<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki awal tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1) melakukan Operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap itu, lembaga antirasuah meringkus Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini merupakan operasi senyap kedua pada awal tahun 2020, setelah lembaga antirasuah meringkus Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.  OTT yang meringkus Wahyu Setiawan mengejutkan publik, karena mantan Anggota KPU RI itu diringkus tidak lama setelah Indonesia menggelar pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) pada 2019. Wahyu lantas pada Kamis, 9 Januari 2020 ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.  Selain Wahyu, KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan calon legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan, Harun Masiku dan seorang swasta, Saeful Bahri.  Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (9/1), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful senilai Rp 900 juta. Diduga uang suap tersebut diberikan agar Harun ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDI Perjuangan atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.  Dalam proses penanganan perkara ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan. Saat dalam proses penyidikan, KPK meminta keterangan terhadap Hasto soal aliran uang atau barang bukti suap kepada Wahyu Setiawan.  Bahkan, elite PDI Perjuangan itu juga dicecar soal pengetahuannya mengenai proses PAW. Hasto usai dilakukan pemeriksaan penyidik KPK mengklaim tidak mengetahui aliran uang kepada Wahyu Setiawan.  "Sebaiknya kita percayakan proses penegakan hukum ini," ucap Hasto, Jumat, 24 Januari 2020 lalu.  Usai menjadi tersangka KPK, Wahyu lantas dicopot dari jabatan Komisioner KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wahyu dinilai melanggar kode etik, karena menerima suap terkait pengurusan PAW politikus PDIP Harun Masiku.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/24/08/2020/eks-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-divonis-6-tahun-penjara/">Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara</a>  Buntut dari operasi senyap ini, sempat menimbulkan gejolak di internal KPK. Karena pada Januari 2020, jaksa penuntut umum (JPU) Yadyn Palebangan yang sejak awal menangani kasus tersebut, harus ditarik ke lembaga asalnya ke Kejaksaan Agung, padahal masa tugasnya di KPK belum selesai.  Hal serupa juga sempat dialami oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Rossa yang juga merupakan penyidik dalam kasus pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan politikus PDIP harus dipulangkan secara sepihak Mabes Polri.    Pemulangan Rossa menuai polemik, karena dilakukan secara sepihak oleh pimpinan KPK, terlebih masa tugas Rossa sebagai penyidik KPK belum selesai. Hingga akhirnya, Rossa hingga kini masih bertugas sebagai penyidik KPK.  Dalam perjalanan kasus proses PAW Anggota DPR RI fraksi PDIP, Wahyu bersama Agustiani Tio telah divonis bersalah. Wahyu Setiawan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, karena terbukti menerima suap dari kader PDI Perjuangan, Saeful Bahri senilai Rp 600 juta.  Selain pidana penjara, Wahyu juga dijatuhkan hukuman denda senilai Rp 150 juta. Apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan badan selama empat bulan.  Selain itu, mantan anggota Bawaslu yang juga kader PDI Perjuangan, Agustiani Tio Fridelina divonis empat tahun penjara. Agustiani Tio juga dijatuhkan hukuman denda sebesar Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.  Kendati demikian, Majelis Hakim tidak mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau hak politik usai menjalani pidana pokok. Namun Wahyu dan Agustiani Tio hingga kini belum dieksekusi pidana penjara, karena lembaga antirasuah mengajukan kasasi untuk kedua terdakwa.  Sementara itu, pihak swasta yang juga mantan caleg PDI Perjuangan Saeful Bahri tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin selama satu tahun dan delapan bulan penjara. Selain itu, diwajibkan membayar denda Rp150 juta subsidair empat bulan kurungan.  Saeful Bahri selaku kader PDIP terbukti bersalah bersama-sama dengan Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Namun hingga kini, semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku masih buron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Fda1fEmJnKc

Kaleidoskop 2020: KPK OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/wahyu-setiawan-miftah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk tidak menghadirkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam sidang terdakwa mantan anggota KPU RI, Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina. Padahal, Hasto turut diperiksa dan tertulis di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).  Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan menyampaikan, alasan Hasto tak dihadirkan ke persidangan karena berbeda pembuktiannya dengan terdakwa mantan caleg PDIP Saeful Bahri. Dia merupakan terpidana pemberi suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP.  ”Jadi berbeda saat kami itu memeriksa Pak Saeful sebagai pemberi, memang kami membutuhkan keterangan yang bersangkutan (Hasto Kristiyanto). Tapi membuktikan perbuatan terdakwa (Wahyu dan Agustiani) menurut JPU (saksi-saksinya) sudah cukup,” kata Ronald di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/7).  Ronald menuturkan, tak semua saksi yang di BAP di KPK akan bersaksi lagi di persidangan. Tapi sesuai kebutuhan untuk membuktikan dakwaan.   ”Ya kan tidak semua saksi yang di BAP itu kan , tetep kami akan memilah apa yang kami butuhkan untuk dakwaan, itu yang kami panggil. Itu ya,” ucap Ronald.  Kendati demikian, Ronald tak menyimpulkan kesaksian Hasto tak berkaitan dengan Wahyu dan Agustiani. Namun, dia menyebut saksi fakta yang dihadirkan Jaksa di persidangan sudah cukup membuktikan dakwaan.  “Saya tidak mengatakan (kesimpulan) itu, tapi untuk dakwaan penerima menurut jaksa sudah cukup,” tegasnya.  Dalam perkara ini, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina didakwa menerima suap dari Harun Masiku dan Saeful Bahri.  Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Namun hingga kini, Harun belum juga berhasil ditemukan. Mantan Caleg PDIP itu masih menjadi buronan lembaga antirasuah.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio didakwa melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Saeful Bahri telah menjadi terpidana dan tengah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Saeful divonis hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 150 juta.

Klaim Beda Pembuktian, Sekjen PDIP Tak Dihadirkan ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-16.jpg" alt="Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Plt Jubir KPK Ali Fikri.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, pernyataan mantan Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Yenti Garnasih yang menduga terdapat praktik penipuan dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terlalu dini untuk disimpulkan. KPK bekerja sesuai aturan hukum dan profesionalitas.  "Saya kira terlalu dini menyimpulkan demikian. Penyidik KPK tentu akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi profesionalisme," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (20/1).  Ali menyampaikan, dari bukti yang didapat dari operasi tangkap tangan (OTT), KPK hingga kini masih mendalami kasus tersebut. Sehingga tidak serta-merta disimpulkan adanya penipuan dalam kasus tersebut.  "Dari bukti-bukti permulaan yang dimiliki sehingga dapat dilakukan kegiatan tangkap tangan, KPK masih akan terus mendalami dan mengembangkan pada tingkat penyidikan," tegas Ali.  Kendati demikian, kata Ali, KPK tak menutup kemungkinan untuk memeriksa saksi yang dianggap mengetahui alur suap dalam kasus ini. Seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.  "Tidak menutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain atas dugaan penyuapan yang melibatkan mantan komisioner KPU tersebut," jelas Ali.  Sebelumnya, pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menduga, terdapat modus penipuan yang terjadi saat politikus PDIP Harun Masiku hendak menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.  "Saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya, ada korupsinya, tetapi kalau pun pakai pasal korupsi harus sesuai dengan unsur yang ada," kata Yenti Garnasih, Minggu (19/1) kemarin.  Yenti menyebutkan KPK harus memeriksa rincian kronologi dugaan kasus suap itu, misalnya dengan melihat hasil penyadapan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui modus sebenarnya di balik kasus suap tersebut.  "Meski inisiatif dari penyuap, bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras," tukas Yenti.

KPK: Kasus PAW Fraksi PDIP Tidak Bisa Disimpulkan Kasus Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/WAHYU-SETIAWAN2.jpg" alt="KENAKAN ROMPI ORANGE: Komsioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/1) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KENAKAN ROMPI ORANGE: Komsioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (10/1) dini hari. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR menyelenggarakan rapat bersama dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi mengatakan ‎agenda rapat ini dilakukan untuk membahas sejumlah isu aktual yang terjadi di publik, termasuk peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.  "Kami akan pertanyakan mekanisme di internal dalam urusan PAW anggota DPR dan lain-lain. Bagaimana mekanisme pengawasan di internal. Bagaimana langkah KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi," ujar Arwani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/1).  Arwani mengatakan ‎Komisi II DPR mempercayai selama di KPU sudah dibentuk sistem yang baik akuntabel dan transparan. Namun, perlu ada perbaikan lagi supaya kejadian yang menimpa Wahyu tidak terjadi lagi di kemudian hari.  Oleh karenanya perbaikan dan pembentukan sistem di internal harus segera dilakukan KPU. Stakeholder pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga harus aktif agar masalah serupa dan sejenis tidak terjadi kembali.  "Kami tidak setuju dengan gagasan men-donwgrade seluruh komisioner KPU terkait peristiwa OTT ini. Apalagi, masalah ini telah masuk dalam ranah penegakan hukum," katanya.  Mengenai pergantian komisioner KPU pasca OTT, jika merujuk Pasal 37 ayat (4) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PAW anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR. "Kami mendesak agar proses PAW segera dilakukan agar tim KPU dapat segera bekerja dalam rangka menyambut proses Pilkada," ungkapnya.

Rapat Dengan KPU, DPR Cecar Kasus Wahyu Setiawan