<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Saber-Pungli-Jawa-Barat.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat, merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberhentikan sementara Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN. Hal itu dilakukan usai DN ditangkap atas dugaan pungli di sekolah tersebut.  Kabid Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat, mengatakan bahwa hal itu perlu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap kepsek yang berinisial DN tersebut.  "Jadi, Saber Pungli telah melakukan gelar perkara terkait dengan hasil pemeriksaan di SMKN 5 Bandung," kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/6) dikutip dari Antara.  Selain soal pemberhentian sementara, Yudi mengatakan bahwa pihaknya melimpahkan gelar perkara itu ke Inspektorat Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan pungli di sekolah tersebut.  "Dilimpahkan ke Inspektorat Jawa Barat untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan secara komprehensif," katanya.  Pada saat operasi tangkap tangan, Tim Saber Pungli mengatakan bahwa pihaknya mengamankan lima orang, yakni DN selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG, dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.  Terkait dengan gelar perkara, pihaknya baru merekomendasikan saksi pemberhentian sementara bagi DN, sedangkan empat orang lainnya itu masih bisa beraktivitas seperti biasanya.  "Dari hasil pemeriksaan, mungkin ada dikenai sanksi permanen bila memang terbukti," kata dia.  Sebelumnya, Tim Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Rabu (22/6) di SMKN 5 Bandung. OTT tersebut berawal dari adanya orang tua siswa yang melaporkan adanya dugaan pungli di sekolah itu pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB).  Setelah mendatangi lokasi, Tim Saber Pungli menemukan uang lebih dari Rp40 juta. Uang itu diduga berasal dari titipan orang tua siswa untuk sumbangan bangunan dan sumbangan kegiatan pramuka.

Usai OTT, Saber Pungli Rekomendasikan Kepala SMKN 5 Bandung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Saber-Pungli-Jawa-Barat.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos. com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung terkait dengan dugaan pungli saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).  Humas Satgas Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat, mengatakan bahwa OTT tersebut setelah adanya pengaduan dari orang tua siswa. Tim lalu bergerak untuk melakukan inspeksi mendadak ke sekolah tersebut.  "Bermula dari pengaduan masyarakat dari orang tua murid yang merasa keberatan terkait dengan adanya uang titipan, uang pramuka. Padahal, 'kan pramukanya masih lama, tanggal 20 Juli 2022," kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/6) dikutip dari Antara.  Adapun timnya mengamankan Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.  Mereka, kata dia, tergabung dalam panitia PPDB. Dari tangan sejumlah panitia PPDB itu, menurut dia, uang yang ditemukan berjumlah Rp40.750.000,00.  Ia menyebutkan uang itu berasal dari uang titipan atau uang sumbangan sebesar Rp23.700.000,00 dan uang pramuka sebesar Rp17.250.000,00. Padahal, kata dia, hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan kepada para siswa baru.  "Nah, Rp 40 juta itu dari 44 orang tua siswa kalau tidak salah. Namun, belum semuanya bayar," kata Yudi.  Menurut dia, modus yang diduga dilakukan oleh para panitia PPDB yang diamankan itu, yakni buat pengumuman kepada orang tua siswa terkait dengan adanya uang sumbangan untuk bangunan sekolah yang perlu dibayarkan.  Adapun sumbangan itu sebesar Rp3 juta per siswa, sedangkan untuk uang pramuka sebesar Rp550 ribu/siswa.  "Hasil pendalaman dari kasus ini akan dibawa ke gelar perkara," katanya.

Modus Minta Sumbangan, Kepsek SMKN 5 Bandung Di-OTT Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/para-guru-kirim-karangan-bunga-ke-tim-saber-pungli-polhukam_m_1542202551_259095.jpg" alt="Sekretaris Tim Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto. Para guru dan ASN Jabar berterima kasih atas pembukaan blokir tabungan." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Tim Saber Pungli, Irjen Pol Widiyanto. Para guru dan ASN Jabar berterima kasih atas pembukaan blokir tabungan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menerima karangan bunga dari Perwakilan Guru-Guru dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Bandung. Karangan bunga tersebut sebagai bentuk terimakasih dari para guru dan ASN kepada Satgas Saber Pungli Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) “Tadi kami menerima tiga karangan bunga dari orang-orang yang mengatasnamakan perwakilan guru-guru dan ASN dari tiga Kabupaten. Tasikmalaya, Garut dan Bandung,” kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/11). "Mereka ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Saber Pungli karena blokir dana kredit di Bank BJB dan Bank Woori sudah dibuka," lanjutnya.  Sebelumnya, Satgas Saber Pungli pernah melakukan sosialisasi bersama Bank Woori Bersaudara Cabang Garut. Dalam kesempatan tersebut, Widiyanto mengatakan bahwa tim Satgas Saber Pungli menerima laporan mengenai adanya pemblokiran uang masyarakat oleh perbankan, yang dikenakan kepada debitur yang berasal dari kalangan ASN di wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah diadakan mediasi, tim menilai ada perbedaan kebijakan dari perbankan dalam merespon rekomendasi dari Tim Satgas Saber Pungli. “Bank Woori termasuk yang paling cepat dan akomodatif menindaklanjuti rekomendasi hasil mediasi Tim Satgas Saber Pungli. Tim Satgas Saber Pungli mengapresiasi respon cepat Bank Woori dengn membuka blokir dana debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” kata Widiyanto. Selanjutnya, Bank Jawa Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi pembukaan blokir dana nasabah di Tasikmalaya dan Garut. Itu untuk menindaklanjuti saran dari Tim Satgas Saber Pungli. "Satgas Saber Pungli mengapresiasi BJB yang telah menindaklanjuti saran untuk membuka blokir dana nasabah sebagaimana yang diinginkan oleh para PNS yang telah melaporkan ke Satgas Saber Pungli," tambah dia. Sementara itu, salah satu perwakilan dari guru menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Satgas Saber Pungli. “Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Menko Polhukam Wiranto, Ketua Pelaksana Tugas Satgas Saber Pungli Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Sesmenko Polhukam Letjen Agus, dan Sekretaris Satgas Saber Pungli. Karena perhatian dan mediasi yang dilakukan tim satgas blokir dana kami di BJB dan Bank Woori sudah dicabut,” pungkasnya.

Para Guru Kirim Karangan Bunga ke Tim Saber Pungli Polhukam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tenangnya-kepala-dinas-pupr-ini-tetap-bertugas-kendati-jadi-tersangka_m_153254.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan kasus pungutan liar (pungli) di Provinsi Riau dipertanyakan. Seorang pejabat di Kota Pekanbaru meski sudah menyandang status tersangka masih tetap leluasa menghirup udara bebas. Sedangkan beberapa tersangka lainnya yang sempat ditangkap tangan oleh Tim Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) sudah meringkuk di hotel prodeo. Pejabat yang dimaksuda adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Zulkifli. Dia jadi tersangka atas kasus pungli Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Padahal berkas penyidikan perkara dugaan pungli IUJK dengan tersangka Zulkifli Harun saat ini sudah dinyatakan lengkap (P 21). Pungli IUJK ini terbongkar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Senin (10/4) lalu di kantor Dinas PU Kota Pekanbaru. Saat OTT itu diamankan lima orang. Yakni, tiga tenaga harian lepas (THL) Said, Martius dan Hairil, dan dua pejabat yakni Kadis Zulkifli Harun, serta Pj Kabid IUJK Tuswan. Cuma yang menjadi tersangka hanya empat orang. Sedangkan Pj Kabid IUJK Tuswan bebas dari OTT tersebut. Meski keempatnya tersangka, nasib mereka berbeda. Tiga THL sudah ditahan dan kini sudah dilakukan penyerahan tahap II, berkas perkara, barang bukti dan tersangka pada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Sementara, Zulkifli hingga kini masih bebas berkeliaran. Kapolda Riau Irjen Zulkarnain ketika dikonfirmasi mengaku penahanan tidak mutlak dilakukan. "Memang penahanan itu bukanlah mutlak harus dilakukan sungguhpun sudah P-21," kata Zulkarnain yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Untuk diketahui pada saat OTT dilakukan, dari tangan tiga THL diamankan uang Rp 10.400.000. Uang itu diduga merupakan hasil pungli dari pengurusan IUJK. Padahal izin ini harusnya diurus gratis. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tiga orang yang menjadi tersangka ini awalnya mengaku hanya bertindak sendiri. Kapolda menyebut, penyidik memiliki pertimbangan terhadap keharusan melakukan penahanan atau tidak terhadap tersangka. "Kalau di penyidik pertimbangannya adalah 3 hal yaitu, apakah yang bersangkutan dikhawatirkan akan melarikan diri, apakah dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dan apakah dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti," imbuhnya. Karena itu pula, dia meminta penanganan perkara ini diikuti dan dipantau. "Coba nanti tunggu saat pengiriman tahap II. Apakah sama jaksa akan ditahan atau tidak," tutupnya.

Tenangnya Kepala Dinas PUPR Ini Tetap Bertugas, Kendati Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/92-pns-di-jatim-jadi-tersangka-pungli_m_153247.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jawa Timur (Jatim) menempati urutan kedua provinsi dengan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) terbanyak setelah Jabar. Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menjelaskan, sejak November 2016 sampai Agustus 2017 Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Jatim melakukan 89 OTT dengan 175 tersangka. Total uang pungli yang disita Rp 3,8 miliar. Dari jumlah tersebut, 72 kasus masih disidik. Untuk 29 kasus lain, berkas sudah dinyatakan sempurna. Sedangkan tiga kasus lagi diserahkan kepada inspektorat. &rdquo;Yang dikembalikan, karena nilainya terlalu kecil,&rdquo; jelasnya. Dari 89 OTT, jumlah pungli terbanyak secara berurutan terkait dengan retribusi, perizinan, surat tanah, prona, alokasi dana desa (ADD), dan proses SK pensiun. Tersangka didominasi PNS (92 orang), swasta (56 orang), staf pemerintahan (16 orang), dan tenaga honorer (11 orang). Modusnya beragam. Antara lain pemotongan ADD, pemungutan biaya pengurusan sertifikat dan surat-surat tanah, penarikan retribusi yang tidak sesuai ketentuan, serta pemungutan biaya untuk mengurus SK pensiun. Juga pemungutan biaya lebih saat uji kir, penarikan biaya lebih saat mengajukan permohonan izin gangguan dan IMB, serta pemerasan. Daerah dengan OTT terbanyak adalah Sidoarjo (6 kasus). Menyusul Surabaya dengan lima kasus. Selanjutnya Madiun dengan empat kasus. Gus Ipul &ndash;sapaan Saifullah Yusuf&ndash; menegaskan, tingginya jumlah OTT di Jatim merupakan dampak banyaknya jumlah penduduk dan kabupaten/kota. &rdquo;Masalahnya jadi lebih besar. Tapi, tim saber pungli (selama ini bertindak, Red) proaktif,&rdquo; jelasnya. Menurut dia, Pemprov Jatim juga telah membentuk tim pengawasan dan pencegahan pungli. Tim itu hanya bergerak di internal pemerintahan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah mengundang 8.000 kepala desa (Kades) untuk mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa.

92 PNS di Jatim Jadi Tersangka Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tertangkap-saber-pungli-oknum-lurah-ini-ditetapkan-tersangka_m_152239.jpeg" alt="Ilustrasi: Uang sitaan saber pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Uang sitaan saber pungli.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Seorang oknum Lurah di di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Oknum Lurah Pelambuan atas nama Rahmatullah(38) ditetapkan tersangka lantaran terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Banjarmasin, Selasa (8/8) lalu. Menurut Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin James Fudhoil Yami, penetapan terhadap oknum lurah tersebut dilakukan, karena dari hasil gelar perkara yang dilakukan pihaknya bersama Tim Saber Pungli, Polresta dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana yang dilakukan Rahmatullah. &ldquo;Ya sudah dijadikan tersangka. Dari hasil paparan, kasusnya dinilai layak naik ke tingkat penyidikan. Dan kami sependapat dengan hal itu,&rdquo; bebernya dilansir dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group). Menindaklanjuti penetapan tersangka tersebut, Pihak inspektorat akan menindak dari segi pelanggaran disiplin yang dilakukan Rahmatullah. Menurutnya, inspektorat juga akan melakukan pemeriksaan terkait PP 53 tentang Pelanggaran Disiplin PNS. Namun, kendati sudah terjerat hukum, Kepala Bidang Hukum Pemko Banjarmasin Lukman Fadlun mengatakan, pihaknya sendiri akan terus melakukan pendampingan kepada Rahmatullah hingga proses pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin. &ldquo;Karena kami pun nanti kemungkinan akan diminta untuk jadi saksi ahli. Makanya masih kami pelajari dulu,&rdquo; jelasnya. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Banjarmasin Ahmad Syafri Azmi mengatakan, bila Rahmatullah ditahan, maka pihaknya akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara. Sedangkan jika Rahmatullah jadi tersangka, tapi tidak ditahan, maka masih tidak perlu dikeluarkan surat pemberhentian sementara. &ldquo;Aturannya memang demikian,&rdquo; urainya. Untuk diketahui, Lurah Pelambuan Rahmatullah (38) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Banjarmasin, Selasa (8/8) sore. Tim dari Unit Tipikor Polresta Banjarmasin mendapatkan barang bukti uang di dalam amplop senilai Rp4,4 juta. Infonya, uang tersebut adalah pembayaran dari tujuh warga, masing-masing Rp500 ribu untuk pembuatan sporadik melalui salah satu ketua RT yang ada di kelurahan tersebut.

Tertangkap Saber Pungli, Oknum Lurah Ini Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/wakil-kasek-sma-10-banjarmasin-kena-ott-segini-pungutan-ke-kantongnya_m_144972.jpeg" alt="Ilustrasi barang bukti uang pungutan liar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti uang pungutan liar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pungutan liar (pungli) dalam pendaftaran masuk siswa bukan isapan jempol. Kemarin (17/7) Satgas Saber Pungli Polri menangkap seorang Wakil Kepala Sekolah SMAN 10 Banjarmasin berinisial MK. Dia diduga melakukan pungli pada 86 orang tua calon siswa dengan nilai setoran total Rp 112.020.000. &nbsp; Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul menjelaskan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap wakil kepala sekolah tersebut ditemukan buku rekening senilai Rp 112 juta. &rdquo;Ditemukan pula uang Rp 5 juta, sejumlah amplop yang bertuliskan uang SKL, dan kwitansi,&rdquo; tuturnya. &nbsp; Buku rekening tersebut ternyata bukan nomor rekening sekolah, melainkan nomor rekening atas nama wakil kepala sekolah berinisial MK tersebut. &rdquo;jadi tidak masuk ke sekolah,&rdquo; ungkap polisi dengan tiga melati di pundak tersebut. &nbsp; Uang tersebut diduga milik sekitar 86 orang tua calon siswa. Mereka menyetorkan uang dengan jumlah bervariasi dari Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta. Uang tersebut awalnya disetorkan orang tua pada panitia penerimaan murid baru jalur offline. &rdquo;Biasanya, pembayaran dilakukan dua tahap,&rdquo; jelasnya. &nbsp; Dia menuturkan, saat ini MK sedang dalam pemeriksaan, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara untuk menetukan status MK sekaligus sejumlah pihak lainnya. &rdquo;saksi-saksi juga sedang diperiksa,&rdquo; ungkapnya. &nbsp; Yang paling utama, kasus ini merupakan kali pertama untuk pungli di sekolah. Dia berharap bahwa tidak ada lagi oknum guru yang melakukan pungli dalam masa penerimaan siswa baru. &rdquo;Semoga ini juga yang terakhir,&rdquo; terangnya.

Wakil Kasek SMA 10 Banjarmasin Kena OTT, Segini Pungutan ke Kantongnya

ott saber pungli

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott saber pungli

Berita Terkini