<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200714_180955-1.jpg" alt="Kapolres Cirebon Kombespol M. Syahduddi. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cirebon Kombespol M. Syahduddi. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor (Polres) Cirebon, Jawa Barat, menetapkan dua tersangka dari lima orang yang diringkus Tim Saber Pungli Provinsi Jabar terkait kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon. ”Kita sudah tetapkan dua orang menjadi tersangka kasus pungli di Disdukcapil,” kata Kapolresta Cirebon Kombespol M. Syahduddi seperti dilansir dari Antara di Cirebon pada Selasa (14/7).  Dua orang yang menjadi tersangka PH berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan AS yang merupakan honorer di Disdukcapil. Kedua tersangka tersebut, lanjut Syahduddi, ditangkap Tim Saber Pungli Jawa Barat, bersama dengan tiga orang lainnya yang masih dalam pemeriksaan.  ”Dua orang itu kita tetapkan sebagai tersangka karena sudah memenuhi dua alat bukti,” ujar Syahduddi.  Dia mengatakan, masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan pihak lain pada kasus pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon. ”Untuk mengarah pihak-pihak terkait, kami masih melakukan pendalaman,” kata Syahduddi.  Kapolresta mengatakan, kasus pungli di Disdukcapil Kabupaten Cirebon yang ditanganinya merupakan kasus limpahan dari Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, di mana beberapa hari lalu mereka melakukan operasi tangkap tangan.  Ketika ditanya terkait keterlibatan pejabat Disdukcapil, Kapolresta mengaku masih perlu pendalaman, karena kasus itu merupakan kasus limpahan. ”Sampai saat ini, kami masih melakukan pendalaman, karena kami mendapat limpahan kasus,” tutur  Syahduddi.  Dua tersangka dalam menjalankan aksi pungli tersebut dengan memungut sejumlah uang kepada warga yang akan mengurus dokumen kependudukan. Syahduddi mengatakan, saat ini Satreskrim Polresta Cirebon masih terus mendalami kasus tersebut. Terutama untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lainnya.  ”Pada saat operasi tangkap tangan, dari tersangka PH tim saber pungli menyita barang bukti berupa uang berjumlah Rp 11 juta. Sedangkan dari tangan tersangka SA kita sita uang Rp 150 ribu,” tutur Syahduddi.  Akibat perbuatannya kedua tersangka dikenakan UU 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 75 juta rupiah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MG9xbEqeabM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dK5C-9dTUCY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QIjlvMkI8QI

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Pungli Disdukcapil Kabupaten Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satgas-saber-pungli-dalami-dugaan-pungli-di-kabupaten-tangerang_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungli. Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam tengah menelusuri praktik dugaan pungli di Kabupaten Tangerang Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungli. Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam tengah menelusuri praktik dugaan pungli di Kabupaten Tangerang Selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Saber Pungli Kementerian Koordinator Politi Hukum dan HAM (Polhukam) mencium adanya praktik tak beres di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka menduga oknum aparat Desa Dangdang dan Kecamatan Cisauk melakukan pungli. Modus yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan camat, adalah dengan mengeluarkan surat keterangan girik palsu di atas tanah eks HGU Perkebunan Suradita. Lahan ini sebelumnya sudah dibebaskan PT Libros Derap Abadi. Akibatnya sertifikat tanah tersebut sampai saat ini belum dapat terbit. Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Widyanto Poesoko mengatakan pihaknya akan menindaklanjutinya. Widyanto dan timnya bakal menelusuri potensi dugaan pungli pada proses perizinannya. "Baik oleh kepala Desa Dangdang, Camat Serpong (Cisauk) maupun oknum BPN yang tidak mempersoalkan alas hak tanah adat dari pihak lain yang mengklaim tanah di lokasi sama yang telah dibebaskan oleh PT. Libros Derap Abadi," ujar dia kepada JawaPos.com, Minggu (9/12). Widi-sapaannya- menambahkan, alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Libros Derap Abadi tersebut adalah tanah negara bekas HGU PT. Suradita. "Satgas Saber Pungli akan terus mendalami pihak-pihak yang terindikasi melakukan pungli dan merugikan masyarakat," tegas dia. Sementara, Kuasa Hukum PT Libros Derap Abadi, Dwi Santoso mengatakan bahwa akibat dari pungli tersebut maka semenjak tahun 1998 kliennya mengalami kerugian. Kliennya tidak dapat meningkatkan hak atas tanah menjadi sertifikat. &ldquo;Camat Serpong malah mengeluarkan surat Nomor 5931/03. Kec. Srp Tanggal 23 September 1998 yang menyatakan bahwa PT. Libros tidak menguasai fisik," keluh dia. Padahal, lanjut Dwi, berdasar 215 surat penunjukan Kavling Selatan yang telah dibebaskan oleh para anggota Dirserse, sudah disetujui dan dinyatakan keabsahannya oleh Tim Pembebasan (Itwilkab). "Itu yang tertuang dalam surat rekomendasi Tanggal 15 September 1998 No: 710.593/275.itwil/98," tegas Dwi.

Satgas Saber Pungli Dalami Dugaan Pungli di Kabupaten Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam-turun-ke-indramayu_m_-1.jpg" alt="Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko (dua dari kanan) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko (dua dari kanan) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kemenko Polhukam bergerak ke Kabupaten Indramayu. Itu lantaran adanya dugaan pungli dalam kasus penyerobotan lahan perkebunan tebu Pabrik Gula Jatitujuh seluas 5.000 hektare, milik PT Rajawali Nusantara Indonesia. Tindakan tersebut berpotensi dapat merugikan negara sebesar Rp 4,2 triliun, dengan perhitungan luas lahan 4.200 hektare. "Ada informasi dan indikasi oknum oknum tertentu yang meminta uang kepada masyarakat dan ada unsur penipuan," kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, kemarin. Indikasi tersebut terlihat dari adanya warga yang diiming-imingi akan diberikan lahan di wilayah PG Jatitujuh oleh sejumlah oknum. Bahkan, warga juga dimintai uang oleh oknum tersebut. "Kalau dimintai uang tanpa ada dasar hukumnya, itu namanya pungli. Bahkan bisa juga mengarah pada penipuan," kata Widi. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku tindakan tersebut. Setelah nanti data dan faktanya ditemukan, maka akan segera dilakukan penindakan. Banyak Penjarahan Senior Executive Vice Presiden PT RNI, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa kebutuhan gula nasional yaitu 3,5 juta ton per tahun dengan pasokan 1,3 juta dari PT RNI selaku Badan Usaha Milik Negara, sedangkan sisanya harus diimpor. Menurutnya, hal ini juga menjadi persoalan ketahanan nasional. "Semenjak 3 tahun lalu produksi gula turun lebih dari 50% akibat adanya gangguan di Jatitujuh yakni penjarahan di lebih dari 5.000 Ha di lahan PT. RNI. Penjarahan di lahan tersebut adalah merupakan lahan negara karena yang paling berhak menuntut adalah Kementeri KLHK dan sudah mendapat sertifikat HGU," kata Rahmat. Ia mengatakan, karena adanya kasus ini PT RNI juga mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar. Dengan rincian tebu yang dihasilkan di lahan PG Jatitijuh rata-rata mencapai 70 ton per hektare. Jika dikalikan dengan luas lahan yang diserobot yakni sekitar 5.000 hektare maka bahan baku yang hilang setidaknya sekitar 350 ribu ton. "Kami berharap tim Satgas Saber Pungli bisa segera mengatasi masalah ini. Apalagi pada Desember nanti sudah mulai waktunya musim tanam tebu, jika kami tidak bisa menanam kami khawatir produksi gula bulan depan akan lebih menurun lagi," kata Rahmat.

Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam Turun ke Indramayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satgas-saber-pungli-kemenko-polhukam-turun-ke-indramayu_m_.jpg" alt="Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko (dua dari kanan) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko (dua dari kanan) ketika memberikan keterangan pers kepada awak media.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kemenko Polhukam bergerak ke Kabupaten Indramayu. Itu lantaran adanya dugaan pungli dalam kasus penyerobotan lahan perkebunan tebu Pabrik Gula Jatitujuh seluas 5.000 hektare, milik PT Rajawali Nusantara Indonesia. Tindakan tersebut berpotensi dapat merugikan negara sebesar Rp 4,2 triliun, dengan perhitungan luas lahan 4.200 hektare. "Ada informasi dan indikasi oknum oknum tertentu yang meminta uang kepada masyarakat dan ada unsur penipuan," kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoeko melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, kemarin. Indikasi tersebut terlihat dari adanya warga yang diiming-imingi akan diberikan lahan di wilayah PG Jatitujuh oleh sejumlah oknum. Bahkan, warga juga dimintai uang oleh oknum tersebut. "Kalau dimintai uang tanpa ada dasar hukumnya, itu namanya pungli. Bahkan bisa juga mengarah pada penipuan," kata Widi. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku tindakan tersebut. Setelah nanti data dan faktanya ditemukan, maka akan segera dilakukan penindakan. Banyak Penjarahan Senior Executive Vice Presiden PT RNI, Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa kebutuhan gula nasional yaitu 3,5 juta ton per tahun dengan pasokan 1,3 juta dari PT RNI selaku Badan Usaha Milik Negara, sedangkan sisanya harus diimpor. Menurutnya, hal ini juga menjadi persoalan ketahanan nasional. "Semenjak 3 tahun lalu produksi gula turun lebih dari 50% akibat adanya gangguan di Jatitujuh yakni penjarahan di lebih dari 5.000 Ha di lahan PT. RNI. Penjarahan di lahan tersebut adalah merupakan lahan negara karena yang paling berhak menuntut adalah Kementeri KLHK dan sudah mendapat sertifikat HGU," kata Rahmat. Ia mengatakan, karena adanya kasus ini PT RNI juga mengalami kerugian hingga Rp 200 miliar. Dengan rincian tebu yang dihasilkan di lahan PG Jatitijuh rata-rata mencapai 70 ton per hektare. Jika dikalikan dengan luas lahan yang diserobot yakni sekitar 5.000 hektare maka bahan baku yang hilang setidaknya sekitar 350 ribu ton. "Kami berharap tim Satgas Saber Pungli bisa segera mengatasi masalah ini. Apalagi pada Desember nanti sudah mulai waktunya musim tanam tebu, jika kami tidak bisa menanam kami khawatir produksi gula bulan depan akan lebih menurun lagi," kata Rahmat.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/para-guru-kirim-karangan-bunga-ke-tim-saber-pungli-polhukam_m_1542202551_259095.jpg" alt="Sekretaris Tim Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto. Para guru dan ASN Jabar berterima kasih atas pembukaan blokir tabungan." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto. Para guru dan ASN Jabar berterima kasih atas pembukaan blokir tabungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima karangan bunga dari Perwakilan Guru-Guru dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Bandung. Karangan bunga tersebut sebagai bentuk terimakasih dari para guru dan ASN kepada Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) “Tadi kami menerima tiga karangan bunga dari orang-orang yang mengatasnamakan perwakilan guru-guru dan ASN dari tiga Kabupaten. Tasikmalaya, Garut dan Bandung,” kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/11). "Mereka ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Saber Pungli karena blokir dana kredit di Bank BJB dan Bank Woori sudah dibuka," lanjutnya.  Sebelumnya, Satgas Saber Pungli pernah melakukan sosialisasi bersama Bank Woori Bersaudara Cabang Garut. Dalam kesempatan tersebut, Widiyanto mengatakan bahwa tim Satgas Saber Pungli menerima laporan mengenai adanya pemblokiran uang masyarakat oleh perbankan, yang dikenakan kepada debitur yang berasal dari kalangan ASN di wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah diadakan mediasi, tim menilai ada perbedaan kebijakan dari perbankan dalam merespon rekomendasi dari Tim Satgas Saber Pungli. “Bank Woori termasuk yang paling cepat dan akomodatif menindaklanjuti rekomendasi hasil mediasi Tim Satgas Saber Pungli. Tim Satgas Saber Pungli mengapresiasi respon cepat Bank Woori dengn membuka blokir dana debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” kata Widiyanto. Selanjutnya, Bank Jawa Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi pembukaan blokir dana nasabah di Tasikmalaya dan Garut. Itu untuk menindaklanjuti saran dari Tim Satgas Saber Pungli. "Satgas Saber Pungli mengapresiasi BJB yang telah menindaklanjuti saran untuk membuka blokir dana nasabah sebagaimana yang diinginkan oleh para PNS yang telah melaporkan ke Satgas Saber Pungli," tambah dia. Sementara itu, salah satu perwakilan dari guru menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Satgas Saber Pungli. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menko Polhukam Wiranto, Ketua Pelaksana Tugas Satgas Saber Pungli Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Sesmenko Polhukam Letjen Agus, dan Sekretaris Satgas Saber Pungli. Karena perhatian dan mediasi yang dilakukan tim satgas blokir dana kami di BJB dan Bank Woori sudah dicabut,” pungkasnya.

Para Guru Kirim Karangan Bunga ke Tim Saber Pungli Polhukam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/polri-klaim-berhasil-lakukan-1076-ott_m_162957.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mengklaim bahwa pihaknya telah berupaya maksimal dalam memberantas korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnvian mengatakan, pada 2016, Tim Saber Pungli bentukannya telah melakukan sekitar 1076 OTT. Padahal, keberadaan Tim Saber Pungli masih seumur agung. "Selama setahun saja, maka sudah ada 1076 OTT yang dilaksanakan," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Dari OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli, setidaknya sudah ada 2148 orang yang dijadikan tersangka. Mulai dari yang terkecil hingga paling besar. "Di Papua Barat misalnya, OTT terkecil Rp400 ribu. Kemudian ada Kalimantan Timur Rp268 miliar, dengan potensi kehilangan anggaran sebesar Rp2,7 triliun. Ini kasus Koperasi Samudera Sejahtera," tutup dia.

Polri Klaim Berhasil Lakukan 1076 OTT