<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang tersangka, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Penetapan tersangka ini dilakukan, usai para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pemeriksaan intensif dalam waktu 1x24 jam. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-3835639180.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023). Dalam OTT tersebut KPK menetapkan 10 orang tersangka" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023). Dalam OTT tersebut KPK menetapkan 10 orang tersangka</figcaption>
</figure> "KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan menetapkan 10 orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (13/4) dini hari. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01482076/kpk-amankan-uang-senilai-rp-350-juta-dari-ott-pejabat-kemenhub">KPK Amankan Uang Senilai Rp 350 Juta dari OTT Pejabat Kemenhub</a> Johanis menyebut, para tersangka tersebut terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DIN), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS) dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR). Sedangkan enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN). Peristiwa dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta tersebut diduga terjadi pada Tahun Anggaran 2021-2022 pada proyek sebagai berikut: 1. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. 2. Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. Empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat. 4. Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera. "Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," kata Johanis. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01498272/mabuk-pemuda-di-kalsel-berupaya-mencuri-menyetubuhi-dan-tusuk-seorang-guru-saat-sedang-tidur">Mabuk, Pemuda di Kalsel Berupaya Mencuri, Menyetubuhi, dan Tusuk Seorang Guru Saat Sedang Tidur </a> Ia menyebut, kisaran suap yang diterima, yakni sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar. Untuk kepentingan penyidikan para tersangka, kata Johanis, kini ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 12 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 di beberapa Rutan KPK. Atas perbuatan para tersangka penerima suap, menurut dia, dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan para tersangka pemberi suap dikenakan Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka ini dilakukan, usai para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan pemeriksaan intensif

KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Proyek Pembangunan dan Perbaikan Rel Kereta Api 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sepak-terjang-penyuap-dirjen-hubla-pengamat-pt-agk-langganan_m_153344.jpeg" alt="Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan penyuap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat mengenakan rompi oranye" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan penyuap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat mengenakan rompi oranye</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan telah dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke hotel prodeo setelah dia tertangkap tangan menyaup mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono. PT Adhi Guna Keruktama (AGK), perusahaan yang dipimpin Adhi Putra Kurniawan tercatat sebagai pemain lama dalam pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla selama ini. Berdasar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK memenangi tender pengerukan alur pelayaran di Tanjung Emas tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara itu adalah Rp 214,475 miliar Bukan hanya itu, PT AGK juga tercatat pernah menggarap proyek yang sama di beberapa pelabuhan lain di tanah air. Di antaranya, di Pelabuhan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Lembar (Nusa Tenggara Barat), dan Laut Kumai (Kalimantan Tengah). Bila dijumlah dengan proyek di Tanjung Emas, PT AGK menggarap proyek senilai Rp 472,165 miliar. Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyatakan, PT AGK merupakan rekanan langganan Ditjen Hubla yang menggarap proyek pengerukan alur pelayanan Pelabuhan Tanjung Emas. Selama ini proyek itu dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tanjung Emas. "KPK jangan berhenti di proyek 2016 dan 2017 saja karena dari tahun 2012 sampai 2017 sedikitnya terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama," kata Jajang kemarin (25/8).

Sepak Terjang Penyuap Dirjen Hubla, Pengamat: PT AGK Langganan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/atb-resmi-jadi-pesakitan-kpk-menhub-tunjuk-plt-dirjen-hubla-baru_m_153160.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Resminya Antonius Tonny Budiono menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap yang diterimanya membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bergerak cepat. Dia menunjuk Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Mokhamad Bay Hasani sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Laut yang baru. &ldquo;Mulai hari ini, kami telah menunjuk Mokhamad Bay sebagai Dirjen Perhubungan Laut,&rdquo; sebut Budi Karya Sumadi saat berada di kantor Wali Kota Solo, Jumat (25/8). Pengisian Plt Hubla ini disertai dengan pengisian Dirjen Perkeretaapian yang selama ini sudah kosong. Kini jabatan itu diemban oleh Umiyatun. Sebagaimana diketahui Antonius Tonny Budiono sejak Kamis (24/8) resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, setelah dia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam (23/6) di Mess Dirjen Perhubungan Laut, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dalam OTT itu KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar.

ATB Resmi Jadi Pesakitan KPK, Menhub Tunjuk Plt Dirjen Hubla Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-terhadap-dirjen-hubla-kemenhub-gunakan-modus-baru_m_153102.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT kali ini pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini. Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Gunakan Modus Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-resmi-tetapkan-dirjen-hubla-tersangka_m_153081.jpeg" alt="Penyidik KPK membawa seorang terduga penyuap Dirjen Hubungan Laut ATB, Kamis(24/8)." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK membawa seorang terduga penyuap Dirjen Hubungan Laut ATB, Kamis(24/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Penetapan tersangka itu setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 23 Agustus kemarin malam. "Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2016-2017," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam. Selain Tonny Budiono, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka pemberi. Tonny diduga menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Adhi Putra Kurniawan. "Diduga pemberian uang oleh APK selaku komisaris PT AGK kepada ATB, Dirjen Hubla Kemenhub untuk terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang," papar Basaria. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Resmi Tetapkan Dirjen Hubla Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/anak-buahnya-ditangkap-kpk-menhub-bersurat-ke-presiden_m_153062.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertangkapnya oknum Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Laut berinisial A. Tonny Budiono oleh satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam (23/8) membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi langsung bergerak cepat. Dia pun langsung melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kami hari ini akan berkirim surat, melapor ke Presiden Jokowi," kata Budi di Jakarta, Kamis (24/8). Surat juga akan dikirim kepada KPK untuk memberikan penjelasan soal pendampingan bagi kasus hukum pejabat Kemenhub yang tertangkap itu. &ldquo;Kami menyampaikan surat resmi pada KPK, melakukan pendampingan baik tentang kasus ini maupun hal lain agar kejadian ini tak terjadi lagi,&rdquo; jelasnya. Dia melanjutkan, bahwa pendampingan akan dilakukan sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. "Kami juga akan melakukan pendampingan sesuai ketentuan berlaku dimana Biro Hukum dan Lawyer yang sesuai ketentuan bisa melakukan pendampingan," imbuh dia. Menurut Budi, selama ini Kemenhub telah komitmen berupaya menaati pemerintah untuk melakukan pembersihan dari korupsi. "Kemenhub sendiri pada dasarnya komit dengan upaya-upaya pemerintah dalam rangka melakukan pembersihan dari kegiatan korupsi dan sebagainya. Seperti yang sudah kita lakukan pada satu tahun lalu di sini," pungkasnya.

Anak Buahnya Ditangkap KPK, Menhub Bersurat ke Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/buat-makamkan-istrinya-dirjen-hubla-beli-tanah-rp-1-miliar_m_153061.jpeg" alt="Ilustrasi barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti uang suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah fakta mencengangkan terungkap dari sosok ATB, Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan yang dicokok KPK Rabu (24/8) malam. Salah satunya terkait kehidupan pribadi ATB. Ketika sang istri meninggal, ATB diketahui membeli makam mewah di Sandiego Hills, Karawang, Jawa Barat. Tetangga ATB, Andre (54) mengatakan, pria yang tinggal di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B 1-2, Jalan Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat, itu membeli tanah di Sandiego Hills sekitar Rp 1 miliar. "Kaget juga dia beli tanah Rp 1 miliar untuk pemakaman di sana, uang dari mana? Kan hanya seorang dirjen," kata dia di lokasi. Ditambah lagi, lanjut Andre, ATB mengkuliahkan dua putra dan putrinya di Amerika Serikat. "Dua anaknya kuliah di Amerika, anaknya cowok dan cewek," sambung dia. Andre yang merupakan anak dari pensiunan pejabat di Direktorat Perhubungan Laut mengaku paham soal berapa kisaran gaji dari seorang Dirjen. Sehingga, lanjut Andre, janggal juga bagi dia bila ATB mengkuliahkan anak di Amerika dan memakamkan istrinya di San Diego Hills. "Meski saya juga tidak tahu apakah ATB memiliki usaha lain atau apa sehingga memiliki penghasilan lebih," pungkasnya. Sebelumnya tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Rabu (23/8) malam. Dalam operasi yang digelar secara rahasia, tim dari deputi penindakan KPK tersebut, menciduk seorang pejabat eselon satu di Kementerian Perhubungan. "Ya benar, yang kita tangkap Dirjen Perhubungan Laut ATB," terang sumber internal KPK kepada JawaPos.com. Selain mengamankan ATB, tim juga berhasil mengamankan uang senilai total puluhan miliar. &ldquo;Ada 13 tas dalam bentuk traveling dan ransel berisi uang pecahan seratus ribuan,&rdquo; papar sumber tersebut. Selain uang pecahan dalam bentuk mata uang rupiah, Sumber JawaPos.com lain menyebutkan, jika ada beberapa mata uang lain yang ikut diamankan. "Ada mata uang rupiah, dolar AS, dolar Singapura, maupun mata uang lain, jumlahnya sangat banyak. Untuk kasus ini sendiri miliaran uang suapnya. Itu belum terkait proyek lainnya, mungkin ini rekor penangkapan terbanyak, kalau ditotal mencapai puluhan miliar sepertinya,&rdquo; imbuh sumber itu.

Buat Makamkan Istrinya, Dirjen Hubla Beli Tanah Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kesaksian-warga-kala-sang-dirjen-hubla-ditangkap-tangan-kpk_m_153039.jpeg" alt="Kondisi Mess Perwira Bahtera Suaka, tempat tinggal ATB, Dirjen Hubla." width="100%">
<figcaption>Kondisi Mess Perwira Bahtera Suaka, tempat tinggal ATB, Dirjen Hubla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses penangkapan ATB Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung tengah malam. Rabu malam (23/8), memang tidak banyak warga yang tinggal di sekitar kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka Blok B 1-2, Jalan Gunung Sahari Raya No. 65 Jakarta Pusat kejadian itu, walaupun sempat terdengar suara gaduh. Andrew (54), salah seorang warga mengaku mendengar suara keramaian di sekitar komplek Mess Perwira Bahtera. Kejadiannya tidak berlangsung lama sehingga tidak banyak yang tahu. "Ketika itu jam sepuluh malam kenanya, kayanya ramai juga ada wartawan," ungkapnya kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Andrew mengaku terakhir kali bertemu dengan ATB pada dua pekan lalu. "Saya terakhir ketemu itu dua minggu lalu kalau enggak salah," kata dia. Sementara sosok ATB, menurut Andrew adalah pribadi yang baik dan ramah. Kepada sesama penghuni kompleks, dia selalu bertegur sapa. JawaPos.com pun mencoba menyambangi Mess Perwira Bahtera Suaka ATB. Siang tadi ditemukan kondisi penginapan ATB sudah dalam keadaan tersegel dengan KPK Line. Keadaan komplek ini juga tampak kumuh. Kondisi yang jauh berbeda dengan kompleks pejabat lain yang selama ini distigmakan kondisinya elite dan dijaga oleh petugas. Perumahan dinas itu sana tak ada petugas jaga. Bahkan warga luar bebas keluar masuk ke kompleks yang berada tepat di pinggir jalan raya itu. Sedangkan ukuran messnya sangatlah kecil. Bisa dikatakan tak layak untuk kediaman seorang Dirjen. Lebarnya hanya sekitar empat meter dan panjang lima meter. Penampakannya hampir-hampir rumah susun Diketahui, pasca penangkapan Rabu malam hingga kini ATB masih diperiksa oleh penyidik KPK.

Kesaksian Warga Kala Sang Dirjen Hubla Ditangkap Tangan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menhub-budi-karya-minta-maaf-atas-penangkapan-dirjen-hubla-oleh-kpk_m_152993.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya, menyampaikan permintaan maaf terkait ditangkapnya Dirjen Perhubungan Laut ATB oleh KPK Rabu(23/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Rabu (23/8) malam. &ldquo;Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,&rdquo; ujarnya kepada awak media di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis (24/8). Dia mengaku belum menerima informasi resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa pejabatnya. Namun demikian, ia mengaku prihatin dengan kejadian ini, serta juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK. "Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut,"&nbsp;imbuhnya. Terkait proses penanganan kasus yang melilit anak buahnya, mantan Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk tersebut memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, kejadian ini menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. &ldquo;Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan. Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam," tukas sarjana arsitektur jebolan Universitas Gajah Mada tersebut. "Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,&rdquo; pungkas mantan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II tersebut.

Menhub Budi Karya Minta Maaf Atas Penangkapan Dirjen Hubla Oleh KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ciduk-dirjen-hubla-kemenhub-kpk-amankan-13-tas-berisi-uang_m_152956.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap jaksa di Kejati Bengkulu, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), setelah sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang pengacara dan pihak lainnya. Kali, ini dalam operasi senyap yang digelar Rabu(23/8) malam, tim Satgas Penindakan KPK berhasil menciduk seorang pejabat di Kementerian Perhubungan yang diduga melakukan transaksi suap menyuap . "Baru ditangkap orang Kemenhub, eselon satu," tutur sumber internal KPK, kepada&nbsp;JawaPos.com. Sumber &nbsp;tersebut mengatakan, pihak yang ditangkap Yakni Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.&rsquo;&rsquo; Ya benar, yang kita tangkap Dirjen Perhubungan Laut ATB,&rsquo;&rsquo; terang sumber tersebut. Dalam penangkapan tersebut, selain menangkap pejabat Kemenhub, tim juga mengamankan barang bukti uang dugaan suap senilai total puluhan miliaran rupiah. &ldquo;Ada 13 tas dalam bentuk traveling dan ransel berisi uang pecahan seratus ribuan, masih dihitung sampai sekarang jumlahnya. &rdquo; papar sumber tersebut. Selain uang pecahan dalam bentuk mata uang rupiah, Sumber JawaPos.com lain menyebutkan, jika ada beberapa mata uang lain yang ikut diamankan. &rdquo;Ada mata uang rupiah, USD, SGD, maupun mata uang lain, jumlahnya sangat banyak. Untuk kasus ini sendiri miliaran uang suapnya. Itu belum terkait proyek lainnya, mungkin ini rekor penangkapan terbanyak, kalau ditotal mencapai puluhan miliar sepertinya,&rdquo; papar sumber tersebut. Terpisah, terkait informasi adanya OTT tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah telah membenarkannya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum pihak yang ditangkap. &ldquo;Kami konfirmasi, benar ada OTT lagi yang dilakukan KPK di Jakarta kemarin malam. Ada sejumlah uang yang kita amankan. Ada yang USD, SGD dan mata uang asing lain serta rupiah, ada penyelenggara negara yang kitaa mankan,&rdquo; jelas Febri.

Ciduk Dirjen Hubla Kemenhub, KPK Amankan 13 Tas Berisi Uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott pejabat kemenhub

Berita Terkini