<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Konferensi-Pers-KPK-OTT-Bupati-Pati-Sudewo-dan-Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-2JPG-530367359.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jakarta. Operasi senyap tersebut diduga berkaitan dengan kasus restitusi pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia membenarkan terjadi dugaan penyimpangan restitusi pajak. &ldquo;Terkait restitusi pajak,&rdquo; kata Fitroh saat dikonfirmasi, Rabu (4/2). Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. &ldquo;KPP Banjarmasin,&rdquo; singkat Fitroh. Meski demikian, Fitroh belum memerinci identitas maupun jumlah pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Ia juga belum mengungkap secara detail barang bukti yang diamankan dari operasi senyap tersebut. &ldquo;Masih pendalaman,&rdquo; ujarnya. Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya melakukan OTT di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kalimantan Selatan," ungkap Budi. Lebih lanjut, Budi menyatakan saat ini pihak-pihak yang terjaring operasi senyap tengah dalam pemeriksaan intensif. Namun, ia masih belum mengungkap secara rinci identitas maupun barang bukti dari giat penindakan tersebut. "Tim masih di lapangan. Nanti kami update kembali ya," pungkasnya.

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin

OTT KPK di Banjarmasin Terkait Dugaan Penyimpangan Restitusi Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/21/Konferensi-Pers-KPK-OTT-Bupati-Pati-Sudewo-dan-Wali-Kota-Madiun-Maidi-Dery-Ridwansah-3JPG-1614320451.jpg" alt="Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Operasi senyap itu diduga menyasar pegawai pajak dan pihak swasta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya kegiatan tangkap tangan tersebut. &ldquo;Benar (tangkap tangan), di Kalsel,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (4/2). Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin. &ldquo;KPP Banjarmasin,&rdquo; singkat Fitroh. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci jenis tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi OTT tersebut. Saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik. &ldquo;Masih pendalaman,&rdquo; tegasnya. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. Tim penindakan KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Pimpinan KPK Benarkan Pihaknya Gelar OTT di Kalimantan Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/IMG-20260111-WA0052-2214241501.jpg" alt="Salah satu tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara, saat akan dijebloskan ke rumah tahanan. (DOK KPK)" width="100%">
<figcaption>Salah satu tersangka terkait OTT pejabat pajak di Jakarta Utara, saat akan dijebloskan ke rumah tahanan. (DOK KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara, usai pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) pajak Jakarta Utara (Jakut), terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menegaskan, DJP menghormati serta mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas penegakan hukum. &ldquo;Proses penanganan perkara saat ini masih berlangsung dan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. DJP menghormati proses hukum tersebut serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,&rdquo; ujar Rosmauli dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1). Lebih lanjut, Rosmauli menyampaikan bahwa DJP memiliki komitmen penuh terhadap integritas, akuntabilitas, dan penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik oleh pegawai. Selain itu, DJP juga memastikan akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. Bahkan, DJP siap bekerja sama, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten. Rosmauli juga mengimbau seluruh pegawai DJP untuk terus menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan aturan. "Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai atau pejabat yang terlibat,&rdquo; tukasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>) resmi menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2021-2026. Salah satunya, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin; Tim Penilai KPP Madya Jakut, Askob Bahtiar; Konsultan Pajak, Abdul Kadim Sahbudin; serta staf PT Wanatiara Persada, Edy Yulianto. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/kantor-pajak-jakarta-utara">Kantor Pajak Jakarta Utara</a>, pada Jumat (9/1) malam. "Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan unsur peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan, yang kemudian setelah ditemukan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1) pagi. <article class="read__content clearfix"> Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang senilai Rp 6,38 miliar. Miliaran rupiah itu diamankan sebagai barang bukti dari operasi senyap tersebut. "Rinciannya uang tunai sebesar Rp 793 juta, uang tunai sebesar SDG 165 ribu atau setara Rp 2,16 miliar, dan logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp 3,42 miliar," ungkap Asep. Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan terhitung sejak 11-30 Januari 2026. Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ABD dan Sdr. EY selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara terhadap Sdr. DWB, Sdr. AGS, dan Sdr. ASB selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). </article> &nbsp;

DJP hormati proses hukum OTT KPK pejabat Kanwil Pajak Jakut. DJP komitmen tindak tegas oknum, siap kooperatif dan jaga integritas pegawai

Pejabat Kanwil Pajak Jakut Kena OTT KPK, DJP Hormati Proses Hukum dan Janji Tindak Tegas Oknum Terlibat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/spt-tahunan-1628077968.jpg" alt="Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Salah satu tersangka merupakan Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi, yang diduga menerima suap terkait pengurusan kewajiban pajak perusahaan swasta. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan perkara ini bermula saat PT Wanatiara Persada menyampaikan laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode pajak 2023 pada rentang September hingga Desember 2025. Laporan tersebut kemudian diperiksa oleh tim dari kantor pajak. &ldquo;Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1). Atas temuan tersebut, PT Wanatiara Persada berulang kali mengajukan sanggahan. Dalam proses ini, peran Agus Syaifudin, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara, menjadi krusial.&nbsp; KPK menduga Agus meminta perusahaan melakukan pembayaran pajak secara all in sebesar Rp 23 miliar. &ldquo;All in dimaksud, bahwa dari angka Rp 23 miliar, sebesar Rp 8 miliar untuk fee Saudara AGS (Agus Syaifudin) serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak, termasuk untuk Dwi Budi,&rdquo; jelas Asep. Namun, PT Wanatiara Persada mengaku keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp 4 miliar. Kesepakatan tersebut berujung pada diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pajak yang harus dibayar sebesar Rp 15,7 miliar. &ldquo;Nilai potensi kurang bayar turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga pendapatan negara berkurang signifikan,&rdquo; ungkap Asep. Untuk memenuhi permintaan pembayaran ilegal tersebut, PT Wanatiara Persada menggunakan modus kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan, milik konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. &ldquo;PT Niogayo Bisnis Konsultan mencairkan dana komitmen fee sebesar Rp 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura,&rdquo; ucap Asep. Dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh Abdul Kadim kepada Agus Syaifudin dan Askob Bahtiar, selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara, di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. KPK juga menetapkan Askob sebagai tersangka. Asep menambahkan, uang hasil suap tersebut kemudian didistribusikan kepada sejumlah pejabat pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada Januari 2026. Saat proses distribusi itulah, KPK melakukan OTT. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang dan menyita barang bukti dengan total nilai mencapai Rp 6,38 miliar. &ldquo;Dengan perincian, uang tunai sebesar Rp 793 juta, uang tunai sebesar SGD 165.000 atau setara Rp 2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai Rp 3,42 miliar,&rdquo; ujar Asep. KPK turut mengamankan delapan orang dalam operasi senyap tersebut, mereka yang diamankan antara lain Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin, staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto, Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara Heru Tri Noviyanto, Direktur SDM dan PR PT Wanatiara Persada Pius Suherman, serta pihak swasta bernama Asep. Dari delapan orang tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Dwi Budi, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, Abdul Kadim Sahbudin, dan Edy Yulianto. Kelima tersangka langsung ditahan di Rutan Cabang Merah Putih KPK selama 20 hari pertama hingga 30 Januari 2026. Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto selaku pihak pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP. &nbsp;

KPK tetapkan Kepala Pajak Jakarta Utara sebagai tersangka suap terkait pajak. Simak kronologi OTT, modus suap, dan tersangka dalam kasus ini

Kepala Pajak Jakarta Utara jadi Tersangka Korupsi, Begini Kronologi dan Modusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Kirim2JPG-625591676.jpg" alt="ILUSTRASI Barang bukti uang gratifikasi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Barang bukti uang gratifikasi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan total uang senilai Rp 6,38 miliar, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Kantor Pajak Jakarta Utara, pada Jumat (9/1) malam. Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, salah satunya Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin; Tim Penilai KPP Madya Jakut, Askob Bahtiar; Konsultan Pajak, Abdul Kadim Sahbudin; serta staf PT Wanatiara Persada, Edy Yulianto. "KPK mengamankan sejumlah barang bukti dengan total nilai mencapai Rp 6,38 miliar," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1) pagi. Asep merinci, dari total uang Rp 6,38 miliar yang diamankan, terdapat logam mulia seberat 1,3 kg atau senilai Rp 3,42 miliar. Serta, uang tunai sebesar Rp 793 juta, dan uang tunai sebesar SDG 165 ribu atau setara Rp 2,16 miliar. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kasus suap ini bermula saat PT Wanatiara Persada menyampaikan laporan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023 sekitar September hingga Desember 2025 lalu. Atas laporan tersebut, tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, melakukan pemeriksaan untuk menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran PBB.&nbsp; "Hasilnya, terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar," ucap Asep.&nbsp; Atas hasil pemeriksaan awal tersebut, PT Wanatiara Persada berulang kali mengajukan sanggahan. Dalam prosesnya, KPK menduga Agus Syaifudin meminta agar PT Wanatiara Persada melakukan pembayaran pajak all in sebesar Rp 23 miliar. &ldquo;All in dimaksud, bahwa dari angka Rp 23 miliar, sebesar Rp 8 miliar untuk fee Saudara AGS (Agus Syaifudin) serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak," ungkapnya.&nbsp; Namun, PT Wanatiara Persada keberatan dengan nilai yang diminta Agus. PT Wanatiara Persada hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar. Setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak senilai Rp 15,7 miliar pada Desember 2025. "Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan," bebernya.&nbsp; Untuk memenuhi permintaan fee tersebut, PT Wanatiara Persada mencairkan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan, dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan yang dimiliki konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin. PT Niogayo Bisnis Konsultan mencairkan dana komitmen fee sebesar Rp 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang dolar Singapura. "Dana tersebut selanjutnya diserahkan secara tunai oleh ABD (Abdul Kasim Sahbudin) kepada AGS dan Saudara ASB (Askob Bahtiar) selaku tim penilai KPP Madya Jakarta Utara, di sejumlah lokasi di Jabodetabek," paparnya.&nbsp; Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan terhitung sejak 11-30 Januari 2026. Atas perbuatannya, Abdul Kadim Sahbudin dan Edy selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara, Dwi Budi, Agus, dan Askob selaku pihak Penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP. &nbsp;

KPK sita uang Rp 6,38 miliar dan logam mulia 1,3 kg dari OTT Kepala KPP Madya Jakut. Lima tersangka langsung dilakukan penahanan

KPK Sita Uang Rp 6,38 Miliar dan Logam Mulia 1,3 Kg, dari OTT Kepala KPP Madya Jakut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/20/Kirim2JPG-625591676.jpg" alt="ILUSTRASI Barang bukti uang gratifikasi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Barang bukti uang gratifikasi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pejabat Pajak yang ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata meminta angka nominal suap yang fantastis kepada wajip pajak yang ingin dikurangi kewajibannya. Hal ini terungkap usai para pejabat pajak dari kantor Pajak Jakarta Utara, diciduk dan diperiksa tim lembaga antirasuah. Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, para pejabat pajak yang berkomplot melakukan praktik rasuah itu, meminta 'duit panas' sebesar Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar.&nbsp; Adapun, mahar tersebut berlaku untuk 1 wajib pajak yang bermasalah. Salah satunya wajib pajak yang berasal dari perusahaan tambang.&nbsp; Saat ini, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif, guna ditentukan status hukumnya dan bertanggung jawab, atas perbuatan yang dilakukannya.&nbsp; Untuk diketahui, dalam OTT ini, penyidik KPK mengamankan sebanyak delapan orang. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Selain mengamankan delapan orang, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dalam bentuk mata uang dolar SGD dan valuta asing. Selain itu tim KPK juga menyita barang bukti logam mulia seberat lebih dari 1 kilogram. Logam mulia tersebut berupa emas batangan bermerk Antam, yang terdiri dari beberapa keping, senilai lebih dari 1 kilogram. Emas tersebut diamankan dari salah pihak penerima suap, karena diduga menjadi barang bukti komitmen fee dari wajib pajak, guna mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Guna untuk kepentingan penyidikan, emas tersebut akhirnya disita untuk ditelusuri lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang tengah disidik lembaga antirasuah.

Pejabat Pajak yang ditangkap tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata meminta angka nominal suap yang fantastis kepada WP

Pegawai Pajak yang Di-OTT KPK Minta Mahar Rp 8-10 Miliar ke Wajib Pajak yang Berasal dari Perusahaan Tambang

<div class="flex flex-col space-y-1.5 text-center sm:text-left flex-shrink-0 px-4 pb-2 pr-8 pt-4 sm:px-6 sm:pr-12 sm:pt-5"> <div class="flex flex-col gap-3 sm:flex-row sm:items-center sm:gap-4"> <div class="flex min-w-0 flex-wrap items-center gap-2"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geopolitik-as-bikin-emas-di-pasar-spot-bersinar_m_.jpg" alt="Ilustrasi emas ANTAM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi emas ANTAM</figcaption>
</figure> </div> </div> </div> <div class="relative flex-1 overflow-hidden" dir="ltr"> <div class="h-full w-full rounded-[inherit]" data-radix-scroll-area-viewport=""> <div class="bg-[#E7E7E7] p-2 sm:p-5"> <div class="mb-4 sm:mb-5"> <div class=""> <div class="rounded-lg border bg-white px-3 py-2"> <div class="mt-3 px-4"> <div class="mt-5"> JawaPos.com - Selain mengamankan uang senilai ratusan juta dalam bentuk mata uang dolar SGD dan valuta asing, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan logam mulia, dalam operasi tangkap tangan terhadap para pegawai pajak, di Kantor Pajak Jakarta Utara. Berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com,&nbsp; logam mulia tersebut berupa emas batangan bermerk Antam, yang terdiri dari beberapa keping, senilai lebih dari 1 kilogram. Emas tersebut diamankan dari salah pihak penerima suap, karena diduga menjadi barang bukti komitmen fee dari wajib pajak, guna mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Guna untuk kepentingan penyidikan, emas tersebut akhirnya disita untuk ditelusuri lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang tengah disidik lembaga antirasuah. Untuk diketahui, dalam OTT ini, penyidik KPK mengamankan sebanyak delapan orang. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Mereka saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif penyidik KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Emas tersebut diamankan dari salah pihak penerima suap, karena diduga menjadi barang bukti komitmen fee dari wajib pajak

KPK Amankan Emas 1 Kg dalam OTT Pejabat Pajak Jakut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66595_85730_laode-m-syarif-jpnn2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut dugaan keterlibatan perusahaan lain yang kongkalikong &nbsp;dengan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno untuk menghapuskan kewajiban pajak. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus suap sebesar Rp 1,9 miliar yang menjerat Handang merupakan pintu masing untuk mengusut keterlibatan pihak lain itu. &quot;Karena pertama dia (Handang, Red) salah satu yang memeriksa semua yang berhubungan dengan pajak sehingga semua informasi yang dimiliki dia semua sedang kita teliti karena kemarin baru pengeledahan di ruang dia,&quot; kata Syarif di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (24/11). Menurut Syarif, sejauh ini KPK tengah mengumpulkan dokumen dan barang bukti lain untuk bisa mengembangkan kasus yang juga menjerat Presiden Direktur PT. E.K Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. KPK ingin mengungkap permintaan suap sepuluh persen yang dilakukan kepada PT EKP juga dilakukan kepada perusahaan yang mengalami kejadian serupa. &quot;Ya informasi yang kasus kaya gini kan sepuluh persen tetapi kita belum tahu apakah itu untuk semua kasus yang diperiksa (Handang),&quot; ujar Syarif. KPK sebelumnya, Selasa (22/11) menetapkan Rajesh Rajamohanan Nair sebagai pemberi suap dan Handang &lrm;Soekarno sebagai tersangka penerima suap. Suap diberikan Rajesh agar Handang membebaskan atau menghapuskan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.&nbsp; Sebagai imbalannya, Rajesh menjanjikan Handang Rp 6 miliar.&nbsp; Sementara uang Rp 1,9 miliar yang diamankan saat Oprasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan pemberian tahap pertama pada 21 November lalu. Kini, Handang &lrm;ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Rajesh Rajamohanan Nair ditahan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur Jaya, Mangarai, Jakarta Selatan. (put/jpg)

KPK Usut Dugaan Suap Perusahaan Lain ke Pejabat Ditjen Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66538_85670_Ken-Dwijugiasteadi-jpnn.jpg" alt="Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Ken Dwijugiasteadi. Ken akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terhadap Pejabat Eselon III Ditjen Pajak, Handang Soekarno. &quot;Ya kalau relevan pasti akan kita dimintai pemeriksaan. Karena beliau kan bertanggungjawab pada Direktorat Pajak,&quot; kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (24/11). Menurut Syarif, semua yang berkaitan dengan dugaan suap Handang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kasus tersebut&nbsp; &quot;Semua yang berhubungan dengan dia (Handang, Red) dan dianggap oleh penyidik KPK relevan baik kasus sendiri atau pengembangan kasus ini maka akan diperiksa,&quot; ujar Syarif. KPK sebelumnya, Selasa (22/11) menetapkan Rajesh Rajamohanan Nair sebagai pemberi suap dan Handang &lrm;Soekarno sebagai tersangka penerima suap. Suap diberikan Rajesh agar Handang membebaskan atau menghapuskan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.&nbsp; Sebagai imbalannya, Rajesh menjanjikan Handang Rp 6 miliar. &nbsp;Sementara uang Rp 1,9 miliar yang diamankan saat Oprasi Tangkap Tangan (OTT) merupakan pemberian tahap pertama pada 21 November lalu. Kini, Handang &lrm;ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Sementara Rajesh Rajamohanan Nair ditahan di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Guntur Jaya, Mangarai, Jakarta Selatan. (put/jpg)

Suap di Kemenkeu, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott pegawai pajak

Berita Terkini