<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/28/kpk-pamerkan-uang-dan-logam-mulia-rp-405-miliar-hasil-ott-pejabat-bea-cukai-tersangka-rizal-dan-lima-lainnya-langsung-ditahan-istimewa-PkcnY.webp" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ihwal hal ini dikatakan&nbsp;Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
&ldquo;Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu,&rdquo; kata Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Sabtu (28/2).
Asep mengatakan KPK telah mengantongi informasi mengenai produsen rokok yang terkait kasus tersebut, sehingga tinggal menyiapkan langkah pemanggilan.
&ldquo;Kami sudah memiliki informasinya, tetapi belum bisa disampaikan. Nanti saat lengkap, akan kami ungkap perusahaan, pemilik, lokasi, jumlah, dan detail lainnya,&rdquo; ujarnya.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.
Dalam OTT itu, salah satu yang ditangkap adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.
Sehari kemudian, 5 Februari 2026, KPK menetapkan enam dari 17 orang yang ditangkap sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.
Mereka adalah Rizal (RZL), Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024&ndash;Januari 2026; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan Sisprian Subiaksono (SIS); dan Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan (ORL).
Tersangka lainnya yakni pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri (AND), dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan (DK).
Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan DJBC Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru.
Selain itu, pada 27 Februari 2026, KPK menyatakan tengah mendalami dugaan korupsi lain di Ditjen Bea dan Cukai, khususnya terkait pengurusan cukai.
&nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok terkait dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea dan cukai

Diduga Terlibat Perkara Suap Pejabat Bea Cukai, KPK Akan Panggil Produsen Rokok

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/d0fbfce1-963f-41cb-b954-bb00f1ab5870-3109635482.jpeg" alt="Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2)." width="100%">
<figcaption>Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial SA, sejak November 2024 menerima uang gratifikasi dari perusahaan ataupun importir setelah mengurus pengaturan cukai. Ihwal hal ini dikatakan&nbsp;Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. &ldquo;Diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun juga barang impor,&rdquo; ujar Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara, Jumat (27/2). Menurut Asep, SA melakukan hal tersebut karena diperintah Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Budiman Bayu Prasojo (BBP), yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Ia lantas menjelaskan SA mengumpulkan dan mengelola uang tersebut untuk digunakan sebagai dana operasional sejak Sisprian Subiaksono (SIS) menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan. Sisprian diketahui telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus tersebut. &ldquo;Uang yang dikumpulkan dan dikelola oleh saudara SA tersebut disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai&nbsp;safe house&nbsp;(rumah aman, red.),&rdquo; katanya. Sementara itu, dia mengatakan per Februari 2026, uang tersebut dipindahkan ke rumah aman lain di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. KPK kemudian menyita uang sekitar Rp5,19 miliar dari rumah aman tersebut, yang terdiri atas rupiah dan mata uang asing. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal. Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). Pada 26 Februari 2026, KPK mengumumkan Budiman Bayu Prasojo (BBP) sebagai tersangka baru kasus tersebut setelah mendalami keterangan para saksi, terutama mengenai penggeledahan salah satu rumah aman di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada 13 Februari 2026, yang turut menyita uang tunai sekitar Rp5 miliar dalam lima koper. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Diduga menerima dan mengelola uang dari perusahaan yang produknya dikenai cukai, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun impor

KPK Sebut Pegawai Bea Cukai Terima Uang Gratifikasi Usai Urus Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/d0fbfce1-963f-41cb-b954-bb00f1ab5870-3109635482.jpeg" alt="Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2)." width="100%">
<figcaption>Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemakaian atau pemanfaatan lain dari&nbsp;safe house&nbsp;atau rumah aman yang dipakai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu), terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW. Hal ini dilakukan guna menelisik lebih jauh aktivitas yang dilakukan para tersangka, selain untuk menyimpan ''duit panas'' sebelum di cokok lembaga antirasuah. &ldquo;Apakah hanya untuk penempatan uang atau aktivitas lainnya? Ini masih terus kami dalami,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Selasa (24/2). Budi menjelaskan pendalaman terkait hal itu akan dilakukan KPK dengan memeriksa sejumlah saksi kasus tersebut. &ldquo;Kami membutuhkan saksi-saksi lain tentunya untuk menerangkan ya, berkaitan dengan pemanfaatan&nbsp;safe house&nbsp;ini untuk operasional apa saja,&rdquo; katanya. Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal. Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC. Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL). Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). &nbsp; &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemakaian atau pemanfaatan lain dari safe house atau rumah aman yang dipakai pegawai bea cukai

KPK dalami Pemakaian Safe House Bea Cukai Selain untuk Simpan Duit Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/barbuk-korupsi-174239743.jpg" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aktivitas Bos PT Blueray, Jhon Field, selama masa pelariannya sebelum akhirnya menyerahkan diri, pada Sabtu (7/2). Jhon Field merupakan tersangka dalam perkara dugaan suap importasi barang pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat melarikan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pelarian Jhon Field menjadi perhatian penyidik, karena adanya jeda waktu lebih dari 24 jam sejak OTT hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. KPK menilai periode tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menghilangkan atau memanipulasi barang bukti. &ldquo;Kita akan telusuri dan perdalam itu. Karena ada jeda waktu, hampir lebih dari 24 jam, sejak yang bersangkutan pergi. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan selama waktu tersebut menjadi salah satu materi pemeriksaan,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/2). Asep menegaskan, keutuhan dan keaslian barang bukti menjadi hal krusial dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, KPK tidak ingin jeda waktu tersebut dimanfaatkan untuk memindahkan atau merusak alat bukti. &ldquo;Tentunya kami tidak ingin jeda waktu itu digunakan untuk memindahkan bukti-bukti atau hal lain yang dapat mengganggu proses penyidikan. Bukti-bukti tersebut sangat penting bagi kami,&rdquo; tegasnya. Selain itu, KPK juga menelaah kemungkinan Jhon Field melakukan pertemuan dengan pihak lain selama pelariannya. Penyidik membuka peluang bahwa yang bersangkutan sempat bertemu saksi maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. &ldquo;Itu juga yang sedang kami dalami. Termasuk kemungkinan bertemu dengan saksi atau pihak lain, serta terkait bukti-bukti yang dimiliki yang bersangkutan,&rdquo; jelas Asep. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Sispiran Subiaksono; serta Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan sebagai pihak penerima suap. Rizal, Sispiran, dan Orlando dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 605 ayat (2) dan Pasal 606 ayat (2) juncto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, ketiganya juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 20 jo Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, pihak pemberi suap yakni Jhon Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dijerat dengan Pasal 605 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.1 &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aktivitas Bos PT Blueray, Jhon Field, selama masa pelarian

KPK Khawatir Bos Blueray Hilangkan Barbuk Suap Bea Cukai saat Melarikan dari saat OTT  

<div> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure> <div class="text-wrap text-center text-[15px] font-semibold text-[#000000] sm:text-[20px] md:text-[30px] lg:text-[30px]">&nbsp;</div> </div> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). OTT KPK berujung penetapan enam orang sebagai tersangka, yang diduga terlibat suap importasi barang palsu atau KW milik PT Blueray. Novel menduga, praktik dugaan suap yang terjadi di lingkungan DJBC sudah berjalan lama. Menurutnya, praktik rasuah itu sudah mengakar di lingkungan DJBC. "Persoalannya kan dugaan bahwa ada permainan di Bea Cukai itu sudah lama. Tapi paling tidak 2 tahun terakhir ini saya menduga, saya mengira, sudah tidak lagi. Dan ternyata di OTT ditemukan seperti yang dulu pernah kita duga," kata Novel dalam siniar Youtube, Senin (9/2). Ia menyatakan, OTT yang menyasar DJBC Kemenkeu cukup mengagetkan publik. Mengingat, jumlah barang bukti yang ditemukan KPK cukup besar, mencapai Rp 40,5 miliar. "Jadi ini mengagetkan sekali, apalagi jumlah uangnya cukup besar, ternyata dilakukan dengan sistematik gitu ya, bukan orang per orang yang melakukan tapi berjaring," paparnya. Ia menduga, praktik suap di lingkungan DJBC tidak hanya dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026 Rizal, tetapi juga dilakukan pihak DJBC lainnya. "Saya khawatir bahwa yang bermain dengan pola ini tuh bukan satu, tapi yang ter-OTT baru satu," urainya. Dalam kesempatan itu, mantan penyelidik KPK Aulia Postiera mengapresiasi OTT KPK terhadap DJBC Kemenkeu. Bahkan, baru memasuki dua bulan pada 2026, KPK telah melakukan OTT sebanyak enam kali. Aulia pun menganalogikan, OTT KPK yang menyasar DJBC Kemenkeu merupakan lahan basah. Sebab, ia menyebut potensi korupsu di DJBC sangat besar. "Basah oleh siraman. Basah karena potensi korupsinya banyak gitu loh, karena kewenangannya yang besar. Korupsi ini juga terkait dengan importasi," ungkapnya. Aulia menyatakan, usai dirinya masih bertugas di Satgassus Polri, telah berkali-kali mengimbau DJBC Kemenkeu soal potensi rawan korupsi. "Kita berkali-kali waktu itu saya juga, kita juga intens ya dengan rekan-rekan Bea Cukai bekerja selama ini ya. Bagaimana sih kita sempat diskusi bagaimana pola penjaluran itu," imbuhnya. Dalam kasus itu, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026, Rizal; Kasubdit Intel P2 DJBC, Sisprian Subiaksono; Kasi Intel DJBC, Orlando Hamonangan. Kemudian, pemilik PT Blueray (BR), Jhon Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, Andri; dan Manager Operasional PT BR, Dedy Kurniawan. KPK mengamankan uang senilai Rp 40,5 miliar. Uang puluhan miliar itu diamankan tim penindakan KPK dari kediaman Rizal, Orlando Hamonangan, dan kantor PT BR. Barang bukti uang itu yakni, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah Rp 1,89 miliar, juga USD 182.900. Selanjutnya, uang tunai dalam bentuk Dollar Singapura sejumlah SGD 1,48 juta dan JPY 550.000. Barang bukti lainnya adalah logam mulia seberat 2,5 Kg atau setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 Kg atau setara Rp 8,3 miliar, dan satu jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017157104/kpk-tetapkan-tersangka-dari-ott-pajak-kalsel-dan-bea-cukai-jakarta">KPK Tetapkan Tersangka dari OTT Pajak Kalsel dan Bea Cukai Jakarta</a> Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, terhadap Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUH </div>

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengomentari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat bea cukai

Eks Penyidik KPK Singgung OTT Sasar DJBC Kemenkeu: Lahan Basah, Tingkat Korupsinya Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/barbuk-korupsi-174239743.jpg" alt="KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK pamerkan uang dan logam mulia Rp 40,5 miliar hasil OTT pejabat Bea Cukai. Tersangka Rizal dan lima lainnya langsung ditahan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemilik PT Blueray, John Field, akhirnya menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sempat kabur saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (4/2). John Field mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Sabtu (7/2) dini hari. &ldquo;Dini hari tadi, tersangka JF yang merupakan pemilik PT BR telah menyerahkan diri ke KPK,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Sabtu (7/2). Budi menjelaskan, setelah menyerahkan diri, John Field langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Selama proses pemeriksaan, Jhon Field mampu bersikap kooperatif. "Dalam proses pemeriksaan, JF bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," ungkap Budi. Usai pemeriksaan rampung, penyidik KPK langsung melakukan penahanan terhadap John Field selama 20 hari pertama. Proses penahanan itu dilakukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Sisprian Subiaksono; Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC), Orlando Hamonangan; pemilik PT Blueray, John Field; Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray, Andri; serta Manajer Operasional PT Blueray, Ray Dedy Kurniawan. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan konstruksi perkara bermula dari adanya pemufakatan jahat antara Orlando Hamonangan dan Sisprian Subiaksono dengan pihak PT Blueray, yakni John Field, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan. Mereka diduga mengatur perencanaan jalur importasi barang agar bisa lolos dari pemeriksaan. Dalam aturan Kementerian Keuangan, terdapat dua jalur pelayanan impor, yakni jalur hijau tanpa pemeriksaan fisik dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik. Melalui pengondisian tersebut, barang-barang palsu, KW, dan ilegal yang diimpor PT Blueray diarahkan agar tidak menjalani pemeriksaan fisik. &ldquo;Dengan pengondisian itu, barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai,&rdquo; ucap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2) malam. Sebagai imbalannya, terjadi pertemuan dan penyerahan uang dari PT Blueray kepada sejumlah pegawai dan pejabat Bea Cukai. Bahkan, terdapat jatah bulanan yang diberikan kepada oknum-oknum tertentu. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, kantor PT Blueray, serta sejumlah lokasi lain dengan total nilai Rp 40,5 miliar. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp 1,89 miliar, USD 182.900, SGD 1,48 juta, JPY 550.000, emas batangan seberat 2,5 kilogram senilai sekitar Rp 7,4 miliar, emas batangan 2,8 kilogram senilai sekitar Rp 8,3 miliar, serta satu unit jam tangan mewah senilai Rp 138 juta. Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando dijerat Pasal 12 huruf a dan b UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 605 Ayat (2) dan Pasal 606 Ayat (2) juncto Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 12B UU Tipikor. Sementara itu, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan dijerat Pasal 605 Ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 606 Ayat (1) KUHP. KPK langsung menahan Rizal, Sisprian, Orlando, Andri, dan Ray Dedy Kurniawan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung hingga 24 Februari 2026. &nbsp;

Bos Blueray John Field menyerahkan diri usai kabur saat OTT. KPK langsung tahan dan usut kasus korupsi impor barang

Bos Blueray Menyerahkan Diri Usai Kabur saat OTT, KPK Langsung Jebloskan ke Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Konferensi-Pers-KPK-OTT-Bupati-Pati-Sudewo-dan-Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-3JPG-1614320451.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi isyarat telah menetapkan tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Kantor Penerimaan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kantor Bea Cukai Jakarta. Hal ini setelah KPK melakukan ekspose atau gelar perkara dari dua operasi senyap tersebut. "KPK telah melakukan ekspose dan menetapkan status hukum kepada para pihak yang diamankan dalam satu kali dua puluh empat jam," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (5/2). Penetapan tersangka itu setelah tim penindakan KPK melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tiga orang dalam OTT KPP Madya Banjarmasin dan 17 orang dalam OTT Bea Cukai Jakarta. "Saat ini tiga orang dan 17 orang yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif," ucap Budi. Dalam OTT di Banjarmasin, lanjut Budi, KPK mengamankan dua petugas pajak salah satunya Kepala KPP Madya Banjarmasin dan satu orang pihak swasta dari PT BKB selaku wajib pajak di sektor perkebunan kelapa sawit. KPK menduga, terjadi tindakan suap yang berujung pada restitusi pajak. Sementara, OTT di Bea Cukai Jakarta turut diamankan sebanyak 17 pihak. Namun, KPK belum mengungkapkan identitasnya secara rinci. Selain itu, dalam OTT itu juga diamankan barang bukti uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan beberapa mata uang asing, di antaranya SGD, USD dan JPY. Serta turut diamankan logam mulia. Lebih lanjut, Budi memastikan pihaknya bakal mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers sore ini. KPK akan menjelaskan rinci konstruksi perkara maupun pasal yang menjerat para tersangka. "Kami akan sampaikan secara lengkap konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam konpers sore nanti," pungkasnya. &nbsp;

KPK memberi isyarat telah menetapkan tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar KPP Banjarmasin dan Bea Cukai di Jakarta

KPK Tetapkan Tersangka dari OTT Pajak Kalsel dan Bea Cukai Jakarta

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <h2 class="tracking-tight flex-shrink-0 text-base font-semibold text-[#101828] sm:text-lg"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/01/b3cb92d5-ba3a-4d7f-86ba-9c9a6ad061c6-2374663066.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </h2> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tak tahu pasti soal pejabat mana saja yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Ia mengaku tak tahu karena seharian ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk rapat bersama sejumlah komisi. "Saya nggak tahu, Anda yang lebih tahu. Saya di dalam rapat seharian," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Menurut info yang ia dengar bahwa ada tiga pejabatnya yang terkena OTT KPK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu juga, ia mendengar ada sebanyak 8 orang yang terkena OTT KPK di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), salah satunya berada di Lampung. "Ada yang tiga (di Banjarmasin), di sini ada yang delapan yang dilampung katanya," tambahnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi serupa juga dilakukan di Jakarta, pada Rabu (4/2). Wakil Ketua KPK, Fitroh Nurcahyanto, menegaskan bahwa OTT di Jakarta merupakan perkara yang berbeda dengan operasi yang dilakukan di Banjarmasin. &ldquo;Jadi hari ini ada dua OTT, satu di Banjarmasin dan yang kedua di Jakarta. Beda kasus,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (4/2). Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com. Para pihak yang ditangkap di Jakarta merupakan pejabat Bea Cukai Jakarta. Hal ini juga dibenarkan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap koleganya yang di-OTT masih berlangsung. Terkait itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. "Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai," kata Budi dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/2). "Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut," tukasnya. Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan lebih lanjut mengenai detail perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta. Sementara, operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berkaitan dengan dugaan penyimpangan restitusi pajak. Dalam giat penindakan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. &ldquo;KPP Banjarmasin,&rdquo; ucap Fitroh. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Tim penindakan KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dari pihak-pihak yang diamankan. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tak tahu pasti soal pejabat mana saja yang terkena Operasi Tangkap Tangan KPK

Purbaya Klaim Tak Tahu Pasti Jumlah Pejabat Pajak dan Bea Cukai Kena OTT KPK: Saya Seharian Rapat di DPR

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <div class="flex min-w-0 flex-wrap items-center gap-2"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Konferensi-Pers-KPK-OTT-Bupati-Pati-Sudewo-dan-Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-4JPG-3400487048.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3">&nbsp;</div> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) membenarkan adanya pejabatnya yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Jakarta, Rabu (4/2).</div> </div> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Budi Prasetiyo menyampaikan, bahwa pemeriksaan terhadap pegawainya yang diciduk KPK masih berlangsung. "Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai," kata Budi dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/2). Terkait itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. "Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut," tukasnya. Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (4/2). Wakil Ketua KPK, Fitroh Nurcahyanto, menegaskan bahwa OTT di Jakarta merupakan perkara yang berbeda dengan operasi yang dilakukan di Banjarmasin. &ldquo;Jadi hari ini ada dua OTT, satu di Banjarmasin dan yang kedua di Jakarta. Beda kasus,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (4/2). KPK belum mengungkapkan lebih lanjut mengenai detail perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta. Sementara, operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berkaitan dengan dugaan penyimpangan restitusi pajak. Dalam giat penindakan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017152442/selain-di-banjarmasin-kpk-juga-ott-pejabat-bea-cukai-di-jakarta">Selain di Banjarmasin, KPK Juga OTT Pejabat Bea Cukai di Jakarta</a> &ldquo;KPP Banjarmasin,&rdquo; ucap Fitroh. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Tim penindakan KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) membenarkan adanya pejabatnya yang terkena Operasi Tangkap Tangan KPK

Bea Cukai Benarkan Ada Pejabatnya yang Terjaring OTT KPK di Jakarta

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <div class="flex min-w-0 flex-wrap items-center gap-2"> <div class="flex w-max flex-shrink-0 items-center gap-1 rounded-full px-2 py-1 text-center sm:px-3"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Konferensi-Pers-KPK-OTT-Bupati-Pati-Sudewo-dan-Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-5JPG-992844334.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> </div> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi serupa juga dilakukan di Jakarta, pada Rabu (4/2). Wakil Ketua KPK, Fitroh Nurcahyanto, menegaskan bahwa OTT di Jakarta merupakan perkara yang berbeda dengan operasi yang dilakukan di Banjarmasin. &ldquo;Jadi hari ini ada dua OTT, satu di Banjarmasin dan yang kedua di Jakarta. Beda kasus,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (4/2). Berdasarkan informasi yang diterima JawaPos.com. Para pihak yang ditangkap di Jakarta merupakan pejabat Bea Cukai Jakarta. Hal ini juga dibenarkan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Budi Prasetiyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap koleganya yang di-OTT masih berlangsung. Terkait itu, pihaknya berkomitmen untuk tetap bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. "Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai," kata Budi dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/2). "Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut," tukasnya. Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan lebih lanjut mengenai detail perkara maupun pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Jakarta. Sementara, operasi tangkap tangan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berkaitan dengan dugaan penyimpangan restitusi pajak. Dalam giat penindakan tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. &ldquo;KPP Banjarmasin,&rdquo; ucap Fitroh. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Tim penindakan KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dari pihak-pihak yang diamankan. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Wakil Ketua KPK, Fitroh Nurcahyanto, menegaskan bahwa OTT di Jakarta merupakan perkara yang berbeda dengan operasi yang dilakukan di Kalsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT pejabat bea cukai

Berita Terkini