<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/syafruddin-bantah-tudingan-90-persen-kl-lakukan-jual-beli-jabatan_m_.jpg" alt="Menteri PANRB, Syafruddin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB, Syafruddin. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin membantah keras tudingan yang dilontarkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yakni soal 90 persen kementerian dan lembaga diduga melakukan jual beli jabatan. &ldquo;Saya tegaskan di sini tudingan tersebut tidak benar. Selaku Menpan saya bantah keras tudingan yang dikatakan KASN yang mengatakan 90 persen kementerian melakukan jual beli jabatan," ujar Syafruddin di Jakarta, Kamis (4/4). Menurutnya, saat ini semua proses terkait lelang jabatan sangat transparan, terbuka dan akuntabel. Semua pihak terlibat dan dapat mengawasi proses pengisian jabatan pada setiap kementerian dan lembaga. &ldquo;Sistemnya sangat jelas, objektif dan terbuka. Mulai dari open bidding kemudian terdapat panitia seleksi, hasilnya diawasi oleh Ombudsman, masyarakat, media bahkan juga pengawas internal," tegasnya. Mantan Wakapolri itu mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan praktik jual beli jabatan dalam kementerian dan lembaga. "Saya yakin kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit sekali dan saat ini penegak hukum sedang menanganinya. Kita dukung hal tersebut," kata dia. Adapun berbagai inovasi telah dilakukan KemenPANRB untuk menghilangkan jual beli jabatan seperti penerapan E-Goverment, SAKIP, Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan Mal Pelayanan Publik (MPP). &ldquo;Kita telah menciptakan berbagai perangkat dan sistem agar aparat pelayanan publik tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," pungkasnya.

Syafruddin Bantah Tudingan 90 Persen K/L Lakukan Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-tanggapi-nyanyian-rommy-soal-khofifah_m_-scaled.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. KPK meminta Rommy melaporkan siapapun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang kini menjeratnya." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. KPK meminta Rommy melaporkan siapapun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang kini menjeratnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyeret nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Asep Saifudin Halim. Kedua orang itu diklaim Rommy, merekomendasikan nama Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi jabatan Kakanwil Kemenag Jatim. Menanggapi itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah&nbsp;meminta&nbsp;anggota DPR RI Komisi XI ini untuk mengungkapkan ke penyidik ketika diperiksa. "Saya tidak tahu persis siapa nama-nama yang disebut tadi. Kalau menyebut nama itu kan sudah sering orang-orang yang keluar dari proses pemeriksaan kemudian menyebut nama siapa saja," katanya, Sabtu (23/3). "Bagi KPK yang paling penting adalah apakah ada pihak-pihak tertentu yang disebut di ruang pemeriksaan dituangkan dalam berita acara," imbuhnya. Febri menyebut jika memang informasi itu sudah disampaikan ke penyidik, maka pihaknya bergerak untuk mencocokan bukti dengan apa yang disampaikan oleh tersangka. "Kami lihat apakah informasi itu didukung dan sesuai dengan bukti-bukti yang lain," ujarnya. Jika memang didukung bukti kuat, KPK pasti akan menindaklanjuti informasi yang diberikan termasuk dalam penanganan perkara. Sebab, lembaganya bergerak sesuai hukum dan alat bukti yang bisa diuji. "Bila informasi terkait penanganan perkara tanpa didukung bukti, kalau ternyata informasinya berdiri sendiri, maka mungkin saja tidak relevan secara hukum," sebutnya. "Tapi kalau informasi yang disampaikan itu didukung atau berkesesuaian dengan bukti lain bisa kita cermati lebih lanjut," tambahnya. Sebelumnya, usai diperiksa tim KPK Rommy bernyanyi. Dia mengaku meneruskan aspirasi soal kelayakan Haris Hasanuddin yang mengikuti seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jatim. Aspirasi itu didapatkan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Meski meneruskan aspirasi, Rommy mengatakan tidak pernah mengintervensi proses seleksi pejabat pimpinan tinggi di Kemenag. Dia menegaskan tak punya kewenangan mencampuri seleksi pejabat di Kemenag. "Meneruskan aspirasi, apa yang saya teruskan bukan main-main. Contoh Haris, dari awal saya menerima aspirasi dari ulama seorang Kiai Asep Saifudin Halim adalah pimpinan pondok pesantren dan kemudian Bu Khofifah, beliau gubernur terpilih, jelas mengatakan 'Mas Rommy percaya lah dengan Haris karena orang kerja bagus', sebagai gubernur terpilih beliau mengatakan kalau Mas Haris sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov akan lebih baik," pungkas Rommy.

KPK Tanggapi 'Nyanyian' Rommy soal Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sandang-status-tersangka-2-pejabat-kemenag-diberhentikan_m_.jpg" alt="Haris Hasanudin (kanan depan) dan Muwafaq Wirahadi (kiri belakang) kini ditahan KPK di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Haris Hasanudin (kanan depan) dan Muwafaq Wirahadi (kiri belakang) kini ditahan KPK di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) memberhentikan sementara Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kankemenag Kab Gresik Muhammad Muwafaq Wirahadi. Itu lantaran keduanya sudah berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &ldquo;Kakanwil Kemenag Jatim dan Kakankemenag Gresik sudah diberhentikan sementara. SK Pemberhentian sudah terbit sejak 19 Maret 2019,&rdquo; ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag Mastuki di Jakarta, Jumat (22/3). Pemberhentian sementara juga berdasarkan Pasal 88 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, diatur dalam Pasal 276 PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. &ldquo;KPK dalam konferensi pers hari Sabtu, 16 Maret 2019, sudah mengumumkan kedua orang ini sebagai tersangka. Sebagai tindaklanjut, kami terbitkan SK Pemberhentian sementara,&rdquo; tuturnya. Bersamaan dengan itu, Mastuki menyebutkan bahwa Kabag TU Kanwil Kemenag Jatim Amin Machfud diangkat sebagai Plt Kepala Kanwil. Sementara Plt Kepala Kankemenag Kab Gresik dijabat oleh Kasubag TU Kankemenag Kab Gresik Munir. &ldquo;Sampai saat ini, proses layanan publik, baik di Kanwil Kemenag Jatim maupun Kankemenag Kab Gresik berjalan lancar sebagaimana biasanya,&rdquo; tandasnya. Adapun Haris Hasanudin dan Muhammad Muwafaq Wirahadi ditahan sejak operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Maret 2019 di Surabaya. Saat ini, keduanya menjadi tahanan KPK dan untuk menjalani proses persidangan.

Sandang Status Tersangka, 2 Pejabat Kemenag Diberhentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/rommy-saya-salah-satu-most-wanted-follower-terbesar-di-medsos_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy saat akan diperiksa KPK" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy saat akan diperiksa KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan ketua umum PPP&nbsp;Romahurmuziy mengaku&nbsp;akan buka-bukaan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Namun, Rommy kembali menegaskan, posisinya sebagai anggota DPR di Komisi Keuangan tidak berwenang mengatur posisi orang di kementerian.&nbsp; "Saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader PPP. Apa yang saya lakukan tidak ada urusannya dengan PPP," kata Rommy di KPK, Jumat (22/3). Rommy&nbsp;lantas bicara soal posisi sentral dirinya saat menjabat Ketum PPP yang menjadi salah satu 'most wanted'. "Tetapi tentu apa yang saya lakukan ini, salah satunya karena posisi saya yang memang salah satu most wanted (diincar). Kira-kira kalau kemudian dilakukan operasi, dipilih ketua umum dengan follower terbesar di medsos, begitu lah kira-kira," imbuhnya. Selain itu, dia mengaku tidak masalah&nbsp; partainya tidak memberikan bantuan hukum&nbsp;dalam mengahadapi perkara ini. Sebab, menurut Rommy terbelitnya dalam perkara ini bukan kapasitasnya sebagai ketua umum PPP melainkan&nbsp;persoalan pribadi. "Apa yang saya hadapi ini bukan urusan PPP, yang saya hadapi adalah urusan pribadi. Tentu sudah pada tempatnya kalau PPP tidak memberi bantuan hukum. Karena ini memang bukan, saya dalam kapasitas saya sebagai ketua umum," jelasnya. Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Romy diduga telah menerima uang Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu maksudnya agar Romy dapat mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Atas perbuatannya Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Rommy: Saya Salah Satu Most Wanted, Follower Terbesar di Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-temukan-uang-lain-di-ruang-menteri-agama-tapi-tak-disita_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengungkapkan jika KPK menemukan sejumlah yang" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Febri mengungkapkan jika KPK menemukan sejumlah yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada uang lain yang ditemukan di ruang Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Temuan itu terungkap saat dilakukan penggeledahan Senin lalu. Namun, uang itu tak disita KPK. Berdasar bukti dan data yang ada, uang itu diduga sebagai honor. "Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (22/3). Penggeledahan di ruang Menag Lukman itu dilakukan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag dengan tersangka Romahurmuziy (Rommy). Adapun jumlah uang yang disita ialah Rp 180 juta dan USD 30 ribu. Febri menegaskan uang yang disita itu diduga terkait dengan perkara. Namun, nantinya akan ada proses klarifikasi terkait uang yang disita itu. "Jadi sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan," ujarnya. Dia menyatakan KPK tak menghitung uang yang tak disita tersebut. Namun, Febri menjelaskan soal skema pemberian honor bagi penyelenggara negara, misalnya honor saat penyelenggara negara yang menjadi pembicara di sebuah acara. "Ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp 100 juta dan dia bicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka kami akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa," paparnya. "Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp 1,7 atau Rp 1,8 juta, atau katakanlah Rp 2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikali jumlah jam yang bersangkutan bicara," imbuhnya. Lebih lanjut, dia menilai jika sebuah honor hingga puluhan atau bahkan ratusan juta maka sisa dari honor yang sebenarnya masuk dalam kategori meilik negara. "Kalau misalnya ada honor nilainya sangat besar misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, maka sisanya jadi milik negara," tegas Febri. Sebelumnya sejumlah pihak telah angkat bicara terkait uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu yang disita KPK itu. Misalnya, Wapres Jusuf Kalla (JK) yang menilai uang tersebut lazim berada di ruangan seorang Menteri. "Lazim dong, selalu ada namanya kas kecil (di ruang kerja) iya kan dan menteri itu juga ada dana operasionalnya, dan itu kas dana operasionalnya (menteri)," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). Kemudian, PPP juga angkat bicara soal uang yang ditemukan di ruangan Lukman. Menurut PPP, Lukman yang juga Ketua Majelis Pakar PPP, dinilai merupakan orang yang terkenal bersih. "Yakin (tidak berkaitan). Pak Menteri Lukman kan terkenal bersih ya," kata Waketum PPP Arwani Thomafi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). "Memang kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara narasumber, itu kan ada honornya semua," sambung dia. Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Rommy selaku anggota DPR dan eks Ketum PPP yang diduga sebagai penerima, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi. Romy diduga telah&nbsp; menerima uang Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu maksudnya agar Romy dapat&nbsp; mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Atas perbuatannya Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK Temukan Uang 'Lain' di Ruang Menteri Agama, Tapi Tak Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sempat-batal-kpk-periksa-romahurmuziy-hari-ini_m_.jpg" alt="KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eks Ketum PPP, Romahurmuziy." width="100%">
<figcaption>KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Eks Ketum PPP, Romahurmuziy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, Jumat (22/3). Romy-sapaannya- sebelumnya batal diperiksa lantaran sakit. "Dijadwalkan ulang, setelah sebelumnya sakit. Jadwal pemeriksaan RMY (Romahurmuziy) hari ini sekitar pukul 10.00 WIB," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (22/3). Febri berharap kondisi Rommy memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. "Semoga hari ini bisa dilakukan pemeriksaan sebagai penjadwalan ulang," imbuhnya. Sedianya Rommy diperiksa kemarin, Kamis (21/3). Namun, saat hendak dibawa keluar rutan untuk menjalani pemeriksaan perdana, anggota DPR itu mengeluh sakit karena kurang tidur. Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag. Romy diduga telah&nbsp; menerima uang Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu maksudnya agar Romy dapat&nbsp; mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Atas perbuatannya Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sempat Batal, KPK Periksa Romahurmuziy Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bukan-sakit-rommy-batal-diperiksa-gara-gara-masalah-tidur_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan jika berdasar hasil pemeriksaan Tim Dokter KPK, Rommy dalam kondisi sehat." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri menyatakan jika berdasar hasil pemeriksaan Tim Dokter KPK, Rommy dalam kondisi sehat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan batalnya penundaan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Rommy ini rencananya akan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut rencana pemeriksaan dibatalkan hari ini dan dijadwalkan esok pagi. Sebab, anggota DPR RI Komisi XI mengeluhkan sakit hingga membuat harus diperiksa oleh dokter KPK. "Tadi dokter sudah selesai melakukan pemeriksaan," ucap Febri di gedung merah putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/3). Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter KPK. Menurut Febri, ditemukan beberapa indikator kesehatan bahwa Rommy sebenarnya masih dalam taraf yang wajar alias sehat. "Namun, Rommy mengeluhkan sulit tidur dalam beberapa hari ini," jelas dia. Karena keluhan itu, kata Febri pihaknya memberikan pengobatan yang sesuai dengan hal yang dikeluhkan tersangka. Setelah diberikan pengobatan, KPK berharap kondisi Rommy bisa membaik. "Semoga besok pagi kondisi yang bersangkutan (Rommy) sudah lebih membaik sehingga pemeriksaan dapat dilakukan esok hari," jelasnya. Sekadar informasi, hari ini penyidik memanggil tiga orang tersangka dalam kapasitas sebagai tersangka di kasus ini. Ketiha tersangka itu ialah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dua tersangka yaitu Haris dan Muafaq telah diperiksa oleh penyidik. Rommy diduga menerima suap sebesar Rp 300 juta dari Haris dan Muafaq. Duit itu diduga untuk membantu proses pengisian jabatan kedua aparatus sipil negara (ASN) tersebut. Atas perbuatannya, Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bukan Sakit, Rommy Batal Diperiksa Gara-gara Masalah Tidur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dua-tersangka-kelar-diperiksa-rommy-belum-terlihat-di-kpk_m_.jpg" alt="Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin saat keluar dari Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menyeret eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin saat keluar dari Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menyeret eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka. Pemeriksaan terhadap ketiganya terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, ketiga tersangka itu adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. "Secara pararel di kantor KPK memangil tiga tersangka dalam kasus ini," ucapnya, Kamis (21/3). Namun, berdasarkan pantauan JawaPos.com belum tampak kehadiran Rommy di lembaga antikorupsi untuk diperiksa. Awak media yang menanti kehadiran Rommy, hanya melihat Haris dan Muafaq yang sudah rampung diperiksa usai ditahan. Saat hendak meninggalkan gedung KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 15.10 WIB, Kamis (21/3), Haris yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye itu tak bicara apa pun saat ditanya soal kasusnya. Sementara, Muafaq yang juga sudah rampung diperiksa sebelum Haris, melakukan hal yang sama yakni memilih bungkam ketika dicecar pertanyaan oleh awak media. Terpisah, menanggapi terkait pemeriksaan mantan aktivis ICW itu tidak membeberkan informasi yang digali terhadap para tersangka. Untuk diketahui, KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 300 juta dari Haris dan Muafaq. Duit itu diduga untuk membantu proses pengisian jabatan keduanya. "Diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Sabtu (16/3). Kemenag juga sudah angkat bicara soal dugaan suap pengisian jabatan ini. Namun, kementerian di bawah komando Lukman Hakim itu menyatakan, proses pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebelumnya, KPK memang tak berhenti mencari bukti-bukti agar perkara ini bisa menjadi lebih jelas dan terungkap. Sebab, pada Senin (18/3) beberapa lokasi digeledah termasuk ruang menag, ruang sekjen kemenag, dan ruang kepala biro kepegawaian yang dilakukan tim penyidik KPK. Dari proses itu, uang ratusan juta ditemukan dari ruang menteri agama termasuk dokumen-dokumen, salah satunya berkaitan dengan satu tersangka pemberi suap ke Rommy. Sementara dari kantor DPP PPP, tim menemukan rekening koran juga dokumen terkait posisi Rommy sebagai Ketum PPP. Kemudian, hasil penggeledahan di kediaman Rommy juga disita laptop. Proses menggeledah dilakukan seharian penuh oleh KPK pada Senin (18/3). Tak hanya itu, kantor wilayah kemenag Jatim dan kantor wilayah Gresik juga turut digeledah oleh tim lapangan KPK. Adapun, hasil penggeledahan itu telah disita dokumen penting yang dinilai berkaitan dengan perkara ini.

Dua Tersangka Kelar Diperiksa, Rommy Belum Terlihat di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/forum-rektor-minta-menteri-tak-ikut-campur-pilrek-jadi-urusan-kampus_m_.jpg" alt="Ilustrasi Mahasiswa. Forum Rektor Indonesia menyarankan agar pemilihan rektor sepenuhnya dikembalikan kepada kampus. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahasiswa. Forum Rektor Indonesia menyarankan agar pemilihan rektor sepenuhnya dikembalikan kepada kampus. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengangkatan rektor pada setiap perguruan tinggi hingga sekarang masih ada campur tangan pemerintah. Dalam hal ini&nbsp; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama (Kemenag). Proses pengangkatan tersebut berawal dari demokrasi yang diadakan di masing-masing kampus. Ada tiga calon rektor dengan hasil perolehan suara tertinggi dari civitas akademika, untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian. Setelah itu, Menteri akan memutuskan satu dari tiga nama calon tersebut untuk dilantik sebagai rektor. Cara pemilihan rektor (pilrek) yang seperti itu pun tak jarang menuai polemik. Satu contoh kasus terjadi di UIN Syarief Hidayatullah Jakarta pada awal 2019, di mana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak melantik rektor yang memenangkan pilrek. &ldquo;Demokrasi di kampus sebenarnya terjadi sampai terdapat tiga calon dari puluhan calon. Selanjutnya dikirim ke Menteri. Di sini memang sering terjadi ketidakpuasan warga kampus,&rdquo; ujar Plt Ketua Dewan Pembina Forum Rektor Indonesia (FRI) Asep Saefuddin saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (21/3). Menurut Asep, sebaiknya wewenang Menteri hanya sampai kepada pembuatan surat keputusan (SK) ketika rektor sudah terpilih dari hasil demokrasi di kampus. Dengan kata lain, tidak perlu ada campur tangan lagi untuk memilih dari tiga kandidat calon. &ldquo;Sebaiknya ke depan, Menteri cukup membuat Surat Keputusan saja. Adapun proses pemilihan serahkan saja ke kampus. Kampus bisa membuat panitia pilrek setransparan dan seprofesional mungkin. Satu orang yang sudah terpilih dari proses yang demokratis itu, kirim ke Kementerian untuk dibuatkan SK-nya,&rdquo; tutur dia. Dia meyakini, cara tersebut akan menutup celah potensi kecurangan seperti yang diduga selama ini. &ldquo;Selain hal ini lebih cepat, celah untuk 'jual beli' jabatan akan tertutup,&rdquo; tegas Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) itu. Sebelumnya, Mantan Ketua MK Mahfud MD dalam sebuah tayangan televisi meminta KPK mengusut dugaan jual beli jabatan rektor di UIN Jakarta yang melibatkan pihak Kemenag. Pasalnya, Menag Lukman tidak melantik pemenang pilrek 2019-2023, yakni Andi M Faisal Bakti, namun justru melantik Amany Burhanuddin Umar Lubis pada 7 Januari 2019 lalu.

Forum Rektor Minta Menteri Tak Ikut Campur, Pilrek Jadi Urusan Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/icw-minta-kpk-telusuri-dugaan-mahar-miliaran-jabatan-rektor-uin_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy saat akan ditahan KPK, Jumat pekan lalu. ICW menilai kasus dugaan" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy saat akan ditahan KPK, Jumat pekan lalu. ICW menilai kasus dugaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi atas informasi yang&nbsp;disampaikan Mahfud MD. Yakni soal 'mahar' jabatan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) seharga Rp5 miliar. Pernyataan Mahfud tersebut dilontarkan dalam acara televisi swasta Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (19/3) malam. "Informasi tersebut bisa menjadi data tambahan bagi KPK guna menyelisik praktik korupsi di Kementerian Agama (Kemenag)," kata peneliti ICW Agus Sunaryanto dalam keterangannya, Selasa (20/3). Agus menuturkan, pernyataan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bisa jadi celah penyidik untuk menelisik kasus pengaturan jabatan di Kemenag. Sebab, KPK tengah menyelidiki kasus jual beli jabatan yang melibatkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy. "Ini bisa dijadikan informasi tambahan, apakah ini berkaitan atau tidak, dengan kasus yang sekarang ditangani KPK. Tentu harus diverifikasi informasinya," tegas Agus. Sebelumnya, Mahfud juga menceritakan nasib Andi Faisal Bakti, yang pernah dua kali terpilih dalam pemilihan rektor. Namun, Andi tidak kunjung dilantik menjadi rektor, sebab proses administrasinya selalu terkesan dihambat. Diduga hal ini terjadi karena Andi tidak menyetor untuk memuluskan jalan menuju jabatan tersebut. Atas temuan itu, kata Mahfud, dirinya telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo, melalui surat pada 18 Agustus 2015 lalu. Istana kemudian meneruskan surat tersebut ke KPK.

ICW Minta KPK Telusuri Dugaan 'Mahar' Miliaran Jabatan Rektor UIN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott rommy

Berita Terkini