindakan tersebut, lembaga antirasuah telah mengamankan Bupati Pati Sudewo. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan tim KPK melakukan giat penindakan di wilayah Pati. Namun, Budi masih enggan mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. "Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/1). Budi memastikan, pihaknya akan mengungkap secara rinci identitas serta barang bukti yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. "Ya, nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan," pungkasnya. Operasi tangkap tangan ini dilakukan bersamaan dengan giat penindakan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Saat ini, mereka yang diamankan tengah dalam pemeriksaan intensif KPK. &nbsp;

KPK gelar OTT di Pati dan Madiun, amankan Bupati Pati. Simak update penindakan dan pemeriksaan intensif yang sedang berlangsung.

Tak Hanya Wali Kota Madiun, KPK juga Tangkap Bupati Pati Sudewo Lewat OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sapourna.jpg" alt="Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Madiun Maidi. Diskominfo Kota Madiun/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi. Operasi tangkap tangan itu turut mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun. Namun, dalam pemeriksaan awal di Madiun, tim penindakan KPK hanya membawa sembilan orang ke Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Sebanyak sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (19/1). Dalam operasi tangkap tangan itu, tim penindakan KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut dalam giat penindakan tersebut. "Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," tegasnya. KPK menduga, adanya penerimaan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. "Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," imbuhnya. <h3>Harta kekayaan Wali Kota Madiun Maidi</h3> Menelisik harta kekayaan Maidi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), memiliki total kekayaan senilai Rp 16.926.129.519. Kekayaan disampaikan saat awal menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada 2 April 2025. Harta kekayaan Maidi didominasi tanah dan bangunan sebanyak 19 bidang yang tersebar di Madiun, Magetan, dan Ngawi. Total harta kekayaan tidak bergerak milik Maidi mencapai Rp 16.074.000.000. Maidi juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya motor Tossa TSZ200-2 tahun 2013; motor Honda C70 tahun 1980; mobil Nissan Grand Livina tahun 2011; mobil Mitshubisi tahun 2008; mobil Honda CRV tahun 2015; motor Honda PCX tahun 2022; dan mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019. Harta bergerak milik Maidi itu sejumlah Rp 647.000.000. Maidi juga mengklaim memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 95.825.000. Tak hanya itu, ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 1.408.588.959. Namun, Maidi tercatat memiliki utang sebesar Rp 1.299.284.440. Sehingga total hartanya senilai Rp 16.926.129.519. &nbsp;

Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT KPK bersama 15 orang. Hartanya Rp 16,9 miliar, termasuk tanah dan kendaraan.

Wali Kota Madiun Maidi Terjaring OTT KPK, Hartanya Capai Rp 16,92 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1191358695.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi, pada Senin (19/1). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 15 orang di wilayah Madiun. &ldquo;Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (19/1). Namun, Budi belum merinci jumlah pasti uang tunai yang disita dalam OTT tersebut. Saat ini, barang bukti serta sembilan orang yang terjaring OTT telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk pemeriksaan lanjutan. &ldquo;Sebanyak sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,&rdquo; ucap Budi. Kesembilan orang tersebut akan menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang diamankan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan melalui konferensi pers, termasuk konstruksi perkara, kronologi kejadian, serta peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. &nbsp;

KPK OTT Wali Kota Madiun dan amankan uang tunai ratusan juta rupiah. Sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan.