<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/periksa-hakim-dan-panitera-pn-jaksel-ini-yang-digali-penyidik-kpk_m_.jpg" alt="Hakim Iswahyudi Widodo saat akan dilakukan penahanan" width="100%">
<figcaption>Hakim Iswahyudi Widodo saat akan dilakukan penahanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini sudah memeriksa empat saksi terkait kasus yang membelit Hakim PN Jaksel, Iswahyudi Widodo. Mereka yang diperiksa, yaitu Hakim Achmad Guntur dan panitera pengganti PN Jakarta Selatan (PN Jaksel) Matius Buntu Situru. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut ada beberapa hal yang digali terhadap dua saksi tersebut. "Dari para saksi itu, penyidik mendalami pengetahuan mereka bagaimana proses sidang perkara perdata pada saat itu, karena satu saksi yang diperiksa adalah anggota majelis hakim yang juga menyidangkan perkara perdata tersebut," ungkapnya pada awak media, Selasa malam (11/12). Selain mereka berdua, mantan aktivis ICW ini menuturkan pihaknya juga sudah memeriksa dua pihak lain yakni Staf Keuangan PN&lrm; Jaksel, Yulhendra dan satu pihak swasta, Thomas Azali.&nbsp;Hal yang didalami terkait proses penerimaan uang suap terhadap hakim yang terkena OTT. "Juga sejauh mana pengetahuan mereka tentang proses penerimaan dana melalui sejumlah pihak kepada hakim untuk mempengaruhi perkara perdata itu," ujarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan dua hakim PN Jaksel, Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka dugaan suap terkait perkara perdata yakni akuisisi PT Citra Lampia Mandiri oleh PT Asia Pacific Mining Resources yang digelar di PN Jaksel.&nbsp; Keduanya diduga telah menerima suap sebesar Rp 150 juta dan dijanjikan Rp 500 juta dari pihak penggugat, Arif Fitrawan. Uang sebesar Rp 150 juta itu diterima Widodo dan Irwan dari Arif melalui perantara, Muhammad Ramadhan, yang merupakan panitera di PN Jaktim.&nbsp; Tujuan pemberian uang senilai Rp 150 juta itu untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak putus N.O yang sudah diketok pada Agustus 2018 lalu. Kemudian, Widodo dan Irwan juga dijanjikan uang sebesar Rp 500 juta atau setara SGD 47 ribu untuk mempengaruhi putusan yang dijadwalkan diketuk pada Kamis (29/11).

Periksa Hakim dan Panitera PN Jaksel, Ini yang Digali Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/geledah-rumah-panitera-pn-jaksel-kpk-boyong-barang-barang-ini_m_153270.jpeg" alt="Penyidik KPKK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPKK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). Geledah dilakukan menyusul penetapan tersangka Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Tarmizi serta Direktur Utama PT ADI, Yunus Nafik dan kuasa hukumnya, Akhmad Zaini.&nbsp; "Tim penyidik selama dua hari Kamis dan Jumat (24 hingga 25 Agustus 2017) menggeledah sejumlah lokasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (25/8).&nbsp; Menurut Febri, kemarin, penyidik menggeledah empat lokasi selama hampir enam jam. Antara lain rumah Dirut PT ADI Yunus Nafik, rumah seorang saksi, dan kantor PT ADI di Sidoarjo, Jawa Timur.&nbsp; Selain itu, KPK juga menggeledah ruang kerja Tarmizi di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara hari ini, penyidik menggeledah rumah Tarmizi di daerah Depok, Jawa Barat.&nbsp;"Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik," papar Febri.&nbsp; Seperti diketahui, KPK menangkap Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi dan Kuasa Hukum PT ADI, Akhmad Zaini pada Senin, 21 Agustus 2017. KPK kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka.&nbsp; Belakangan, KPK turut menggelandang Yunus Nafik dari Surabaya ke Jakarta Selasa, 22 Agustus 2017 malam dan menetapkannya sebagai tersangka.&nbsp; Dalam hal ini, Tarmizi diduga telah menerima suap secara bertahap sebesar Rp 425 juta dari Zaini dan Yunus. Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu dibacakan pada 21 Agustus 2017 dengan menolak gugatan EJFS.&nbsp; KPK lalu menahan tiga tersangka di rutan berbeda. Tarmizi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Akhmad Zaini ditahan di Rutan Polresta Jakarta Timur. Dan Yunus ditahan di Rutan Polresta Jakarta Pusat. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Yunus dan Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Geledah Rumah Panitera PN Jaksel, KPK Boyong Barang-barang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-tahan-tiga-tersangka-hasil-ott-di-pn-jaksel_m_152709.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tiga tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (23/8) dini hari. Mereka adalah Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi dan kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection, Akhmad Zaini. Serta, Direktur Utama PT ADI Yunus Nafik. Tarmizi dan Zaini keluar gedung KPK sekitar pukul 01.00 WIB dini hari dengan menggunakan rompi tahanan oranye. Sementara Yunus hingga kini masih menjalani pemeriksaan. "Tiga tersangka akan ditahan utk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Menurut Febri, Tarmizi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Akhmad Zaini ditahan di Rutan Polresta Jakarta Timur. Dan Yunus ditahan di Rutan Polresta Jakarta Pusat. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Tarmizi dan Akhmad Zaini ditangkap pada Senin, 21 Agustus lalu. KPK kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka. Belakangan, KPK turut menggelandang Yunus Nafik dari Surabaya ke Jakarta Selasa (22/8) malam dan menetapkannya sebagai tersangka. Dalam hal ini, Tarmizi diduga telah menerima suap secara bertahap sebesar Rp 425 juta dari Zaini dan Yunus. Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan 21 Agustus 2017 kemarin. Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Yunus dan Akhmad Zaini disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Tahan Tiga Tersangka Hasil OTT di PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-tetapkan-dirut-pt-adi-tersangka-suap-ke-panitera-pn-jaksel_m_1503421833_152678.jpeg" alt="Dirut PT ADI Yunus Nafik saat datang ke gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Dirut PT ADI Yunus Nafik saat datang ke gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Yunus Nafik sebagai tersangka dugaan suap ke Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi. Yunus, malam ini digiring menyusul penetapan tersangka Tarmizi dan kuasa hukum PT ADI Akhmad Zaini pasca operasi tangkap tangan (OTT) kemarin.&nbsp; "Telah ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sehingga ada satu orang lagi yang sudah jadi tersangka. Satu orang tambahan adalah YN, dirut PT ADI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8) malam.&nbsp; Dengan demikian, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara perdata PT ADI di PN Jaksel tersebut. Sebelumnya, KPK menggiring Yunus Nafik dan General Manager PT ADI, Rachmadi Permana dari Surabaya menuju Jakarta. Mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 20.25 WIB.&nbsp; "Saat ini mereka masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut," papar Febri.&nbsp; Menurut dia, Yunus turut berperan bersama-sama Akhmad Zaini memberikan uang kepada Tarmizi. Suap diberikan secara bertahap melalui rekening seorang pegawai honorer PN Jaksel Teddy Junaedi sebesar Rp 425 juta. "Jadi sebagai pihak yang diduga bersama-sama memberikan hadiah atau janji," ujarnya.&nbsp; Diduga suap itu diberikan untuk memengaruhi agar gugatan Eastren Jason Fabrication Service Pte, Ltd (EJFS) selaku penggugat terhadap PT ADI selaku tergugat ditolak. Putusan kasus wanprestasi itu rencananya bakal dibacakan 21 Agustus 2017 kemarin.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Sementara selaku pemberi, Akhmad Zaini dan Yunus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.  Sebelumnya, KPK sempat menggiring Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI), Yunus Nafik dan General Manager PT ADI, Rachmadi Permana, Selasa (22/8) malam. Pantauan JawaPos.com, keduanya tiba di gedung KPK sekitar pukul 20.25 WIB. Penyidik membawa keduanya dengan mobil tahanan masuk ke dalam gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.&nbsp;

KPK Tetapkan Dirut PT ADI Tersangka Suap ke Panitera PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-ditangkap-panitera-pn-jaksel-masih-jalani-pemeriksaan-intensif_m_152490.jpeg" alt="Barang bukti mobil milk panitera PN Jaksel berinisial T diberi KPK line, Senin(21/8)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti mobil milk panitera PN Jaksel berinisial T diberi KPK line, Senin(21/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa intensif sejumlah pihak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk, panitera pengganti PN Jaksel yang ditangkap pada Senin, (21/8) kemarin. "Sejumlah pihak yang diamankan kemarin dalam proses pemeriksaan intensif, dan dalam waktu paling lambat 24 jam akan ditegaskan status hukumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/8). Menurut Febri, usai diperiksa selama 1x24 jam, akan diketahui status hukum para pihak terjaring OTT apakah akan ditingkatkan menjadi tersangka. Dia menambahkan, KPK juga akan membeberkan kronologis OTT pada pukul 13.00 WIB. Terkait hal ini, kata Febri, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. "Kami juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Dan nanti akan bergabung di konferensi pers Ketua Muda Pengawasan MA, Sunarto dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah," papar Febri. Sebelumnya, selain menangkap panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, tim penyidik KPK turut menciduk dua pengacara dan seorang office boy (OB). Panitera berinisial T itu diduga menerima suap Rp300 juta dari dua pengacara tersebut. Pemberian uang diduga terkait dengan pengamanan perkara perdata yang tengah disidangkan di PN Jaksel. Selain menangkap empat orang, KPK juga telah menyegel satu unit mobil dan ruang kerja panitera berinisial T di PN Jaksel.

Usai Ditangkap, Panitera PN Jaksel Masih Jalani Pemeriksaan Intensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pihak-ma-bakal-hadir-saat-kpk-beberkan-kronologis-ott-pn-jaksel_m_152474.jpeg" alt="Mobil yang disita KPK saat OTT di PN Jaksel" width="100%">
<figcaption>Mobil yang disita KPK saat OTT di PN Jaksel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan siang ini. Dalam OTT itu, KPK menangkap seorang panitera pengganti berinisial T pada Senin (21/8). "Siang ini sekitar Pukul 13.00 WIB direncanakan Konferensi Pers hasil OTT di PN Jakarta Selatan akan dilakukan di KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/8). Rencananya, dalam konferensi pers akan turut hadir jajaran dari Mahkamah Agung (MA). "Nanti akan bergabung di konferensi pers Ketua Muda Pengawasan MA, Sunarto dan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah," papar Febri. Sebelumnya, selain menangkap panitera pengganti PN Jaksel berinisial T, tim penyidik KPK turut menciduk dua pengacara dan seorang office boy (OB). Panitera berinisial T itu diduga menerima suap Rp300 juta dari dua pengacara tersebut. Pemberian uang diduga terkait dengan pengamanan perkara perdata yang tengah disidangkan di PN Jaksel. Selain menangkap empat orang, KPK juga telah menyegel satu unit mobil dan ruang kerja panitera berinisial T di PN Jaksel.

Pihak MA Bakal Hadir Saat KPK Beberkan Kronologis OTT PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-perkara-yang-menjadi-pangkal-ott-oknum-penegak-hukum-pn-jaksel_m_152473.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil OTT Gubernur Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya telah menciduk empat orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Senin(21/8)kemarin, di PN. Jakarta Selatan. Dalam operasi senyap itu, selain menangkap para pihak yang diduga tengah melakukan transaksi suap menyuap, tim Satgas Penindakan KPK juga telah mengamankan bukti pentransferan uang suap senilai ratusan juta. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pangkal kasus penyuapan tersebut ternyata berkaitan dengan sengketa perdata yang dilakukan sebuah perusahaan konstruksi dan survey bawah laut dengan satu perusahaan lain. Untuk mengamankan gugatan perdata dengan nilai fantastis tersebut, pihak berperkara tersebut memberikan &ldquo;pelumas&rdquo;, agar perkara gugatannya dimenangkan oleh majaelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. &ldquo;(Soal) sengketa Aqua Marine dan satu perusahaan lagi,&rsquo;&rsquo; terang sumber internal KPK kepada JawaPos.com Selasa (22/8). Namun, kendati menyebut perihal adanya sengketa perdata dua perusahaan tersebut, sumber tersebut belum memberikan informasi secara detail, apakah pihak Aqua Marine yang melakukan suap atau justru perusahaan lawannya, pasalnya pihaknya belum melakukan gelar perkara. &rdquo;Ekspose (gelar perkara) pagi ini nanti,&rdquo; imbuhnya. Dikonfirmasi secara terpisah, perihal adanya penanganan sengketa dua perusahaan di lembaganya, juru bicara PN. Jaksel I Made Sutrisna mengaku belum tahu, apakah benar sengketa gugatan perdata PT. Aqua Marine, yang menjadi pangkal kasus penyuapan yang menjerat pegawai di lembaganya. "Saya belum tahu informasi tentang gugatan perusahaan itu, kemudian kaitan dengan siapa. Kami masih menunggu konferensi pers dari KPK," kata Made ketika dikonfirmasi JawaPos.com. Untuk diketahui, sebelumnya Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Senin (21/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan kali ini, tim berhasil mengamankan sejumlah pihak seperti hakim, panitera, dan seorang pengacara. Namun, ketika dikonfirmasi, KPK hanya menyebut oknum panitera saja yang diciduk, tidak ada unsur hakim saat menggelar operasi tersebut. Selain menangkap beberapa oknum penegak hukum tersebut, tim juga berhasil mengamankan barang bukti transferan uang suap senilai Rp 300 juta dari komitmen fee Rp750 juta yang telah disepakati para pelaku. Hingga saat ini, para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 setelah ditangkap. Pemeriksaan ini dilakukan guna menentukan status hukum para pihak yang diciduk kemarin. &nbsp;

Ini Perkara yang Menjadi Pangkal OTT Oknum Penegak Hukum PN Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ott-panitera-bos-pn-jaksel-tak-tahu-kantornya-digerebek-penyidik-kpk_m_152371.jpeg" alt="Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa seorang panitera, pegawai dan empat honorer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kini mereka sudah dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan penyidik.&nbsp; Humas PN Jaksel, I Made Sutrisna menerangkan, ketika dijemput petugas KPK, T selaku panitera tak memberikan perlawanan. Begitu juga pegawai yang sama-sama berinisial T serta empat orang honorer.&nbsp; "Enggak ada perlawanan, tadi langsung ikut saja pas dibawa," kata dia ketika ditemui di PN Jaksel, Mampang, Jakarta Selatan, Senin (21/8). Ketika itu kata Made tak banyak yang tahu bila penyidik KPK menyambangi kantornya. Bahkan sampai Ketua PN Jaksel juga tak tahu kantorny didatangi penyidik. "Kebetulan jam istirahat, yang bersangkutan mau makan siang tiba-tiba dijemput oleh KPK," kata dia. Namun hingga kini Sutrisna mengaku dia belum tahu, penjemputan itu perihal masalah apa dan apakah ada uang yang turut disita di penjemputan itu, dia juga belum tahu. "Belum ada konfirmasi dari KPK," tambah dia. Lebih lanjut,&nbsp;I Made Sutrisna menerangkan, ketika datang ke PN Jaksel, penyidik KPK berjumlah tujuh sampai delapan orang. "Ada yang baju putih, ada yang pakai batik. Itu enggak ada penyampaian surat (pemberitahuan)," kata dia. Padahal kata dia, Ketua PN Jaksel saat itu ada di lokasi, kemudian para petinggi hakim lainnya juga ada di sana. "Kebetulan pak ketua ada di kantor pas kejadian, tapi enggak ada laporan," sambung dia. Pasalnya kata dia sebagai lembaga penegak hukum, harusnya KPK memberitahu dulu kepada pimpinan PN Jaksel bila hendak melakukan penindakan. "Tapi itu tidak ada. Malah ketua tahunya dari staf yang menginformasikan. Sekarang oleh ketua sudah dilaporkan ke MA (Mahkamah Agung) untuk bisa dikoordinasikan dengan pimpinan KPK," paparnya. Untuk di lokasi kata dia, penyidik KPK telah menyegel mobil dan ruangan milik T. "Ada lemari, meja dan berkas-berkas yang disegel," tukas dia.

OTT Panitera, Bos PN Jaksel Tak Tahu Kantornya Digerebek Penyidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pansus-angket-kpk-bakal-dalami-ott-di-pn-jakarta-selatan_m_152364.jpeg" alt="Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa" width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket KPK bakal mempelajari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan komisi antirusuah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Senin (21/8). Dalam OTT kali ini, seorang hakim, penitera, dan pengacara telah diamankan dari lokasi. "Yang pasti menarik buat pansus, kami akan dalami, kaji," ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/8). Dia menerangkan, OTT adalah sesuatu peristiwa yang pelaku dan alat bukti itu diamankan pada waktu dan di tempat yang sama. Namun yang sering terjadi, lanjut Agun, banyak orang diamankan dalam lokasi berbeda. Untuk itu menurutnya, memang harus ada audit terhadap OTT yang dilakukan KPK selama ini. "Pansus tidak akan berhenti untuk sebuah keadilan kebenaran, yang melaksanakan OTT KPK hari ini suatu ketika kita juga bisa melakukan langkah yang sama untuk meminta pertanggungjawaban," tutur politikus Partai Golkar itu. Dia meyakini, banyak pelanggaran yang dilakukan KPK. Karena itu dia mengatakan bahwa operasi OTT ke depan itu harus dilakukan melalui mekanisme yang benar. "Jangan-jangan bahwa OTT itu dilakukan atas bahan-bahan yang orang tidak ngerti tentang penyadapan, kata-kata pengkalimatan yang diperoleh dari sebuah handphone, rekaman," pungkas Agun. (dna)

Pansus Angket KPK Bakal Dalami OTT di PN Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengacaranya-dibayari-markus-nari-miryam-ini-pelecehan_m_152310.jpeg" alt="Terdakwa pemberi keterangan palsu kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani murka." width="100%">
<figcaption>Terdakwa pemberi keterangan palsu kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani murka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa pemberi keterangan palsu kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani murka. Dia tidak terima jika pengacaranya, Aga Khan dibayari oleh politikus Partai Golkar Markus Nari. "Poin-poin BAP yang katanya saya dijamin keluarganya oleh Pak Markus Nari, bayar lawyernya oleh Pak Markus Nari, itu pelecehan sangat-sangat keras. Itu tidak benar sama sekali," tegasnya membantah pernyataan saksi, Anton Taufik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/8). Politikus Partai Hanura itu juga membantah dirinya ditekan Markus. &ldquo;Saya tegaskan bahwa saya ditekan oleh Pak Markus Nari juga itu tidak benar," tukas Miryam. Di dalam persidangan Miryam, Anton menyebut dirinya pernah ditelpon pengacara Aga Khan ketika dirinya berada di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah pengacara Miryam. Usai ditelepon, datang suruhan Aga ke Makasar untuk menemuinya. Lalu suruhan tersebut meminta agar Anton berbicara dengan Aga melalui video call. Dalam percakapan tatap muka jarak jauh tersebut, Aga meminta agar dirinya menyebut nama Akbar sebagai pihak yang menyuruhnya ke kantor Elza Syarief untuk menyerahkan BAP sebelum. "Akbar ini orang Makasar stafnya Bu Miryam. Saya gak kenal Pak Akbar. Saya gak mau. Dia mau mintakan&nbsp; uang untuk saya ke Markus Nari. Tapi saya gak mau, saya akan sebut yang suruh saya Pak Markus," bebernya. Aga pun mengatakan, bahwa dirinya pernah ketemu Miryam di Plaza Indonesia. Hal itu tidak dipungkiri oleh Anton.&nbsp; &ldquo;Saya tidak pungkiri. Tapi waktu itu dia minta ketemu. Dia minta saya pakai telepon lain karena takut telepon saya tersadap. Dia minta ketemu karena dia pengacara hukum Miryam. Yang saya tangkap seakan Miryam yang minta saya ke tempat Bu Elza," jelasnya.

Pengacaranya Dibayari Markus Nari, Miryam: Ini Pelecehan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott pn jaksel

Berita Terkini